SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Disusun Oleh: 
Kelompok 5 
Anggota : 
1. Nova Rizky indrawati 
2. Puspa Ayu Wardani 
3. Radha Erija 
4. Rahma Anggraeni 
5. Rama Susanti
• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahanh sekaligus kepala negara. 
•Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui 
badan perwakilan rakyat. 
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang 
memimpindepartemen dan non-departemen. 
•Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 
•Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
•Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif 
• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai 
oleh presiden/raja. 
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
yang memimpin departemen dan non-departemen. 
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial 
• Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. 
• Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet 
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen 
• Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa 
jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima 
tahun. 
• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa 
jabatannya. 
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang 
luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. 
Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial 
• Pengawasan rakyat lemah 
• Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian 
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat 
menimbulkan kekuasaan mutlak 
• Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas 
• Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & 
legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer 
• Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga 
suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen 
• Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan 
pemerintah dapat berjalan dengan baik 
• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi 
penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan 
kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 
• Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan 
kebijakan publik sangat jelas. 
Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer 
• Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya 
Parlemen 
• Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat 
banyak( banyak suara). 
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. 
• Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi 
bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya sama-sama sistem 
presidensial. Kendali pemerintahan (eksekutif) di tangan presiden; dan sekaligus presiden adalah 
juga kepala negara. 
Jelasnya, Presiden SBY adalah Kepala Negara Kesatuan RI, dan Barack Obama adalah Kepala 
Negara Adidaya Amerika Serikat. Kedua orang itu punya hak menentukan perang dengan negara 
lain. 
Masa jabatan presiden di Indonesia adalah 5 tahun, di AS adalah 4 tahun. 
Akan tetapi ada hal "kecil" yang berbeda, yaitu bahwa di NKRI sesuai UU yang ada, masih terbuka 
kesempatan untuk pemekaran daerah kabupaten/kota, sedangkan di AS pemekaran daerah itu 
SUDAH TERTUTUP, alias full employee. Di AS sudah tidak ada lagi pemekaran daerah, atau 
membuat kabupaten (distrik) baru.
PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA 
TERHADAP NEGARA LAIN 
1 BIDANG SISTEM HUKUM SUATU 
NEGARA 
2 
BIDANG KEWARGANEGARAAN 
3 
BIDANG POLITIK & HUB. 
INTERNASIONAL 
4 BIDANG EKONOMI 
5 BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN
BIDANG SISTEM HUKUM SUATU 
NEGARA 
Setiap negara di dunia mempunyai tipe 
atau sistem pemerintahan yang berbeda-beda 
antar negara satu dengan yang lain. 
SIST. 
PEMERINTAHA 
N 
PRESIDENSIAL 
PARLEMENTER 
CAMPURAN
CONTOH
BIDANG KEWARGANEGARAAN 
Masalah yang sering terjadi dalam 
bidang kewarganegaraan terjadi 
akibat sistem pemerintahan yang 
berbeda-beda antar suatu negara 
dengan negara lain.
CONTOH 
Masalah dwi kewarganegaraan 
antara pemerintah Cina dan 
Indonesia
BIDANG POLITIK & HUB. 
INTERNASIONAL 
Sistem politik yang berbeda antar 
satu negara dengan negara yang 
lain dapat menyebabkan 
hubungan diplomatik antar 
negara mengalami pasang surut.
CONTOH
BIDANG EKONOMI 
JOHN NAISBITT PATRICIA 
ABURDENE
CONTOH
BIDANG PERTAHANAN DAN 
KEAMANAN
CONTOH 
Kebijakan Amerika Serikat yang selalu 
mempropagandakan hak asasi manusia
sistem pemerintahan

More Related Content

What's hot

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaEddy Mahendra
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Amira Hasan Rahmawati
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945najibur rohman
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12Andi Widya
 
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1Firdyannisa Iskandar
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaRamadhani Sardiman
 
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan PresidensialAnisatul Mascalina
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainPerbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainBesta Irdillah
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utaraHariyani P
 
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk NegaraPend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk NegaraAdinda Gifary
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnBelum Kerja
 

What's hot (18)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
K.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppknK.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppkn
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan Presidensial
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainPerbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
 
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk NegaraPend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
 

Similar to sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptamanyfalihah2021
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaMuh Taufik
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementermesut kroos
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanAnnisa Aulia Aulia
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahannurul limsun
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraIndah Apriliani
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanRafiamartya
 
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptxMacam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptxYayanSaputra11
 

Similar to sistem pemerintahan (20)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Sap wiwid
Sap wiwidSap wiwid
Sap wiwid
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
 
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptxMacam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 

More from Nova Rizky

Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.Nova Rizky
 
antidepresiva (Farmakologi PPT)
antidepresiva  (Farmakologi PPT)antidepresiva  (Farmakologi PPT)
antidepresiva (Farmakologi PPT)Nova Rizky
 
Script high school musical
Script high school musicalScript high school musical
Script high school musicalNova Rizky
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasionalNova Rizky
 
British parliamentary system
British parliamentary systemBritish parliamentary system
British parliamentary systemNova Rizky
 
Bahaya narkoba
Bahaya narkobaBahaya narkoba
Bahaya narkobaNova Rizky
 

More from Nova Rizky (6)

Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
 
antidepresiva (Farmakologi PPT)
antidepresiva  (Farmakologi PPT)antidepresiva  (Farmakologi PPT)
antidepresiva (Farmakologi PPT)
 
Script high school musical
Script high school musicalScript high school musical
Script high school musical
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasional
 
British parliamentary system
British parliamentary systemBritish parliamentary system
British parliamentary system
 
Bahaya narkoba
Bahaya narkobaBahaya narkoba
Bahaya narkoba
 

Recently uploaded

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 

Recently uploaded (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 

sistem pemerintahan

  • 1.
  • 2. Disusun Oleh: Kelompok 5 Anggota : 1. Nova Rizky indrawati 2. Puspa Ayu Wardani 3. Radha Erija 4. Rahma Anggraeni 5. Rama Susanti
  • 3. • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahanh sekaligus kepala negara. •Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang memimpindepartemen dan non-departemen. •Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). •Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. •Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. • Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • 4. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. • Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. • Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial • Pengawasan rakyat lemah • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak • Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
  • 5. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer • Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen • Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. • Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer • Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen • Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara). • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. • Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
  • 6. sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya sama-sama sistem presidensial. Kendali pemerintahan (eksekutif) di tangan presiden; dan sekaligus presiden adalah juga kepala negara. Jelasnya, Presiden SBY adalah Kepala Negara Kesatuan RI, dan Barack Obama adalah Kepala Negara Adidaya Amerika Serikat. Kedua orang itu punya hak menentukan perang dengan negara lain. Masa jabatan presiden di Indonesia adalah 5 tahun, di AS adalah 4 tahun. Akan tetapi ada hal "kecil" yang berbeda, yaitu bahwa di NKRI sesuai UU yang ada, masih terbuka kesempatan untuk pemekaran daerah kabupaten/kota, sedangkan di AS pemekaran daerah itu SUDAH TERTUTUP, alias full employee. Di AS sudah tidak ada lagi pemekaran daerah, atau membuat kabupaten (distrik) baru.
  • 7.
  • 8. PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN 1 BIDANG SISTEM HUKUM SUATU NEGARA 2 BIDANG KEWARGANEGARAAN 3 BIDANG POLITIK & HUB. INTERNASIONAL 4 BIDANG EKONOMI 5 BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN
  • 9. BIDANG SISTEM HUKUM SUATU NEGARA Setiap negara di dunia mempunyai tipe atau sistem pemerintahan yang berbeda-beda antar negara satu dengan yang lain. SIST. PEMERINTAHA N PRESIDENSIAL PARLEMENTER CAMPURAN
  • 11. BIDANG KEWARGANEGARAAN Masalah yang sering terjadi dalam bidang kewarganegaraan terjadi akibat sistem pemerintahan yang berbeda-beda antar suatu negara dengan negara lain.
  • 12. CONTOH Masalah dwi kewarganegaraan antara pemerintah Cina dan Indonesia
  • 13. BIDANG POLITIK & HUB. INTERNASIONAL Sistem politik yang berbeda antar satu negara dengan negara yang lain dapat menyebabkan hubungan diplomatik antar negara mengalami pasang surut.
  • 15. BIDANG EKONOMI JOHN NAISBITT PATRICIA ABURDENE
  • 18. CONTOH Kebijakan Amerika Serikat yang selalu mempropagandakan hak asasi manusia