SlideShare a Scribd company logo

Buletin itjen vol 2 2017

•
•
Dr. Zar Rdj
Dr. Zar Rdj

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di Kementerian Perhubungan dibentuk untuk mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktik pungutan liar guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menegakkan good governance. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan dan pemberantasan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan, terutama di sektor perijinan transportasi.

Government & Nonprofit
1 of 65
Download to read offline
Buletin inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMHUB l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 Berantas Demi Perbaikan Kinerja Satgas OPP, Mencegah 4 Kebocoran Uang Negara Pungutan Liar Bukanlah 22 Kegiatan Sepihak
.1..INSPEKTORAT JENDERAL .•'S!!@i7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AYO BERSAMA KITA BEBASKAN INDONESIA TERCINTA DARI BB.ENGGU GRATIFIKASI TOLAK GRATIFIKASI SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI Telp I Fax: (021)3506669,3857085 Emoil : upg@dephub.go.id UPG : Kontor Pusot Kementerion Perhubungan Gedung Koryo Lontoi 19 Drop Box : Kantor Pusot Kementerion Perhubungon Gedung Korsa, Gedung Cipto don Gedung Korya Lonto! 1
ang Daftar Isi kolom irjen 4satgas opp, mencegah kebocoran uang negara value 6Berantas pungli demi perbaikan kinerja saatnya lembaga diklat kemenhub terapkan pendidikan integritas susunan redaksi pemberantasan pungli harus diiringi peningkatan kesejahteraan pelindung: Inspektur Jenderal penasihat: Sekretaris Inspekrotat Jenderal pemimpin umum: Kepala Baigan Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha pemimpin redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil pemimpin redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha redaktur pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto sekretaris redaksi: Aulissa Sabrina editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dianantia koresponden & kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris produksi dan distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh auditor 20inspektur ii: pungli merusak sendi kehidupan Bermasyarakat pungutan liar Bukanlah kegiatan sepihak radar 24pimpin itjen kemenhub tommy akan kembangkan pendekatan dialogis & preventif itjen Genjot pengawasan dan pencegahan kepada kpa dan ppk kemenhub melakukan input penilaian mandiri hukum & konsultasi 48mengetahui lebih jauh tent operasi tangkap tangan profil 50Wahju satrio utomo pimpin inspektorat jenderal resensi 52 opini 56 lensa 60 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 1
seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, Kebanyakan praktik pungli dipungut oleh dan ber negar a sehingga per lu upa ya oknum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur tentang pungli, sebagaimana i s i P a s a l 4 2 3 K U H P, “Seorang pejabat dengan P Editorial Tim Operasi Pemberantasan Pungli ada edisi kali ini, tema yang diangkat mengenai “Pungutan Liar” atau biasa yang disebut Pungli. Bisa dikatakan praktik Pungli ini sudah terjadi sejak pada zaman Belanda, zaman Orde Baru, zaman Reformasi, dan mulai ngetrend kembali sejak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT ) di lingkungan Kementerian Perhubungan bulan Oktober 2016 silam. Hampir semua media massa nasional baik cetak, elektronik maupun online menjadikan kasus tangkap tangan terkait pungli yang terjadi di Kementerian Perhubungan sebagai berita utama. Pungli sendiri menurut Wikipedia adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal tersebutlah yang sering digunakan untuk menjerat pelaku pungli. Praktik Pungli tersebut ternyata bukan hanya mengganggu masyarakat, namun juga mengganggu kinerja Pemerintah. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa praktik pungutan liar telah merusak 2 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
padu, efektif, resmi diundangkan pada tanggal 21 Okober efek jera. 2016. pemberantasan secara tegas, ter efisien, dan mampu menimbulkan Dengan pertimbangan tersebut, dibentuklah tim untuk memberantas Pungli dengan Dasar Hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang Pungli adalah jawaban yang paling rasional ketika muncul segala macam regulasi bertele- tele dan menyulitkan pengguna jasa. Jadi akar masalah pungli itu karena terlalu banyak aturan yang bertele-tele dan aparat yang “lapar” karena pengguna jasa menawarkan “tanda terimakasih” Tim Saber pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Maksud dan Tujuan dari program ini agar menjadik an pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebagai Pengendali/ Penanggung Satgas Saber Pungli adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengapa pungli susah diberantas? Ada sudut pandangan lain mengatakan, Pungli adalah pilihan terbaik diantara yang buruk, pungli adalah jawaban yang paling rasional ketika muncul segala macam regulasi bertele- tele dan menyulitkan pengguna jasa. Jadi skar masalah pungli itu karena terlalu banyak aturan yang bertele-teledan aparat yang “lapar” karena penggunajasa menawarkan “tanda terimakasih”. Diatas semua itu, selaku anak bangsa, kita tentu harus ikut mendukung agar Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) bisa bekerja secara maksimal. Salam hangat, Tim Buletin transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 3
Kolom Irjen Satgas OPP, Mencegah Kebocoran Uang Negara oleh: dr. Wahju satrio utomo, sh, m.si. inspektur jenderal kementerian perhubungan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memantau dan mengawasi seluruh proyek-proyek pemeritah terutama yang nilai proyeksinya cukup besar. Seperti diketahui, sampai 2019 mendatang banyak proyek transportasi yang nilainya cukup besar dan rawan penyimpangan. K ita akan menerapa konsep Bedah Proyek. Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan diperiksa sejak awal atau dilakukan bedah proyek. Bagaimana proses proyek fisik di lapangan, bagaimana tahapannya dan apa saja kendalanya. Selain itu, rasionalitas proyek juga harus baik dan masuk akal, sehingga tidak akan terjadi kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan keuangan negara itu. Sampai tahun 2019 mendatang, banyak proyek-proyek transprotasi di lingkungan Kemenhub yang harus diawasi ketat. Sebut saja proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat serta lainnya. Melalui konsep bedah proyek, semua bisa dipantau dan diawasi secara lebih efektif. Proyek pemerintah yang jauh dsari pusat kekuasaan sekalipun akan tetap bisa diawasi agar tiodak menyalahi konsep dan merugikan keuangan Negara. Pelanggar an yang sering terjadi dan merugikan keuangan negara, biasanya terjadi karena minim pengawasan. Selain itu juga kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai pemilik proyek. Kendala-kendala seper ti itu akan terus ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan komunikasi yang baik serta laporan proyek yang intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan bisa dikurangi. Pada akhirnnya, kerugian keuangan negara bisa dicegah. Seluruh uang negara yang dialokasikan untuk proyek-proyek transportasi di berbagai matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif. Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Perang terhadap korupsi dan segala bentuk penyimpangan aturan harus dilakukan sejak awal dan harus didukung seluruh komponen bangsa. Korupsi atau kerugian keuangan negara 4 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Melalui Satgas OPP inilah kita berusaha mencegah berbagai penyimpangan keuangan dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga kebocoran uang Negara pun dapat dicegah sedini mungkin. biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. Semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperingatkan kepada seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan denganpelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itulah Kementerian Perhubungan Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi korupsi atau kerugian keuangan negara biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak. Pemberantasan Pungli (OPP) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Pembentukan Satgas OPP ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 5
Value S Value Berantas Pungli Demi Perbaikan Kinerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan kepada seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. ebagai tindak lanjut arahan Presiden Jo ko wi t ersebu t Kemen t er ian Perhubungan telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 265 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2016. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 868 Tahun 2016 tentang Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan tugas 6 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
utama membantu Menteri Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam pemberantasan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pembentukan Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (Satgas OPP) ini juga merupakan komitmen Menteri Perhubungan beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik antara lain melalui pemberantasan pungli di sektor transportasi guna mewujudkan good governance, independen, dan netralitas. “Setop pungli di pelayanan jasa perhubungan atau aparat penegak hukum,”demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam beberapa kesempatan. Berkenaan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo selaku Ketua Pelaksana Satgas OPP menyatak an bahwa pemberantasan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu ukuran keberhasilan Satgas OPP ada dua hal yaitu meningkatnya kinerja pelayanan publik dan tidak terjadi pungli. Lingkup kerja Satgas OPP Kemenhub pada kegiatan pelayanan perijinan meliputi pelayanan perijinan angkutan darat, perijinan angkutan laut, perijinan angkutan udara, dan perijinan angkutan perkeretaapian. Sedangk an non perijinan fokus pada penerimanan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dan penerimanan calon taruna baru. Satgas OPP Kemenhub akan terus bekerja dan mendalami seluruh laporan pengaduan yang masuk, mendalami dan mencari bukti-bukti lebih lanjut baik melalui kunjungan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran) untuk mamastikan benar tidaknya terjadi penyimpangan/pelanggaran. Jika penyimpangan/pelanggaran terjadi pada personel pember i layanan dapa t direkomendasikan untuk diberikan hukuman administrative seperti pemecatan, penurunan pangkat/jabatan, dan dipindah tugas ke tempat tugas yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarak at. Bahkan temuan yang mempunyai bukti cukup terjadi pungli, dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Terkait dengan pelaksanaan tugas Satgas OPP Pungli, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo melaporkan dugaan pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut palsu ke Bareskrim Polri melalui surat nomor: HK.402/2/2 Phb 2016 tanggal 30 November 2016 tentang dugaan tindak pidana penerbitan sertifikat keterampilan pelaut palsu. Laporan diterima langsung oleh Sespri Kabareskrim. Laporan tersebut sebagai bukti kesungguhan Satgas OPP di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memberantas semua bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam setiap pelayanan jasa perhubungan. Harapannya Bareskrim Polri dapat mengungkap jaringan pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut sampai tuntas, sehingga keselamatan transportasi laut dapat lebih terjamin. “Selain itu pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut merupakan tindak kriminal yang dalam hal ini bukan merupakan tugas dari Satgas OPP Kementerian Perhubungan,”ujar Sugihardjo. Dar i sejumlah lapor an pengaduan masyarakat, juga telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan baik melalui kunjungan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran). Laporan yang disepakati untuk ditindak lanjuti adalah laporan yang dinilai mempunyai unsur kebenaran, mencantumkan nama pelapor, tempat kejadian, besaran pungli, instansi/pejabat yang terlibat, dan kapan kejadian pungli terjadi. Hal lain yang telah dihasilkan oleh Tim Satgas OPP Kementerian Perhubungan adalah menghilangkan sentralistik penandatanganan sertifikat kecakapan pelaut yang semula ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kini telah didelegasikan kepada sekolah- sekolah keahlian yang ditunjuk pemerintah atau admistrator pelabuhan. Diantara sekolah yang ditunjuk itu adalah sekolah-sekolah pelaut yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Keberhasilan lainnya adalah penyelesaian urusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dimana Kementerian Perhubungan sudah tidak lagi terlibat dalam pengaturan TKBM. “Namun konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya yaitu memperlancar penanganan transportasi serta menciptakan transportasi yang aman dan lancar,”tutur Sugihardjo. (Nuris Rochmadi) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 7
P Value Saatnya Lembaga Diklat Kemenhub Terapkan Pendidikan Integritas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pendidikan integritas, diharapkan dapat diterapkan di seluruh penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun ajaran 2017/2018. enerapan ini sebagai kelanjutan dari peluncuran pedoman penyelenggaraan pendidikan integritas pada 22Desember 2016 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ditandai dengan penyerahan buku dari Inspektur Jenderal kepada Menhub dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan. Peluncuran pedoman Pendidikan Integritas dilaksanak an bersamaan dengan kegiatan Deklarasi Anti Pungli bagi Pejabat Eselon I dan 8 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
II di lingkungan Kantor Pusat Kemenhub dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jabotabek dan dilanjutkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tanpa Pungutan Liar Kita Wujudkan Kementerian Perhubungan Bebas Dari Korupsi Menuju Pelayanan Prima Jasa Transportasi”. Bahan pengajarannya saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh Kelompok kerja penyusunan kurikulum/ modul/bahan ajar pendidikan integritas pada lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait, seperti dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Direktorat Pendidik an Tinggi terus dilakukan untuk penyelesaian kurikulun, modul, dan bahan ajar. Sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi dapat dicegah bila masing-masing kita mampu membersihkan diri dari niat untuk tidak melakukan korupsi, menahan godaan ketika ada kesempatan, jujur dalam berkata dan berbuat, berani menolak pemberian yang terkait dengan jabatan, berani melaporkan adanya tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif dan sebagainya. Semua itu merupakan ciri-ciri perilaku atau sikap yang berintegritas. Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan, yaitu pencegahan, maka dunia pendidikan disebutkan Cris, harus mampu membekali setiap peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat, sehingga mampu menjadi pejuang dan pelaku antikorupsi di masa datang. Tantangan terberat yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah mendidik dan mengasuh peserta didik agar memiliki kompetensi dan berkepribadian atau berakhlak mulia di tengah-tengah perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Misalnya saja, lemahnya pengendalian diri dan emosi, melakukan kecurangan tanpa merasa bersalah, kurangnya contoh keteladanan, cara- cara instan untuk mencapai sesuatu (mental menerabas), serta godaan untuk berperilaku konsumtif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah, kebiasaan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Semua ini dapat menjadi penyebab terjadinya kontraproduktif dalam pencegahan tindakan korupsi. Untuk itu, dunia pendidikan perlu melakukan aksi-aksi nyata secara terus menerus dan berkelanjutan yang dimulai sejak dini. Aksi-aksi nyata tersebut antara lain dilakukan dengan melatih penguatankontrol diriagar setiap anak siap menjadikan dirinya sebagai teladan bagi yang lain. Setiap peserta didik diharapkan transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 9
mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Diaencontohkan, misalnya, mereka mampu menolak ketika diajak untuk berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos dan sebagainya. S esuai dengan fungsi pendidik an sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan harus mampu memainkan perannya memenuhi kebutuhan individu peserta didik yang dilakukan melalui pola asah, asih dan asuh yang berlaku di lingkungan BPSDM Perhubungan. Penguatan integritas merupakan upaya yang dianggap ampuh untuk memerangi perilaku tindak korupsi. Dengan kata lain, perilaku dan sikap Integritas mencakup semua tindakan melawan, memberantas, me nentang dan mencegah korupsi. Agar memiliki integritas, setiap orang perlu dibekali dengan informasi, peningkatan kontrol diri untuk mencegah niat dan membangun sistem yang memperkecil kesempatan orang melakukan tindak korupsi, termasuk penindakan terhadap pelaku melalui penegakan hukum yang adil. Pendidikan Integritas merupakan bagian dari pendidikan karakter yang memberikan penek anan pada sembilan nilai integritas, 10 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
11transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l diantaranya ujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, Pendidikan Integritas bukan sekadar mengajark an mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, Pendidikan Integritas merupakan usaha menanamkan kebiasaan- kebiasaan yang baik (habituation), sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasark an nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu, Pendidik an Integritas harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik (loving good) atau moral feeling dan perilaku yang baik (moral action), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Sasaran utama dari Pendidikan Integritas adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki budaya integritas. Sasaran pendidikan lembaga pendidik an dan pelatihan yang dimaksud adalah sekolah tinggi, politeknik, akademi, balai dan bentuk lain yang sederajat. Budaya integritas dimaksud diperlukan dalam rangka membangun generasi mendatang yang memiliki integritas sehingga mampu menolak korupsi mesk ipun ada kesempatan untuk melakukannya. Wujudkan Budaya Integritas Pendidik an Integritas ber tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar berbudaya integritas, melalui berbagai kegiatan di lembaga pendidikan dan pelatihan termasuk pen yelenggar aan manajemen, keg iatan pembelajaran dan pembiasaan agar setiap individu memilik i kemampuan un tuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Pencegahannya yakni melalui membangun kehidupan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai bag ian dar i masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan bermartabat (dignity). Selain itu, mengembangkan potensi kalbu/ nurani peserta didikmelalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat. Poin lainnya, adalah menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutny a, meny elenggar ak an manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggungjawab. Kriteria yang dapat dijadikan panduan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan juga ada, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secar a kuan titas , terdapa t lembaga pendidikan dan pelatihan dalam jumlah yang terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu yang melaksanak an Pendidik an Integ ritas. Pendidik an Integ ritas adalah sebuah gerakan yang diharapkan menjangkau seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu memerlukan partisipasi yang semakin meluas secara kuantitas. Sedangk an dar i sisi kualitas, terdapat pengembangan pola pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan baik dalam hal pelibatan unsur dan komponen lembaga pendidikan dan pelatihan. Begitu juga, perluasan integrasi menuju ke semua mata pelajaran yang ada serta pengembangan strategi melalui kegiatan kesiswaan dan pembiasaan perilaku sesuai dengan potensi dan kondisi lembaga pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat ditemukan pola pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan yang bervariasi. Dapat juga ada keterlibatan dari pihak- pihak lain di luar lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Integritas, seper ti asosiasi bidang usaha, dunia usaha, organisasi profesi, dan instansi terkait. Keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian sponsor, penyediaan nara sumber, dukungan fasilitas, ataupun gagasan dan pemikiran. (Nuris Rochmadi)
M Value Mengetahui Lebih Jauh Tugas dan Sasaran Satgas Saber Pungli Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dikukuhkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 28 Oktober 2016. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli karena Pungli dinilai sudah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. enurut Ketua Satgas Saber Pungli Nasional Asep Kurnia, Satgas Saber Pungli berfungsi sebagai intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, Satuan 12 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
13transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. “Sasarannya adalah sentra pelayanan publik di Kementerian/Lembaga dan Pemda,”jelas Asep saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta, belum lama ini. Dalam pelayanan publik, sasaran Saber pungli kata Asep diantaranya pada pelayanan publik di ekspor dan impor. Penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat. Ada enam wew enang Satgas Saber Pungli dian tar an ya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yan terkait, menggunakan teknologi informasi. “S elanjutn y a mengkoor dinasik an, merencanak an, dan melaksanak an operasi pemberantasan pungli,”ujar Asep. Wewenang lainnya adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga serta Kepala Pemda untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas juga member ik an rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelengara pelayanan publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemda. “Terakhir, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli,”imbuh Asep. tugas k/l, pemda, dan peran masyarakat Lalu apa tugas K/L dan Pemda? Menurut Asep sudah termaktub bahwa ada beberapa yang harus dilakukan, diantaranya melaksanakan pemberantasan pungli di lingkungan kerja masing-masing. Membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP), UPP berada pada Satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Pembentukan UPP berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli dan melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi kepada Satgas Saber Pungli. Saat ini, terdapat UPP K/L sebanyak 29, UPP Provinsi 34 unit, dan UPP Kabupaten/Kota sebanyak 480 unit dengan satu Satgas Saber Pungli untuk tingkat Nasional. “Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli,’kata Asep. Caranya baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat itu, dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga 10 April 2017 terdapat 27.787 aduan. 90,79 diantaranya pengaduan beradar pengawasan. Daerah yang paling banyak laporan aduan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. D a l a m p e l a p o r a n , p e n g e n d a l i / penangungjawab Satgas Saber Pungli menurut Asep, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun sanksi huk um pada pungli, ditegaskan Asep, ada bermacam-macam, sesuai kategori yang dilakukannya. Misalnya untuk pemberi suap maka ancaman pidana 5 tahun, denda Rp15 juta. Penerima suap pidana 3 tahun, denda Rp15 juta. Selanjutnya memberi suap atau menjanjikan hadiah kepada PNS atau penyelenggara negara, pidana 1 tahun max 5 tahun, denda min Rp50 juta max Rp250 juta. Pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan pidana min 4 tahun max 20 tahun, denda max Rp1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi pidana min1 tahun max 5 tahun, denda min Rp200 juta max Rp1 miliar, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima atau janji berbuat sesuatu, pidana min 4 tahun max 2 tahun, denda Rp200 juta- Rp1 miliar. “Bag i yan g akan m e lap o rk an , b isa juga me ngirimkan surat e le ktronik ke saberpunglisatgas@polkam.go.id,” pungkas Asep. (tim)
K Value Pemberantasan Pungli Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Perang melawan pungutan liar (pungli) yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi dimana- mana. Pungli dan korupsiharus menjadi musuh kita bersama. Pungli bukan hanya membuat ekonomi biaya tinggi, tapi juga merugikan negara dan rakyat dan konsumen. ini Tim Saber Pungli sudah dibentuk di hampir semua instansi pemerintah, kem ene rian da n lemba ga nega ra, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Tujuannya jelas, membuat birokrasi makin transparan sekaligus menecah dan menghilangkan pungli sampai ke akar- akarnya. “Jadi kita (pungli-red) harus dua sisi. Kita memberantas punglinya itu sendiri, karena itu anggaran tersebut akan menjadi beban pada pengguna jasa kan? Kita harus berantas itu,”kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, MM., yang sekaligus Ketua Saber Pungli Kemenhub kepada Tim Buletin Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Tapi di sisi lain, lanjut Sugihardjo, negara juga harus memperhatikan apa kebutuhan petugas. Harus imbang. “Kalau cuma bicara berantas pungli, berantas pungli, tapi kebutuhan dasar pegawai tidak dipenuhi akan repot. Dari dulu kita bicara pemberantasan pungli, tapi nggak selesai,” katanya. Untuk memberantas pungli makan hal pertama yang harus dipenuhi adaah kjebutuhan dasarnya dulu. Jika secara ekonomi orang sudah cukup, maka peluang melakukan pungli makin berkurang. Jika sudah cukup bahkan kaya masih melakukan pungli itu keterlaluan. Pak Jojo, beg itu sapaan akrabn ya, memberikan contoh. Ibu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi Menteri Keuangan yang pertama dilakukan adalah menaikan tunjangan dan kesejahteraan karyawan. Jadi, kebutuhan dasar pegawai harus dipenuhi dahulu. Baru digenjot kinerjanya. “Bu Sri Mulyani, waktu menjabat Menteri Keuangan yang pertama, me-reform organsiasi (Kemenkeu) dulu. Sekarang tunjangan kinerja (tunkin)-nya sampai seratus persen, dan memang bagus. Jadi, realistis. Kebutuhan dasar itu dipenuhi dulu, ya baru macem-macem disikat,” kata Jojo menambahkan. Tapi, kalau kita bilang orang jangan pungli, 14 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
15transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l tak boleh pungli tapi kebutuhan kerja dasarnya tak terpenuhi, apalagi kebutuhan pribadi, bagaimana mau kerja optimal? Semua harus sinkron. Seper ti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bisa konsisten bekerja, karena auditornya paling kecil gajinya Rp20 juta per bulan. “Ya memang harus begitu. Makanya, kalau pegawai negeri dilarang pungli dan korupsi, memang normatifnya begitu. Tapi, bagaimana sistem penggajian, bagaimana kesejahteraan karyawan harus kita fikirkan,”kilah Jojo. Selain memikirkan kesejahteraan karyawan, pemberantasan pungli juga harus ditunjang dengan sistem penganggaran yang jelas dan realitis. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, karena semua sudah ada pos- pos anggarannya yang jelas. Kini komitmen pemerintah memberantas pungli sudah sangat jelas. Komitmen pemerintah yang kuat itu kan ditunjukkan salah satunya dengan Perpres No.87 2016. Masalahnya sekarang kita mau serius tidak memberantas pungli itu? Kalau mau serius, menurut Jojo, maka seharusnya beriringan antara peningkatan kinerja, penegak an huk umn ya maupun peningkatan kesejahteraannya. Semua itu harus sejalan, karena kalau satu sisi, penegakan hukum, sanksi dan tindakan, tapi tidak memperhatikan apa yang menjadi kesejahteraan, apa yang menjadi kebutuhan kerja, itu tak bisa jalan. “Ini yang harus seiring dan sejalan. Kalau sudah begitu, komitmen Presiden Jokowi memberantas pungli akan berjalan. Terkadang orang bilang pungli itu kecil, tapi kalau dikumulatifk an itu besar. Dan yang lebih berbahaya, bukan hanya rupiah-nya, namun juga menjadikan budaya kerjanya rusak,” papar alumni FE UI Jakarta itu. pungli merusak Budaya kerja Yang perlu menjadi fokus kinerja Saber Pungli ke depan, adalaha membereantas pungli sampai ke akar-akarnya. Yang perlu disoroti dan paling bahaya karena pungli itu justru merusak budaya kerja. Jadi orang tidak bekerja secara profesional, tidak bekerja lagi mengikut aturan. Tapi mereka bekerja karena ada yang bayar. Kondisi tersebut jelek sekali. Apakah dibayarnya oleh orang yang di lapangan, di pinggir jalan atau yang di belakang-belakang meja. “Punglinya dibayar di belak ang meja. Misalnya dalam hal perizinan atau segala macam. Inilah yang merusak mental dan menjatuhkan wibawa aparat di mata rakyat,”urai Jojo. Kini modus dan cara-cara pungli sudah demikian beragam. Banyak orang bilang, Pungli bisa terjadi di pinggir jalan atau di tempat- tempat tertentu. Untuk mendapatkan uang dia menjual apa yang diberikan Tuhan, dengan membuka bajunya. Bahkan terkadang untuk mendapatkan sesuatu, dengan pakai atribut jabatan. Itu lebih parah lagi. Budaya kerja jadi rusak oleh Pungli. Oleh karena itu, program kerja Pemerintah memberantas pungli harus didukung. Kebijakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli dengan tujuan dua hal. Pertama, pelayanan publik meningk at dan tidak ada high cost economy. Kemudian yang kedua, budaya kerja menjadi benar. “Pungli itu, merusak mental dan budaya kita. Segala sesuatu kita kerjakan karena ada iming- iming uang, akan rusak semua. Nggak ada lagi wibawanya birokrasi itu,”sebut Jojo. Menurutnya, sejak Satgas Saber Pungli dibentuk di Kementerian Perhubungan, respon masyarakat cukup bagus. Data Saber pungli menyebutkan saat ini sudah ada 87 pengaduan yang masuk ke channel yang ada. Selain itu juga terdapat 230 pengaduan yang masuk ke kanal Kementerian Perhubungan melalui Saber Pungli Nasional dan ada juga e-pengaduan lainnya. Meski harus diakui, tak semua pengaduan itu terkait masalah Kementerian Perhubungan. Namun masyarak at banyak yang lapor ke Kementerian Perhubungan. Padahal, setelah dilakukan klarifikasi, laporan-laporan tersebut ada yang terkait dengan Pemda, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Sejauh ini, tambah Jojo, ada beberapa pengaduan pungli terkait dengan banyak hal seperti di ada pelabuhan, ada di moda jalan, ada juga di udara. “Semua akan diklarifikan dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi oleh Tm Saber Pungli,”tegas Jojo. (Tim Transparansi)
Value Sugihardjo: Siapkan Dulu Dapur Cadangan Kementerian Perhubungan dan jajarannnya berkomitmen memulai hihup baru dan meninggalkan praktik illegal seperti pungutan liar (pungli), korupsi, dan sejenisnya. Dalam berbagai kesempatan diimbau pada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik di pusat maupun di daerah, tutuplah lembaran lama. 16 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
17transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l “J angan melakuk an pr yang melanggar hu pungli, korupsi dan se mulai dengan lembar harus berubah. Kata kuncinya, ka berubah, maka kita yang akan perubahan. Mari kita sejahtera de yang professional,” Kata Ketua Ti Ir. Sugohardjo, MM., di Jakarta, be Cara tersebut diantaranya memperluas pembentukan Ba Umum (BLU). Tujuannya adala bekerja dengan profesional, kerj dan mendapatkan penghargaan “Sekarang bukan zamannya kan? Memangnya anak sekolah bi semangat? Mau membeli susu u memakai semangat? Namun beg dengan alasan gaji tak cukup, teru tambahandengancara yang mela jelas Jojo, sapaan akrab Sekjen Perhubungan itu. S e b a g a i p i mp i n a n K e Perhubungan harus memperhati kesejahteraan, termasuk denga BLU. Tapi, kalau itu juga tak solusinya ada dua. “Pertama, kita harus m pola hidupnya. Kalau yang pegawai negeri itu, jan kaya. Tak bisa, me neger i kay cukup, Bisa m ana w uj J m p Uan dan sama. Pad uang Rp100 satu minggu pengeluarann cukup.Tapi, be aktik-praktik kum, seper ti bagainya. Kita an baru. Kita lau tidak mau dilindas oleh ngan cara-cara m Saber Pungli lum lama ini. adalah upaya dan Layanan h supaya kita a dengan baik yang pantas. semangat ’45 sa cukup pakai ntuk anak bias itu, tak boleh s kita mencari nggar hokum,” Kementerian m e n t e r i a n kan tambahan n membentuk cukup, maka enyesuaikan namanya jadi gan berharap njadi pegawai a, tapi kalau pan tas, bisa. enyekolahkan k, bisa hidup a j a r , o k , ” arnya. Itu pertama. a d i , h a r u s enyesuaik an o l a h i d u p . g Rp100 ribu Rp1 juta itu a saat punya ribu dalam , pasti diatur ya itu supaya gitu ada uang Rp1 juta dalam seminggu, pasti yang dibeli beda lagi. Kedua, kalau semua itu belum cukup juga, harus mencari tambahan dengan cara-cara yang sah. Apakah dengan mengajar, apakah istrinya berjualan kue atau lainnya. Harus begitu, harus usaha. Jojo menyontohkan, pada zaman awal-awal kerja sebagai PNS Kementerian Perhubungan ia mengelola Bimbingan Belajar (Bimbel) BT SMA 8 sampai sekarang justru makin besar. Sekarang, setiap Sabtu masih bekerja dengan membuka Warung Property.Tapi yang tak boleh ada conflict of interest. “Misalnya, saya mengurusi property, tapi tak pernah mencari pekerjaan di dalam Kementerian Perhubungan. Itu tidak boleh, karena nanti ada conflict of interest. Sepanjang tidak menganggu waktu kantor, tak ada conflict of interest, maka harus usaha,”kata Jojo. Makanya, Jojo menyarankan, sebelum masuk pegawai negeri sipil (PNS), siapkan dulu “dapur cadangan. Kalau penghasilan (sebagai PNS-red) tak cukup, sangat mudah tergoda mengambil yang bukan haknya. Misalnya mengambil jatah anak buah, jatah teman, jatah pimpinan, bahkan sampai mengambil jatah Tuhan. “Kasus-kasu seperti ini tidak boleh terjadi di Kementerian Perhubungan,”tegas Jojo. Menurutnya, kasus-kasus pungli di peme- rintahan termasuk Kementerian Perhubungan harus menjadi pelajaran berharga. Memang ada keinginan dari pimpinan untuk melakukan self correction. Pungli itu ada di mana-mana. Sebagai anggota masyarakat, mengurus dokumen apa saja sering ada pungli. “Kasaus-kasus pungli di pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, dan lainnya perlahan harus dihilangkan. Sebab pungli di unit-unit pelayanan seperti di atas sangat memengaruhi daya saing kita sebagai bangsa,”tuturnya. Fokus kita ke depan, bagaimana mem- berantas pungli dan korupsi di semua tempat Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama perbaikan dan kepada masyarakat tidak berarti menurun. Kasus OTT yang terjadi di beberapa tempat itu harus dijadikan self koreksi untuk meningkatkan kualitas layanan.(tim transparansi)
G Value Gubernur Sumbar: Pemprov Berkomitmen Pungli Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya tegas, terpadu dan efektif dan mampu memberikan efek jera. ubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengemukakan, hingga saat ini hampir seluruh tatanan pelayanan publik dan pada semua tingk atan pelayanan baik secara terstruktur maupun oleh oknum perorangan dari petugas pelayanan, praktik pungli terjadi. “Bahkan sudah menjadi suatu hal yang dianggap biasa, baik bagi petugas pelayanan maupun dari masyarakat yang dilayani, yang secara tidak sadar telah menjadi penyebab salah satunya keterlambatan pelayanan, pelayanan biaya tinggi dan lain sebagainya yang akhirnya mempunyai dampak luar bisa dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Irwan saat berbincang khusus dengan Buletin Transparansi, beberapa waktu lalu. Praktik tersebut juga berpengaruh kepada perbedaan (diferensiasi) pelayanan kepada masyarakat. Secara tidak sadar terjadi pengkotak- kotakan, pelayaan terjadi berdasarkan strata sosial berujung kepada terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak faktor menjadi penyebabnya, antara lain penyalahgunaan wewenang, kelemahan dalam pengawasan, kebiasaan organisasi atau pribadi , faktor mental, ekonomi, upaya jalan pintas dan lain sebagainya. “Sudah menjadi kenisca yaaan bag i pemerintah untuk menata kehidupan bernegara dengan mempersiapkan skenario tindakan yang tegas, terpadu dan efektif dari unsur fungsi pelayanan, pengawasan dan low enforcement yang dapat membuat efek jera bagi petugas dan masyarakat yang dilayani. Kami komit memberantas pungli,”tegas Irwan. Untuk itu, Pemprov Sumbar, kata dia,sangat menduk ung kebijakan Presiden ter hadap pembentukan Tim Saber Pungli. itu merupakan manifetasi gerakan moral seluruh lembaga dan institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah terhadap pemberantasan pungli dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih 18 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
19transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l dan melayani. Ditambah lagi, ada langkah tak biasa dan istimewa dari Perpres tersebut. Pemberian ruang kepada masyarakat sebagai objek atau yang men da pa t pelayan an , da pa t beb as menyampaik an kritik dan saran terhadap proses pelayanan pemerintahan melalui media elektronik dan non elektronik yang dijamin kerahasiaannya. Diakui Irwan, pungli memang sudah dirasakan tapi karena gerakan yang dilakukan secara parsial dan tebang pilih bahkan saling melindungi, dan bahkan sudah menjadi budaya, maka penanganannya saat itu masih tidak mengemuka. “Sebelum adanya kebijakan pembentukan Saber Pungli oleh Presiden, Gubernur telah mangeluar kan himbauan terhadap OPD Provinsi yang melakukan pelayanan publik, untuk memperbaiki SOP (standart operational procedur) yang ber muatan SPM (standar pelayanan minimum) dan transparansi, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Kabinet beserta Para Gubernur sebelumnya,” urai Irwan. Misalnya saja, melakukan sterilisasi pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang tidak memenuhi standar regulasi dalam pemungutan surcharge pada pelayanan angkutan taksi yang menjadi temuan onbusdmand. Terkait sangsi, Pemprov Sumbar berpedoman kepada regulasi yang ada, seper ti sangsi teguran sampai pemberhentian sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Bicara kelayakan sangsi, dikembalikan kepada yang membuat regulasi dan aparat penegak hukum. Secara internal, pihaknya juga menyem- purnakan regulasi yang menjadi acuan bagi ASN yang melakukan pelayanan publik mencakup SOP dan transparansi serta mempersiapakan ASN yang profesional. “Kami juga mengimbau terhadap stakeholder (mitra pemerintah) terkait pelayanan, untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik yang baik. Kami juga memberikan sangsi kepada ASN yang melanggar, secara proporsional dan profesional sesuai regulasi yang ada,”kata Irwan. pelayanan transportasi publik Terkait pelayanan publik bidang transportasi, saat ini diakuinya sudah cukup baik. Ditandai dengan keberhasilan Sektor Transportasi Darat yang memeroleh penghargaan Piala Wiratama yang ke- 3 kali, dari 15 kabupaten/kota yang diusulkan untuk dinilai oleh Kementerian Perhubungan. 14 kota/kabupaten mendapatkan Piala WTN dan 1 sertifikat. Dua dari peraih Piala WTN merupakan peraih Piala WTN penuh (Kategori Angkutan dan Lalu Lintas) yakni kota Bukittinggi dan Kota Padang, dan 12 kabupaten/ kota lainnya memperoleh penghargaan WTN kategori lalu lintas. “Pada sektor udara juga menunjuk kan per tumbuhan yang signifikan, terlihat dari pertumbuhan penumpang angkutan udara mencapai 11 s.d. 15 % pertahun dalam tiga tahun terakhir,”ungkap dia. Di sektor laut juga terjadi peningkatan pelayanan dengan bertambahnya dua kapal cepat Padang – Mentawai oleh pihak swasta, sehingga terjadi peningkatan mobilisasi orang dan barang dari Padang ke Mentawai dan semak in lancarnya roda pemer intahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di sektor perkeretaapian disamping pelayanan terhadap angkutan semen dari Indarung keTeluk Bayur, juga terdapat pelayanan angkutan kereta api wisata Padang – Pariaman dengan pertumbuhan 26 % pertahun. Sepanjang tahun 2016, sudah mengangkut penumpang hingga 1 juta penumpang lebih. Terdapat juga pelayanan kereta api perintis Kayu Tanam – Lubuk Alung. “Untuk peningkatan layanan transportasi, kami mengusulkan diklat-diklat terkait pelayanan publik sektor transportasi kepada Kementerian Perhubungan dalam rangk a peningk atan kapasitas SDM,”imbuh Irwan. Sedangk an pada sektor Perhubungan Darat dan per keretaapian, Sumbar masih membutuhkan realisasi pembangunan terminal Type A di Kota Padang, pembangunan pelabuhan penyeberangan di Sikabaluan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-ro untuk antar pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta lanjutan revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Begitu juga dengan perkuatan dan peningkatan pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawa. Selain itu juga diperluk an percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar dapat melayani dengan pesawat jenis ATR guna memicu pertumbuhan wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai dan peningkatan prasarana Bandara Internasional Minangkabau, seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan penumpang. (tim)
U Auditor Inspektur II: Pungli Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat Namanya saja Pungli (Pungutan Liar) atau pungutan yang tidak sepatutnya dipungut. Pungli merupakan perbuatan yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pungli juga dapat mengandung arti menyalahgunakan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak melayani masyarakat dan malah mencederai kepercayaan masyarakat. Sebagai ASN seharusnya memberikan pelayanan prima, professional, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi amanah, bukan sebaliknya. 20 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 ntuk menggali lebih jauh tentang bahaya Pungli, tim Buletin Transparansi melakukan tanya jawab de ngan I nspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Bagaimana tanggapan anda mengenai praktik pungutan liar? Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien, serta mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani peraturan presiden (perpres) nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. apa saja langkah yang anda lakukan untuk diterapkan di unit kerja anda? Pada lingkungan kerja k ami setiap kali pelaksanaan tugas, sebelumnya wajib terlebih dahulu melakukan Sosialisasi tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi (UPG) serta mensosialisasikan adanya instru- ment pelaporan atas pengaduan berupa Sistem Manajemen Pangaduan (Simadu) dan Whistleblowing System (WBS). Selain itu untuk pembiayaan penugasan
perjalanan dinas berupa, penginapan (hotel), sewa mobil dan fasilitas ticketing kami telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ke-3 (travel atau agen perjalanan). Agar setiap APIP lebih profesional dan berintegritas semua urusan kegiatan perjalanan telah dibiayai oleh kantor yang telah bekerjasama dengan pihak ke tiga. Sebagai APIP selain melaksanakan sosialisasi UPG dan Simadu/WBS serta merekomendasikan agar setiap audit yang bersinggungan dengan pelayanan masyarakat wajib menyusun Stan- dar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). APIP juga ber- peran untuk melakukan pembinaan berupa pengendalian dan berperan sebagai consulting juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengadukan permasalahan pada Simadu/WBS dijamin kerahasiaannya dan keamanan datanya. perpres menegaskan, masyarakat dapat berperan ser ta dalam pemb erantasan pungutan liar. apakah ruang tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Saya rasa sarana Simadu dan WBS pasti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna apabila tersosialisasi dan dijelaskan secara kontinyu dan konsisten. apa langkah yang dilakukan bila ada pengaduan masyarakat? Apabila ada pengaduan ten tu tidak disikapi langsung secara sporadic. Pengaduan harus ditelaah terlebih dahulu melalui survey pendahuluan dan telaah awal, apakah dalam susbstansi pengaduan telah terdapat bukti materiil yang cukup dan telah memenuhi unsur 5W dan 2 H. Selanjutnya, dari penelaahan awal dan survey pendahuluan tersebut ditingkatkan pemeriksaannya dan dilanjutkan ke proses pendalaman melalui ADTT atau Audit Khusus dan dilanjutkan dengan Audit Investigasi. menurut anda apakah sanksi yang layak diberikan kepada asn yang terlibat pungli? Sanksi yang dikenak an ten tu secar a administratif dan kepegawaian dikenakan sesuai ketentuan PP 53 tahun 2010. Apabila terdapat kekhususan terdapat unsur tindak pidana maka APIP juga berperan untuk melakukan pembinaan berupa pengendalian dan berperan sebagai consulting juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengadukan permasalahan pada Simadu/ WBS dijamin kerahasiaannya dan keamanan datanya. pelimpahan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Perhubungan dan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. apa saran dan masukan anda terhadap pelayanan bidang transportasi? Agar setiap UPT memiliki, memahami dan melaksanakan standar operational prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Dalam implementasinya pelaksanaan pelayanan bidang transportasi secara efektif dan efisien serta mengedepankan aspek keamanan dalam setiap pelaksanaannya. Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga harus mampu berperan aktif guna menyosialisikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan bertransportasi secara berkala kepada masyarak at, sehingga masyarak at pengguna jasa transportasi mengerti dan faham hak dan kewajibannya. Masyarakat juga faham melalui instrument apa ketika mereka hendak memberikan masukan, kritik, dan saran. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 21
S Auditor Pungutan Liar Bukanlah Kegiatan Sepihak Oleh: Drs. Imam Hambali, M.Si. (Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan) elanjutnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat. Pimpinan instansi terkait pun mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungutan liar buk anlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha/ masyarakat. Secar a definisi, pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara atau BUMN dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan. Pungutan liar sendiri tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, tetapi sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar yang juga dihadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat. 22 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 yang diatur dalam KUHP sebagai berikut: Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 415 KUHP: “Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jaba tann ya, atau membiark an uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 418 KUHP: “Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 423 KUHP: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah dan ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk mencegah birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Kerugian akibat pungli pun tidak melulu diukur dengan jumlah uang yang terlibat di dalamnya. Sekecil apapun uang pungli yang diambil dari rakyat dan dinikmati segelintir orang, akan melemahkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah dan secara ekonomi melemahkan daya saing. Karenanya upaya pemberantasan pungli sangat penting untuk dilakukan. Pemberantasan tersebut harus diikuti dengan pembenahan yang sistemik, tidak hanya berjalan ke hilir melainkan juga ke hulu. Artinya pemberantasan pungli seharusnya beriringan dengan perbaikan layanan publik yang lebih baik, transparan, cepat dan berkualitas dengan memperbaiki sistem agar tidak rentan pungli. Disamping itu, diharapkan masyarakat juga berperan serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan adanya Satgas Saber Pungli Kementerian Perhubungan, pada saat ini jumlah kasus yang ditangani masih kecil. Hal tersebut terkait dengan cara yang dipilih oleh Satgas, yaitu lebih cenderung memilih upaya OTT dalam menjalankan tugasnya. Pilihan tersebut tentu memiliki konsekuensi harus mencari momentum yang tepat terkait adanya barbuk (barang bukti). Terkait dengan pengaduan masyarakat, sejak diterbitk annya Perpres Satgas Saber Pungli sampai dengan bulan Januari 2017 telah terdapat 22.000 aduan masyarakat dan telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut, seperti mencari sumber informasi yang lengkap, siapa yang mengadu, kemudian mencari fakta atau bukti-bukti otentik, dan dilaporkan kepada Tim Saber Pungli Kementerian Perhubungan untuk diproses lanjut. Dengan beberapa kasus yang berhasil ditangani, walaupun baru kecil jumlahnya, saya berharap agar pemberantasan pungli tidak mengendur, tetap terus berjalan. Sebagai Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, saya akan mengusulkan perbaikan pelayanan, baik di subsektor maupun di internal Inspektorat IV. Untuk di Inspektorat IV sendiri dilakukan pemberian pelayanan dalam bentuk konsultansi secara transparan dan tuntas kepada para auditi. Selain itu, perlu dipasang CCTV ditempat- tempat yang rentan, salah satunya pada ruang kerja agar dapat memonitor ruang gerak para auditor dan dilakukan koordinasi dengan security Kementerian Perhubungan agar setiap tamu bisa diseleksi dan ditanya keperluannya. Selain itu, sosialisasi terus menerus kepada para auditor maupun auditi tentang gratifikasi, suap atau pemerasan sehingga diharapkan kinerja Kementerian Perhubungan ke depan lebih meningkat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 23
Radar Pimpin Itjen Kemenhub Tommy Akan Kembangkan Pendekatan Dialogis & Preventif Membangun kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang bukan perkara mudah. Namun dengan kerja keras, integritas serta soliditas tim diyakini pekerjaan berat sekalipun akan bisa dilaksanakan dengan baik. 24 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
“I tjen Kemenhub ke depan akan terus diperkuat dan diberdayakan. Bagaimana membangun soliditas tim, profesionalsime personal serta dukungan semua pemangku kepentingan. Dengan begitu, kitaoptimis mampu menjalankan tugas berat sekalipun,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si., dalam perbingan dengan Tim Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa (25/4/2017). Pria yang akrab disapa Pak Tommy itu mengakui bukan orang karier di Itjen Kemenhub. Tapi, dengan pengalaman kerja yang cukup lama serta riwayat penugasan yang panjang dan beragam, ia meyakini tidak akan terlalu lama menyesuaikan diri. Selanjutnya ia terus menggenjot kinerja Itjen Kemenhub menjadi lebih baik lagi. Tommy mengakui, kinerja Itjen Kemenhub dibawah kepemimpinan Cris Kuntadi cukup bagus. Itjen mampu menyelematkan kebocoran uang negara serta menghemat anggaran di lingkungan Kemenhub RI. “Tugas saya ke depan sebagai pimpinan Itjen Kemenhub, bagaimana melanjutk an prestasi yang sudah baik itu. Itu tidak mudah tapi harus dilakukan. Paling tidak, bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah ada di masa mendatang,”kata Tommy. Untuk menjalankan tugas sebagai Irjen Kemenhub yang baru, Tommy mengaku akan segera bertemu dan berdialog dengan seluruh inspektur di lingkungan kerjanya. Dari pertemuan itu, nanti akan ada laporan bagaimana kinerja dan capaiannya. Selanjutnya apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya yang terbaik. Sebagai pejabat baru (Irjen Kemenhub) tentu saya akan melakukan mapping permasalahan di lingkungan Itjen khususnya serta Kemenhub pada umumnya baik di pusat atau daerah. Selanjutnya, menetapkan prioritas kerja yang harus segera diselesaikan denganbaik ke depan. “Itjen Kemenhub harus mampu meng- amank an uang negara serta memastik an bagaimana pengelolaan aset dan kekayaan negara di lingkungan Kemenhub berjalan dengan baik, lancar, aman, dan selamat,” papar Tommy. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 25
26 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 26transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l pendekatan humanis Menyadari tugas dan tanggung jawab yang sebagai sebagai Irjen Kemenhub, Tommy mengaku telah menyiapkan strategi penyelesaian tugas yang baik dan aman. “Irjen ke depan akan mengembangkan pendekatan yang humanis. Yang dihadapi inspektor Kemenhub itu manusia yang nota bene mempunyai sikap, perilaku dan gaya yang berbeda-beda. Di tambah lagi kondisi lingkungan serta tantangan tugas yang tidak semua sama tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda,”kilah Tommy. Sebagai pimpinan, Itjen Kemehub akan mengembangkan pendekatan yang humanis dan dialogis. Masalah itu selalu ada bagi setiap orang dan dimanapun bertugas. Dengan pendekatan dialogis, diharapkan bisa mendeteksi segala pentuk dan potensi penyimpangan keuangan di lingkungan Kemehub RI. “Dari sana, diharapkan bisa mencari solusi yang terbaik untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan atau potensi terjadinya kerugian negara,” sebut mantan kepala BPSDM Perhubungan itu. itjen kemenhub perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Bagaimana menegakkan aturan yang ada dan menjalankan program kerja kemenhub dengan baik serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara itu Itjen Kemenhub ke depan harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran bahk an kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi kita cegah duluan. “Melalui proses dialog menjaring saran dan masukan dari semua pihak. Kita akan berupaya sekuat tenaga mencegah terjadinya pelanggaran itu,” sebut alumni S-III Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. Selama bisa dicegah, itu lebih baik dibandingkan harus mengobati karena semua sudah terjadi. Tindakan preventif itu akan lebih baik dibandingkan kuratif apalagi memberikan sanksi dan hukuman. “Alangkah banyaknya orang yang melanggar dan uang negara yang hilang sia-sia. Tapi kalau semua itu bisa dicegah, akan jauh lebih baik dan itu menjadi tugas dan tanggungjawab ItjenKemenhub,”terangTommy. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, menurut Tommy, pihaknya akan mendepankan pendekatan humanis dan dialogis. Sejauh ini, upaya mencegah terjadinya pelanggaran akan lebih mudah dilakukan dibandingkan mengobati atau cara-cara kuratif lainnya. “Sebagai anak manusia, jika mer eka diberdayakan atau ‘dimanusiakan’ maka potensi pelanggaran itu akan berkurang. Paling tidak, jika mereka melakukan pelanggaran langsung diingatkan dan dikembalikan ke jalur yang benar, tentu akan lebih mudah dibandingkan pendekatan hukum misalnya,”terang Tommy. Dia menambahkan, kualitas SDM di Itjen Kemenhub sekarang jauh lebih baik dan berkualitas. Meski diakui,jumlahnya belum ideal jika dibandingkan dengan beban tugas dan kewajiban yang harus ditangani. Oleh karena itu, SDM yang ada sekarang harus diberdayakan secara baik dan optimal. “Itjen Kemenhub per lu membangun komunik asi dan koordinasi dengan semua p e m a n g k u ke p e n t in g a n . Ba g a i m a n a menegakkan aturan yang ada dan menjalankan program kerja Kemenhub dengan baik serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara itu,”urai mantan Staf Ahli Menhub Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi tersebut. Objek pemeriksaan Itjen Kemenhub, tambah dia, bukan hanya aparatur Kemenhub. Bukan tidak mungkin juga harus memeriksa rekanan Kemenhub terutama yang menjadi kontraktor di proyek-proyek transportasi di lingkungan Kemenhub RI. “Semua harus diperiksa termasuk proyek- proyek yang dikerjakan rekanan. Jika ada potensi melanggar atau tidak relatif harus direvisi. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kasus mark up proyek atau manipulasi anggaran lainnya bisa dideteksi secara dini dan uang negara yang diselamatkan lebih besar lagi,”tegas Tommy. (tim transparansi)
27 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 27transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l g Negara angkan dah Proyek I Cegah Kebocoran Uan Itjen Kemb Konsep Be nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memantau dan mengawasi seluruh proyek-proyek pemeritah terutama yang nilai proyeksinya cukup besar. Seperti diketahui, sampai 2019 mendatang banyak proyek transportasi yang nilainya cukup besar dan rawan penyimpangan. “Kita akan menerapa konsep Bedah Proyek. Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan diperiksa sejak awal atau dilakukan bedah proyek . Bagaimana proses proyek fisik di lapangan, bagaimana tahapannya dan apa saja kendalanya. Selain itu, rasionalitas proyek juga harus baik dan masuk akal, sehingga tidak akan terjadi kebocoran anggaran yang akhirnya merugik an keuangan negara itu,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo kepada Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa (25/4/2017). Sampai tahun 2019 mendatang, lanjut dia, banyak proyek-proyek transprotasi di lingkungan Kemenhub yang harus diawasi ketat. Sebut saja proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat serta lainnya. “Melalui konsep bedah proyek , semua bisa dipantau dan diawasi secara lebih efektif. Proyek pemerintah yang jauh dsari pusat kekuasaan sekalipun akan tetap bisa diawasi agar tiodak menyalahi konsep dan merugikan keuangan negara,” jelas Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub itu. Pelanggar an yang sering terjadi dan merugikan keuangan negara, biasanya terjadi karena minim pengawasan. Selain itu juga kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai pemilik proyek. “Kendala-kendala seperti itu akan terus ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan komunikasi yang baik serta laporan proyek yang intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan bisa dikurangi. Pada akhirnnya, kerugian keuangan negara bisa dicegah,”sebut Tommy. Seluruh uang negara yang dialokasikan untuk proyek-proyek transportasi di berbagai matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif. Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Perang terhadap korupsi dan segala bentuk penyimpangan aturan, menurut Tommy harus dilakukan sejak awal dan harus didukung seluruh komponen bangsa. “Korupsi atau kerugian keuangan negara biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. Semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak,” tegas Tommy. (tim transparansi)
28 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 28transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Radar S Itjen Kemenhub Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 175,62 Miliar Selama Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) terus melakukan upaya dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penyelesaian rekomendasi penyetoran ke kas negara atas temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan/audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan dan BPK RI. elama Tahun Anggaran (TA) 2016 Itjen Kemenhub telah menca ta t penyelamatan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp175,62 miliar, dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA 2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara telah banyak diselesaikan pada periode tahun 2015. Dari Rp90,10 miliar nilai penyelesaian kerugian negara dari audit Itjen Kemenhub, Rp44,40 miliar merupakan hasil audit sampai dengan TA 2015 dan Rp45,71 miliar merupakan hasil audit pada TA 2016. Dengan nilai penyelesaian tersebut, saat ini masih tersisa Rp149,42 miliar hasil audit sampai dengan TA 2015 dan Rp584,49 miliar untuk hasil audit terbaru pada TA 2016. Dari hasil audit Itjen Kemenhub pada TA 2016, salah satunya terdapat temuan yang sangat material dan signifikan pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terdapat PNBP terkait penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tidak dibayarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor selama tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Agustus) senilai Rp473,57 miliar. Sementara itu nilai penyelesaian kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK RI selama
29 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 29transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l komitmen yang kuat agar seluruh jajaran kementerian perhubungan menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan Bpk maupun hasil audit itjen kemenhub tahun 2016 sebesar Rp85,52 miliar dan yang belum diselesaikan sebesar Rp37,66 miliar. Dari hasil pemantauan sampai dengan semester II 2016 atas 367 temuan dan 768 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI (100%), dengan tindak lanjut tuntas sebanyak 622 (80,99%) dan yang belum tuntas 144 (18,75%). Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ITahun 2016, secara nasional rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2010-2016 yang telah ditindaklanjuti tuntas sebesar 61%, belum tuntas 26,5%, dan yang belum ditindaklanjuti 12,2%. Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan BPK maupun hasil audit Itjen Kemenhub. Selain sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, hal itu juga merupakan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terkait dengan penyelesaian kerugian negara, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diharapkan agar terus melakukan penagihan kepada para pihak terkait dan jika diperlukan dapat menempuh beberapa upaya sebagai berikut: a. Mengenakan sanksi blacklist bagi perusahaan yang belum menyelesaikan kerugian negara; b. Meninjau ulang kontrak yang sedang dikerjakan oleh perusahaan yang dikenakan blacklist; c. Melakukan penagihan dengan memotong pembayaran atas realisasi pekerjaan pada tahun berjalan; d. Menghentikan pemberian fasilitas kepada perusahaaan yang belum menyelesaikan kerugian negara; e. Mencabut perijinan perusahaan. Apabila dengan upaya-upaya tersebut para pihak terkait belum juga menyelesaiakan kewajiban mereka, maka pihak Kementerian Perhub ung an tida k akan seg an meminta bantuan kepada instansi lain, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk menyelesaikan permasalahan kerugian negara. (Tim)
Radar P Itjen Genjot Pengawasan dan Pencegahan Kepada KPA dan PPK Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menggenjot upaya penanaman pencegahan kepada seluruh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menghindari terjadinya temuan saat pemeriksaan keuangan di tiap-tiap sub sektor dan Badan di lingkungan Kemenhub. en gawasa n konteks nya leb ih luas dari audit. Dalam pengawasan ada konsultasi, katalis, dan sosialisasi. Katalis merupakan pencegahan untuk melakukan kesalahan. Pada pengawasan bisa melalui pendekatan dengan objek, sosialisasi apakah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai atau belum. Dalam pengelolaan anggaran dilihat dari empat hal yakni kemanfaatan, prioritas, kewajaran harga, dan kesesuaian dengan ketentuan. Dari sisi kemanfaatan, agar jangan pernah menganggarkan yang tidak akan membawa manfaat. Misalnya melakukan kegiatan yan tidak berfampak dan akan menjadi mubazir. Sedangk an dari skala prioritas, dilihat dengan detil, bisa jadi itu memang bermanfaat, tetapi tidak prioritas. Misalnya saja pemagaran rumah Dinas di area pelabuhan, itu memberi manfaat namun tidak prioritas, apalagi bila anggarannya terbatas. Selanjutnya terkait kewajaran harga, sebelum memutuskan, harus benar- benar survei pasar. Hal itu dikarenakan, rekanan pasti akan menawar hargaalnya yang tidak jauh. Intinya jangan susun anggaran secara ngawur. Reviu HPS (harga perkiraan sendiri). Ketika menyusun, harus sesuai faedah, harga setempat, dan kesesuaian harga. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa bila anggaran di atas Rp10 miliar, maka akan dilakukan audit. Berbagi dan sharingknowladge. Keempa t adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dimana ditekankan agar jangan pernah menganggarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Ripnas) tidak ada. Atau misalnya usai dilakukan feasibility study tidak layak, namun tetap dibangun, maka itu sama saja melanggar. sosialisasi, konsultasi, dan audit Untuk member ikan pengetahuan dan wawasan ter kait pengekolalan anggaran, 30 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
dilakukan sosialisasi. Bisa dengan memanfaatkan waktu saat ada kegiatan Sekjen, Ditjen, atau Badan. Selain itu, Itjen juga mendedikasikan diri menjadi Konsultan Audit. Saat para KPA dan PPK bingung, bisa menanyakan melalui telpon, whats up (WA), email, atau mengundang pihak Itjen. Misalnya saja saat mereka bingung memutuskan untuk pekerjaan yang mendekati akhir tahun belum selesai. Apakah bisa diperpanjang atau tidak, yang penting harus sesuai dengan KPA. Bila ragu diperpanjang maka khawatir akan menjadi persoalan. Perlu diperpanjang atau tidak, karena batas dari Kementerian Keuangan, maksimal 90 hari melewati akhir tahun. Kalau tidak memungkinkan, agar tidak dipaksakan dan masukan saja pada anggaran tahun berikutnya. Pada saat melakukan pembayaran suatu pekerjaan, Itjen juga dapat menemani untuk meyakinkan apakah biaya yang harus dibayar dalam pelaksanaan audit, dilakukan dengan menerapkan model berbasis risiko. risiko terbagi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang termaktub pada kontrak atau tidak. Terkait harga, jangan sampai lebih mahal PPK harus bisa tegas dan detil. Apa perlu dilakukan, contract change order (COC) atau tidak. Maka bisa dilakukan untuk tambah kurang, melalui adendum kontrak. Harga dan kerja masa eskalasi baru boleh, karena sudah dikontrak. Ketepa tan waktu juga harus menjadi pertimbangan. Misalnya saja ada variasi target, realisasi berapa persen, 5-10 persen. Bila mendekati batas waktu kontrak, apakah dengan cara menambah orang atau material dipercepat, sehingga akhir kontrak bisa diselesaikan. Ketiga adalah pelaksanaan audit, dimana hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan sesuai aturan. Apakah kondisinya sesuai dengan aturan-aturan atau tidak. Dalam pelaksanaan audit, dilakukan dengan menerapkan model berbasis risiko. Risiko terbagi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya saja daerah yang dijangkaunya sulit, maka bisa saja berisiko rendah namun bisa juga justru sebaliknya, karena minimnya pengawasan. Untuk risiko sangat tinggi, maka audit bisa dilaksanakan satu tahun sekali atau bahkan enam bulan sekali. Sedangkan risiko tinggi, audit antara satu tahun hingga satu tahun setengah, sedang satu-dua tahun sekali, dan ringan bisa saja dua-tiga tahun sekali. Namun begitu, auditnya tetap dilakukan keseluruhan buk an tahun berjalan saat pemeriksaan. Misalnya terakhir diperiksa 2016, maka saat audit pada 2017, pemeriksaan dimulai sejak 2016-2017, intinya seluruh audit diperiksa. Dia juga mengaku bersyukur bahwa jumlah auditor dapat ditingkatkan. Pada tajun 2015, jumlah personel Auditor sebanyak. Pihaknya terus mengejar pembentukan Auditonya, hingga kini jumlahnyaencapai 197 orang, atau lebih dari 70 persen dari total sumber daya manusia (SDM) Itjen dan sisanya merupakan tenaga pendukung. (tim) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 31
32 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 32transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l L Radar Itjen Kemenhub Menjadi Contoh Bagi Departemen Audit Internal OJK Dalam rangka pelaksanaan external assessment pada Departemen Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017 dan untuk mendapatkan informasi atas pelaksanaan external assessment yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub), pada tanggal 25 Januari 2017 Departemen Audit Internal OJK melakukan Studi Banding ke Itjen Kemenhub. Peserta Studi Banding Departemen Audit Internal OJK terdiri dari Direktur Audit Internal (Ahmad Fuad), Deputi Direktur (Paradon Napitupulu) dan beberapa Auditor. angkah-langkah yang telah dilakukan Inspekt orat Jender al Kementerian Perhubungan dalam meningk atkan kapabilitas pengawasan intern, yaitu melakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap anggaran tahun 2016 atas belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 miliar sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2015. HPS yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib direviu terlebih dahulu oleh Itjen. Reviu HPS ini dilakukan untuk memastikan bah wa pen yusunan HPS oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga. Dari hasil
33 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 33transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Reviu HPS tersebut, sumbangsih Itjen terhadap total penghematan yaitu sebesar Rp1,08 triliun atau sekitar 7.75% dari total anggaran Rp14 triliun yang di Reviu HPSnya (Penghematan tersebut diperoleh dari seluruh unit kerja eselon I Kementerian Perhubungan, yaitu dari Sekretariat Jenderal Rp16,50 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp10,16 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp107,24 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp.313,95 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp 552,73 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp72,96 miliar, Badan litbang Perhubungan Rp11,70 miliar). Reviu HPS tersebut tetap akan dilakukan pada tahun 2017. Langkah lainnya yang dilakukan Itjen Kemenhub dengan terus melakukan upaya dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penyelesaian rekomendasi penyetoran ke kas negara atas temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan/audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan dan BPK RI. Selama Tahun Anggaran (TA) 2016 Itjen Kemenhub telah mencatat penyelamatan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp175,62 miliar, dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA. 2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara telah banyak diselesaikan pada periode tahun 2015. Langkah lainnya yang telah dilakukan oleh Itjen Kemenhub yaitu dengan melakukan telaahan sejawat atau Peer Reviubaik Internal maupunEksternal, Sertifikasi ISO 9001 : 2008, Menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengelolaan Whistleblowing system “SIMADU KEMENHUB”, MOU Itjen Kemenhub dengan PPATK berupa Pertukaran informasi, Sosialisasi, diklat, penelitian dan riset, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimana Itjen
34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Kemenhub merupakan UPG Utama dengan 29 UPG Wilayah yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT ) di tiap provinsi, serta kegiatan “Inspekt orat Jender al M endengar ” y ang bertujuan memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada seluruh eselon I Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan masukan kepada Inspekorat Jenderal. Diharapkan dengan masukan masing-masing eselon I akan lebih membuka mata hati dan telinga terhadap apa yang sudah dan belum dilaksanakan dengan baik oleh Inspektorat Jenderal. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan menjadi faktor yang amat penting dalam menunjang langkah yang telah dicapai oleh I tjen Kemenhub. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor pada tahun 2015 sebanyak 133 Audit or sehingga jika digambar k an berbentuk piramida yang tidak beraturan dengan komposisi yang kurang ideal yaitu tidak adanya Auditor Utama, 36 Auditor Madya, 18 Auditor Muda dan 79 Auditor Pertama/Terampil. Peningkatan SDM pengawasan melalui sertifikasi merupakan langkah yang telah dilakukan Itjen Kemenhub. Melaui peningkatan sertifikasi yang telah dilakukan, komposisi Jabatan Fungsional Auditor Itjen Kemenhub per 25 Januari 2017 telah mendekati komposisi yang ideal, yaitu berbentuk piramida dengan jumlah sebanyak 133 Auditor yang terdiri dari 9 Auditor Utama, 27 Auditor Madya, 44 Auditor Muda, 53 Auditor Pertama/Terampil. Yang paling membanggakan adalah jumlah Auditor Utama di Itjen Kemenhub merupakan yang paling banyak dibandingkan Inspektorat Kementerian/Lembaga lainnya, tegas Cris Kuntadi. (Tim)
34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l S Radar Kemenhub Melakukan Input Penilaian Mandiri ek retar is Jender al Kemen t er ian Perhubungan Sugihardjo dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo memimpin rapat terkait penginputan jawaban Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan rumusan rencana aksi seluruh Area Perubahan ke dalam aplikasi PMPRB secara online melalui aplikasi http://pmprb.menpanrb. go.id pada Kamis 27 April 2017 lalu. Forum rapa t tersebut menghasilk an sejumlah kesepak atan yang dian tar anya penilaian mandiri (self assessment) dilakukan melalui pembahasan perumusan jawaban atas seluruh komponen pertanyaan masing-masing Area Perubahan dalam LKE dan menghasilkan nilai sebagai berikut:
35 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 35transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l No Komponen Penilaian Bobot Nilai Assesment 2016 2017 A Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 5,00 5,00 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 5,00 5,00 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6,00 6,00 4 Penataan Tata Laksana 5,00 4,75 5,00 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,89 14,95 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 6,00 6,00 7 Penguatan Pengawasan 12,00 11,75 11,75 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 6,00 5,90 Sub Total A 60,00 59,39 59,60 B Komponen Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 10,05 10,5 2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,50 4,80 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,56 6,56 4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,75 8,75 Sub Total B 40,00 32,86 33,61 TOTAL A + B 100,00 92,26 93,21 Kemudian jawaban yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa soft copy akan dilengk api oleh masing-masing Leading Sector dan unit kerja terkait sebelum pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evalua tor Kementerian PAN dan RB dan diserahkan kepada Biro Kepegawaian dan Organiasasi. Sedangkan data dukung dalam bentuk hard copy disimpan oleh masing-masing leading sector. Adapun Rencana Aksi Tahun 2017 dalam rangk a pen ingkata n Reforma si Birokrasi Kementer ian Per hubungan yang telah disepakati agar menjadi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Leading Sector/unit kerja ter kait sebagai berikut: no renCana aksi 1 Manajemen Perubahan 1. Melaksanaan kegiatan pelatihan untuk para agen perubahan di lingkungan Kemenhub; 2. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 532 Th 2016, karena terdapat agen perubahan yang ditunjuk dalam KP tersebut yang telah mutasi atau memasuki masa pensiun; 3. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 724 Th 2015 terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015-2019; 4. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan setiap tgl 10 dengan mengundang masing-masing leading sector Area perubahan, agar setiap leading sector dapat melaporkan perkembangan dari setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dg Reformasi Birokrasi 5. Upaya perubahan pola pikir dan budaya kinerja, melalui kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui berbagai media b. Pelatihan dan pendidikan bidang pembangunan karakter aparatur Kemenhub
no renCana aksi 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Revisi 29 Peraturan Menteri Perhubungan; 2. Penetapan 37 Permenhub dan 1 PP; 3. Penetapan RPP ttg Keselamatan LLAJ, dengan melibatk an Polri, KemenPUPERA, Kemenkumham, dan Kemenkes; 4. Uji publik dan uji petik; 5. Menyelenggarakan Rakornis bidang hukum; 6. Sosialiasasi Peraturan Perundang-undanganbidang transportasi dan peraturan Menteri lainnya 3 Penataan dan Penguatan Organisasi Penyempurnaan Permenhub PM60 th 2011 ttg Pedoman Penataan Organisasi di Lingk Kemenhub untuk mengakomodir pedoman bagi penataan organisasi Badan Layanan Umum 4 Penataan Tata Laksana 1. Menetapkan Permenhub tentang Proses Bisnis di lingkungan Kemenenterian Perhubungan; 2. Menyempurnakan SOP dengan menyusun SOP yang berdasarkan Proses Bisnis; E-GOVERNMENT 3. Penyusunan Road Map Pencapaian Standar Sistem Keamanan Informasi; 4. Pengembangan Aplikasi Perijinan Online berbasis Cloud Computing; 5. Implementasi Inapornet di 4 pelabuhan kelas utama dan 12 pelabuhan kelas I; 6. Optimalisasi Pelayanan 151 melalui: a. Peningkatan kualitas jawaban agen tier 1 dan 2 dengan memperkaya knowledgebase b. Integrasi dengan Aplikasi LAPOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 7. Melakukan monitoring terhadap petugas PPID; 8. Workshop Forum PPID di lingkungan Kemenhub 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1. Pengembangan kompetensi seluruh pegawai sesuai hasil assessment dan analisa kebutuhan diklat; 2. Penyusunan Standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia(SKKNI) SDM di bidang transportasi 6 Penguatan Akuntabilitas 1. Melakukan evaluasi dan monitoring SAKIP per triwulan; 2. Penerapan dan pemantauan e-performance a. Bimtek pengembangan e-performance selesai pada Mei 2017 b. Penerapan e-performance sampai ke level satker mandiri UPT (eselon) IV, direncanakan selesai Desember 2017 3. Penyelesaian Reviu Renstra Kemenhub pada Mei 2017 dilanjutkan dengan merevisi KP 430 2012 ttg Penempatan IKU di lingkungan Kemenhub 7 Penguatan Pengawasan GRATIFIKASI 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 Th 2015 ttg Renstra Kemenhub 2015-2019, dan selanjutnya merevisi Permenhub PM 68 Th 36 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
no renCana aksi 2. Penerbitan Buku Saku Gratifikasi PENERAPAN SPIP 1. Peningkatan implementasi unsur-unsur SPIP di seluruh unit kerja Eselon Idi lingkungan Kemenhub 2. Pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kemenhub secara berkala PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan 2. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat setiap bulan WHISTLE BLOWING SYSTEM 1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg WBS pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 2. Penerbitan Buku Saku ttg WBS 3. Koordinasi Pelaksanaan WBS di lingkungan Kemenhub dengan KPK dalam rangka upaya integrasi sistem WBS Nasional PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg Penanganan BenturanKepentingan pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 2. Penerbitan Buku Saku Penanganan Benturan Kepentingan 3. Evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan per Semester PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 1. Pemantauan secara intensif terhadap nominasi WBK 2. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik dengan menggunakan LKE PermenPAN RB No 52 Th 2014 sebagai embrio pengusulan WBK tahun 2018 APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 1. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui pendidikan dan pelatihan/ workshop/PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) 2. Mengikutsertakan APIP dalam organisasi pengawasan 3. Melakukan studi banding antar APIP K/L lain 4. Menyusun rencana audit berbasis risiko 5. Pelaksanaan telaahan sejawat internal dan eksternal 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Itjen dan BPK 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik; 2. Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat; 3. Evaluasi Pelaksanaan terpadu satu atap; 4. Menyususn RancanganPermenhub ttg Perubahan PM76Th2014 ttg Pedoman Penilaian Pelayanan Prima di lingkungan Kemenhub; 5. Menyusun Rancangan Permenhub ttg Perubahan KP 71 th 1999 ttg Aksesibilitas orang-orang penyandang cacat dan orang sakit pada sarpras perhubungan (tim) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 37
dengan tanggal 11 April 2017. Radar Pelatihan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kembali mengadakan Pelatihan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Brawijaya (10/4/2017) ini adalah dalam rangka peningkatan capaian nilai area penguatan pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dan upaya akselerasi pencapaian target kinerja level 3 tingkat maturitas implementasi SPIP. Narasumber berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) dan peserta adalah para Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Tim Satgas SPIP Itjen Kemenhub ser ta per wakilan dar i Sub Sektor Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 2 hari sampai 38 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan BLU I nspekt or at Jender al Kemen t er ian Perhubungan melaksanak an Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Ruang Brawijaya (21/02/2017). Bimtek yang direncanak an berlangsung selama 4 hari ini dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Cris Kuntadi didampingi Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Muhammad Rusna, dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan Marta Hardisarwono. Tujuan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis audit aparat pengawasan di Kementerian Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan serta mewujudkan Auditor yg profesional pada sektor keuangan BLU. Bimtek ini berlangsung selama 40 jam yang terbagi atas 2 kegiatan yaitu Kagiatan Belajar Mengajar di Ruang Rapat Brawijaya dan Kegiatan Studi Banding di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro. Jumlah Peserta Bimtek sebanyak 37 peserta yang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional. Narasumber Bimtek ini berasal dari Direktorat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan serta Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 39
40 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 40transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l ektorat al Kementerian Radar Launching Elektronik Persuratan Insp Jender Perhubungan mengadakan launching elektronik persuratanbekerjasama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi (Pustikom). Acara yang diselenggarakan di Ruang RapatSekretariat Inspektorat Jenderal (Kamis, 2/3/2017), dihadiri oleh para Inspektur,Koordinator Wilayah (Korwil), Pejabat EselonIIIdan IVdilingkungan Inspektorat Jenderal Kemenhub beserta perwakilan pejabat fungsional umum dan auditor. Acara ini dihar apk an mampu mewu - judkan E-Pesuratan dalam kegiatan Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Itjen Kemenhub telah melakukan Pelatihan E-Surat pada tanggal 23 Januari 2017. Diharapkan dengan adanya penggunaan e-surat maka menghemat kertas (less paper), Inspektur Jenderal mengapresiasi atas kesiapan aplikasi e-surat oleh Pustikom. Aplikasi ini sudah lama saya tunggu dan saya sangat berharap agar segera diterapkan di semua bagian dan Inspektorat.
41 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 41transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Studi Banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan (Itjen Kemenhub ) melaksanak an kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk studi banding penggunaan aplikasi Audit Management System yang dipergunakan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis 30 Maret 2017 di Gedung Djuanda II lantai 7 Kementerian Keuangan. Delegasi Itjen Kemenhub dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bambang Sudaryono, beserta perwakilan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Acara dibuka oleh Sekretaris Itjen Kemenkeu, Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE. Turut hadir dalam acara studi banding adalah Inspektur VII, Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA dan pegawai di lingkungan Itjen Kemenkeu. Sekretaris Itjen Kemenhub menyampaikan bahwa untuk menunjang dan meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu diimbangi dengan perkem- bangan teknologi informasi dan komunikasi. Itjen Kemenhub ber keing inan un tuk mengimplementasik an Sistem Manajemen Audit yang dikenal dengan “TeamMate” yang telah digunakan oleh Itjen Kemenkeu sejak tahun 2010. TeamMate merupakan aplikasi program kerja audit yang terintegrasi sehingga memudahkan auditor dalam mengelola tugas dan fungsinya. Aplikasi TeamMate dinilai sebagai aplikasi yang fleksibel karena menggunakan database yang terbuka (tidak dienkripsi) sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi- aplikasi audit yang lainnya. S a a t i n i I t j e n K e m e n k e u t e l a h mengembangkan aplikasi TeamMate hingga menjadi “TeamMate Suite”. TeamMate Suite merupakan aplikasi sistem manajemen audit, yang mengelola kegiatan audit mulai dari pembuatan Surat Tugas, pelaksanaan kertas kerja, temuan dan rekomendasi, serta diakhiri dengan tindak lanjut hasil rekomendasi. Proses pembua tan TeamMate Suite ber dasar k an penjenjangan (Maturity Curve), dimulai dari TeamMate EWP kemudian Team Schedule dan dilanjutkan Team Store, sampai akhirnya menjadi TeamMate Suite. Proses pembangunan TeamMate Suite yang terlihat rumit sebenarnya adalah hal yang mudah karena tantangan terbesar dari pembangunan ini terletak pada sumber daya manusianya. Menurut perwakilan Auditor Itjen Kemenkeu, Ari Sufianto dan Yudhi Haryanto, tantangan pembangunan ini adalah pada implementasinya, yaitu apakah auditor mau beralih menggunakan teknologi. Besar ha rapan Itjen Keme nh ub da pat mengimplementasikan aplikasi TeamMate ini agar dapat meningkatkan kualitas kinerja pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rangkaian studi banding ini diakhiri dengan penyerahan cindera mata Itjen Kemenkeu ke Itjen Kemenhub serta harapan untuk melanjutkan diskusi mengenai TeamMate pada kesempatan yang akan datang.
Radar 42 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 42transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Studi Banding ke BPK-RI Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) melakukan Studi Banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang bertempat di menara 7 lantai 2 pada hari Kamis, 16 Maret 2017. Adapun Studi Banding kaliini adalah tentang Aplikasi Audit Manajemen Sistem. Hadir pada Studi Banding tersebut adalah Kepala Biro Tekhnologi Informasi Ria Anugriani Kepala Bagian Manajemen Kinerja TI dan Dukungan Pemeriksaan Rudi Hermawan, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Novis Pramantya Budi dan Kepala Bagian Operasional TI Iwan AW beserta Eselon IV dan staff di lingkungan BPK-RI. Sedangkan dari Itjen Kemenhub yang hadir adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Sudaryono beserta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Perwakilan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Disampaikan Kabiro bahwa Biro TI bertugas melakukan dan menjalank konsep Tata Kelola SDM Tekhnologi Informasi di BPK-RI. Biro TI juga telah memiliki tata kelola secara organisasi, Grand Design dan Road Map IT yang dijalankan oleh 60 pegawai di lingkungan Biro TI. Aplikasi dalam proses Bisnis Pemeriksaan itu dimulai dari Perencanaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang dilanjutkan pelaksanaannya melalui E-Audit kemudian Pelaporan, Pemantauan Tindak Lanjut dan diakhiri oleh Evaluasi. SMP adalah Sistem yang mengelola seluruh data informasi manajemen pemeriksaan dari awal hingga akhir siklus sesuai dengan dasar hukum SK BPK No. 1/K/I-XII. 2/2/2008 tenyang Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Diharapkan dengan Studi Banding ini Itjen Kemenhub dapat melakukan Audit berbasis Elektronik (E-Audit).
43 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 43transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Pelatihan Implementasi dan Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal mengadakan Pelatihan Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 hari yaitu tanggal 12 s/d 13 April 2017. Pelatihan tersebut diikuti oleh para Auditor dan Tim Pokja Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta Tim Pokja Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan berdasarkan SK.20/KP.801/ITJEN-2017 tentang Pemben tuk an Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenhub dan Tim Pokja Reviu Laporan Kinerja Kemenhub berdasarkan SK.13/KU.002/ ITJEN-2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Kemenhub Tahun 2016. Adapun Narasumber adalah dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB. Adapun Pelatihan tersebut diagendakan untuk presentasi Overview Implementasi dan Capaian SAKIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Kementer ian Perhubungan dalam bentuk Diskusi Panel dengan alokasi waktu 30 menit presentasi dan 30 menit sesi tanya jawab. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
Radar 44 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 44transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Rencana Kerja & Anggaran Inspektur Jenderal menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Rencana Kerja dan Anggar an (RKA-K/L) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Kementerian Perhubungan pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018. Dalam rapa t t ersebut , Kemenhub mengusulk an anggar an Rp 50 triliun. “Merencanakan di atas Rp 50 triliun. Tapi melihat banyaknya masukan-masukan kita lihat berapa yang disetujui,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (16/2/2017). Pada Kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menjadi Narasumber tentang bagaimana fungsi pengawasan dalam penyusunan Pagu RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan. Disampaikan Cris bahwa penyusunan Pagu RKA di lingkungan Kemenhub harus efektif, ekonomis dan efisien. Dapat dibuktikan bahwa Anggaran Itjen Kemenhub yang terus menurun yaitu pada tahun 2015 sebesar 100 M, tahun 2016 sebesar 92 M dan tahun 2017 sebesar 90 M yang dapat dijadikan contoh kepada Unit Kerja lain dalam menyiapkan anggaran sebaik mungkin. Disampaikan pula bahwa hasil review Itjen telah berhasil menghemat sebesar Rp. 1,08 triliun dan hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat adanya pemotongan. Jadi kalau ada kegiatan yang kiranya perlu dilakukan namun anggaran terpotong, silahkan menggunakan hasil penghematan tersebut, tutupnya.
45 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 45transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Ny.Tommy dan NyCris Kuntadi Pimpin Gerakan Tanam Seribu Pohon di Kampus STPI Gerakan Menanam Seribu Pohon dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Curug, Tangerang, Banten, Kamis (16/3/2017). Aksi menanam seribu pohon ini dipimpin langsung pimpinan puncak Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Perhubungan (Kemhub). Gerakan penghijauan di kampus penerbangan Curug itu dipelopori oleh Dharma Wanita Persatuan BPSDM Perhubungan. Gerak an menamam seribu pohon itu dihadiri dan dipim- pin langsung oleh Ny. Wahju Satrio Utomo (Kepala BPSDM Perhubungan) dan Ny.Cris Kuntadi (Irjen Kementerian Perhubungan) dan Ny. Novyanto Widadi (Ketua STPI). Ikut hadir berpartisipasi dalam aksi ini anggota Dharma Wanita Persatuan BPSDM Perhubungan, terutama dari Unit Pelaksana Teknis (UPT ) moda transpor tasi udar a di Indonesia. Selain itu juga hadir Kepala Pusbang SDM Perhubungan Udara M.Basuki Mardiyanto,S.SiT, Ketua STPI Capt. Novyanto Widadi, SIP, serta dosen dan instruktur di kampus STPI Curug. Dalam aksi peduli lingkungan tersebut, juga melibatk an taruna- taruni STPI dari berbagai program studi (prodi) yang ada. Kebetulan, saat ini belum ada kegiatan akademik di kampus, sehingga para taruna bisa dikerahkan untuk aksi penanaman seribu pohon tersebut.
46 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 46transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l D Radar Dharma Wanita Inspektorat Jenderal Raih Juara 1 Lomba Hias Tumpeng Hari Kartini harma Wanita Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berhasil meraih Juara 1 lomba menghias tumpeng dalam peringatan Hari Kartini yang digelar pada 27 April 2017 lalu. Hadiah diserahkan langsung oleh Ibu Endang Budi Karya Sumadi. Dalam rangk a per ingatan Hari Kartini itu, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah, lomba mengias tumpeng serta kreasi makanan (kue) non beras dan terigu. Kegiatan yang mengusung tema ”Dengan Semanga tKartini Kita Selama tkan Bumi Untuk Kemajuan Generasi” ini dilaksanakan di ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan dibuka oleh Ibu Endang Budi Karya Sumadi. Kegiatan lomba diikuti oleh per wakilan masing-masing unit kerja, Dharma Wanita Persa tuan di lingkungan Kementer ian Perhubungan dan perwakilan Dharma Wanita Persatuan BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
47 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 47transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Kriteria penilaian lomba menghias tumpeng adalah meliputi: Kebersihan, kerapian selama proses perlombaan; Cita Rasa; Kesesuaian/kecocok an menu; Keragaman penggunaan bahan pangan yang digunakan; Penyajian; Tampilan; Kesesuaian menu dengan bugget; dan Kesesuaian menu dengan tema. Sebagai peraih Juara 1, Dharma Wanita Persatuan Itjen berhak meraih hadiah uang tunai sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan hadiah untuk Juara 2 yang diraih oleh Ditjen Perhubungan Laut Rp1 juta. Ditjen Perkeretaapian yang meraih Juara 3 mendapat hadian Rp750 ribu. Selain kegiatan lomba tersebut Ibu Endang Budi Karya Sumadi juga meresmikan ruang penitipan anak (day care room) di lantai dasar Gedung Cipta Kementerian Perhubungan. (tim)
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017

Recommended

Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017
Dr. Zar Rdj
 
Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014
Natasha Nabila
 
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta NegaraBPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
Iman Ridhwan Syah
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
stephaniejessey
 
Membiayai negara tanpa pajak
Membiayai negara tanpa pajakMembiayai negara tanpa pajak
Membiayai negara tanpa pajakRizky Faisal
 
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di IndonesiaDampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
bennyagussetiono
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
temanna #LABEDDU
 

Recommended

Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017
Dr. Zar Rdj
 
Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014
Natasha Nabila
 
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta NegaraBPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kawal Harta Negara
Iman Ridhwan Syah
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
stephaniejessey
 
Membiayai negara tanpa pajak
Membiayai negara tanpa pajakMembiayai negara tanpa pajak
Membiayai negara tanpa pajakRizky Faisal
 
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di IndonesiaDampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
bennyagussetiono
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
temanna #LABEDDU
 
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
temanna #LABEDDU
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
Intan Wachyuni
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
cahyomeiyana
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
Dr. Zar Rdj
 
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Raja Matridi Aeksalo
 
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Idik Saeful Bahri
 
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
samueltc
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di IndonesiaBenny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
bennyagussetiono
 
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
Frengkiuloli
 
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesiaTax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
MUC Tax Research Institute
 
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Muh Agus Priyetno
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
MUC Tax Research Institute
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
SukmaDewi13
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
271065
 
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMPETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
muhammad
 
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan TambangCatatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Maryati Abdullah
 
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 

More Related Content

Similar to Buletin itjen vol 2 2017

PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
temanna #LABEDDU
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
Intan Wachyuni
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
cahyomeiyana
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
Dr. Zar Rdj
 
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Raja Matridi Aeksalo
 
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Idik Saeful Bahri
 
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
samueltc
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di IndonesiaBenny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
bennyagussetiono
 
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
Frengkiuloli
 
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesiaTax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
MUC Tax Research Institute
 
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Muh Agus Priyetno
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
MUC Tax Research Institute
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
SukmaDewi13
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
271065
 
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMPETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
muhammad
 
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan TambangCatatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Maryati Abdullah
 

Similar to Buletin itjen vol 2 2017 (20)

PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
 
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
 
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
Pendidikan anti korupsi - Perencanaan aksi pencegahan korupsi di Indonesia (I...
 
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
 
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di IndonesiaBenny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
Benny Agus Setiono Dampak Tax Amnesty Terhadap Pembangunan di Indonesia
 
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
 
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesiaTax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
 
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, corruption dan fraud, unive...
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
 
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMPETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
ETIKA PROFASIONALOUMM3203SMP
 
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan TambangCatatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
 
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr. Zar Rdj
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Dr. Zar Rdj
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Dr. Zar Rdj
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Dr. Zar Rdj
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Dr. Zar Rdj
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Dr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Dr. Zar Rdj
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (17)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

Buletin itjen vol 2 2017

  • 1. Buletin inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMHUB l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 Berantas Demi Perbaikan Kinerja Satgas OPP, Mencegah 4 Kebocoran Uang Negara Pungutan Liar Bukanlah 22 Kegiatan Sepihak
  • 2. .1..INSPEKTORAT JENDERAL .•'S!!@i7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AYO BERSAMA KITA BEBASKAN INDONESIA TERCINTA DARI BB.ENGGU GRATIFIKASI TOLAK GRATIFIKASI SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI Telp I Fax: (021)3506669,3857085 Emoil : upg@dephub.go.id UPG : Kontor Pusot Kementerion Perhubungan Gedung Koryo Lontoi 19 Drop Box : Kantor Pusot Kementerion Perhubungon Gedung Korsa, Gedung Cipto don Gedung Korya Lonto! 1
  • 3. ang Daftar Isi kolom irjen 4satgas opp, mencegah kebocoran uang negara value 6Berantas pungli demi perbaikan kinerja saatnya lembaga diklat kemenhub terapkan pendidikan integritas susunan redaksi pemberantasan pungli harus diiringi peningkatan kesejahteraan pelindung: Inspektur Jenderal penasihat: Sekretaris Inspekrotat Jenderal pemimpin umum: Kepala Baigan Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha pemimpin redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil pemimpin redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha redaktur pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto sekretaris redaksi: Aulissa Sabrina editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dianantia koresponden & kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris produksi dan distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh auditor 20inspektur ii: pungli merusak sendi kehidupan Bermasyarakat pungutan liar Bukanlah kegiatan sepihak radar 24pimpin itjen kemenhub tommy akan kembangkan pendekatan dialogis & preventif itjen Genjot pengawasan dan pencegahan kepada kpa dan ppk kemenhub melakukan input penilaian mandiri hukum & konsultasi 48mengetahui lebih jauh tent operasi tangkap tangan profil 50Wahju satrio utomo pimpin inspektorat jenderal resensi 52 opini 56 lensa 60 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 1
  • 4. seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, Kebanyakan praktik pungli dipungut oleh dan ber negar a sehingga per lu upa ya oknum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur tentang pungli, sebagaimana i s i P a s a l 4 2 3 K U H P, “Seorang pejabat dengan P Editorial Tim Operasi Pemberantasan Pungli ada edisi kali ini, tema yang diangkat mengenai “Pungutan Liar” atau biasa yang disebut Pungli. Bisa dikatakan praktik Pungli ini sudah terjadi sejak pada zaman Belanda, zaman Orde Baru, zaman Reformasi, dan mulai ngetrend kembali sejak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT ) di lingkungan Kementerian Perhubungan bulan Oktober 2016 silam. Hampir semua media massa nasional baik cetak, elektronik maupun online menjadikan kasus tangkap tangan terkait pungli yang terjadi di Kementerian Perhubungan sebagai berita utama. Pungli sendiri menurut Wikipedia adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal tersebutlah yang sering digunakan untuk menjerat pelaku pungli. Praktik Pungli tersebut ternyata bukan hanya mengganggu masyarakat, namun juga mengganggu kinerja Pemerintah. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa praktik pungutan liar telah merusak 2 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 5. padu, efektif, resmi diundangkan pada tanggal 21 Okober efek jera. 2016. pemberantasan secara tegas, ter efisien, dan mampu menimbulkan Dengan pertimbangan tersebut, dibentuklah tim untuk memberantas Pungli dengan Dasar Hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang Pungli adalah jawaban yang paling rasional ketika muncul segala macam regulasi bertele- tele dan menyulitkan pengguna jasa. Jadi akar masalah pungli itu karena terlalu banyak aturan yang bertele-tele dan aparat yang “lapar” karena pengguna jasa menawarkan “tanda terimakasih” Tim Saber pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Maksud dan Tujuan dari program ini agar menjadik an pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebagai Pengendali/ Penanggung Satgas Saber Pungli adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengapa pungli susah diberantas? Ada sudut pandangan lain mengatakan, Pungli adalah pilihan terbaik diantara yang buruk, pungli adalah jawaban yang paling rasional ketika muncul segala macam regulasi bertele- tele dan menyulitkan pengguna jasa. Jadi skar masalah pungli itu karena terlalu banyak aturan yang bertele-teledan aparat yang “lapar” karena penggunajasa menawarkan “tanda terimakasih”. Diatas semua itu, selaku anak bangsa, kita tentu harus ikut mendukung agar Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) bisa bekerja secara maksimal. Salam hangat, Tim Buletin transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 3
  • 6. Kolom Irjen Satgas OPP, Mencegah Kebocoran Uang Negara oleh: dr. Wahju satrio utomo, sh, m.si. inspektur jenderal kementerian perhubungan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memantau dan mengawasi seluruh proyek-proyek pemeritah terutama yang nilai proyeksinya cukup besar. Seperti diketahui, sampai 2019 mendatang banyak proyek transportasi yang nilainya cukup besar dan rawan penyimpangan. K ita akan menerapa konsep Bedah Proyek. Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan diperiksa sejak awal atau dilakukan bedah proyek. Bagaimana proses proyek fisik di lapangan, bagaimana tahapannya dan apa saja kendalanya. Selain itu, rasionalitas proyek juga harus baik dan masuk akal, sehingga tidak akan terjadi kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan keuangan negara itu. Sampai tahun 2019 mendatang, banyak proyek-proyek transprotasi di lingkungan Kemenhub yang harus diawasi ketat. Sebut saja proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat serta lainnya. Melalui konsep bedah proyek, semua bisa dipantau dan diawasi secara lebih efektif. Proyek pemerintah yang jauh dsari pusat kekuasaan sekalipun akan tetap bisa diawasi agar tiodak menyalahi konsep dan merugikan keuangan Negara. Pelanggar an yang sering terjadi dan merugikan keuangan negara, biasanya terjadi karena minim pengawasan. Selain itu juga kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai pemilik proyek. Kendala-kendala seper ti itu akan terus ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan komunikasi yang baik serta laporan proyek yang intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan bisa dikurangi. Pada akhirnnya, kerugian keuangan negara bisa dicegah. Seluruh uang negara yang dialokasikan untuk proyek-proyek transportasi di berbagai matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif. Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Perang terhadap korupsi dan segala bentuk penyimpangan aturan harus dilakukan sejak awal dan harus didukung seluruh komponen bangsa. Korupsi atau kerugian keuangan negara 4 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 7. Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Melalui Satgas OPP inilah kita berusaha mencegah berbagai penyimpangan keuangan dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga kebocoran uang Negara pun dapat dicegah sedini mungkin. biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. Semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperingatkan kepada seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan denganpelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itulah Kementerian Perhubungan Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi korupsi atau kerugian keuangan negara biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak. Pemberantasan Pungli (OPP) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Pembentukan Satgas OPP ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 5
  • 8. Value S Value Berantas Pungli Demi Perbaikan Kinerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan kepada seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. ebagai tindak lanjut arahan Presiden Jo ko wi t ersebu t Kemen t er ian Perhubungan telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 265 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2016. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 868 Tahun 2016 tentang Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan tugas 6 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 9. utama membantu Menteri Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam pemberantasan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pembentukan Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (Satgas OPP) ini juga merupakan komitmen Menteri Perhubungan beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik antara lain melalui pemberantasan pungli di sektor transportasi guna mewujudkan good governance, independen, dan netralitas. “Setop pungli di pelayanan jasa perhubungan atau aparat penegak hukum,”demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam beberapa kesempatan. Berkenaan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo selaku Ketua Pelaksana Satgas OPP menyatak an bahwa pemberantasan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu ukuran keberhasilan Satgas OPP ada dua hal yaitu meningkatnya kinerja pelayanan publik dan tidak terjadi pungli. Lingkup kerja Satgas OPP Kemenhub pada kegiatan pelayanan perijinan meliputi pelayanan perijinan angkutan darat, perijinan angkutan laut, perijinan angkutan udara, dan perijinan angkutan perkeretaapian. Sedangk an non perijinan fokus pada penerimanan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dan penerimanan calon taruna baru. Satgas OPP Kemenhub akan terus bekerja dan mendalami seluruh laporan pengaduan yang masuk, mendalami dan mencari bukti-bukti lebih lanjut baik melalui kunjungan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran) untuk mamastikan benar tidaknya terjadi penyimpangan/pelanggaran. Jika penyimpangan/pelanggaran terjadi pada personel pember i layanan dapa t direkomendasikan untuk diberikan hukuman administrative seperti pemecatan, penurunan pangkat/jabatan, dan dipindah tugas ke tempat tugas yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarak at. Bahkan temuan yang mempunyai bukti cukup terjadi pungli, dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Terkait dengan pelaksanaan tugas Satgas OPP Pungli, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo melaporkan dugaan pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut palsu ke Bareskrim Polri melalui surat nomor: HK.402/2/2 Phb 2016 tanggal 30 November 2016 tentang dugaan tindak pidana penerbitan sertifikat keterampilan pelaut palsu. Laporan diterima langsung oleh Sespri Kabareskrim. Laporan tersebut sebagai bukti kesungguhan Satgas OPP di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memberantas semua bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam setiap pelayanan jasa perhubungan. Harapannya Bareskrim Polri dapat mengungkap jaringan pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut sampai tuntas, sehingga keselamatan transportasi laut dapat lebih terjamin. “Selain itu pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut merupakan tindak kriminal yang dalam hal ini bukan merupakan tugas dari Satgas OPP Kementerian Perhubungan,”ujar Sugihardjo. Dar i sejumlah lapor an pengaduan masyarakat, juga telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan baik melalui kunjungan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran). Laporan yang disepakati untuk ditindak lanjuti adalah laporan yang dinilai mempunyai unsur kebenaran, mencantumkan nama pelapor, tempat kejadian, besaran pungli, instansi/pejabat yang terlibat, dan kapan kejadian pungli terjadi. Hal lain yang telah dihasilkan oleh Tim Satgas OPP Kementerian Perhubungan adalah menghilangkan sentralistik penandatanganan sertifikat kecakapan pelaut yang semula ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kini telah didelegasikan kepada sekolah- sekolah keahlian yang ditunjuk pemerintah atau admistrator pelabuhan. Diantara sekolah yang ditunjuk itu adalah sekolah-sekolah pelaut yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Keberhasilan lainnya adalah penyelesaian urusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dimana Kementerian Perhubungan sudah tidak lagi terlibat dalam pengaturan TKBM. “Namun konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya yaitu memperlancar penanganan transportasi serta menciptakan transportasi yang aman dan lancar,”tutur Sugihardjo. (Nuris Rochmadi) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 7
  • 10. P Value Saatnya Lembaga Diklat Kemenhub Terapkan Pendidikan Integritas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pendidikan integritas, diharapkan dapat diterapkan di seluruh penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun ajaran 2017/2018. enerapan ini sebagai kelanjutan dari peluncuran pedoman penyelenggaraan pendidikan integritas pada 22Desember 2016 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ditandai dengan penyerahan buku dari Inspektur Jenderal kepada Menhub dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan. Peluncuran pedoman Pendidikan Integritas dilaksanak an bersamaan dengan kegiatan Deklarasi Anti Pungli bagi Pejabat Eselon I dan 8 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 11. II di lingkungan Kantor Pusat Kemenhub dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jabotabek dan dilanjutkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tanpa Pungutan Liar Kita Wujudkan Kementerian Perhubungan Bebas Dari Korupsi Menuju Pelayanan Prima Jasa Transportasi”. Bahan pengajarannya saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh Kelompok kerja penyusunan kurikulum/ modul/bahan ajar pendidikan integritas pada lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait, seperti dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Direktorat Pendidik an Tinggi terus dilakukan untuk penyelesaian kurikulun, modul, dan bahan ajar. Sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi dapat dicegah bila masing-masing kita mampu membersihkan diri dari niat untuk tidak melakukan korupsi, menahan godaan ketika ada kesempatan, jujur dalam berkata dan berbuat, berani menolak pemberian yang terkait dengan jabatan, berani melaporkan adanya tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif dan sebagainya. Semua itu merupakan ciri-ciri perilaku atau sikap yang berintegritas. Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan, yaitu pencegahan, maka dunia pendidikan disebutkan Cris, harus mampu membekali setiap peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat, sehingga mampu menjadi pejuang dan pelaku antikorupsi di masa datang. Tantangan terberat yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah mendidik dan mengasuh peserta didik agar memiliki kompetensi dan berkepribadian atau berakhlak mulia di tengah-tengah perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Misalnya saja, lemahnya pengendalian diri dan emosi, melakukan kecurangan tanpa merasa bersalah, kurangnya contoh keteladanan, cara- cara instan untuk mencapai sesuatu (mental menerabas), serta godaan untuk berperilaku konsumtif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah, kebiasaan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Semua ini dapat menjadi penyebab terjadinya kontraproduktif dalam pencegahan tindakan korupsi. Untuk itu, dunia pendidikan perlu melakukan aksi-aksi nyata secara terus menerus dan berkelanjutan yang dimulai sejak dini. Aksi-aksi nyata tersebut antara lain dilakukan dengan melatih penguatankontrol diriagar setiap anak siap menjadikan dirinya sebagai teladan bagi yang lain. Setiap peserta didik diharapkan transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 9
  • 12. mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Diaencontohkan, misalnya, mereka mampu menolak ketika diajak untuk berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos dan sebagainya. S esuai dengan fungsi pendidik an sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan harus mampu memainkan perannya memenuhi kebutuhan individu peserta didik yang dilakukan melalui pola asah, asih dan asuh yang berlaku di lingkungan BPSDM Perhubungan. Penguatan integritas merupakan upaya yang dianggap ampuh untuk memerangi perilaku tindak korupsi. Dengan kata lain, perilaku dan sikap Integritas mencakup semua tindakan melawan, memberantas, me nentang dan mencegah korupsi. Agar memiliki integritas, setiap orang perlu dibekali dengan informasi, peningkatan kontrol diri untuk mencegah niat dan membangun sistem yang memperkecil kesempatan orang melakukan tindak korupsi, termasuk penindakan terhadap pelaku melalui penegakan hukum yang adil. Pendidikan Integritas merupakan bagian dari pendidikan karakter yang memberikan penek anan pada sembilan nilai integritas, 10 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 13. 11transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l diantaranya ujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, Pendidikan Integritas bukan sekadar mengajark an mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, Pendidikan Integritas merupakan usaha menanamkan kebiasaan- kebiasaan yang baik (habituation), sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasark an nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu, Pendidik an Integritas harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik (loving good) atau moral feeling dan perilaku yang baik (moral action), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Sasaran utama dari Pendidikan Integritas adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki budaya integritas. Sasaran pendidikan lembaga pendidik an dan pelatihan yang dimaksud adalah sekolah tinggi, politeknik, akademi, balai dan bentuk lain yang sederajat. Budaya integritas dimaksud diperlukan dalam rangka membangun generasi mendatang yang memiliki integritas sehingga mampu menolak korupsi mesk ipun ada kesempatan untuk melakukannya. Wujudkan Budaya Integritas Pendidik an Integritas ber tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar berbudaya integritas, melalui berbagai kegiatan di lembaga pendidikan dan pelatihan termasuk pen yelenggar aan manajemen, keg iatan pembelajaran dan pembiasaan agar setiap individu memilik i kemampuan un tuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Pencegahannya yakni melalui membangun kehidupan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai bag ian dar i masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan bermartabat (dignity). Selain itu, mengembangkan potensi kalbu/ nurani peserta didikmelalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat. Poin lainnya, adalah menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutny a, meny elenggar ak an manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggungjawab. Kriteria yang dapat dijadikan panduan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan juga ada, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secar a kuan titas , terdapa t lembaga pendidikan dan pelatihan dalam jumlah yang terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu yang melaksanak an Pendidik an Integ ritas. Pendidik an Integ ritas adalah sebuah gerakan yang diharapkan menjangkau seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu memerlukan partisipasi yang semakin meluas secara kuantitas. Sedangk an dar i sisi kualitas, terdapat pengembangan pola pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan baik dalam hal pelibatan unsur dan komponen lembaga pendidikan dan pelatihan. Begitu juga, perluasan integrasi menuju ke semua mata pelajaran yang ada serta pengembangan strategi melalui kegiatan kesiswaan dan pembiasaan perilaku sesuai dengan potensi dan kondisi lembaga pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat ditemukan pola pelaksanaan Pendidikan Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan yang bervariasi. Dapat juga ada keterlibatan dari pihak- pihak lain di luar lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Integritas, seper ti asosiasi bidang usaha, dunia usaha, organisasi profesi, dan instansi terkait. Keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian sponsor, penyediaan nara sumber, dukungan fasilitas, ataupun gagasan dan pemikiran. (Nuris Rochmadi)
  • 14. M Value Mengetahui Lebih Jauh Tugas dan Sasaran Satgas Saber Pungli Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dikukuhkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 28 Oktober 2016. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli karena Pungli dinilai sudah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. enurut Ketua Satgas Saber Pungli Nasional Asep Kurnia, Satgas Saber Pungli berfungsi sebagai intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, Satuan 12 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 15. 13transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. “Sasarannya adalah sentra pelayanan publik di Kementerian/Lembaga dan Pemda,”jelas Asep saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta, belum lama ini. Dalam pelayanan publik, sasaran Saber pungli kata Asep diantaranya pada pelayanan publik di ekspor dan impor. Penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat. Ada enam wew enang Satgas Saber Pungli dian tar an ya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yan terkait, menggunakan teknologi informasi. “S elanjutn y a mengkoor dinasik an, merencanak an, dan melaksanak an operasi pemberantasan pungli,”ujar Asep. Wewenang lainnya adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga serta Kepala Pemda untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas juga member ik an rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelengara pelayanan publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemda. “Terakhir, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli,”imbuh Asep. tugas k/l, pemda, dan peran masyarakat Lalu apa tugas K/L dan Pemda? Menurut Asep sudah termaktub bahwa ada beberapa yang harus dilakukan, diantaranya melaksanakan pemberantasan pungli di lingkungan kerja masing-masing. Membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP), UPP berada pada Satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Pembentukan UPP berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli dan melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi kepada Satgas Saber Pungli. Saat ini, terdapat UPP K/L sebanyak 29, UPP Provinsi 34 unit, dan UPP Kabupaten/Kota sebanyak 480 unit dengan satu Satgas Saber Pungli untuk tingkat Nasional. “Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli,’kata Asep. Caranya baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat itu, dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga 10 April 2017 terdapat 27.787 aduan. 90,79 diantaranya pengaduan beradar pengawasan. Daerah yang paling banyak laporan aduan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. D a l a m p e l a p o r a n , p e n g e n d a l i / penangungjawab Satgas Saber Pungli menurut Asep, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun sanksi huk um pada pungli, ditegaskan Asep, ada bermacam-macam, sesuai kategori yang dilakukannya. Misalnya untuk pemberi suap maka ancaman pidana 5 tahun, denda Rp15 juta. Penerima suap pidana 3 tahun, denda Rp15 juta. Selanjutnya memberi suap atau menjanjikan hadiah kepada PNS atau penyelenggara negara, pidana 1 tahun max 5 tahun, denda min Rp50 juta max Rp250 juta. Pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan pidana min 4 tahun max 20 tahun, denda max Rp1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi pidana min1 tahun max 5 tahun, denda min Rp200 juta max Rp1 miliar, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima atau janji berbuat sesuatu, pidana min 4 tahun max 2 tahun, denda Rp200 juta- Rp1 miliar. “Bag i yan g akan m e lap o rk an , b isa juga me ngirimkan surat e le ktronik ke saberpunglisatgas@polkam.go.id,” pungkas Asep. (tim)
  • 16. K Value Pemberantasan Pungli Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Perang melawan pungutan liar (pungli) yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi dimana- mana. Pungli dan korupsiharus menjadi musuh kita bersama. Pungli bukan hanya membuat ekonomi biaya tinggi, tapi juga merugikan negara dan rakyat dan konsumen. ini Tim Saber Pungli sudah dibentuk di hampir semua instansi pemerintah, kem ene rian da n lemba ga nega ra, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Tujuannya jelas, membuat birokrasi makin transparan sekaligus menecah dan menghilangkan pungli sampai ke akar- akarnya. “Jadi kita (pungli-red) harus dua sisi. Kita memberantas punglinya itu sendiri, karena itu anggaran tersebut akan menjadi beban pada pengguna jasa kan? Kita harus berantas itu,”kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, MM., yang sekaligus Ketua Saber Pungli Kemenhub kepada Tim Buletin Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Tapi di sisi lain, lanjut Sugihardjo, negara juga harus memperhatikan apa kebutuhan petugas. Harus imbang. “Kalau cuma bicara berantas pungli, berantas pungli, tapi kebutuhan dasar pegawai tidak dipenuhi akan repot. Dari dulu kita bicara pemberantasan pungli, tapi nggak selesai,” katanya. Untuk memberantas pungli makan hal pertama yang harus dipenuhi adaah kjebutuhan dasarnya dulu. Jika secara ekonomi orang sudah cukup, maka peluang melakukan pungli makin berkurang. Jika sudah cukup bahkan kaya masih melakukan pungli itu keterlaluan. Pak Jojo, beg itu sapaan akrabn ya, memberikan contoh. Ibu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi Menteri Keuangan yang pertama dilakukan adalah menaikan tunjangan dan kesejahteraan karyawan. Jadi, kebutuhan dasar pegawai harus dipenuhi dahulu. Baru digenjot kinerjanya. “Bu Sri Mulyani, waktu menjabat Menteri Keuangan yang pertama, me-reform organsiasi (Kemenkeu) dulu. Sekarang tunjangan kinerja (tunkin)-nya sampai seratus persen, dan memang bagus. Jadi, realistis. Kebutuhan dasar itu dipenuhi dulu, ya baru macem-macem disikat,” kata Jojo menambahkan. Tapi, kalau kita bilang orang jangan pungli, 14 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 17. 15transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l tak boleh pungli tapi kebutuhan kerja dasarnya tak terpenuhi, apalagi kebutuhan pribadi, bagaimana mau kerja optimal? Semua harus sinkron. Seper ti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bisa konsisten bekerja, karena auditornya paling kecil gajinya Rp20 juta per bulan. “Ya memang harus begitu. Makanya, kalau pegawai negeri dilarang pungli dan korupsi, memang normatifnya begitu. Tapi, bagaimana sistem penggajian, bagaimana kesejahteraan karyawan harus kita fikirkan,”kilah Jojo. Selain memikirkan kesejahteraan karyawan, pemberantasan pungli juga harus ditunjang dengan sistem penganggaran yang jelas dan realitis. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, karena semua sudah ada pos- pos anggarannya yang jelas. Kini komitmen pemerintah memberantas pungli sudah sangat jelas. Komitmen pemerintah yang kuat itu kan ditunjukkan salah satunya dengan Perpres No.87 2016. Masalahnya sekarang kita mau serius tidak memberantas pungli itu? Kalau mau serius, menurut Jojo, maka seharusnya beriringan antara peningkatan kinerja, penegak an huk umn ya maupun peningkatan kesejahteraannya. Semua itu harus sejalan, karena kalau satu sisi, penegakan hukum, sanksi dan tindakan, tapi tidak memperhatikan apa yang menjadi kesejahteraan, apa yang menjadi kebutuhan kerja, itu tak bisa jalan. “Ini yang harus seiring dan sejalan. Kalau sudah begitu, komitmen Presiden Jokowi memberantas pungli akan berjalan. Terkadang orang bilang pungli itu kecil, tapi kalau dikumulatifk an itu besar. Dan yang lebih berbahaya, bukan hanya rupiah-nya, namun juga menjadikan budaya kerjanya rusak,” papar alumni FE UI Jakarta itu. pungli merusak Budaya kerja Yang perlu menjadi fokus kinerja Saber Pungli ke depan, adalaha membereantas pungli sampai ke akar-akarnya. Yang perlu disoroti dan paling bahaya karena pungli itu justru merusak budaya kerja. Jadi orang tidak bekerja secara profesional, tidak bekerja lagi mengikut aturan. Tapi mereka bekerja karena ada yang bayar. Kondisi tersebut jelek sekali. Apakah dibayarnya oleh orang yang di lapangan, di pinggir jalan atau yang di belakang-belakang meja. “Punglinya dibayar di belak ang meja. Misalnya dalam hal perizinan atau segala macam. Inilah yang merusak mental dan menjatuhkan wibawa aparat di mata rakyat,”urai Jojo. Kini modus dan cara-cara pungli sudah demikian beragam. Banyak orang bilang, Pungli bisa terjadi di pinggir jalan atau di tempat- tempat tertentu. Untuk mendapatkan uang dia menjual apa yang diberikan Tuhan, dengan membuka bajunya. Bahkan terkadang untuk mendapatkan sesuatu, dengan pakai atribut jabatan. Itu lebih parah lagi. Budaya kerja jadi rusak oleh Pungli. Oleh karena itu, program kerja Pemerintah memberantas pungli harus didukung. Kebijakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli dengan tujuan dua hal. Pertama, pelayanan publik meningk at dan tidak ada high cost economy. Kemudian yang kedua, budaya kerja menjadi benar. “Pungli itu, merusak mental dan budaya kita. Segala sesuatu kita kerjakan karena ada iming- iming uang, akan rusak semua. Nggak ada lagi wibawanya birokrasi itu,”sebut Jojo. Menurutnya, sejak Satgas Saber Pungli dibentuk di Kementerian Perhubungan, respon masyarakat cukup bagus. Data Saber pungli menyebutkan saat ini sudah ada 87 pengaduan yang masuk ke channel yang ada. Selain itu juga terdapat 230 pengaduan yang masuk ke kanal Kementerian Perhubungan melalui Saber Pungli Nasional dan ada juga e-pengaduan lainnya. Meski harus diakui, tak semua pengaduan itu terkait masalah Kementerian Perhubungan. Namun masyarak at banyak yang lapor ke Kementerian Perhubungan. Padahal, setelah dilakukan klarifikasi, laporan-laporan tersebut ada yang terkait dengan Pemda, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Sejauh ini, tambah Jojo, ada beberapa pengaduan pungli terkait dengan banyak hal seperti di ada pelabuhan, ada di moda jalan, ada juga di udara. “Semua akan diklarifikan dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi oleh Tm Saber Pungli,”tegas Jojo. (Tim Transparansi)
  • 18. Value Sugihardjo: Siapkan Dulu Dapur Cadangan Kementerian Perhubungan dan jajarannnya berkomitmen memulai hihup baru dan meninggalkan praktik illegal seperti pungutan liar (pungli), korupsi, dan sejenisnya. Dalam berbagai kesempatan diimbau pada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik di pusat maupun di daerah, tutuplah lembaran lama. 16 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 19. 17transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l “J angan melakuk an pr yang melanggar hu pungli, korupsi dan se mulai dengan lembar harus berubah. Kata kuncinya, ka berubah, maka kita yang akan perubahan. Mari kita sejahtera de yang professional,” Kata Ketua Ti Ir. Sugohardjo, MM., di Jakarta, be Cara tersebut diantaranya memperluas pembentukan Ba Umum (BLU). Tujuannya adala bekerja dengan profesional, kerj dan mendapatkan penghargaan “Sekarang bukan zamannya kan? Memangnya anak sekolah bi semangat? Mau membeli susu u memakai semangat? Namun beg dengan alasan gaji tak cukup, teru tambahandengancara yang mela jelas Jojo, sapaan akrab Sekjen Perhubungan itu. S e b a g a i p i mp i n a n K e Perhubungan harus memperhati kesejahteraan, termasuk denga BLU. Tapi, kalau itu juga tak solusinya ada dua. “Pertama, kita harus m pola hidupnya. Kalau yang pegawai negeri itu, jan kaya. Tak bisa, me neger i kay cukup, Bisa m ana w uj J m p Uan dan sama. Pad uang Rp100 satu minggu pengeluarann cukup.Tapi, be aktik-praktik kum, seper ti bagainya. Kita an baru. Kita lau tidak mau dilindas oleh ngan cara-cara m Saber Pungli lum lama ini. adalah upaya dan Layanan h supaya kita a dengan baik yang pantas. semangat ’45 sa cukup pakai ntuk anak bias itu, tak boleh s kita mencari nggar hokum,” Kementerian m e n t e r i a n kan tambahan n membentuk cukup, maka enyesuaikan namanya jadi gan berharap njadi pegawai a, tapi kalau pan tas, bisa. enyekolahkan k, bisa hidup a j a r , o k , ” arnya. Itu pertama. a d i , h a r u s enyesuaik an o l a h i d u p . g Rp100 ribu Rp1 juta itu a saat punya ribu dalam , pasti diatur ya itu supaya gitu ada uang Rp1 juta dalam seminggu, pasti yang dibeli beda lagi. Kedua, kalau semua itu belum cukup juga, harus mencari tambahan dengan cara-cara yang sah. Apakah dengan mengajar, apakah istrinya berjualan kue atau lainnya. Harus begitu, harus usaha. Jojo menyontohkan, pada zaman awal-awal kerja sebagai PNS Kementerian Perhubungan ia mengelola Bimbingan Belajar (Bimbel) BT SMA 8 sampai sekarang justru makin besar. Sekarang, setiap Sabtu masih bekerja dengan membuka Warung Property.Tapi yang tak boleh ada conflict of interest. “Misalnya, saya mengurusi property, tapi tak pernah mencari pekerjaan di dalam Kementerian Perhubungan. Itu tidak boleh, karena nanti ada conflict of interest. Sepanjang tidak menganggu waktu kantor, tak ada conflict of interest, maka harus usaha,”kata Jojo. Makanya, Jojo menyarankan, sebelum masuk pegawai negeri sipil (PNS), siapkan dulu “dapur cadangan. Kalau penghasilan (sebagai PNS-red) tak cukup, sangat mudah tergoda mengambil yang bukan haknya. Misalnya mengambil jatah anak buah, jatah teman, jatah pimpinan, bahkan sampai mengambil jatah Tuhan. “Kasus-kasu seperti ini tidak boleh terjadi di Kementerian Perhubungan,”tegas Jojo. Menurutnya, kasus-kasus pungli di peme- rintahan termasuk Kementerian Perhubungan harus menjadi pelajaran berharga. Memang ada keinginan dari pimpinan untuk melakukan self correction. Pungli itu ada di mana-mana. Sebagai anggota masyarakat, mengurus dokumen apa saja sering ada pungli. “Kasaus-kasus pungli di pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, dan lainnya perlahan harus dihilangkan. Sebab pungli di unit-unit pelayanan seperti di atas sangat memengaruhi daya saing kita sebagai bangsa,”tuturnya. Fokus kita ke depan, bagaimana mem- berantas pungli dan korupsi di semua tempat Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama perbaikan dan kepada masyarakat tidak berarti menurun. Kasus OTT yang terjadi di beberapa tempat itu harus dijadikan self koreksi untuk meningkatkan kualitas layanan.(tim transparansi)
  • 20. G Value Gubernur Sumbar: Pemprov Berkomitmen Pungli Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya tegas, terpadu dan efektif dan mampu memberikan efek jera. ubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengemukakan, hingga saat ini hampir seluruh tatanan pelayanan publik dan pada semua tingk atan pelayanan baik secara terstruktur maupun oleh oknum perorangan dari petugas pelayanan, praktik pungli terjadi. “Bahkan sudah menjadi suatu hal yang dianggap biasa, baik bagi petugas pelayanan maupun dari masyarakat yang dilayani, yang secara tidak sadar telah menjadi penyebab salah satunya keterlambatan pelayanan, pelayanan biaya tinggi dan lain sebagainya yang akhirnya mempunyai dampak luar bisa dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Irwan saat berbincang khusus dengan Buletin Transparansi, beberapa waktu lalu. Praktik tersebut juga berpengaruh kepada perbedaan (diferensiasi) pelayanan kepada masyarakat. Secara tidak sadar terjadi pengkotak- kotakan, pelayaan terjadi berdasarkan strata sosial berujung kepada terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak faktor menjadi penyebabnya, antara lain penyalahgunaan wewenang, kelemahan dalam pengawasan, kebiasaan organisasi atau pribadi , faktor mental, ekonomi, upaya jalan pintas dan lain sebagainya. “Sudah menjadi kenisca yaaan bag i pemerintah untuk menata kehidupan bernegara dengan mempersiapkan skenario tindakan yang tegas, terpadu dan efektif dari unsur fungsi pelayanan, pengawasan dan low enforcement yang dapat membuat efek jera bagi petugas dan masyarakat yang dilayani. Kami komit memberantas pungli,”tegas Irwan. Untuk itu, Pemprov Sumbar, kata dia,sangat menduk ung kebijakan Presiden ter hadap pembentukan Tim Saber Pungli. itu merupakan manifetasi gerakan moral seluruh lembaga dan institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah terhadap pemberantasan pungli dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih 18 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 21. 19transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l dan melayani. Ditambah lagi, ada langkah tak biasa dan istimewa dari Perpres tersebut. Pemberian ruang kepada masyarakat sebagai objek atau yang men da pa t pelayan an , da pa t beb as menyampaik an kritik dan saran terhadap proses pelayanan pemerintahan melalui media elektronik dan non elektronik yang dijamin kerahasiaannya. Diakui Irwan, pungli memang sudah dirasakan tapi karena gerakan yang dilakukan secara parsial dan tebang pilih bahkan saling melindungi, dan bahkan sudah menjadi budaya, maka penanganannya saat itu masih tidak mengemuka. “Sebelum adanya kebijakan pembentukan Saber Pungli oleh Presiden, Gubernur telah mangeluar kan himbauan terhadap OPD Provinsi yang melakukan pelayanan publik, untuk memperbaiki SOP (standart operational procedur) yang ber muatan SPM (standar pelayanan minimum) dan transparansi, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Kabinet beserta Para Gubernur sebelumnya,” urai Irwan. Misalnya saja, melakukan sterilisasi pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang tidak memenuhi standar regulasi dalam pemungutan surcharge pada pelayanan angkutan taksi yang menjadi temuan onbusdmand. Terkait sangsi, Pemprov Sumbar berpedoman kepada regulasi yang ada, seper ti sangsi teguran sampai pemberhentian sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Bicara kelayakan sangsi, dikembalikan kepada yang membuat regulasi dan aparat penegak hukum. Secara internal, pihaknya juga menyem- purnakan regulasi yang menjadi acuan bagi ASN yang melakukan pelayanan publik mencakup SOP dan transparansi serta mempersiapakan ASN yang profesional. “Kami juga mengimbau terhadap stakeholder (mitra pemerintah) terkait pelayanan, untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik yang baik. Kami juga memberikan sangsi kepada ASN yang melanggar, secara proporsional dan profesional sesuai regulasi yang ada,”kata Irwan. pelayanan transportasi publik Terkait pelayanan publik bidang transportasi, saat ini diakuinya sudah cukup baik. Ditandai dengan keberhasilan Sektor Transportasi Darat yang memeroleh penghargaan Piala Wiratama yang ke- 3 kali, dari 15 kabupaten/kota yang diusulkan untuk dinilai oleh Kementerian Perhubungan. 14 kota/kabupaten mendapatkan Piala WTN dan 1 sertifikat. Dua dari peraih Piala WTN merupakan peraih Piala WTN penuh (Kategori Angkutan dan Lalu Lintas) yakni kota Bukittinggi dan Kota Padang, dan 12 kabupaten/ kota lainnya memperoleh penghargaan WTN kategori lalu lintas. “Pada sektor udara juga menunjuk kan per tumbuhan yang signifikan, terlihat dari pertumbuhan penumpang angkutan udara mencapai 11 s.d. 15 % pertahun dalam tiga tahun terakhir,”ungkap dia. Di sektor laut juga terjadi peningkatan pelayanan dengan bertambahnya dua kapal cepat Padang – Mentawai oleh pihak swasta, sehingga terjadi peningkatan mobilisasi orang dan barang dari Padang ke Mentawai dan semak in lancarnya roda pemer intahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di sektor perkeretaapian disamping pelayanan terhadap angkutan semen dari Indarung keTeluk Bayur, juga terdapat pelayanan angkutan kereta api wisata Padang – Pariaman dengan pertumbuhan 26 % pertahun. Sepanjang tahun 2016, sudah mengangkut penumpang hingga 1 juta penumpang lebih. Terdapat juga pelayanan kereta api perintis Kayu Tanam – Lubuk Alung. “Untuk peningkatan layanan transportasi, kami mengusulkan diklat-diklat terkait pelayanan publik sektor transportasi kepada Kementerian Perhubungan dalam rangk a peningk atan kapasitas SDM,”imbuh Irwan. Sedangk an pada sektor Perhubungan Darat dan per keretaapian, Sumbar masih membutuhkan realisasi pembangunan terminal Type A di Kota Padang, pembangunan pelabuhan penyeberangan di Sikabaluan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-ro untuk antar pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta lanjutan revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Begitu juga dengan perkuatan dan peningkatan pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawa. Selain itu juga diperluk an percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar dapat melayani dengan pesawat jenis ATR guna memicu pertumbuhan wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai dan peningkatan prasarana Bandara Internasional Minangkabau, seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan penumpang. (tim)
  • 22. U Auditor Inspektur II: Pungli Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat Namanya saja Pungli (Pungutan Liar) atau pungutan yang tidak sepatutnya dipungut. Pungli merupakan perbuatan yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pungli juga dapat mengandung arti menyalahgunakan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak melayani masyarakat dan malah mencederai kepercayaan masyarakat. Sebagai ASN seharusnya memberikan pelayanan prima, professional, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi amanah, bukan sebaliknya. 20 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 ntuk menggali lebih jauh tentang bahaya Pungli, tim Buletin Transparansi melakukan tanya jawab de ngan I nspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Bagaimana tanggapan anda mengenai praktik pungutan liar? Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien, serta mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani peraturan presiden (perpres) nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. apa saja langkah yang anda lakukan untuk diterapkan di unit kerja anda? Pada lingkungan kerja k ami setiap kali pelaksanaan tugas, sebelumnya wajib terlebih dahulu melakukan Sosialisasi tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi (UPG) serta mensosialisasikan adanya instru- ment pelaporan atas pengaduan berupa Sistem Manajemen Pangaduan (Simadu) dan Whistleblowing System (WBS). Selain itu untuk pembiayaan penugasan
  • 23. perjalanan dinas berupa, penginapan (hotel), sewa mobil dan fasilitas ticketing kami telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ke-3 (travel atau agen perjalanan). Agar setiap APIP lebih profesional dan berintegritas semua urusan kegiatan perjalanan telah dibiayai oleh kantor yang telah bekerjasama dengan pihak ke tiga. Sebagai APIP selain melaksanakan sosialisasi UPG dan Simadu/WBS serta merekomendasikan agar setiap audit yang bersinggungan dengan pelayanan masyarakat wajib menyusun Stan- dar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). APIP juga ber- peran untuk melakukan pembinaan berupa pengendalian dan berperan sebagai consulting juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengadukan permasalahan pada Simadu/WBS dijamin kerahasiaannya dan keamanan datanya. perpres menegaskan, masyarakat dapat berperan ser ta dalam pemb erantasan pungutan liar. apakah ruang tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Saya rasa sarana Simadu dan WBS pasti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna apabila tersosialisasi dan dijelaskan secara kontinyu dan konsisten. apa langkah yang dilakukan bila ada pengaduan masyarakat? Apabila ada pengaduan ten tu tidak disikapi langsung secara sporadic. Pengaduan harus ditelaah terlebih dahulu melalui survey pendahuluan dan telaah awal, apakah dalam susbstansi pengaduan telah terdapat bukti materiil yang cukup dan telah memenuhi unsur 5W dan 2 H. Selanjutnya, dari penelaahan awal dan survey pendahuluan tersebut ditingkatkan pemeriksaannya dan dilanjutkan ke proses pendalaman melalui ADTT atau Audit Khusus dan dilanjutkan dengan Audit Investigasi. menurut anda apakah sanksi yang layak diberikan kepada asn yang terlibat pungli? Sanksi yang dikenak an ten tu secar a administratif dan kepegawaian dikenakan sesuai ketentuan PP 53 tahun 2010. Apabila terdapat kekhususan terdapat unsur tindak pidana maka APIP juga berperan untuk melakukan pembinaan berupa pengendalian dan berperan sebagai consulting juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengadukan permasalahan pada Simadu/ WBS dijamin kerahasiaannya dan keamanan datanya. pelimpahan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Perhubungan dan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. apa saran dan masukan anda terhadap pelayanan bidang transportasi? Agar setiap UPT memiliki, memahami dan melaksanakan standar operational prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Dalam implementasinya pelaksanaan pelayanan bidang transportasi secara efektif dan efisien serta mengedepankan aspek keamanan dalam setiap pelaksanaannya. Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga harus mampu berperan aktif guna menyosialisikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan bertransportasi secara berkala kepada masyarak at, sehingga masyarak at pengguna jasa transportasi mengerti dan faham hak dan kewajibannya. Masyarakat juga faham melalui instrument apa ketika mereka hendak memberikan masukan, kritik, dan saran. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 21
  • 24. S Auditor Pungutan Liar Bukanlah Kegiatan Sepihak Oleh: Drs. Imam Hambali, M.Si. (Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan) elanjutnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat. Pimpinan instansi terkait pun mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungutan liar buk anlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha/ masyarakat. Secar a definisi, pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara atau BUMN dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan. Pungutan liar sendiri tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, tetapi sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar yang juga dihadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat. 22 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 yang diatur dalam KUHP sebagai berikut: Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 415 KUHP: “Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jaba tann ya, atau membiark an uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
  • 25. menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 418 KUHP: “Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 423 KUHP: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah dan ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk mencegah birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Kerugian akibat pungli pun tidak melulu diukur dengan jumlah uang yang terlibat di dalamnya. Sekecil apapun uang pungli yang diambil dari rakyat dan dinikmati segelintir orang, akan melemahkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah dan secara ekonomi melemahkan daya saing. Karenanya upaya pemberantasan pungli sangat penting untuk dilakukan. Pemberantasan tersebut harus diikuti dengan pembenahan yang sistemik, tidak hanya berjalan ke hilir melainkan juga ke hulu. Artinya pemberantasan pungli seharusnya beriringan dengan perbaikan layanan publik yang lebih baik, transparan, cepat dan berkualitas dengan memperbaiki sistem agar tidak rentan pungli. Disamping itu, diharapkan masyarakat juga berperan serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan adanya Satgas Saber Pungli Kementerian Perhubungan, pada saat ini jumlah kasus yang ditangani masih kecil. Hal tersebut terkait dengan cara yang dipilih oleh Satgas, yaitu lebih cenderung memilih upaya OTT dalam menjalankan tugasnya. Pilihan tersebut tentu memiliki konsekuensi harus mencari momentum yang tepat terkait adanya barbuk (barang bukti). Terkait dengan pengaduan masyarakat, sejak diterbitk annya Perpres Satgas Saber Pungli sampai dengan bulan Januari 2017 telah terdapat 22.000 aduan masyarakat dan telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut, seperti mencari sumber informasi yang lengkap, siapa yang mengadu, kemudian mencari fakta atau bukti-bukti otentik, dan dilaporkan kepada Tim Saber Pungli Kementerian Perhubungan untuk diproses lanjut. Dengan beberapa kasus yang berhasil ditangani, walaupun baru kecil jumlahnya, saya berharap agar pemberantasan pungli tidak mengendur, tetap terus berjalan. Sebagai Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, saya akan mengusulkan perbaikan pelayanan, baik di subsektor maupun di internal Inspektorat IV. Untuk di Inspektorat IV sendiri dilakukan pemberian pelayanan dalam bentuk konsultansi secara transparan dan tuntas kepada para auditi. Selain itu, perlu dipasang CCTV ditempat- tempat yang rentan, salah satunya pada ruang kerja agar dapat memonitor ruang gerak para auditor dan dilakukan koordinasi dengan security Kementerian Perhubungan agar setiap tamu bisa diseleksi dan ditanya keperluannya. Selain itu, sosialisasi terus menerus kepada para auditor maupun auditi tentang gratifikasi, suap atau pemerasan sehingga diharapkan kinerja Kementerian Perhubungan ke depan lebih meningkat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 23
  • 26. Radar Pimpin Itjen Kemenhub Tommy Akan Kembangkan Pendekatan Dialogis & Preventif Membangun kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang bukan perkara mudah. Namun dengan kerja keras, integritas serta soliditas tim diyakini pekerjaan berat sekalipun akan bisa dilaksanakan dengan baik. 24 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 27. “I tjen Kemenhub ke depan akan terus diperkuat dan diberdayakan. Bagaimana membangun soliditas tim, profesionalsime personal serta dukungan semua pemangku kepentingan. Dengan begitu, kitaoptimis mampu menjalankan tugas berat sekalipun,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si., dalam perbingan dengan Tim Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa (25/4/2017). Pria yang akrab disapa Pak Tommy itu mengakui bukan orang karier di Itjen Kemenhub. Tapi, dengan pengalaman kerja yang cukup lama serta riwayat penugasan yang panjang dan beragam, ia meyakini tidak akan terlalu lama menyesuaikan diri. Selanjutnya ia terus menggenjot kinerja Itjen Kemenhub menjadi lebih baik lagi. Tommy mengakui, kinerja Itjen Kemenhub dibawah kepemimpinan Cris Kuntadi cukup bagus. Itjen mampu menyelematkan kebocoran uang negara serta menghemat anggaran di lingkungan Kemenhub RI. “Tugas saya ke depan sebagai pimpinan Itjen Kemenhub, bagaimana melanjutk an prestasi yang sudah baik itu. Itu tidak mudah tapi harus dilakukan. Paling tidak, bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah ada di masa mendatang,”kata Tommy. Untuk menjalankan tugas sebagai Irjen Kemenhub yang baru, Tommy mengaku akan segera bertemu dan berdialog dengan seluruh inspektur di lingkungan kerjanya. Dari pertemuan itu, nanti akan ada laporan bagaimana kinerja dan capaiannya. Selanjutnya apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya yang terbaik. Sebagai pejabat baru (Irjen Kemenhub) tentu saya akan melakukan mapping permasalahan di lingkungan Itjen khususnya serta Kemenhub pada umumnya baik di pusat atau daerah. Selanjutnya, menetapkan prioritas kerja yang harus segera diselesaikan denganbaik ke depan. “Itjen Kemenhub harus mampu meng- amank an uang negara serta memastik an bagaimana pengelolaan aset dan kekayaan negara di lingkungan Kemenhub berjalan dengan baik, lancar, aman, dan selamat,” papar Tommy. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 25
  • 28. 26 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 26transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l pendekatan humanis Menyadari tugas dan tanggung jawab yang sebagai sebagai Irjen Kemenhub, Tommy mengaku telah menyiapkan strategi penyelesaian tugas yang baik dan aman. “Irjen ke depan akan mengembangkan pendekatan yang humanis. Yang dihadapi inspektor Kemenhub itu manusia yang nota bene mempunyai sikap, perilaku dan gaya yang berbeda-beda. Di tambah lagi kondisi lingkungan serta tantangan tugas yang tidak semua sama tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda,”kilah Tommy. Sebagai pimpinan, Itjen Kemehub akan mengembangkan pendekatan yang humanis dan dialogis. Masalah itu selalu ada bagi setiap orang dan dimanapun bertugas. Dengan pendekatan dialogis, diharapkan bisa mendeteksi segala pentuk dan potensi penyimpangan keuangan di lingkungan Kemehub RI. “Dari sana, diharapkan bisa mencari solusi yang terbaik untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan atau potensi terjadinya kerugian negara,” sebut mantan kepala BPSDM Perhubungan itu. itjen kemenhub perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Bagaimana menegakkan aturan yang ada dan menjalankan program kerja kemenhub dengan baik serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara itu Itjen Kemenhub ke depan harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran bahk an kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi kita cegah duluan. “Melalui proses dialog menjaring saran dan masukan dari semua pihak. Kita akan berupaya sekuat tenaga mencegah terjadinya pelanggaran itu,” sebut alumni S-III Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. Selama bisa dicegah, itu lebih baik dibandingkan harus mengobati karena semua sudah terjadi. Tindakan preventif itu akan lebih baik dibandingkan kuratif apalagi memberikan sanksi dan hukuman. “Alangkah banyaknya orang yang melanggar dan uang negara yang hilang sia-sia. Tapi kalau semua itu bisa dicegah, akan jauh lebih baik dan itu menjadi tugas dan tanggungjawab ItjenKemenhub,”terangTommy. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, menurut Tommy, pihaknya akan mendepankan pendekatan humanis dan dialogis. Sejauh ini, upaya mencegah terjadinya pelanggaran akan lebih mudah dilakukan dibandingkan mengobati atau cara-cara kuratif lainnya. “Sebagai anak manusia, jika mer eka diberdayakan atau ‘dimanusiakan’ maka potensi pelanggaran itu akan berkurang. Paling tidak, jika mereka melakukan pelanggaran langsung diingatkan dan dikembalikan ke jalur yang benar, tentu akan lebih mudah dibandingkan pendekatan hukum misalnya,”terang Tommy. Dia menambahkan, kualitas SDM di Itjen Kemenhub sekarang jauh lebih baik dan berkualitas. Meski diakui,jumlahnya belum ideal jika dibandingkan dengan beban tugas dan kewajiban yang harus ditangani. Oleh karena itu, SDM yang ada sekarang harus diberdayakan secara baik dan optimal. “Itjen Kemenhub per lu membangun komunik asi dan koordinasi dengan semua p e m a n g k u ke p e n t in g a n . Ba g a i m a n a menegakkan aturan yang ada dan menjalankan program kerja Kemenhub dengan baik serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara itu,”urai mantan Staf Ahli Menhub Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi tersebut. Objek pemeriksaan Itjen Kemenhub, tambah dia, bukan hanya aparatur Kemenhub. Bukan tidak mungkin juga harus memeriksa rekanan Kemenhub terutama yang menjadi kontraktor di proyek-proyek transportasi di lingkungan Kemenhub RI. “Semua harus diperiksa termasuk proyek- proyek yang dikerjakan rekanan. Jika ada potensi melanggar atau tidak relatif harus direvisi. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kasus mark up proyek atau manipulasi anggaran lainnya bisa dideteksi secara dini dan uang negara yang diselamatkan lebih besar lagi,”tegas Tommy. (tim transparansi)
  • 29. 27 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 27transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l g Negara angkan dah Proyek I Cegah Kebocoran Uan Itjen Kemb Konsep Be nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memantau dan mengawasi seluruh proyek-proyek pemeritah terutama yang nilai proyeksinya cukup besar. Seperti diketahui, sampai 2019 mendatang banyak proyek transportasi yang nilainya cukup besar dan rawan penyimpangan. “Kita akan menerapa konsep Bedah Proyek. Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan diperiksa sejak awal atau dilakukan bedah proyek . Bagaimana proses proyek fisik di lapangan, bagaimana tahapannya dan apa saja kendalanya. Selain itu, rasionalitas proyek juga harus baik dan masuk akal, sehingga tidak akan terjadi kebocoran anggaran yang akhirnya merugik an keuangan negara itu,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo kepada Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa (25/4/2017). Sampai tahun 2019 mendatang, lanjut dia, banyak proyek-proyek transprotasi di lingkungan Kemenhub yang harus diawasi ketat. Sebut saja proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat serta lainnya. “Melalui konsep bedah proyek , semua bisa dipantau dan diawasi secara lebih efektif. Proyek pemerintah yang jauh dsari pusat kekuasaan sekalipun akan tetap bisa diawasi agar tiodak menyalahi konsep dan merugikan keuangan negara,” jelas Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub itu. Pelanggar an yang sering terjadi dan merugikan keuangan negara, biasanya terjadi karena minim pengawasan. Selain itu juga kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai pemilik proyek. “Kendala-kendala seperti itu akan terus ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan komunikasi yang baik serta laporan proyek yang intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan bisa dikurangi. Pada akhirnnya, kerugian keuangan negara bisa dicegah,”sebut Tommy. Seluruh uang negara yang dialokasikan untuk proyek-proyek transportasi di berbagai matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif. Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Perang terhadap korupsi dan segala bentuk penyimpangan aturan, menurut Tommy harus dilakukan sejak awal dan harus didukung seluruh komponen bangsa. “Korupsi atau kerugian keuangan negara biasanya diawali dengan penyimpangan aturan betapapun kecilnya. Semua harus dikembalikan ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan sampai kepada mereka yang berhak,” tegas Tommy. (tim transparansi)
  • 30. 28 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 28transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Radar S Itjen Kemenhub Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 175,62 Miliar Selama Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) terus melakukan upaya dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penyelesaian rekomendasi penyetoran ke kas negara atas temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan/audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan dan BPK RI. elama Tahun Anggaran (TA) 2016 Itjen Kemenhub telah menca ta t penyelamatan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp175,62 miliar, dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA 2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara telah banyak diselesaikan pada periode tahun 2015. Dari Rp90,10 miliar nilai penyelesaian kerugian negara dari audit Itjen Kemenhub, Rp44,40 miliar merupakan hasil audit sampai dengan TA 2015 dan Rp45,71 miliar merupakan hasil audit pada TA 2016. Dengan nilai penyelesaian tersebut, saat ini masih tersisa Rp149,42 miliar hasil audit sampai dengan TA 2015 dan Rp584,49 miliar untuk hasil audit terbaru pada TA 2016. Dari hasil audit Itjen Kemenhub pada TA 2016, salah satunya terdapat temuan yang sangat material dan signifikan pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terdapat PNBP terkait penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tidak dibayarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor selama tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Agustus) senilai Rp473,57 miliar. Sementara itu nilai penyelesaian kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK RI selama
  • 31. 29 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 29transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l komitmen yang kuat agar seluruh jajaran kementerian perhubungan menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan Bpk maupun hasil audit itjen kemenhub tahun 2016 sebesar Rp85,52 miliar dan yang belum diselesaikan sebesar Rp37,66 miliar. Dari hasil pemantauan sampai dengan semester II 2016 atas 367 temuan dan 768 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI (100%), dengan tindak lanjut tuntas sebanyak 622 (80,99%) dan yang belum tuntas 144 (18,75%). Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ITahun 2016, secara nasional rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2010-2016 yang telah ditindaklanjuti tuntas sebesar 61%, belum tuntas 26,5%, dan yang belum ditindaklanjuti 12,2%. Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan BPK maupun hasil audit Itjen Kemenhub. Selain sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, hal itu juga merupakan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terkait dengan penyelesaian kerugian negara, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diharapkan agar terus melakukan penagihan kepada para pihak terkait dan jika diperlukan dapat menempuh beberapa upaya sebagai berikut: a. Mengenakan sanksi blacklist bagi perusahaan yang belum menyelesaikan kerugian negara; b. Meninjau ulang kontrak yang sedang dikerjakan oleh perusahaan yang dikenakan blacklist; c. Melakukan penagihan dengan memotong pembayaran atas realisasi pekerjaan pada tahun berjalan; d. Menghentikan pemberian fasilitas kepada perusahaaan yang belum menyelesaikan kerugian negara; e. Mencabut perijinan perusahaan. Apabila dengan upaya-upaya tersebut para pihak terkait belum juga menyelesaiakan kewajiban mereka, maka pihak Kementerian Perhub ung an tida k akan seg an meminta bantuan kepada instansi lain, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk menyelesaikan permasalahan kerugian negara. (Tim)
  • 32. Radar P Itjen Genjot Pengawasan dan Pencegahan Kepada KPA dan PPK Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menggenjot upaya penanaman pencegahan kepada seluruh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menghindari terjadinya temuan saat pemeriksaan keuangan di tiap-tiap sub sektor dan Badan di lingkungan Kemenhub. en gawasa n konteks nya leb ih luas dari audit. Dalam pengawasan ada konsultasi, katalis, dan sosialisasi. Katalis merupakan pencegahan untuk melakukan kesalahan. Pada pengawasan bisa melalui pendekatan dengan objek, sosialisasi apakah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai atau belum. Dalam pengelolaan anggaran dilihat dari empat hal yakni kemanfaatan, prioritas, kewajaran harga, dan kesesuaian dengan ketentuan. Dari sisi kemanfaatan, agar jangan pernah menganggarkan yang tidak akan membawa manfaat. Misalnya melakukan kegiatan yan tidak berfampak dan akan menjadi mubazir. Sedangk an dari skala prioritas, dilihat dengan detil, bisa jadi itu memang bermanfaat, tetapi tidak prioritas. Misalnya saja pemagaran rumah Dinas di area pelabuhan, itu memberi manfaat namun tidak prioritas, apalagi bila anggarannya terbatas. Selanjutnya terkait kewajaran harga, sebelum memutuskan, harus benar- benar survei pasar. Hal itu dikarenakan, rekanan pasti akan menawar hargaalnya yang tidak jauh. Intinya jangan susun anggaran secara ngawur. Reviu HPS (harga perkiraan sendiri). Ketika menyusun, harus sesuai faedah, harga setempat, dan kesesuaian harga. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa bila anggaran di atas Rp10 miliar, maka akan dilakukan audit. Berbagi dan sharingknowladge. Keempa t adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dimana ditekankan agar jangan pernah menganggarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Ripnas) tidak ada. Atau misalnya usai dilakukan feasibility study tidak layak, namun tetap dibangun, maka itu sama saja melanggar. sosialisasi, konsultasi, dan audit Untuk member ikan pengetahuan dan wawasan ter kait pengekolalan anggaran, 30 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 33. dilakukan sosialisasi. Bisa dengan memanfaatkan waktu saat ada kegiatan Sekjen, Ditjen, atau Badan. Selain itu, Itjen juga mendedikasikan diri menjadi Konsultan Audit. Saat para KPA dan PPK bingung, bisa menanyakan melalui telpon, whats up (WA), email, atau mengundang pihak Itjen. Misalnya saja saat mereka bingung memutuskan untuk pekerjaan yang mendekati akhir tahun belum selesai. Apakah bisa diperpanjang atau tidak, yang penting harus sesuai dengan KPA. Bila ragu diperpanjang maka khawatir akan menjadi persoalan. Perlu diperpanjang atau tidak, karena batas dari Kementerian Keuangan, maksimal 90 hari melewati akhir tahun. Kalau tidak memungkinkan, agar tidak dipaksakan dan masukan saja pada anggaran tahun berikutnya. Pada saat melakukan pembayaran suatu pekerjaan, Itjen juga dapat menemani untuk meyakinkan apakah biaya yang harus dibayar dalam pelaksanaan audit, dilakukan dengan menerapkan model berbasis risiko. risiko terbagi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang termaktub pada kontrak atau tidak. Terkait harga, jangan sampai lebih mahal PPK harus bisa tegas dan detil. Apa perlu dilakukan, contract change order (COC) atau tidak. Maka bisa dilakukan untuk tambah kurang, melalui adendum kontrak. Harga dan kerja masa eskalasi baru boleh, karena sudah dikontrak. Ketepa tan waktu juga harus menjadi pertimbangan. Misalnya saja ada variasi target, realisasi berapa persen, 5-10 persen. Bila mendekati batas waktu kontrak, apakah dengan cara menambah orang atau material dipercepat, sehingga akhir kontrak bisa diselesaikan. Ketiga adalah pelaksanaan audit, dimana hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan sesuai aturan. Apakah kondisinya sesuai dengan aturan-aturan atau tidak. Dalam pelaksanaan audit, dilakukan dengan menerapkan model berbasis risiko. Risiko terbagi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya saja daerah yang dijangkaunya sulit, maka bisa saja berisiko rendah namun bisa juga justru sebaliknya, karena minimnya pengawasan. Untuk risiko sangat tinggi, maka audit bisa dilaksanakan satu tahun sekali atau bahkan enam bulan sekali. Sedangkan risiko tinggi, audit antara satu tahun hingga satu tahun setengah, sedang satu-dua tahun sekali, dan ringan bisa saja dua-tiga tahun sekali. Namun begitu, auditnya tetap dilakukan keseluruhan buk an tahun berjalan saat pemeriksaan. Misalnya terakhir diperiksa 2016, maka saat audit pada 2017, pemeriksaan dimulai sejak 2016-2017, intinya seluruh audit diperiksa. Dia juga mengaku bersyukur bahwa jumlah auditor dapat ditingkatkan. Pada tajun 2015, jumlah personel Auditor sebanyak. Pihaknya terus mengejar pembentukan Auditonya, hingga kini jumlahnyaencapai 197 orang, atau lebih dari 70 persen dari total sumber daya manusia (SDM) Itjen dan sisanya merupakan tenaga pendukung. (tim) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 31
  • 34. 32 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 32transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l L Radar Itjen Kemenhub Menjadi Contoh Bagi Departemen Audit Internal OJK Dalam rangka pelaksanaan external assessment pada Departemen Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017 dan untuk mendapatkan informasi atas pelaksanaan external assessment yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub), pada tanggal 25 Januari 2017 Departemen Audit Internal OJK melakukan Studi Banding ke Itjen Kemenhub. Peserta Studi Banding Departemen Audit Internal OJK terdiri dari Direktur Audit Internal (Ahmad Fuad), Deputi Direktur (Paradon Napitupulu) dan beberapa Auditor. angkah-langkah yang telah dilakukan Inspekt orat Jender al Kementerian Perhubungan dalam meningk atkan kapabilitas pengawasan intern, yaitu melakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap anggaran tahun 2016 atas belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 miliar sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2015. HPS yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib direviu terlebih dahulu oleh Itjen. Reviu HPS ini dilakukan untuk memastikan bah wa pen yusunan HPS oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga. Dari hasil
  • 35. 33 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 33transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Reviu HPS tersebut, sumbangsih Itjen terhadap total penghematan yaitu sebesar Rp1,08 triliun atau sekitar 7.75% dari total anggaran Rp14 triliun yang di Reviu HPSnya (Penghematan tersebut diperoleh dari seluruh unit kerja eselon I Kementerian Perhubungan, yaitu dari Sekretariat Jenderal Rp16,50 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp10,16 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp107,24 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp.313,95 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp 552,73 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp72,96 miliar, Badan litbang Perhubungan Rp11,70 miliar). Reviu HPS tersebut tetap akan dilakukan pada tahun 2017. Langkah lainnya yang dilakukan Itjen Kemenhub dengan terus melakukan upaya dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penyelesaian rekomendasi penyetoran ke kas negara atas temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan/audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan dan BPK RI. Selama Tahun Anggaran (TA) 2016 Itjen Kemenhub telah mencatat penyelamatan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp175,62 miliar, dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA. 2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara telah banyak diselesaikan pada periode tahun 2015. Langkah lainnya yang telah dilakukan oleh Itjen Kemenhub yaitu dengan melakukan telaahan sejawat atau Peer Reviubaik Internal maupunEksternal, Sertifikasi ISO 9001 : 2008, Menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengelolaan Whistleblowing system “SIMADU KEMENHUB”, MOU Itjen Kemenhub dengan PPATK berupa Pertukaran informasi, Sosialisasi, diklat, penelitian dan riset, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimana Itjen
  • 36. 34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Kemenhub merupakan UPG Utama dengan 29 UPG Wilayah yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT ) di tiap provinsi, serta kegiatan “Inspekt orat Jender al M endengar ” y ang bertujuan memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada seluruh eselon I Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan masukan kepada Inspekorat Jenderal. Diharapkan dengan masukan masing-masing eselon I akan lebih membuka mata hati dan telinga terhadap apa yang sudah dan belum dilaksanakan dengan baik oleh Inspektorat Jenderal. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan menjadi faktor yang amat penting dalam menunjang langkah yang telah dicapai oleh I tjen Kemenhub. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor pada tahun 2015 sebanyak 133 Audit or sehingga jika digambar k an berbentuk piramida yang tidak beraturan dengan komposisi yang kurang ideal yaitu tidak adanya Auditor Utama, 36 Auditor Madya, 18 Auditor Muda dan 79 Auditor Pertama/Terampil. Peningkatan SDM pengawasan melalui sertifikasi merupakan langkah yang telah dilakukan Itjen Kemenhub. Melaui peningkatan sertifikasi yang telah dilakukan, komposisi Jabatan Fungsional Auditor Itjen Kemenhub per 25 Januari 2017 telah mendekati komposisi yang ideal, yaitu berbentuk piramida dengan jumlah sebanyak 133 Auditor yang terdiri dari 9 Auditor Utama, 27 Auditor Madya, 44 Auditor Muda, 53 Auditor Pertama/Terampil. Yang paling membanggakan adalah jumlah Auditor Utama di Itjen Kemenhub merupakan yang paling banyak dibandingkan Inspektorat Kementerian/Lembaga lainnya, tegas Cris Kuntadi. (Tim)
  • 37. 34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l S Radar Kemenhub Melakukan Input Penilaian Mandiri ek retar is Jender al Kemen t er ian Perhubungan Sugihardjo dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo memimpin rapat terkait penginputan jawaban Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan rumusan rencana aksi seluruh Area Perubahan ke dalam aplikasi PMPRB secara online melalui aplikasi http://pmprb.menpanrb. go.id pada Kamis 27 April 2017 lalu. Forum rapa t tersebut menghasilk an sejumlah kesepak atan yang dian tar anya penilaian mandiri (self assessment) dilakukan melalui pembahasan perumusan jawaban atas seluruh komponen pertanyaan masing-masing Area Perubahan dalam LKE dan menghasilkan nilai sebagai berikut:
  • 38. 35 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 35transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l No Komponen Penilaian Bobot Nilai Assesment 2016 2017 A Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 5,00 5,00 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 5,00 5,00 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6,00 6,00 4 Penataan Tata Laksana 5,00 4,75 5,00 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,89 14,95 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 6,00 6,00 7 Penguatan Pengawasan 12,00 11,75 11,75 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 6,00 5,90 Sub Total A 60,00 59,39 59,60 B Komponen Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 10,05 10,5 2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,50 4,80 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,56 6,56 4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,75 8,75 Sub Total B 40,00 32,86 33,61 TOTAL A + B 100,00 92,26 93,21 Kemudian jawaban yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa soft copy akan dilengk api oleh masing-masing Leading Sector dan unit kerja terkait sebelum pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evalua tor Kementerian PAN dan RB dan diserahkan kepada Biro Kepegawaian dan Organiasasi. Sedangkan data dukung dalam bentuk hard copy disimpan oleh masing-masing leading sector. Adapun Rencana Aksi Tahun 2017 dalam rangk a pen ingkata n Reforma si Birokrasi Kementer ian Per hubungan yang telah disepakati agar menjadi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Leading Sector/unit kerja ter kait sebagai berikut: no renCana aksi 1 Manajemen Perubahan 1. Melaksanaan kegiatan pelatihan untuk para agen perubahan di lingkungan Kemenhub; 2. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 532 Th 2016, karena terdapat agen perubahan yang ditunjuk dalam KP tersebut yang telah mutasi atau memasuki masa pensiun; 3. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 724 Th 2015 terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015-2019; 4. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan setiap tgl 10 dengan mengundang masing-masing leading sector Area perubahan, agar setiap leading sector dapat melaporkan perkembangan dari setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dg Reformasi Birokrasi 5. Upaya perubahan pola pikir dan budaya kinerja, melalui kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui berbagai media b. Pelatihan dan pendidikan bidang pembangunan karakter aparatur Kemenhub
  • 39. no renCana aksi 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Revisi 29 Peraturan Menteri Perhubungan; 2. Penetapan 37 Permenhub dan 1 PP; 3. Penetapan RPP ttg Keselamatan LLAJ, dengan melibatk an Polri, KemenPUPERA, Kemenkumham, dan Kemenkes; 4. Uji publik dan uji petik; 5. Menyelenggarakan Rakornis bidang hukum; 6. Sosialiasasi Peraturan Perundang-undanganbidang transportasi dan peraturan Menteri lainnya 3 Penataan dan Penguatan Organisasi Penyempurnaan Permenhub PM60 th 2011 ttg Pedoman Penataan Organisasi di Lingk Kemenhub untuk mengakomodir pedoman bagi penataan organisasi Badan Layanan Umum 4 Penataan Tata Laksana 1. Menetapkan Permenhub tentang Proses Bisnis di lingkungan Kemenenterian Perhubungan; 2. Menyempurnakan SOP dengan menyusun SOP yang berdasarkan Proses Bisnis; E-GOVERNMENT 3. Penyusunan Road Map Pencapaian Standar Sistem Keamanan Informasi; 4. Pengembangan Aplikasi Perijinan Online berbasis Cloud Computing; 5. Implementasi Inapornet di 4 pelabuhan kelas utama dan 12 pelabuhan kelas I; 6. Optimalisasi Pelayanan 151 melalui: a. Peningkatan kualitas jawaban agen tier 1 dan 2 dengan memperkaya knowledgebase b. Integrasi dengan Aplikasi LAPOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 7. Melakukan monitoring terhadap petugas PPID; 8. Workshop Forum PPID di lingkungan Kemenhub 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1. Pengembangan kompetensi seluruh pegawai sesuai hasil assessment dan analisa kebutuhan diklat; 2. Penyusunan Standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia(SKKNI) SDM di bidang transportasi 6 Penguatan Akuntabilitas 1. Melakukan evaluasi dan monitoring SAKIP per triwulan; 2. Penerapan dan pemantauan e-performance a. Bimtek pengembangan e-performance selesai pada Mei 2017 b. Penerapan e-performance sampai ke level satker mandiri UPT (eselon) IV, direncanakan selesai Desember 2017 3. Penyelesaian Reviu Renstra Kemenhub pada Mei 2017 dilanjutkan dengan merevisi KP 430 2012 ttg Penempatan IKU di lingkungan Kemenhub 7 Penguatan Pengawasan GRATIFIKASI 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 Th 2015 ttg Renstra Kemenhub 2015-2019, dan selanjutnya merevisi Permenhub PM 68 Th 36 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 40. no renCana aksi 2. Penerbitan Buku Saku Gratifikasi PENERAPAN SPIP 1. Peningkatan implementasi unsur-unsur SPIP di seluruh unit kerja Eselon Idi lingkungan Kemenhub 2. Pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kemenhub secara berkala PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan 2. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat setiap bulan WHISTLE BLOWING SYSTEM 1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg WBS pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 2. Penerbitan Buku Saku ttg WBS 3. Koordinasi Pelaksanaan WBS di lingkungan Kemenhub dengan KPK dalam rangka upaya integrasi sistem WBS Nasional PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg Penanganan BenturanKepentingan pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017 2. Penerbitan Buku Saku Penanganan Benturan Kepentingan 3. Evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan per Semester PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 1. Pemantauan secara intensif terhadap nominasi WBK 2. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik dengan menggunakan LKE PermenPAN RB No 52 Th 2014 sebagai embrio pengusulan WBK tahun 2018 APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 1. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui pendidikan dan pelatihan/ workshop/PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) 2. Mengikutsertakan APIP dalam organisasi pengawasan 3. Melakukan studi banding antar APIP K/L lain 4. Menyusun rencana audit berbasis risiko 5. Pelaksanaan telaahan sejawat internal dan eksternal 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Itjen dan BPK 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik; 2. Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat; 3. Evaluasi Pelaksanaan terpadu satu atap; 4. Menyususn RancanganPermenhub ttg Perubahan PM76Th2014 ttg Pedoman Penilaian Pelayanan Prima di lingkungan Kemenhub; 5. Menyusun Rancangan Permenhub ttg Perubahan KP 71 th 1999 ttg Aksesibilitas orang-orang penyandang cacat dan orang sakit pada sarpras perhubungan (tim) transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 37
  • 41. dengan tanggal 11 April 2017. Radar Pelatihan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan kembali mengadakan Pelatihan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Brawijaya (10/4/2017) ini adalah dalam rangka peningkatan capaian nilai area penguatan pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dan upaya akselerasi pencapaian target kinerja level 3 tingkat maturitas implementasi SPIP. Narasumber berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) dan peserta adalah para Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Tim Satgas SPIP Itjen Kemenhub ser ta per wakilan dar i Sub Sektor Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 2 hari sampai 38 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
  • 42. Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan BLU I nspekt or at Jender al Kemen t er ian Perhubungan melaksanak an Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Ruang Brawijaya (21/02/2017). Bimtek yang direncanak an berlangsung selama 4 hari ini dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Cris Kuntadi didampingi Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Muhammad Rusna, dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan Marta Hardisarwono. Tujuan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis audit aparat pengawasan di Kementerian Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan serta mewujudkan Auditor yg profesional pada sektor keuangan BLU. Bimtek ini berlangsung selama 40 jam yang terbagi atas 2 kegiatan yaitu Kagiatan Belajar Mengajar di Ruang Rapat Brawijaya dan Kegiatan Studi Banding di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro. Jumlah Peserta Bimtek sebanyak 37 peserta yang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional. Narasumber Bimtek ini berasal dari Direktorat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan serta Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan. transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 39
  • 43. 40 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 40transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l ektorat al Kementerian Radar Launching Elektronik Persuratan Insp Jender Perhubungan mengadakan launching elektronik persuratanbekerjasama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi (Pustikom). Acara yang diselenggarakan di Ruang RapatSekretariat Inspektorat Jenderal (Kamis, 2/3/2017), dihadiri oleh para Inspektur,Koordinator Wilayah (Korwil), Pejabat EselonIIIdan IVdilingkungan Inspektorat Jenderal Kemenhub beserta perwakilan pejabat fungsional umum dan auditor. Acara ini dihar apk an mampu mewu - judkan E-Pesuratan dalam kegiatan Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Itjen Kemenhub telah melakukan Pelatihan E-Surat pada tanggal 23 Januari 2017. Diharapkan dengan adanya penggunaan e-surat maka menghemat kertas (less paper), Inspektur Jenderal mengapresiasi atas kesiapan aplikasi e-surat oleh Pustikom. Aplikasi ini sudah lama saya tunggu dan saya sangat berharap agar segera diterapkan di semua bagian dan Inspektorat.
  • 44. 41 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 41transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Studi Banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan (Itjen Kemenhub ) melaksanak an kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk studi banding penggunaan aplikasi Audit Management System yang dipergunakan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis 30 Maret 2017 di Gedung Djuanda II lantai 7 Kementerian Keuangan. Delegasi Itjen Kemenhub dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bambang Sudaryono, beserta perwakilan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Acara dibuka oleh Sekretaris Itjen Kemenkeu, Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE. Turut hadir dalam acara studi banding adalah Inspektur VII, Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA dan pegawai di lingkungan Itjen Kemenkeu. Sekretaris Itjen Kemenhub menyampaikan bahwa untuk menunjang dan meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu diimbangi dengan perkem- bangan teknologi informasi dan komunikasi. Itjen Kemenhub ber keing inan un tuk mengimplementasik an Sistem Manajemen Audit yang dikenal dengan “TeamMate” yang telah digunakan oleh Itjen Kemenkeu sejak tahun 2010. TeamMate merupakan aplikasi program kerja audit yang terintegrasi sehingga memudahkan auditor dalam mengelola tugas dan fungsinya. Aplikasi TeamMate dinilai sebagai aplikasi yang fleksibel karena menggunakan database yang terbuka (tidak dienkripsi) sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi- aplikasi audit yang lainnya. S a a t i n i I t j e n K e m e n k e u t e l a h mengembangkan aplikasi TeamMate hingga menjadi “TeamMate Suite”. TeamMate Suite merupakan aplikasi sistem manajemen audit, yang mengelola kegiatan audit mulai dari pembuatan Surat Tugas, pelaksanaan kertas kerja, temuan dan rekomendasi, serta diakhiri dengan tindak lanjut hasil rekomendasi. Proses pembua tan TeamMate Suite ber dasar k an penjenjangan (Maturity Curve), dimulai dari TeamMate EWP kemudian Team Schedule dan dilanjutkan Team Store, sampai akhirnya menjadi TeamMate Suite. Proses pembangunan TeamMate Suite yang terlihat rumit sebenarnya adalah hal yang mudah karena tantangan terbesar dari pembangunan ini terletak pada sumber daya manusianya. Menurut perwakilan Auditor Itjen Kemenkeu, Ari Sufianto dan Yudhi Haryanto, tantangan pembangunan ini adalah pada implementasinya, yaitu apakah auditor mau beralih menggunakan teknologi. Besar ha rapan Itjen Keme nh ub da pat mengimplementasikan aplikasi TeamMate ini agar dapat meningkatkan kualitas kinerja pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rangkaian studi banding ini diakhiri dengan penyerahan cindera mata Itjen Kemenkeu ke Itjen Kemenhub serta harapan untuk melanjutkan diskusi mengenai TeamMate pada kesempatan yang akan datang.
  • 45. Radar 42 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 42transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Studi Banding ke BPK-RI Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) melakukan Studi Banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang bertempat di menara 7 lantai 2 pada hari Kamis, 16 Maret 2017. Adapun Studi Banding kaliini adalah tentang Aplikasi Audit Manajemen Sistem. Hadir pada Studi Banding tersebut adalah Kepala Biro Tekhnologi Informasi Ria Anugriani Kepala Bagian Manajemen Kinerja TI dan Dukungan Pemeriksaan Rudi Hermawan, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Novis Pramantya Budi dan Kepala Bagian Operasional TI Iwan AW beserta Eselon IV dan staff di lingkungan BPK-RI. Sedangkan dari Itjen Kemenhub yang hadir adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Sudaryono beserta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Perwakilan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Disampaikan Kabiro bahwa Biro TI bertugas melakukan dan menjalank konsep Tata Kelola SDM Tekhnologi Informasi di BPK-RI. Biro TI juga telah memiliki tata kelola secara organisasi, Grand Design dan Road Map IT yang dijalankan oleh 60 pegawai di lingkungan Biro TI. Aplikasi dalam proses Bisnis Pemeriksaan itu dimulai dari Perencanaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang dilanjutkan pelaksanaannya melalui E-Audit kemudian Pelaporan, Pemantauan Tindak Lanjut dan diakhiri oleh Evaluasi. SMP adalah Sistem yang mengelola seluruh data informasi manajemen pemeriksaan dari awal hingga akhir siklus sesuai dengan dasar hukum SK BPK No. 1/K/I-XII. 2/2/2008 tenyang Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Diharapkan dengan Studi Banding ini Itjen Kemenhub dapat melakukan Audit berbasis Elektronik (E-Audit).
  • 46. 43 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 43transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Pelatihan Implementasi dan Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal mengadakan Pelatihan Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 hari yaitu tanggal 12 s/d 13 April 2017. Pelatihan tersebut diikuti oleh para Auditor dan Tim Pokja Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta Tim Pokja Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan berdasarkan SK.20/KP.801/ITJEN-2017 tentang Pemben tuk an Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenhub dan Tim Pokja Reviu Laporan Kinerja Kemenhub berdasarkan SK.13/KU.002/ ITJEN-2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Kemenhub Tahun 2016. Adapun Narasumber adalah dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB. Adapun Pelatihan tersebut diagendakan untuk presentasi Overview Implementasi dan Capaian SAKIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Kementer ian Perhubungan dalam bentuk Diskusi Panel dengan alokasi waktu 30 menit presentasi dan 30 menit sesi tanya jawab. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
  • 47. Radar 44 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 44transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Rencana Kerja & Anggaran Inspektur Jenderal menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Rencana Kerja dan Anggar an (RKA-K/L) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Kementerian Perhubungan pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018. Dalam rapa t t ersebut , Kemenhub mengusulk an anggar an Rp 50 triliun. “Merencanakan di atas Rp 50 triliun. Tapi melihat banyaknya masukan-masukan kita lihat berapa yang disetujui,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (16/2/2017). Pada Kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menjadi Narasumber tentang bagaimana fungsi pengawasan dalam penyusunan Pagu RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan. Disampaikan Cris bahwa penyusunan Pagu RKA di lingkungan Kemenhub harus efektif, ekonomis dan efisien. Dapat dibuktikan bahwa Anggaran Itjen Kemenhub yang terus menurun yaitu pada tahun 2015 sebesar 100 M, tahun 2016 sebesar 92 M dan tahun 2017 sebesar 90 M yang dapat dijadikan contoh kepada Unit Kerja lain dalam menyiapkan anggaran sebaik mungkin. Disampaikan pula bahwa hasil review Itjen telah berhasil menghemat sebesar Rp. 1,08 triliun dan hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat adanya pemotongan. Jadi kalau ada kegiatan yang kiranya perlu dilakukan namun anggaran terpotong, silahkan menggunakan hasil penghematan tersebut, tutupnya.
  • 48. 45 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 45transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Ny.Tommy dan NyCris Kuntadi Pimpin Gerakan Tanam Seribu Pohon di Kampus STPI Gerakan Menanam Seribu Pohon dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Curug, Tangerang, Banten, Kamis (16/3/2017). Aksi menanam seribu pohon ini dipimpin langsung pimpinan puncak Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Perhubungan (Kemhub). Gerakan penghijauan di kampus penerbangan Curug itu dipelopori oleh Dharma Wanita Persatuan BPSDM Perhubungan. Gerak an menamam seribu pohon itu dihadiri dan dipim- pin langsung oleh Ny. Wahju Satrio Utomo (Kepala BPSDM Perhubungan) dan Ny.Cris Kuntadi (Irjen Kementerian Perhubungan) dan Ny. Novyanto Widadi (Ketua STPI). Ikut hadir berpartisipasi dalam aksi ini anggota Dharma Wanita Persatuan BPSDM Perhubungan, terutama dari Unit Pelaksana Teknis (UPT ) moda transpor tasi udar a di Indonesia. Selain itu juga hadir Kepala Pusbang SDM Perhubungan Udara M.Basuki Mardiyanto,S.SiT, Ketua STPI Capt. Novyanto Widadi, SIP, serta dosen dan instruktur di kampus STPI Curug. Dalam aksi peduli lingkungan tersebut, juga melibatk an taruna- taruni STPI dari berbagai program studi (prodi) yang ada. Kebetulan, saat ini belum ada kegiatan akademik di kampus, sehingga para taruna bisa dikerahkan untuk aksi penanaman seribu pohon tersebut.
  • 49. 46 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 46transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l D Radar Dharma Wanita Inspektorat Jenderal Raih Juara 1 Lomba Hias Tumpeng Hari Kartini harma Wanita Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berhasil meraih Juara 1 lomba menghias tumpeng dalam peringatan Hari Kartini yang digelar pada 27 April 2017 lalu. Hadiah diserahkan langsung oleh Ibu Endang Budi Karya Sumadi. Dalam rangk a per ingatan Hari Kartini itu, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah, lomba mengias tumpeng serta kreasi makanan (kue) non beras dan terigu. Kegiatan yang mengusung tema ”Dengan Semanga tKartini Kita Selama tkan Bumi Untuk Kemajuan Generasi” ini dilaksanakan di ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan dibuka oleh Ibu Endang Budi Karya Sumadi. Kegiatan lomba diikuti oleh per wakilan masing-masing unit kerja, Dharma Wanita Persa tuan di lingkungan Kementer ian Perhubungan dan perwakilan Dharma Wanita Persatuan BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  • 50. 47 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 47transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l Kriteria penilaian lomba menghias tumpeng adalah meliputi: Kebersihan, kerapian selama proses perlombaan; Cita Rasa; Kesesuaian/kecocok an menu; Keragaman penggunaan bahan pangan yang digunakan; Penyajian; Tampilan; Kesesuaian menu dengan bugget; dan Kesesuaian menu dengan tema. Sebagai peraih Juara 1, Dharma Wanita Persatuan Itjen berhak meraih hadiah uang tunai sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan hadiah untuk Juara 2 yang diraih oleh Ditjen Perhubungan Laut Rp1 juta. Ditjen Perkeretaapian yang meraih Juara 3 mendapat hadian Rp750 ribu. Selain kegiatan lomba tersebut Ibu Endang Budi Karya Sumadi juga meresmikan ruang penitipan anak (day care room) di lantai dasar Gedung Cipta Kementerian Perhubungan. (tim)