Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, termasuk perbedaan antara keduanya. Sistem presidensial dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan sistem parlementer dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
Â
Bahan Ajar Materi sistem pemeritahan, terdiri dari pengertian, bentuk pemerintahan, jenis sistem pemeritahan, kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
Â
Bahan Ajar Materi sistem pemeritahan, terdiri dari pengertian, bentuk pemerintahan, jenis sistem pemeritahan, kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
Â
Untuk melihat tulisan lebih jelas, maka silahkan di unduh. Karena tulisan banyak tertimpa dengan efek-efek. Jika kurang jelas, Anda bisa email saya di: amrina7x@gmail.com. Terima kasih telah berkunjung.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
Â
Untuk melihat tulisan lebih jelas, maka silahkan di unduh. Karena tulisan banyak tertimpa dengan efek-efek. Jika kurang jelas, Anda bisa email saya di: amrina7x@gmail.com. Terima kasih telah berkunjung.
Bahasa merupakan sarana berpikir untuk menyampaikan pesan kepada orang lain atau menerima dari orang lain atau yang biasa kita sebut sebagai berkomunikasi. Komunikasi diungkapkan melalui rangkaian kata-kata, disebut juga kalimat, yang memiliki pola-pola tertentu.
Kalimat ini hendaknya harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan dan kejelasan peran dari unsur pembentuknya. Pengenalan tentang unsur-unsur tersebut tentu sangatlah bermanfaat dan kemudian dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kalimat telah memenuhi kaidah tata bahasa atau belum.
Memuat pengertian fraksi minyak bumi, proses distilasi bertingkat, dan macam-macam fraksi minyak bumi.
Gunakan Microsoft Office 2010 atau yang lebih baru untuk presentasi optimal.
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi BiologiMuhammad Amal
Â
Berisi defenisi evolusi, teori pembentukan alam semesta, teori evolusi kimia, hipotesis, Oparin dan Haldane, teori Harold Urey, eksperimen Stanley Miller, tahapan evolusi kimia, dan hipotesis evolusi biologi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Â
Sistem Pemerintahan
1. Sistem Pemerintahan
Kelompok 3
1. Sitti Khalizdha Hasri
2. Dian Pratiwi
3. Muhammad Ihlasul Amal
4. Reza Saputra
5. Muhammad Akbar Musseng
6. Kevin Joshua Derek
2. Pemerintah
• Umum
Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan
hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
• Dalam arti sempit
Suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk
mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem
pemerintahan
• Dalam arti luas
Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan
suatu sistem pemerintahan
3. Sistem Pemerintahan
• Umum
Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya
• Arti luas
menjaga kestabilan masyarakat, tingkah laku kaum mayoritas maupun
minoritas, fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi,
keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan
demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut
• Arti sempit
Hanya sebagai sarana kelompok utk menjalankan roda pemerintahan
guna menjaga kestabilan negara dlm waktu relatif lama dan mencegah
adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri
• Terbagi menjadi:
1. Sistem pemerintahan presidensial
2. Sistem pemerintahan parlementer
4. Sistem Pemerintahan Presidensial
• Pengertian
 Umum
(baca: presidensiil) atau sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
 KBBI
pemerintahan republik yg kepala negaranya langsung memimpin
kabinet
5. Sistem Pemerintahan Presidensial
• Ciri-ciri
1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan
sekaligus kepala negara
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi
rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan
eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif)
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
6. Sistem Pemerintahan Presidensial
• Kelebihan
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak
tergantung pada parlemen
2. Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen
karena bertanggung jawab kepada presiden
3. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang
krisis kabinet
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga
anggota parlemen sendiri
5. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka
waktu tertentu
6. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya
7. Sistem Pemerintahan Presidensial
• Kelemahan
1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
2. Pengawasan rakyat lemah
3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan
legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
4. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat
terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama
5. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang
mendapat perhatian
8. Sistem Pemerintahan Parlementer
• Pengertian
 Umum
Sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan
 KBBI
Berkenaan (berhubungan, bersifat) dengan parlemen
9. Sistem Pemerintahan Parlementer
• Ciri-ciri
1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh
presiden, raja, ratu, atau kaisar.
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif
sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa)
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemen dan non-departemen
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
10. Sistem Pemerintahan Parlementer
• Kelebihan
1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat
besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh
parlemen
2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka
pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab
gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif &
legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif &
legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai
4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga
pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas
5. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat
11. Sistem Pemerintahan Parlementer
• Kelemahan
1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-
waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet
tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Terjadi bila
anggota kabinet adalah anggota parlemen dari partai
mayoritas
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan
eksekutif
12. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Kepala Negara Presiden Presiden Raja/ratu/kaisar
Kepala
pemerintahan
Presiden PM
Sifat kepala
negara
Populer Seremonial
Sifat kepala
pemerintahan
Populer
Kekuasaan kepala
negara
Pemisahan atau pembagian Pemisahan
Masa jabatan
kepala negara
Berjangka
(maks. 2 periode)
Seumur hidup
13. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Masa jabatan
kepala
pemerintahan
Berjangka
(maks. 2 periode)
Tidak tentu
Hak prerogratif
oleh eksekutif
Presiden PM
Hak kekuasaan
wilayah negara
Presiden PM
Hak pendapat
menurut
perundangan
Presiden PM
Tampilan kepala
negara dalam
kabinet
Ya Tidak
(kecuali diundang oleh PM)
14. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Eksekutif
bertanggung jawab
kepada legislatif
Tidak Ya
Eksekutif
dijatuhkan legislatif
Tidak Ya
Posisi Eksekutif
Parpol dan
profesional
Partai berkuasa
Mayoritas parlemen (termasuk koalisi)
Pembubaran
legislatif oleh
eksekutif
Tidak Ya
Keputusan kepala
negara
Tidak dapat diganggu gugat
(mutlak)
Dapat diubah
lewat legislatif
15. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Keterlibatan
kepala negara
untuk hak parpol
atau hak pemilih
Ya Tidak
Keterlibatan
anggota keluarga
kepala negara
untuk hak parpol
atau hak pemilih
Ya Tidak
Jumlah keturunan
dalam posisi
kepala negara
Tidak tentu Satu
16. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Rangkap jabatan
kepala negara
Ya Tidak
Pengusulan/aman
demen
perundangan
bersama legislatif
Presiden PM
Pemilihan kepala
negara
Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih
parlemen (tidak langsung)
Diwariskan turun-
temurun menurut
UU
Pemilihan kepala
pemerintahan
Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih parlemen (tidak
langsung)
17. Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Hukuman kepada
kepala negara
Pemakzulan Dilucuti haknya
Hukuman kepada
kepala
pemerintahan
Pemakzulan Mosi tak percaya
Lingkungan istana
negara
Kalangan umum Pribadi
Posisi elite/orang
kaya
Setara Bangsawan/feodal
Pemilihan
parlemen
Tepat waktu Sesuai keputusan PM