2. 1. Surat KEMENKES untuk Program Coordinator sudah 33 Provinsi,
sudah terhitung sejak Februari 2022
PENDAHULUAN
3. ● ATM belum masuk dalam dokumen Perencanaan di daerah
● ATM sudah masuk dalam Dokren Bangda tetapi belum strategik /
memperhatikan prioritas
● ATM sudah masuk dalam Dokren Bangda tetapi tidak diserap dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya
● Tidak ada umpan balik kepada pimpinan di daerah
● Masih ada ruang Kepemimpinan Kepala Daerah yang diperlukan
hadir langsung dalam upaya pencegahan dan pengendalian ATM
● Pandemi COVID19 berdampak pada anggaran ATM di Daerah
● Pemantauaan dan evaluasi kinerja Pemda belum sistematik
● Dana Desa ada, tetapi belum mendukung ATM
● Peran Stakeholders di Pusat/Daerah belum optimal dan terukur
● Perusahaan (sektor swasta) belum terlibat penuh
TANTANGAN DALAM RSSH
4. RSSH DELIVERABLES
OUTCOME
Persentase kontribusi pemerintah daerah dari total belanja sumber
dana dalam negeri untuk HIV, TB dan Malaria (ATM) (35% in year
2023, baseline 15% in 2020)
OUTPUT 1
Persentase Kab/Kota yang telah menganggarkan ATM pada APBD
sesuai dengan Kepmendari terkait atau Petunjuk Teknis Integrasi /
"Technical Guidelines for Integrating ATM into Local Government
Development and Budget Plans“ (204 in year 2023)
OUTPUT 2
Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan
Kemitraan (Partnership Forum) yang berkontribusi mendukung
implementasi pada ATM (204 in year 2023)
6. PRIORITAS PENDANAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
AIDS DI DAERAH
• Kegiatan pencegahan dan pengendalian AIDS
yang prioritas tetapi sering menjadi gap/tidak ada
pembiayaan nya oleh Pemerintah Provinsi
• Kegiatan pencegahan dan pengendalian AIDS
yang prioritas tetapi sering menjadi gap / tidak ada
pembiayaan nya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di
tingkat Provinsi untuk AIDS
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di
tingkat Kabupaten/Kota untuk Tuberkulosis
(Daerah yang sudah didukung GF ATM)
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di
tingkat Kabupaten/Kota untuk AIDS (Daerah yang
belum didukung GF ATM)
• Kegiatan prioritas di Tingkat Desa
BERDASARKAN
KELOMPOK INTERVENSI
UTAMA:
• PROMOSI KESEHATAN
• PENCEGAHAN;
• SURVEILLANS;
• PENANGANAN KASUS
• SISTEM INFORMASI
• ENABLING
ENVIRONMENT
• PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
7. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS
DI DAERAH (BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) PADA
DINKES
1. Kegiatan penemuan kasus HIV yang dilakukan antara lain melalui
penjangkauan kepada orang berisiko untuk mengikuti test, investigasi kontak
dari orang dengan HIV positive, edukasi/konseling
2. Penyediaan reagensia, bahan medis habis pakai dan bahan terkait
sehingga HIV screening/testing dapat dilaksanakan oleh daerah pada jumlah
yang dibutuhkan.
3. Pelaksanaan berbagai kegiatan terkait dengan perubahan perilaku dan
social (behavior and social change / BSC) sehingga masyarakat/populasi
kunci yang memiliki risiko dapat menghilangkan risiko tertular/ menularkan
HIV.
4. Penyediaan alat pencegahan (komoditas) yaitu kondom, pelicin, alat
suntik steril, dll sesuai / sejumlah yang diperlukan.
8. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN AIDS DI DAERAH (BERDASARKAN
URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) PADA DINKES
5. Penyediaan obat dan bahan habis pakai bagi penanganan pasien IMS
lainnya serta biaya terkait pemberian layanan IMS yang dibutuhkan
(misalnya layanan mobile test dan pengobatan IMS ke lokalisasi, penyediaan
materi KIE untuk IMS)
6. Pendampingan / pengkondisian sehingga ODHIV dapat memperoleh
layanan ARV di fasyankes serta mempertahankan pengobatannya.
Pembiayaan kegiatan ini termasuk misalnya pembiayaan pengantaran obat
bagi ODHA tak mampu (misal Ojek Antar ARV) bagi pasien yang memenuhi
syarat serta biaya pelaksanaan kegiatan untuk mengembalikan pasien putus
ARV untuk kembali menggunakan ARV.
7. Penyediaan biaya berkenaan dengan pelaksanaan test viral load bagi
pasien ARV yang membutuhkan.
9. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS DI
DAERAH (BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) PADA
DINKES
8. Perbaikan atau peningkatan sistem pencatatan / pelaporan (surveillance)
pelaksanaan layanan HIV-AIDS termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi
9. Kegiatan yang berkenaan dengan unsur dan fungsi manajemen yang
melekat pada kewenangan Pemerintah Daerah seperti rapat-rapat koordinasi,
pertemuan perencanaan, kegiatan evaluasi-monitoring dan sejenisnya sesuai
penjelasan pada lampiran Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
10.Peningkatan kesadaran (awaraness) masyarakat dan edukasi yang bersifat
publik / massif terkait IMS dan HIV-AIDS sehingga masyarakat tahu, mau dan
mampu untuk mencegah dan mencari layanan kesehatan, termasuk didalamnya
adalah penggunaan medsos dan teknologi informasi sehingga kegiatan ini
relative tidak membutuhkan biaya besar atau menjadi bagian dari kurikulum di
sekolah (misalnya kurikulum kesehatan reproduksi).
10. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS DI
DAERAH (BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) PADA NON-
DINKES
1. Dukungan ekonomi bagi ODHIV kurang mampu (termasuk didalamnya
seperti pelatihan keterampilan ekonomi, dukungan modal usaha awal, dll).
Perlu dilakukan sensitifikasi sehingga penerima bantuan ekonomi termasuk
didalamnya kepada warga yang kurang mampu akibat/terkait dengan
penyakit yang dialaminya.
2. Perlindungan dari tindak diskriminasi bagi ODHIV maupun populasi kunci
serta upaya untuk menurunkan stigmatisasi dalam masyarakat.
3. Pelaksanaan atau fasilitasi implementasi upaya pencegahan dan
pengendalian HIV dan IMS di dunia kerja, media (termasuk peningkatan
peran aparatur desa/kelurahan serta tokoh masyarakat).
4. Kegiatan untuk memastikan adanya dukungan dana desa/kelurahan bagi
kerja-kerja pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di tingkat
desa/kelurahan (termasuk disini adalah pembiayaan kader kesehatan
11. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI DAERAH
• Kegiatan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis
yang prioritas tetapi sering menjadi gap / tidak ada
pembiayaan nya oleh Pemerintah Provinsi
• Kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM yang
prioritas tetapi sering menjadi gap / tidak ada
pembiayaan nya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di tingkat
Provinsi untuk Tuberkulosis
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di tingkat
Kabupaten/Kota untuk Tuberkulosis (Daerah yang
sudah didukung GF ATM)
• Kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di tingkat
Kabupaten/Kota untuk Tuberkulosis (Daerah yang
belum didukung GF ATM)
• Tingkat Desa
BERDASARKAN
KELOMPOK INTERVENSI:
• SURVEILANS;
• PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MAYSARAKAT;
• PENCEGAHAN
PENULARAN TBC
• PENEMUAN KASUS
DAN PEMERIKSAAN
DIAGNOSIS TBC
• PERAWATAN,
DUKUNGAN, DAN
PENGOBATAN;
• REHABILITASI DAN
MITIGASI DAMPAK;
12. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DI DAERAH (URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) DI
DINKES
1.Kegiatan penemuan kasus TBC yang dilakukan antara lain melalui
penjangkauan kepada orang berisiko untuk mengikuti test, investigasi
kontak dari orang / pasien TBC, edukasi/konseling untuk notifikasi
rekan kerja dan ajakan test
2.Penyediaan reagensia, bahan medis habis pakai dan bahan terkait
sehingga TBC testing (pengambilan sputum) dapat dilaksanakan oleh
daerah pada jumlah yang dibutuhkan.
3.Pelaksanaan berbagai kegiatan terkait dengan perubahan perilaku
dan social (behavior and social change / BSC) sehingga
masyarakat/warga yang memiliki risiko dapat menghilangkan risiko
13. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DI DAERAH (URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) DI
DINKES
4. Penyediaan obat terkait TBC yang tidak disediakan Pusat serta bahan
habis pakai bagi penanganan pasien TBC serta biaya untuk penjaminan
mutu yang dibutuhkan untuk laboratorium pemeriksaan TBC
5. Pendampingan / pengkondisian sehingga pasien TBC dapat memperoleh
layanan obat TBC (OAT) di fasyankes serta mempertahankan
pengobatannya. Pembiayaan kegiatan ini termasuk misalnya pembiayaan
transport untuk pengantaran obat bagi pasien TBC tak mampu (misal Ojek
Antar OAT) bagi pasien yang memenuhi syarat serta biaya pelaksanaan
kegiatan untuk mengembalikan pasien putus OAT untuk kembali
menggunakan OAT.
6. Kegiatan yang berkenaan dengan unsur dan fungsi manajemen yang
melekat pada kewenangan Pemerintah Daerah seperti rapat-rapat
koordinasi, pertemuan perencanaan, kegiatan evaluasi-monitoring dan
sejenisnya sesuai penjelasan pada lampiran Undang Undang 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (upaya ini termasuk pembiayaan untuk Tim
Percepatan Eliminasi TBC di Daerah atau KOPI TB / Koalisi Organisasi Profesi
14. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI
DAERAH (URUTAN PRIORITAS
KEGIATAN) DI DINKES
7. Perbaikan atau peningkatan sistem pencatatan / pelaporan
(surveillance) pelaksanaan layanan TBC termasuk pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi
8. Peningkatan kesadaran (awaraness) masyarakat dan edukasi yang
bersifat publik / massif terkait TBC sehingga masyarakat tahu, mau dan
mampu untuk mencegah dan mencari layanan kesehatan, termasuk
didalamnya adalah penggunaan medsos dan teknologi informasi sehingga
kegiatan ini relative tidak membutuhkan biaya besar atau menjadi bagian
dari kurikulum di sekolah (misalnya kurikulum kesehatan lingkungan /
kegiatan UKS).
15. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DI DAERAH (URUTAN PRIORITAS KEGIATAN) DI NON
DINKES
1. Perumusan / kesepakatan kebijakan perusahaan untuk
pengendalian TBC di tempat kerja, termasuk pemberian
izin tanpa dikeluarkan bagi pasien TBC dalam
pengobatan.
2.Dukungan ekonomi bagi Pasien TBC kurang mampu
(termasuk didalamnya seperti pelatihan keterampilan
ekonomi, dukungan modal usaha awal, dll). Perlu
dilakukan sensitifikasi sehingga penerima bantuan
ekonomi termasuk didalamnya kepada warga yang
kurang mampu akibat/terkait dengan penyakit yang
dialaminya.
16. PRIORITAS KEGIATAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI
DAERAH (URUTAN PRIORITAS
KEGIATAN) DI NON DINKES
4. Peningkatan peran aparatur desa/kelurahan serta tokoh
masyarakat untuk ikut berperan dalam edukasi TBC, mendorong
warga nya yang berisiko serta menjaga ketenangan lingkungan
(tanpa diskriminasi) jika ada warga / pasien TBC dalam pengobatan di
lingkungan nya
5. Kegiatan untuk memastikan adanya dukungan dana
desa/kelurahan bagi kerja-kerja pencegahan dan pengendalian TBC
di tingkat desa/kelurahan (termasuk disini adalah pembiayaan kader
kesehatan bersumber dana non-Dinas Kesehatan)
17. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA DI
PROVINSI JAWA TIMUR
PROMOSI KESEHATAN TERKAIT MALARIA
• Sosialisasi penyusunan rencana KPP Provinsi dan memfasilitasi penyusunan
strategi komunikasi Kab/Kota
• Pengadaan media lokal dan pemanfaatan media KIE nasional
• Pelaksanaan Kampanye KPP Malaria tingkat Provinsi
• Advokasi lintas sektor agar tersedia regulasi dan dukungan kegiatan terkait
malaria di Provinsi berupa PerGub untuk percepatan dan atau pemeliharaan
eliminasi Malaria
• Membentuk forum koordinasi lintas sector, pertemuan berkala dan road show
advokasi ditingkat Provinsi untuk percepatan dan atau pemeliharaan eliminasi
Malaria
• Menyusun regulasi, rencana aksi, strategi advokasi untuk percepatan dan atau
pemeliharaan eliminasi Malaria di tkt Provinsi
18. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA
DI PROVINSI JAWA TIMUR
SURVEILENS MALARIA
• Penyusunan Profil Malaria di Provinsi
• Analisis, validasi dan umpan balik SISMAL dari Fasilitas kesehatan dan
atau Kabupaten/Kota.
• Melakukan Bimbingan/Pendampingan Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5
Kabupaten/Kota endemis rendah dan Bebas Penularan Malaria di
Provinsi (DAK Non Fisik/BOK Provinsi; Lampiran nomor 1.4b surat Sekjen
01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) tahun 2022.
• Analisis dan umpan balik Pelaksanaan Pencegahan timbulnya Kembali
penularan Malaria di Kab/ Kota Bebas Malaria
• Koordinasi Lintas Batas
19. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA DI
PROVINSI JAWA TIMUR
PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO MALARIA
• Pengadaan lavasida buffer stok Provinsi
TATALAKSANA MALARIA
• Membentuk dan Pelaksanaan Pokja Talaksana Malaria di Provinsi
• Membentuk dan Pelaksanaan jejaring kerjasama Pemerintah-swasta dalam tatalaksana Malaria (PPM
di Provinsi
• Pembentukan jejaring pemantapan mutu laboratorium Malaria di Provinsi dan Kab/Kota dan
rujukannya.
• Pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu laboratorium Malaria antara lain melalui uji silang, panel test
dgn menggunakan slide standar di Provinsi. (DAK Non Fisik/BOK Provinsi Lampiran nomor 1.4a surat
Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) tahun 2022
• Bimbingan teknis dan supervise tata laksana oleh Provinsi Bersama anggota pokja tatalaksana malaria
20. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA DI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
PROMOSI KESEHATAN TERKAIT MALARIA
• Penyusunan dan penyediaan media KIE lokal dan pemanfaatan media
nasional dan Provinsi (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten/Kota lampiran
surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) no 2.4f. dan BOK
Puskesmas lampiran nomor 3.4.26) tahun 2022
• Sosialisasi penyusunan strategi komunikasi terkait Malaria
• Membentuk/laksanakan forum koordinasi lintas sector, pertemuan berkala
dan road show advokasi ditingkat Kab/Kota utk pemeliharaan eliminasi
Malaria didesa/kelurahan tinggi migrasi ke daerah endemis. (DAK Non
Fisik/ BOK Kab/Kota lampiran surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept
2021) no 2.4c & BOK Pusk no 3.4.51) tahun 2022.
21. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA DI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
SURVEILENS MALARIA
• Pelaksanaan peningkatan penemuan kasus di Desa dgn migrasi penduduk kedaearah endemis termasuk oleh kader. (DAK Non Fisik/
BOK Pusk lampiran surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) nomor 3.4.10, 12) tahun 2022.
• Pendampingan/Bimbingan pemberdayaan masyarakat refreshing/ pelatihan (DAK Non Fisik/BOK Kab/ Kota lampiran surat Sekjen
01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) nomor 2.4e dan Pusk lampiran nomor 3.4.47,48, 49, 50) tahun 2022.
• Penyusunan Profil Malaria di Kab/Kota
• Analisis, validasi dan umpan balik data SISMAL/PE dari Fakses (DAK Non Fisik/BOK Puskesmas lampiran surat Sekjen 01/01/18370/
2021, tgl 27 Sept 2021) nomor 3.4.8) tahun 2022.
• Melakukan Self Assessment utk Stratifikasi Pencegahan timbunya Kembali Malaria
• Pelatihan penyegaran PE dan SISMAL
• Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi Malaria termasuk klasifikasi kasus Malaria (DAK Non Fisik/BOK Kabupaten/Kota lampiran
surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) no. 2.4e dan BOK Puskesmas nomor 3.4.7). 2022.
• Pemetaan daerah reseptif malaria
• Pelaksanaan surveilans vektor malaria (DAK Non Fisik/BOK Pusk lampiran surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) nomor
3.4.32) tahun 2022.
22. PRIORITAS KEGIATAN MALARIA DI
KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR- 2
PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO MALARIA
• Pengadaan Larvasida untuk daerah reseptif
• Pelaksanaan integrated Vektor Management (IVM) daerah reseptif pasaca PE 1-2-5 (DAK Non
Fisik/ BOK Puskesmas lampiran surat Sekjen 01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) nomor
3.4.30) tahun 2022.
• Refreshing pengendalian vector Malaria
TATALAKSANA MALARIA
• Refreshing tenaga mikroskopis puskesmas terpilih
• Penyediaan bahan pemeriksaan lab dan RDT
• Uji silang slide mikroskop (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten/Kota lampiran surat Sekjen
01/01/18370/2021, tgl 27 Sept 2021) nomor 2.4a) tahun 2022.
• Bimtek Diagnosis dan tatalaksana ke Faskes Bersama team Tatalaksana Kab/Kota (DAK Non
Fisik/ BOK Kabupaten/Kota lampiran surat Sekjen 01/01/18370/ 2021, tgl 27 Sept 2021) nomor
2.4b) tahun 2022.
• Refreshing tatalaksana Malaria utk tenaga medis, paramedis
23. USULAN DAK FISIK TERKAIT
ATM 2023
Untuk pengusulan DAK Fisik HIV/ AIDS, TBC, Malaria harap
menyiapkan data dukung:
1. Surat Pengantar Kadinkes Kab/Kota tentang Usulan Menu DAK Fisik untuk
Kabupaten/Kota.
2. Telaah Kadinkes Kab/Kota tentang kebutuhan dan perencanaan pengendalian
ATM.
3. TOR dan RAB ditandatangani Kabid P2P Dinkes Kab/Kota.
4. Laporan stock jumlah barang yang ada.
5. Daftar rencana distribusi.
6. Referensi harga
24. Usulan Menu DAK HIV/AIDS 2023:
Rapid HIV dan reagen sifilis
• Dapat diusulkan untuk skirining HIV dan sifilis
pada bumil oleh semua Kabupaten/Kota yang
membutuhkan
25. Usulan Menu DAK Fisik TBC 2023:
Kartrid TCM, Pot Dahak, Reagen ZN,
Kaca slide, Masker medis, Masker N95,
Tuberkulin
• Kartid: Kab/Kota yang telah memiliki mesin TCM
• Pot Dahak, Reagen ZN, Kaca slide, Masker medis,
Masker N95, Tuberkulin: untuk semua
Kabupaten/Kota yang membutuhkan
26. Usulan Menu DAK Fisik Malaria 2023:
Kelambu, RDT Malaria, Larvasida Malaria
Larvasida Malaria: untuk Kab/Kota yang reseptif dan masih ada kasus malaria
(baseline data 2021) semua kategori Kab/Kota Bebas,.
RDT Malaria: Untuk Kab/Kota MMP dan kegiatan surveillance migrasi kategori
Kab/Kota Bebas.
28. 1. Penyusunan Pedoman Teknis Integrasi ATM dalam Dokumen
Perencanan di Daerah (khususnya: Renja, RKPD dan APBD)
2. Diseminasi-Asistensi-Supervisi Daerah dalam Integrasi ATM
pada Dokumen Perencanaan
3. Kerja kerja advokasi oleh ADINKES Pusat dan khususnya
ADINKES Wilayah (Program Coordinator) ke Daerah
4. Dukungan Pengembangan SIPD Kemendagri (Sistem Informasi
Pembangunan Daerah) untuk monitoring anggaran APBD
5. Penguatan forum Kemitraan untuk mencapai target
dukungan dana desa untuk ATM, peran serta sector swasta
serta bentuk kegiatan lainnya yang mendukung
implementasi ATM
6. Kajian kebijakan untuk insentive pelaksanaan ATM oleh Pemda
7. Berbagai kegiatan terkait lainnya di Pusat dan Daerah
(pertemuan, kunjungan asistensi, komunikasi intensif, dll)
POKOK POKOK KEGIATAN RSSH
29. Kegiatan RSSH di Provinsi (BL 386)
No
Dekripsi Keluaran
1
Mendapatkan anggaran ATM Tahun 2022 diluar Dinas Kesehatan dan membuat
analisis serta masukan / rekomendasi terkait ATM
2
Mendapatkan dokumen RKPD Pemda tahun 2022 dan membuat analisisi serta
rekomendasi / masukan terkait ATM
3
Mendapatkan dokumen Renja Dinkes tahun 2022 dan membuat analisis serta
rekomendasi / masukan
4
Mendapatkan anggaran ATM Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan dan membuat
analisis serta masukan / rekomendasi terkait ATM
5
Melakukan pertemuan pembahasan untuk memberikan masukan kepada Kab/Kota
terkait RKPD, Renja dan RKA APBD untuk ATM
6
Melakukan kegiatan advokasi pendanaan dana desa dengan hasil notulen atau
bentuk lain atas penerimaan desa untuk mendukung ATM atau kontribusi perusahaan
dalam dana desa
7
Melakukan kegiatan pemberian masukan untuk RKPD dengan hasil notulen atau
30. Kegiatan RSSH di Provinsi (BL 386)
No Dekripsi Keluaran
8 Melakukan kegiatan pemberian masukan untuk RKA APBD dengan hasil RKA atau bentuk lain
atas penerimaan Dinkes atau Dinas lainnya untuk anggaran ATM
9 Melakukan kegiatan pemberian masukan untuk Renja Dinkes dengan hasil notulen atau bentuk
lain atas penerimaan Dinkes pada Renja Dinkes terkait substansi ATM
10 Adanya hasil yaitu perbaikan rumusan ATM pada dokumen RKPD Dinkes atau Dinas lainnya
untuk anggaran ATM pada APBD tahun depan
11 Adanya hasil advokasi yaitu RKA APBD dengan kenaikan APBD minimal 30% atau bentuk lain
atas penerimaan Dinkes atau Dinas lainnya untuk anggaran ATM
12 Adanya hasil pada dokumen Renja APBD dengan rumusan pembiayaan substansi ATM sesuai
ketentuan
13 Berhasilnya input semua data terkait APBD, Renja, RKPD dan kemitraan (dana desa dan
kontribusi perusahaan/sektor swasta)
32. 1. ADINKES telah mengusulkan adanya petunjuk
teknis dari Kemendagri agar daerah mengetahui
prioritas anggaran di daerah sesuai level
endemisitas.
2. Penataan aspek perencanaan dan penganggaran di
daerah penting dilakukan sehingga dapat lebih
menjamin anggaran yang akuntabel.
3. Kiranya Program Coordinator sudah melakukan
approach kepada Dinkes provinsi dan Dinkes
Kab/Kota.
PENUTUP
