1. Jejaring Layanan TB di Faskes
Pemerintah dan Swasta Berbasis
Kabupaten/Kota
(District-based Public Private Mix)
PEMBENTUKAN TIM DPPM DAN KOPI TB
KAB. PESISIR BARAT
3. KONSEP DPPM
District-Based Public-Private
Mix (DPPM)
Definisi:
Jejaring layanan Tuberkulosis dalam
satu Kabupaten/Kota yang
melibatkan fasilitas kesehatan
Pemerintah dan swasta yang
dikoordinasikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tujuan Umum
Penerapan DPPM bertujuan agar semua
fasilitas layanan kesehatan yang menangani
TB berpartisipasi dalam jejaring sehingga
semua pasien TB dapat ditemukan dan
diobati sesuai standar dan tercatat dalam
sistem informasi Program TB Nasional.
ditemukan diobati tercatat
4. Tujuan Khusus DPPM
1. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam kepemimpinan
(regulasi/kebijakan) dan ketersediaan anggaran dan pembiayaan
terhadap Program Penanggulangan TB di Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai
koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan DPPM di wilayahnya.
3. Peningkatan peran organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi
Indonesia/KOPI TB) sebagai penggerak DPPM.
4. Percepatan penemuan kasus TB di wilayah kabupaten/kota.
5. Peningkatan layanan TB yang berkualitas dan sesuai standar di
seluruh fasyankes Kabupaten/Kota.
6. Pemanfaatan teknologi dan inovasi sesuai dengan kondisi masing-
masing Kabupaten/Kota.
5. Strategi PPM
1. Penguatan Kepemimpinan DPPM
a. Menetapkan dan memperkuat mekanisme kolaborasi DPPM di bawah koordinasi Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, termasuk struktur yang jelas, tugas/tanggung jawab hukum,
dan penyediaan alokasi dukungan anggaran
b. Memperkuat peran Koalisi Organisasi Profesi sebagai bentuk keterlibatan organisasi profesi
dalam advokasi, dukungan teknis, pendampingan, pengawasan, dan pengembangan
kapasitas
c. Memperkuat peran dan kapasitas puskesmas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi
jejaring antara penyedia layanan kesehatan di wilayahnya
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
6. Strategi PPM
2. Peningkatan Keterlibatan Seluruh Fasyankes
a. Membuat pemetaan seluruh fasyankes yang memberikan layanan TB di
masing-masing wilayah kab/kota
b. Memperkuat mutu dan jejaring layanan
c. Memperkuat peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
7. Strategi PPM
3. Penguatan Sistem Surveilans
a. Memperkuat sistem wajib lapor
b. Memperkuat sistem pengumpulan data
4. Perencanaan Pembiayaan untuk TB
a. Memperkuat kolaborasi program dengan asuransi kesehatan, baik BPJS
maupun asuransi kesehatan lain, dalam rangka mencapai Cakupan Layanan
Semesta (Universal Health Coverage)
b. Meningkatkan pendanaan daerah/lokal untuk kegiatan DPPM
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
8. • Mensosialisasikan ISTC, PNPK TBC dan isu terkait
TBC lainnya kepada seluruh OP
• TBC sebagai penilaian utama dalam akreditasi di
FKTP & FKRTL
• Branding layanan TB
Meningkatkan keterlibatan dan
menguatkan mekanisme jejaring
antara seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan
Meningkatkan kualitas layanan TBC,
antara lain dengan:
Menguatkan peran lintas program,
lintas sektor dan komunitas dalam
penerapan PPM
(Pelibatan Organisasi profesi, asosiasi fasyankes,
BPJS, dll)
Menguatkan implementasi wajib
notifikasi TBC
• System reward/punishment
(DAK/Klaim/Kapitasi/SKP)
• Diseminasikan wajib notifikasi TBC dan isu lainnya
kepada seluruh anggota OP
• Sistem credentialing/ re credentialing BPJS
Menguatkan kolaborasi DPPM melalui
skema pembiayaan kesehatan
• Strategic health purchasing (SHP) & konsep
performance based
Melakukan dukungan akses pasien TBC
dari layanan swasta
•akses pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM)
dan sistem transportasi spesimen yang efisien ,
akses obat dan BHP lainnya,
Membangun jejaring antara layanan kesehatan
swasta dengan organisasi masyarakat
• untuk patient support, kontak investigasi, rujukan TB‐HIV,
& upaya promosi dan preventif.
STRATEGI IMPLEMENTASI PPM 2020-2024
9. P
U
S
A
T
Kemenkes
1. Menyusun kebijakan penerapan District-Based Public-Private Mix/DPPM
2. Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan
sektor);
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat
nasional;
4. Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan KOPI TB;
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM.
Peran danTanggung Jawab
10. PROVINSI
DinkesProvinsi
1) Mengidentifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor);
2) Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan KOPI TB;
3) Memastikan jejaring layanan TB di Kabupaten/Kota berjalan dengan baik;
4) Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota;
5) Membangun dan memperkuat jejaring, termasuk fasilitasi kerjasama lintas
batas wilayah;
6) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota;
7) Memastikan ketersediaan anggaran dan pembiayaan kegiatan DPPM.
Peran danTanggung Jawab
P
R
O
V
I
N
S
I
DinkesProvinsi
11. KAB/KOTA
DinkesKab/Kota
1) Mengidentifikasi fasilitas kesehatan di wilayah setempat;
2) Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan KOPI TB bersama dengan
Dinas Kesehatan Provinsi;
3) Membentuk tim DPPM TB;
4) Memfasilitasi pertemuan/workshop dan dukungan teknis bersama tim DPPM
5) Membangun dan memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitasi kerjasama
lintas batas wilayah;
6) Melakukan pembinaan dan monev pelaksanaan DPPM secara berkala dan
berkelanjutan;
7) Memastikan fasyankes melakukan tatalaksana TB secara standar;
8) Memastikan adanya tim DOTS/TB di rumah sakit wilayahnya;
9) Memastikan ketersediaan anggaran dan pembiayaan kegiatan DPPM.
Peran danTanggung Jawab
12. Unsur TimDPPM
1. Unit/bidang yang terkait dengan TB di dalam Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (bidang pencegahan penyakit, bidang
pelayanan kesehatan, perencanaan dan lain-lain)
2. Rumah sakit (pemerintah dan swasta)
3. Puskesmas dan FKTP lainnya (Klinik, DPM)
4. Organisasi Profesi/KOPI TB
5. Laboratorium
6. Apotek
7. Masyarakat (organisasi kemasyarakatan dan upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat/UKBM).
11
14. Analisis situasi:
Status Pembentukan Tim DPPM
Belum
Apakah Tim DPPM aktif?
Ya Tidak
Revitalisasi
Lanjutkan
Identifikasi unsur-unsur untuk terlibat
dalam Tim DPPM, termasuk KOPI TB
Bentuk rancangan Tim DPPM
Pengesahan Tim DPPM oleh Kepala
Daerah/Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Sudah
Langkah Pembentukan Tim DPPM
Rancangan Tim DPPM
antara lain terdiri
atas:
1. Struktur organisasi
tim DPPM
2. Anggota tim DPPM
3. Tugas pokok dan
fungsi tim DPPM
4. Mekanisme kerja
tim DPPM
5. Pembiayaan
Data per Juni 2019
Jika provinsi sudah melaporkan
16. Latar Belakang KOPI TB/Organisasi Profesi
Banyak kasus TB yang tidak dilaporkan berasal dari rumah sakit pemerintah
maupun swasta, klinik pemerintah maupun swasta dan dokter praktek mandiri
(Hasil inventory study tahun 2017 dan TB epidemiological review (Patient
Pathway Analysis) 2017)
Sebagian besar praktisi di layanan non Puskesmas, baik pemerintah
maupun swasta belum mempergunakan strategi DOTS, adanya
kesenjangan antara program dan praktisi sehingga dibutuhkan suatu
pendekatan khusus bagi praktisi.
Organisasi profesi (IDI, PDUI, IAI, PDPI, PAPDI, dan IDAI) sudah terlibat
dalam PPM TB namun masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan
adanya koalisi yang terintegrasi dan saling bekerja sama dalam bentuk PPM
berbasis Kabupaten/Kota.
Koalisi Organisasi
Profesi berkomitmen
tinggi untuk
mendukung eliminasi
TB tahun 2030.
17. Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB)
1. Keterlibatan praktisi
dalam kegiatan
penanggulangan TB
nasional
2. Tata laksana TB
sesuai dengan ISTC
dan PNPK TB
3. Notifikasi pasien TB
dalam sistem informasi
Program TB Nasional
4. Mendukung
keberhasilan
penanggulangan TB
DEFINISI
Koalisi organisasi profesi penanggulangan tuberkulosis adalah gabungan dari
beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen dan saling
berkerjasama untuk terlibat dalam upaya penanggulangan TB di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota melalui jejaring PPM TB.
TUJUAN (VISI MISI) KOPI TB
18. Peran KOPI TB
Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-
masing menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan
langsung pada pasien dan melaporkan langsung ke
dalam sistem informasi di kabupaten/kota sesuai
pedoman;
Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang
menjadi motivator, fasilitator,pelaksana pelayanan
kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring
internal layanan TB yang sinergis.
Di dalam jejaring DPPM sebagai fasilitator untuk
meningkatkan kapasitas petugas kesehatan
fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi
dan mentoring.
20. Peran KOPI TB dalam PPM
1. Sebagai wadah
information sharing
kepada setiap anggota
profesi
2. Sebagai think tank
untuk menggerakkan dan
memicu berjalannya
layanan TB standar dan
jejaring PPM
3. Sebagai praktisi ahli di
tempat praktik yang
merupakan bagian dari
jejaring PPM dalam
pelayanan TB dan
pelaporan kasus TB
21. Peran KOPI TB dalam PPM
4. Sebagai tenaga ahli,
motivator, fasilitator,
pelaksana pelayanan
kesehatan dan
mendorongterbentuknya
jejaring internal RS
layanan TB yang
sinergis.
5. Sebagai fasilitator
untuk meningkatkan
kapasitas petugas
kesehatan fasyankes
melalui pelatihan,
pembinaan, supervisi
dan mentoring
Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TB nasional;
Menjamin semua anggota profesi melaksanakan tata laksana TB sesuai dengan International Standard Tuberculosis Care (ISTC) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran TB (PNPK TB);
Menjamin semua pasien TB yang diobati ternotifikasi dalam sistem informasi Program TB Nasional;
Meningkatkan keberhasilan penanggulangan TB.
Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TB nasional;
Menjamin semua anggota profesi melaksanakan tata laksana TB sesuai dengan International Standard Tuberculosis Care (ISTC) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran TB (PNPK TB);
Menjamin semua pasien TB yang diobati ternotifikasi dalam sistem informasi Program TB Nasional;
Meningkatkan keberhasilan penanggulangan TB.
