SlideShare a Scribd company logo
Sistem Pemerintahan
Kelompok 3
1. Sitti Khalizdha Hasri
2. Dian Pratiwi
3. Muhammad Ihlasul Amal
4. Reza Saputra
5. Muhammad Akbar Musseng
6. Kevin Joshua Derek
Pemerintah
• Umum
Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan
hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
• Dalam arti sempit
Suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk
mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem
pemerintahan
• Dalam arti luas
Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan
suatu sistem pemerintahan
Sistem Pemerintahan
• Umum
Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya
• Arti luas
menjaga kestabilan masyarakat, tingkah laku kaum mayoritas maupun
minoritas, fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi,
keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan
demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut
• Arti sempit
Hanya sebagai sarana kelompok utk menjalankan roda pemerintahan
guna menjaga kestabilan negara dlm waktu relatif lama dan mencegah
adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri
• Terbagi menjadi:
1. Sistem pemerintahan presidensial
2. Sistem pemerintahan parlementer
Sistem Pemerintahan Presidensial
• Pengertian
 Umum
(baca: presidensiil) atau sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
 KBBI
pemerintahan republik yg kepala negaranya langsung memimpin
kabinet
Sistem Pemerintahan Presidensial
• Ciri-ciri
1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan
sekaligus kepala negara
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi
rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan
eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif)
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
Sistem Pemerintahan Presidensial
• Kelebihan
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak
tergantung pada parlemen
2. Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen
karena bertanggung jawab kepada presiden
3. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang
krisis kabinet
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga
anggota parlemen sendiri
5. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka
waktu tertentu
6. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya
Sistem Pemerintahan Presidensial
• Kelemahan
1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
2. Pengawasan rakyat lemah
3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan
legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
4. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat
terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama
5. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang
mendapat perhatian
Sistem Pemerintahan Parlementer
• Pengertian
 Umum
Sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan
 KBBI
Berkenaan (berhubungan, bersifat) dengan parlemen
Sistem Pemerintahan Parlementer
• Ciri-ciri
1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh
presiden, raja, ratu, atau kaisar.
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif
sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa)
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemen dan non-departemen
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Sistem Pemerintahan Parlementer
• Kelebihan
1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat
besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh
parlemen
2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka
pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab
gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif &
legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif &
legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai
4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga
pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas
5. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat
Sistem Pemerintahan Parlementer
• Kelemahan
1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-
waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet
tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Terjadi bila
anggota kabinet adalah anggota parlemen dari partai
mayoritas
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan
eksekutif
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Kepala Negara Presiden Presiden Raja/ratu/kaisar
Kepala
pemerintahan
Presiden PM
Sifat kepala
negara
Populer Seremonial
Sifat kepala
pemerintahan
Populer
Kekuasaan kepala
negara
Pemisahan atau pembagian Pemisahan
Masa jabatan
kepala negara
Berjangka
(maks. 2 periode)
Seumur hidup
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Masa jabatan
kepala
pemerintahan
Berjangka
(maks. 2 periode)
Tidak tentu
Hak prerogratif
oleh eksekutif
Presiden PM
Hak kekuasaan
wilayah negara
Presiden PM
Hak pendapat
menurut
perundangan
Presiden PM
Tampilan kepala
negara dalam
kabinet
Ya Tidak
(kecuali diundang oleh PM)
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Eksekutif
bertanggung jawab
kepada legislatif
Tidak Ya
Eksekutif
dijatuhkan legislatif
Tidak Ya
Posisi Eksekutif
Parpol dan
profesional
Partai berkuasa
Mayoritas parlemen (termasuk koalisi)
Pembubaran
legislatif oleh
eksekutif
Tidak Ya
Keputusan kepala
negara
Tidak dapat diganggu gugat
(mutlak)
Dapat diubah
lewat legislatif
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Keterlibatan
kepala negara
untuk hak parpol
atau hak pemilih
Ya Tidak
Keterlibatan
anggota keluarga
kepala negara
untuk hak parpol
atau hak pemilih
Ya Tidak
Jumlah keturunan
dalam posisi
kepala negara
Tidak tentu Satu
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Rangkap jabatan
kepala negara
Ya Tidak
Pengusulan/aman
demen
perundangan
bersama legislatif
Presiden PM
Pemilihan kepala
negara
Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih
parlemen (tidak langsung)
Diwariskan turun-
temurun menurut
UU
Pemilihan kepala
pemerintahan
Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih parlemen (tidak
langsung)
Perbedaan Presidensial dan
Parlementer
Pendalaman
Teori
Republik Konstitusional
Monarki
Konstitusional
Presidensial Parlementer Parlementer
Hukuman kepada
kepala negara
Pemakzulan Dilucuti haknya
Hukuman kepada
kepala
pemerintahan
Pemakzulan Mosi tak percaya
Lingkungan istana
negara
Kalangan umum Pribadi
Posisi elite/orang
kaya
Setara Bangsawan/feodal
Pemilihan
parlemen
Tepat waktu Sesuai keputusan PM

More Related Content

What's hot

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
Amrilia
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Muhammad Adityo Fathur Rahim
 
Sistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negaraSistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negara
mega widiyaningsih
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Phopy Dwi Pratiwi
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Dini Audi
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Sigit Pandu
 
Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,Edo Onado
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanDarazat
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
agengsugeng
 
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunNadShop Ship
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanAtika Fauziyyah
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
Annisa Aulia Aulia
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Eddy Mahendra
 
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di IndonesiaPembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
annisa berliana
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
mesut kroos
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
amrinarosada7x
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
Rafiamartya
 
makalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesiamakalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesia
Lusy Mariana Pasaribu
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 

What's hot (20)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
 
Sistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negaraSistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negara
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
 
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di IndonesiaPembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
 
makalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesiamakalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 

Similar to Sistem Pemerintahan

Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
sucitiararizky
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
Indah Apriliani
 
sistem pemerintahan
sistem pemerintahansistem pemerintahan
sistem pemerintahan
Nova Rizky
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
amanyfalihah2021
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenasti_utami
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
Soya Odut
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacher
Lieya Pepey
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Akhdi Romli
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
Universitas Kristen Maranatha
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
oktavia ayu
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
Lieya Pepey
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
Nadya Wahyuni
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanskaw87
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
Belum Kerja
 
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
Erlendry Pitaloka
 

Similar to Sistem Pemerintahan (20)

Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
 
sistem pemerintahan
sistem pemerintahansistem pemerintahan
sistem pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacher
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
 
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
 

More from Muhammad Amal

Pembentukan dan perluasan kalimat
Pembentukan dan perluasan kalimatPembentukan dan perluasan kalimat
Pembentukan dan perluasan kalimat
Muhammad Amal
 
Pembentukan dan Perluasan Kalimat
Pembentukan dan Perluasan KalimatPembentukan dan Perluasan Kalimat
Pembentukan dan Perluasan Kalimat
Muhammad Amal
 
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
Muhammad Amal
 
Pengertian Buffer
Pengertian BufferPengertian Buffer
Pengertian Buffer
Muhammad Amal
 
Makromolekul
MakromolekulMakromolekul
Makromolekul
Muhammad Amal
 
Hukum Dalton
Hukum DaltonHukum Dalton
Hukum Dalton
Muhammad Amal
 
Fraksi-fraksi Minyak Bumi
Fraksi-fraksi Minyak BumiFraksi-fraksi Minyak Bumi
Fraksi-fraksi Minyak Bumi
Muhammad Amal
 
Rangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
Rangkaian Seri R-L-C dan ResonansiRangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
Rangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
Muhammad Amal
 
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi BiologiTeori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
Muhammad Amal
 
Otot
OtotOtot
Miokarditis
MiokarditisMiokarditis
Miokarditis
Muhammad Amal
 
Blood Moon
Blood MoonBlood Moon
Blood Moon
Muhammad Amal
 
Perilaku Tercela
Perilaku TercelaPerilaku Tercela
Perilaku Tercela
Muhammad Amal
 
Tekanan dan Tekanan Hidrostatis
Tekanan dan Tekanan HidrostatisTekanan dan Tekanan Hidrostatis
Tekanan dan Tekanan Hidrostatis
Muhammad Amal
 
Organisasi kerjasama islam
Organisasi kerjasama islamOrganisasi kerjasama islam
Organisasi kerjasama islamMuhammad Amal
 

More from Muhammad Amal (17)

Pembentukan dan perluasan kalimat
Pembentukan dan perluasan kalimatPembentukan dan perluasan kalimat
Pembentukan dan perluasan kalimat
 
Pembentukan dan Perluasan Kalimat
Pembentukan dan Perluasan KalimatPembentukan dan Perluasan Kalimat
Pembentukan dan Perluasan Kalimat
 
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
Bahan Ajar TIK Kelas XII Semester 1
 
Pengertian Buffer
Pengertian BufferPengertian Buffer
Pengertian Buffer
 
Makromolekul
MakromolekulMakromolekul
Makromolekul
 
Hukum Dalton
Hukum DaltonHukum Dalton
Hukum Dalton
 
Fraksi-fraksi Minyak Bumi
Fraksi-fraksi Minyak BumiFraksi-fraksi Minyak Bumi
Fraksi-fraksi Minyak Bumi
 
Rangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
Rangkaian Seri R-L-C dan ResonansiRangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
Rangkaian Seri R-L-C dan Resonansi
 
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi BiologiTeori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
Teori Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia) dan Evolusi Biologi
 
Otot
OtotOtot
Otot
 
Miokarditis
MiokarditisMiokarditis
Miokarditis
 
Blood Moon
Blood MoonBlood Moon
Blood Moon
 
Perilaku Tercela
Perilaku TercelaPerilaku Tercela
Perilaku Tercela
 
Kaum dhuafa
Kaum dhuafaKaum dhuafa
Kaum dhuafa
 
Tekanan dan Tekanan Hidrostatis
Tekanan dan Tekanan HidrostatisTekanan dan Tekanan Hidrostatis
Tekanan dan Tekanan Hidrostatis
 
Organisasi kerjasama islam
Organisasi kerjasama islamOrganisasi kerjasama islam
Organisasi kerjasama islam
 
Kimia Organik
Kimia OrganikKimia Organik
Kimia Organik
 

Recently uploaded

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 

Sistem Pemerintahan

  • 1. Sistem Pemerintahan Kelompok 3 1. Sitti Khalizdha Hasri 2. Dian Pratiwi 3. Muhammad Ihlasul Amal 4. Reza Saputra 5. Muhammad Akbar Musseng 6. Kevin Joshua Derek
  • 2. Pemerintah • Umum Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu • Dalam arti sempit Suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan • Dalam arti luas Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan
  • 3. Sistem Pemerintahan • Umum Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya • Arti luas menjaga kestabilan masyarakat, tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut • Arti sempit Hanya sebagai sarana kelompok utk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dlm waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri • Terbagi menjadi: 1. Sistem pemerintahan presidensial 2. Sistem pemerintahan parlementer
  • 4. Sistem Pemerintahan Presidensial • Pengertian  Umum (baca: presidensiil) atau sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif  KBBI pemerintahan republik yg kepala negaranya langsung memimpin kabinet
  • 5. Sistem Pemerintahan Presidensial • Ciri-ciri 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif) 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif 6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
  • 6. Sistem Pemerintahan Presidensial • Kelebihan 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen 2. Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden 3. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri 5. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu 6. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
  • 7. Sistem Pemerintahan Presidensial • Kelemahan 1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas 2. Pengawasan rakyat lemah 3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak 4. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama 5. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian
  • 8. Sistem Pemerintahan Parlementer • Pengertian  Umum Sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan  KBBI Berkenaan (berhubungan, bersifat) dengan parlemen
  • 9. Sistem Pemerintahan Parlementer • Ciri-ciri 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden, raja, ratu, atau kaisar. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang 3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • 10. Sistem Pemerintahan Parlementer • Kelebihan 1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen 2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik 3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai 4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas 5. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat
  • 11. Sistem Pemerintahan Parlementer • Kelemahan 1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu- waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Terjadi bila anggota kabinet adalah anggota parlemen dari partai mayoritas 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif
  • 12. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Kepala Negara Presiden Presiden Raja/ratu/kaisar Kepala pemerintahan Presiden PM Sifat kepala negara Populer Seremonial Sifat kepala pemerintahan Populer Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagian Pemisahan Masa jabatan kepala negara Berjangka (maks. 2 periode) Seumur hidup
  • 13. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Masa jabatan kepala pemerintahan Berjangka (maks. 2 periode) Tidak tentu Hak prerogratif oleh eksekutif Presiden PM Hak kekuasaan wilayah negara Presiden PM Hak pendapat menurut perundangan Presiden PM Tampilan kepala negara dalam kabinet Ya Tidak (kecuali diundang oleh PM)
  • 14. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif Tidak Ya Eksekutif dijatuhkan legislatif Tidak Ya Posisi Eksekutif Parpol dan profesional Partai berkuasa Mayoritas parlemen (termasuk koalisi) Pembubaran legislatif oleh eksekutif Tidak Ya Keputusan kepala negara Tidak dapat diganggu gugat (mutlak) Dapat diubah lewat legislatif
  • 15. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Keterlibatan kepala negara untuk hak parpol atau hak pemilih Ya Tidak Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak parpol atau hak pemilih Ya Tidak Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara Tidak tentu Satu
  • 16. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Rangkap jabatan kepala negara Ya Tidak Pengusulan/aman demen perundangan bersama legislatif Presiden PM Pemilihan kepala negara Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih parlemen (tidak langsung) Diwariskan turun- temurun menurut UU Pemilihan kepala pemerintahan Dipilih rakyat (langsung) atau dipilih parlemen (tidak langsung)
  • 17. Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pendalaman Teori Republik Konstitusional Monarki Konstitusional Presidensial Parlementer Parlementer Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucuti haknya Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya Lingkungan istana negara Kalangan umum Pribadi Posisi elite/orang kaya Setara Bangsawan/feodal Pemilihan parlemen Tepat waktu Sesuai keputusan PM