Makalah ini membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan negara. Ada dua bentuk negara utama yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaan ke pemerintah pusat. Makalah ini juga membedah sistem pemerintahan seperti pres

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan
Makalah PPKn alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Bentuk
Negara, Sistem Pemerintahan dan Kedaulatan Negara”.
Makalah ini berisikan tentang informasi mengenai materi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Diharapkan dengan adanya makalah ini, dapat
emberikan informasi dan menambah pengetahuan kita semua.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, Oleh
karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya
harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.
Lamongan, Oktober 2015
Penyusun
Dikutip dari berbagai sumber | i

2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN..................................................................................................................1
A.Latar Belakang.............................................................................................................1
B.Rumusan Masalah.......................................................................................................1
C.Manfaat penulisan......................................................................................................1
BAB II
PEMBAHASAN....................................................................................................................2
A.Bentuk-bentuk Negara................................................................................................2
1.Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Teori Negara Modern....................................2
2.Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Pelaksanaan dan Mekanisme Pemilihan........6
B.Sistem Pemerintahan..................................................................................................8
1.Sistem Pemerintahan Presidensial..........................................................................9
2.Sistem pemerintahan parlementer.......................................................................11
3.Sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.........13
4.Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem
pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945..........................................................13
5.Sistem Pemerintahan Liberalisme.........................................................................13
6.Sistem Pemerintahan Demokrasi liberal...............................................................15
7.Sistem Pemerintahan Komunisme........................................................................16
8.Sistem Pemerintahan Semipresidensial................................................................16
C.Kedaulatan Negara....................................................................................................17
1.Teori Kedaulatan Tuhan ........................................................................................18
2.Teori Kedaulatan Negara.......................................................................................19
3.Teori Kedaulatan Rakyat........................................................................................19
4.Teori Kedaulatan Hukum.......................................................................................19
5.Teori Kedaulatan Rakyat atau Teori Demokrasi.....................................................20
BAB V
PENUTUP..........................................................................................................................21
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................22
Dikutip dari berbagai sumber | ii

3. Dikutip dari berbagai sumber | iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sepanjang sejarah manusia hidup di atas permukaan bumi,manusia
telah bernegara. Mulai dari negara dalam bentuknya yangpaling primitif yaitu
negara kesukuan, negara kota, sampai negarakerajaan, negara republik dan
negara demokrasi.Sampai saat ini tidak ada satupun ta’rif negara yang diakui
semua fihak. Ahli-ahli ilmu kenegaraan saling berbeda pendapat tentang apa
itu negara. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa yang dimaksud dengan
negara adalah organisasi yang menaungi semua fihak dalam suatu wilayah
tertentu.
Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang
hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat
terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara
dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur
kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan
mereka.
Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara
secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsure-
unsurnya, yaitu daerah, bangsa dan pemerintahannya.
Dalam makalah ini dijelaskan tentang berbagai macam bentuk negara
yang ada dan pernah diterapkan di dunia.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu
wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua
individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer
sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki
pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah
mendapat pengakuan dari negara lain.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan
dibahas adalah :
1. Bentuk- bentuk Negara
2. Sistem Pemerintahan Negara, dan
3. Kedaulatan Negara
C. Manfaat penulisan
Dengan dibuatnya makalah ini, saya mengharapkan agar pembaca dapat
lebih memahami mengenai materi Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan
Kedaulatan Negara yang ada di dunia.
Dikutip dari berbagai sumber | 1

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk Negara
1. Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Teori Negara Modern
a. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan
berdaulata, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan juga
mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan
terdiri dari dua jenis.
Macam-macam bentuk negara kesatuan adalah sebagai berikut..
1) Negara kesatuan dengan sistem tersentralisasi.
Sistem tersentralisasi adalah sistem pemerintahan yang
seluruh persoalan berada pada negara secara langsung yang diatur
dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah yang
tinggal dapat melaksanakannya saja.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Sistem desentralsiasi merupakan kebalikan pada sistem
sentralisasi yang kepala daerah sebagai pemerintah daerah yang
diberikan kesempatan dan kekuasaan dalam mengurus rumah
tangga daerahnya sendiri. Sistem tersebut dikenal dengan nama
otonomi daerah atau swatantra.
Ciri-Ciri Bentuk Negara Kesatuan - Secara umum, bentuk-bentuk
negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut..
1) Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar
yang ditangani oleh pemerintah pusat
2) Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala
negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.
3) Hanya ada satu kebikjaksanaan yang menyangkut mengenai
persoalan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan
keamanan.
Dikutip dari berbagai sumber | 2

6. Contoh-Contoh Negara Kesatuan - contoh negara yang berbentuk
kesatuan adalah belanda, jepang, filipina, indonesia, dan italia.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara serikat adalah bentuk negara gabungan dari beberapa
negara bagian. Negara-negara bagian pada awalnya adalah negara yang
merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dan
membentuk negara serikat, negara-negara tersebut melepaskan sebagian
kekuasaannya dan menyerahkannya pada negara serikat. Penyerahan
kekuasaan dari negara bagian pada negara serikat disebut dengan
negara limitatif yang berarti sebuah demi sebuah. Hanya kekuasaan
yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara
serikat.
Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap pada negara bagian,
karena negara bagian berhubungan langsung kepada rakyatnya.
Sementara dari itu, kekuasaan diserahkan oleh negara bagian kepada
negara serikat adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan hubungan
luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos, kekuasaan ini
yang didelegasikan (delegated powes).
Ciri-Ciri Bentuk Negara Serikat (Federasi) - Secara umum,
bentuk negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut..
1) Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulatan, namun kekuasaan
asli tetap pada negara bagian
2) Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada
rakyat
3) Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan rakyat dari negara-
negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam
4) Setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam mebuat UUD
sendiri yang selama ini tidak bertentangan dengan pemerintah pusat
5) Kepala negara memilik hak veto (pembatalan keputusan) yang
diajukan oleh parlemen (senat dan kongres)
Dikutip dari berbagai sumber | 3

7. Contoh-Contoh Negara Serikat (Federasi) - Contoh negara yang
berbentuk serikat seperti Amerika serikat, Australia, Jerman, Swiss,
India, Malaysia dan Jerman.
Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Jumlah Orang yang
Memerintah dalam suatu Negara
1. Monarki
Monarki adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari
kata monas yang berarti tunggal dan kata archein yang berarti
memerintah. Jadi pengertian negara monarki adalah bentuk negara
yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh
satu orang secara turun temurun
2. Oligarki - Oligarki adalah suatu negara yang dipimpin oleh
beberapa orang. Model negara ini umumnya diperintah oleh
sekelompok orang yang berasal pada kalangan feodal
3. Demokrasi - Negara demokrasi adalah bentuk negara yang
dipimpin (pemerintah) tertinggi negara yang terletak di tangan
rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki
kekuasaan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan.
Pada masa yunani kuno hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok
dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan
masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan
negara masih sangat sederhana, bila dibandingkan dengan pengertian
negara pada zaman sekarang. Luas negara pada zaman Yunani kuno
hanya sebesar kota, yang pada hakikatnya hanya merupakan negara-
kota saja. Negara-kota ini dikenal dengan istilah “polis”. Selain itu sifat
dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan
masyarakat dan para ahli negara belum ada perbedaan antara pengertian
negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintah.
Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa yunani
kuno tersebut ialah : Monarchi, Oligarchi dan Demokrasi. Untuk
membedakan pengertian dari ketiga bentuk negara diatas adalah jumlah
dari pemegang kekuasaan.
Dikutip dari berbagai sumber | 4

8. Jika yang memegang kekuasaan itu hanya satu orang, maka
bentuk negaranya dapat dipastikan Monarchi (diambil dari bahasa
yunani “monos” yang berarti “satu: dan “archien” yang berarti
memerintah). Sedangkan jika yang memegang kekuasaan adalah
beberapa orang maka beentuk negaranya adalah Oligarchi (diambil dari
bahasa Yunani yaitu “oligai” yang berarti beberapa dan “archien” yang
berarti memerintah). Sedangkan jjika pemegang kekuasaan itu adalah
rakyat, maka bentuk negaranya disebut Demokrasi (diambil dari bahasa
yunani “demos” yang berati rakyat).
c. Perbedaan Mendasar Antara Negara Kesatuan dan negara Serikat
Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara
umum telah diatur/ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.
Sedangkan pada negara serikat, negara bagian suatu federasi
mempunyai pouvoir constituant, yaitu wewenang untuk membentuk
undang-undang dasar sendiri guna mengatur bentuk organisasi sendiri
dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federal.
Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang
pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentuk
undang-undang yang lebih rendah (lokal/daerah) tergantung pada
lembaga pembentuk undang-undang pusat tersebut. Sedangkan dalam
negara serikat wewenang membentuk undang-undang pusat untuk
mengatur hal-hal tertentu telah terperinci secara detail (satu persatu)
dalam konstitusi federal.
Negara Federal Negara Kesatuan
Bagian-bagian negara disebut negara
bagian·
Bagian-bagian disebut provinsi
Negara-negara bagian memiliki
wewenang untuk memebuat UUD
sendiri dan dapat menentukan
bentuk-bentuk organisasinya
masing-masing yang tidak
bertentangan dengan konstitusi·
Organisasi bagian-bagian negara
secaragaris besar ditentukan oleh
pembuat undang-undang di pusat
danmerupakan pelaksanaan sistim
desentralisasi.·
Wewenang pembuat UU pemerintah Wewenag secara tereperinci
Dikutip dari berbagai sumber | 5

9. Negara Federal Negara Kesatuan
pusat ditentukan secara terperinci
dan wewenang lainnya ada pada
negara bagian·
terdapat pada propinsi-propinsi
dan residu powernya ada pada
pemerintah pusat·
Selain negara serikat (federasi) terdapat juga serikat negara
(konfederasi). Keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. Konfederasi
merupakan perserikatan beberapa negara merdeka dan berdaulat, baik
ke dalam maupun ke luar. Negara-negara tersebut bergabung untuk
mencapai tujuan-tujuantertentu. Misalnya, perdagangan ataupun untuk
menjaga pertahanan bersama. Namun tiap-tiap negara tetap memiliki
dan mempertahankan kedudukan internasional mereka. Jadi,
konfederasi bukanlah negara dalam pengertian hukum internasional.
2. Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Pelaksanaan dan Mekanisme
Pemilihan
Disamping 2 bentuk diatas, dari sisi pelaksana dan mekanisme
pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu:
Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.
a. Monarki
Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai
oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu:
Monarki absolut dan monarki konstutional.
1) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan
tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Termasuk dalam
kategori ini adalah negara Arab saudi, Brunae, Swazilan, bhutan,
dll.
2) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang
kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan kostitusi nagara. Praktek monarki
konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekan di
beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, jordania dan
lan-lain.
Dikutip dari berbagai sumber | 6

10. 3) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang
bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah
mentri, Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris,
Belanda, dan Malaysia.
Dengan demikian pengertian negara yang berbentuk monarki
adalah negara dimana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan
keturunan dari raja yang sebelumya.
b. Oligarki
Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang
dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok
tertentu. System ini muncul karena terjadinya Monarki absolute.
Monarki absolute menyebabkan tindakan kesewenangan raja yang
mengakibatkan sekumpulan kaum aristocrat atau bangsawan
mengambil alih pemerintahan.
Namun, system ini tidak berlangsung mulus seperti awalnya.
Karena, ternyata banyak kaum bangsawan yang juga melakukan
tindakan sewenang-wenang dalam pemerintahannya. System
pemerintahan ini kemudian digantikan oleh Demokrasi yang berasaskan
rakyat.
c. Demokrasi
Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang
bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bendasarkan kekuasaannya
pada pilihan atau kehendak rakyat malalui mekanisme pemulihan
Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil.
System pemerintahan demokrasi muncul setelah Oligarki. System
ini terbentuk karena adanya kekuasaan ditangan rakyat. Ini berarti,
rakyatlah yang memegang tahta kekuasaan tertinggi dalam
pemerintahan. Namun, pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya lah yang
menjalankan pemerintahan.
Dalam teori Ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara
sejak dahulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik.
Untuk menentukan suatu Negara itu berbentuk monarchie dan republik,
Dikutip dari berbagai sumber | 7

11. dalam Ilmu Negara banyak macam ukuran yang dipakai. Antara lain
Jellinek dalam bukunya yang berjudul Allgemene Staatslehre memakai
sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak negara itu dinayatakan.
Jika kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang saja, maka
bentuk Negara itu monarchie dan jika kehendak Negara itu ditentukan
oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk
negaranya adalah republik. Pendapat Jellinek ini tidak banyak
penganutnya karena banyak mengandung kelemahan.
Faham Duguit lebih lazim dipakai, yang menggunakan sebagai
kriteria bagaimana caranya kepala Negara itu diangkat. Dalam bukunya
yang berjudul Traite de Droit Contitutionel jilid 2, diutarakan jika
seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan
maka bentuk negaranya disebut monarchie dan Kepala Negaranya
disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu
pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk
negaranya disebut republik dan Kepala Negaranya adalah seorang
Presiden.
Sama hal nya monarki republik itu dapat dibagi menjadi:
1) Republik mutlak (absolute)
2) Republik konstitusi
3) Repulik parlemen
Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka negara
Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Hal ini
didasarkan atas cara pemilihan presiden, bahkan bukan hanya oleh
majelis melainkan langsung dipilih oleh Rakyat.
Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara
Indonesia ialah negara kesatuan, yang bebentuk Republik.
B. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam
mengatur pemerintahannya.
Dikutip dari berbagai sumber | 8

12. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan
menjadi:
1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Komunis
5. Demokrasi Liberal
6. Liberal
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga
suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan
separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat
ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang
kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan
mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan
berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk
memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan
masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas,
menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan,
ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan
demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit
negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok
untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam
waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal
dari rakyatnya itu sendiri.
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem presidensial (presidensiil), merupakan sistem pemerintahan
negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan
terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan
presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Dikutip dari berbagai sumber | 9

13. b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap,
tidak bisa saling menjatuhkan.
c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan
legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat
dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya
dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol
presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan
terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa
dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu,
biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini
dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar
negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahansekaligus
kepala negara.
b. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasirakyat
dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
c. Presiden memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-
departemen.
d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif
(bukan kepada kekuasaan legislatif).
e. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
f. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislative
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen.
b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,
Dikutip dari berbagai sumber | 10

14. Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah
lima tahun.
c. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.
d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-
menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas
d. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama
2. Sistem pemerintahan parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana
parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini
parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan
parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem
presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan
seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya
pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya
pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi
simbol kepala negara saja. Negara yang menganut sistem pemerintahan
parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan
sebagainya.
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala
pemerintahansedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
b. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja
diseleksi berdasarkan undang-undang.
Dikutip dari berbagai sumber | 11

15. c. Perdana menteri memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin
departemen dan non-departemen.
d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
f. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislative
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi
penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi
partai.
b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas.
c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga
kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlemen.
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa
ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-
waktu kabinet dapat bubar.
c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para
anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai
meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai,
anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
d. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan
manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif
lainnya
Dikutip dari berbagai sumber | 12

16. 3. Sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945
Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD yang dimilikinya
menganut sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan
Negara republik – di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui
pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut
UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan
oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian
kekuasaan
4. Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan
sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945
Sejak Agustus 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia mulai
memberlakukan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem
pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun, sejak November
1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat
Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh
seorang perdana menteri. Hal ini merupakan awal dari suatu sistem
pemerintahan parlementer. Sistem parlementer ini adalah sebah
penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintah harus
dijalankan menurut sistem cabinet presidensial dimana menteri sebagai
pembantu presiden. Jadi sejak November 1945 sampai Juli 1959, sistem
pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia berlainan dengan sistem
pemerintahan yang ditentukan dalam naskah UUD 1945.
5. Sistem Pemerintahan Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat,
dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan
persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang
bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham
liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan
agama.
Dikutip dari berbagai sumber | 13

17. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam
sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan
pada kebebasan mayoritas.
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni
Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property).
Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar
Liberalisme tadi:
a. Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being).
Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala
bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun
karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam
menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung
kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini
(persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
b. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap
orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya,
maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik
dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan
dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana
hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat
the Others Reason Equally.)
c. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah.
Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi
harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent
of The People or The Governed)
d. Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk
membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang
merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat
oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya.
Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap
hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan
persamaan sosial.
Dikutip dari berbagai sumber | 14

18. e. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis
of Individual)
f. Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai
suatu mekanisme yang digunakan untuk
tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di
dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya
dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah
merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela
masyarakat telah mengalami kegagalan.
Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse
Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke
(1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan
pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.
6. Sistem Pemerintahan Demokrasi liberal
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusionnal) adalah sistem
politik yang menganut kebebasan individu.
secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.
Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses
perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-
bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan
agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak
individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan
oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke,
dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi
liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada
zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-
bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan
demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi
yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau
monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal
Dikutip dari berbagai sumber | 15

19. dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat),
sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-
Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
7. Sistem Pemerintahan Komunisme
Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari
Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich
Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21
Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada
perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang
kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh
dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap
paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap
bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan
yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam
perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam
komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang
masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam
pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya
sebagai masyarakat utopia.
8. Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang
menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif
Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki
kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama
dengan perdana menteri.
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
1. Dari presidensial
a. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi
rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat.
Dikutip dari berbagai sumber | 16

20. b. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen.
c. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
2. dari parlementer
a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
b. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
c. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
C. Kedaulatan Negara
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah
pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua
teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat
Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan
suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques
Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique
(Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat
kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure.
Kedaulatan, “sovereignity” merupakan salah satu syarat berdirinya
suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara
adalah adanya pemeritahan yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah
dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi
(supreme) dan tak terbatas (unlimited).
Jean Bodin (1500 – 1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan
sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia
memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok
sebagai berikut.
a. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih
tinggi.
Dikutip dari berbagai sumber | 17

21. b. ermanen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun
pemegang kedaulatan sudah berganti.
c. Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan
tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan
kepada badan lain.
d. Tidak Terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh
kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu
kekuasaaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.
Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai
kekuatan yang berlaku ke dalam (interne souvereiniteit) dan ke luar (externe
souvereinoteit), yaitu sebagai berikut.
Kedaulatan Ke Dalam : Pemerintah memiliki wewenang tertinggi
dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kedaulatan Ke Luar : Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan
tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula
menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri
urusan dalam negerinya.
Beberapa teori tentang kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai
berikut.
1. Teori Kedaulatan Tuhan
Teori Kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama
dalam sejarah, mengajarkan bahwa Negara dan pemerintah mendapat
kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (Causa
Prima). Menurut teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari
tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh Negara terpilih, yang secara
kodrati diterapkan-Nya menjadi pemimpin Negara dan berperan selaku
wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang
mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir Kuno, Kaisar
Jepang, Kaisar China, Raja Belanda (Bidde Gratec Gods, kehendak
Tuhan), Raja Ethiopia (Haile Selasi, singa penakluk dari suku Yuda
Dikutip dari berbagai sumber | 18

22. pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu
yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Ken
Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan
Syiwa sekaligus
Pelopor teori kedalulatan tuhan antara lain : Augustinus (354-430),
Thomas Aquino (1215-1274), F. Hegel (1770-1831) dan F.J. Stahl
(1802-1861).
Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan Negara bersifat
mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang
melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan.
Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja
atau pemerintah salalu benar, tidak mungkin salah.
2. Teori Kedaulatan Negara
Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian
pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam
merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan
karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki
kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George
Jellinek.
3. Teori Kedaulatan Rakyat
Menurut teori ini negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya yang
bukan dari Tuhan atau Raja. Teori ini merupakan reaksi dari teori
kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja. Teori ini memandang
kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk
kepentingan dan kesejahteraan rakyat (demokrasi). Tokoh teori ini adalah
J.J. Rousseau dan Montesquieu.
4. Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya
berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Hukum
merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau pemerintah
harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tokoh teori ini adalah
Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit.
Dikutip dari berbagai sumber | 19

23. 5. Teori Kedaulatan Rakyat atau Teori Demokrasi
Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi
berada di tangan rakyat (teori ajaran demokrasi). Pemerintah harus
menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi menjamin hak asasi
manusia.
Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan Rakyat :
d. JJ. Rousseau
JJ. Rousseau Menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari
kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan
perjanjian masyarakat (social contract).
e. Johanes Althusius
Johanes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan
hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk
kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh
rakyat.
f. John Locke
John Locke menyatakan bahwa kekuasaan Negara berasal dari
rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat
menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan
pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat
melalui peraturan perundang-undangan.
g. Mostesquieu
Mostesquieu membagi kekuasaan Negara menjadi : kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif (Trias Politica).
Dikutip dari berbagai sumber | 20

24. BAB V
PENUTUP
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik
politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang
berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki
suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut,
dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki
rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan
syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
Sistem pemerintahan yang banyak digunakan di dunia ini adalah
presidensial dan parlementer. Untuk membedakan suatu negara menggunakan
sistem pemerintahan yang mana dapat dilakukan dengan cara; jika dalam struktur
tata negara suatu negara itu ada perdana menteri maka menggunakan sistem
parlemementer dan bila tidak ada perdana menteri jelas itu sistem presidensial.
Dalam sistem pemerintahan presidensial yang lebih berperan adalah
presiden sebagai pusat kekuasaan dan dalam sistem parlementer lebih berperan
parlemen atau DPR yang didalamnya terdapat perdana menteri sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan.
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam
mengatur pemerintahannya.
Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan
menjadi:
1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Komunis
5. Demokrasi Liberal
6. Liberal
Dikutip dari berbagai sumber | 21

25. DAFTAR PUSTAKA
LKS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X semester gasal
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara akses 07 Oktober 2015
http://www.artikelsiana.com/2015/05/bentuk-negara-bentuk-kenegaraan-
bentuk.html# akses 15 Oktober 2015
http://abduntoamay.blogspot.co.id/2012/03/bentuk-negara_19.html akses 07
Oktober 2015
https://fitria97.wordpress.com/tugas-tugas/pkn/macam-macam-bentuk-negara/
akses 07 Oktober 2015
http://makalahme02.blogspot.co.id/2013/02/makalah-negara-teori-
terbentuknya.html akses 07 Oktober 2015
https://rahmiendah.wordpress.com/2014/11/12/bentuk-negara-dan-sistem-
pemerintahan/ akses 15 Oktober 2015
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/macam-macam-teori-kedaulatan-negara.html
http://salam-pengetahuan.blogspot.co.id/2015/07/macam-macam-teori-
kedaulatan-kedaulatan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme
Dikutip dari berbagai sumber | 22