BMT adalah lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan profesional berdasarkan prinsip syariah. BMT dioperasikan dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan non-profit, serta dikelola secara profesional oleh badan pendiri, pengawas, dan pengelola. Kendala utama BMT adalah akumulasi dana masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan pinjam

1. Lembaga Keuangan Syari’ah
EKONOMI PERBANKAN SYARI’AH NON REGULER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP
2015

2. Pengertian Koperasi Syari’ah
Pengertian umum koperasi syariah adalah badan
usaha koperasi yang menjalankan usahanya
dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi
memiliki unit usaha produktif simpan pinjam,
maka seluruh produk dan operasionalnya harus
dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa
DSN, Majelis Ulama Indonesia.

3. Tujuan Koperasi Syari’ah
Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta
dalam membangun perekonomian Indonesia
berdasarkan prinsip-prinsip islam.

4. Usaha-Usaha Koperasi Syari’ah
1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha
yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan
sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi, dan gharar.
2. Untuk menjalankan fungsi peranannya, koperasi
syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut
dalam sertifikasi usaha koperasi
3. Usaha-usaha yang diselenggarakn koperasi syariah
harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan DSN, Majelis
Ulama Indonesia
4. Usaha-usaha kopersi diselengggarakan kopersi syariah
harus tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengertian BMT
Baitul Mal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah,
yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal
lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan
dan pen yaluran dana yang non profit, seperti zakat,
infaq dan shadaqoh. Sedangkan baitut tamwil
sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana
komersial. Usaha-usaha tersebut nmenjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil
dengan bertlndaskan syariah.

6. Badan Hukum BMT
BMT dapat didirikan bentuk Kelompok Swadaya
Masyarakat atau Koperasi :
• KSM: kelompok swadaya masyarakat dengan
mendapatkan surat keterangan operasional
dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil)
• Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
• Koprasi simpan pinjam syariah.

7. Penghimpunan Dana
 Penyimpanan Dana dan Penggunaan Dana
1. Sumber dana BMT
Dana masyarakat
Simpanan biasa
Simpanan berjangka atau deposito
2. Kebiasaan penggalangan dana
3. Pengambilan dana
4.Penyimpanan dan penggalangn dalam masyarakat

8.  Penggunaan Dana
1. Penggalangan dana
2. Penggunaan dana masyarakat yang
harus disalurkan
3. Sistem pengangsuran atau pengembalian
dana
4. Klasifikasi pembiayaan
5. Jenis angsuran
6. Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan
BMT

9. SECARA UMUM BMT DAPAT DIRANGKUM DALAM BUTIR-BUTIR
BERIKUT
• Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi.
• Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh
kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional.
• Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keunagan mandiri, sehat dan kuat,
yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga
mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan
kehidupan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

10. • Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan
masyarakat dari rentenir, dan ekonomi ribawi, gerakan
pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan
ekonomi rill dan lembagaannya menuju tatanan perekonomian
yang makmur dan maju
• Fungsi BMT, yaitu:
 Mengidentifikasi, mengorganizir, mendorong, dan
mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi
anggota, kelompok usaha.
 Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi
lebih profesional dan islami.
 Menggalang dan mengorganizir potensi masyarakat dalam

11. Badan Pendiri Angota BMT
Badan Pengawas
Badan Pengelola
STRUKTUR ORGANISASI BMT

12. Prinsip Operasi BMT
Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh
dengan BPR pinjaman yakni menggunakan 3
prinsip :
1. Prinsip bagi hasil
2. Sistem jual beli
3. Sistem non profit
4. Akad berserikat
5. Produk pembiayaan

13. Modal Pendirian BMT
BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar
Rp. 20.000.000,- atau lebih. Namun demikian, jika
terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal
awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000,-
bahkan Rp. 5.000.000,-. Modal awal ini dapat
berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat
setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat.
Namunsejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri
antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20
sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT
menjadi milik masyarakat setempat.

14. Strategi Pengembangan BMT
1. Strategi daya manusia yang kurang memadai kebanyakn
berkorelasi dar untuk lebih kompetitifi tingkat pendidikan
dan pengetahuan.
2. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada
lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-
produk BMT diluar masyarakat dimana BMT itu berada.
3. Perlunya inovasi
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan
pengetahuan strategik dalam bisnis.
5. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan
pengetahuan mengnai aspek islami
6. Sesama BMT sebagai patner dalam rangka mengen
tasklan ekonomi syariah
7. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang
bagi BMT

15. Kendala Pengembangan BMT
1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat bel;um
bisa dipenuhi oleh BMT
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi
masih banyak masyarakat berhubungan dengan
rentenir
3. Beberapa BMT menghadapi masalah yang sama,
misalnya nasabah yang bermasalah
BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai
lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai
patner dalm upaya mengeluarkan masyarakat
dari permasalahan ekonomi yang dihadapi