More Related Content
Similar to K31-PPT-1-2103.pptx
Similar to K31-PPT-1-2103.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
K31-PPT-1-2103.pptx
- 1. Penerapan Whisteblowing System di Kementerian PUPR Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Kelompok 31 - Bertaqwa
- 2. 03 01 02 Whistleblowing System Salah satu strategi dalam pencegahan korupsi Rata – rata 100 s.d 500 jt per kasus Kerugian kecurangan di Indonesia paling banyak ditimbulkan oleh kasus korupsi 162 orang ASN terjerat kasus korupsi Survei pada 1 Januari - 30 Juni 2021 dengan metode tabulasi data Latar Belakang
- 3. Identifikasi Masalah Bagaimana proses penerapan Whistleblowing System di Kementerian PUPR? Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk melaporkan dugaan pelanggaran Bagaimana manfaat penerapan Whistleblowing System di Kementerian PUPR? Tujuan Penulisan Mengetahui proses penerapan Whisteblowing System di Kementerian PUPR Mengetahui manfaat penerapan Whistleblowing System di Kementerian PUPR Tinjauan Pustaka Whistleblower adalah masyarakat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran
- 4. Family Tree Peraturan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Permen PU No. 10/PRT/M/2017 Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PU No. 25/PRT/M/2017 Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Permen PU No. 22/PRT/M/2022 Perubahan Atas Permen PUPR No. 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 71 Tahun 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Permen PU No. 323/PRT/M/2005 Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Permen PU No. 08/PRT/M/2008 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Permen PU No. 15/PRT/M/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PU No. 05/PRT/M/2017 Perubahan Atas Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PU No. 20/PRT/M/2016 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PU No. 07/PRT/M/2017 Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UU No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 5. Pembahasan WisPU adalah whistleblowing system Kementerian PUPR untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran (fraud) yang terjadi di Kementerian PUPR WisPU Alur Penanganan Laporan Hasil statistik pengaduan dapat dipantau dalam website Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR WisPU dapat diakses melalui alamat website https://wispu.pu.go.id/
- 6. Pembahasan Peta Statistik Pengaduan Kategori Materi Pengaduan Manfaat Whistleblowing System Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran
- 7. WisPU merupakan whistleblowing system di Kementerian PUPR yang dapat diakses dan dilihat hasilnya oleh whistblower Penerapan WisPU bermanfaat sebagai early warning system untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, serta mengurai risiko yang akan dihadapi oleh organisasi WisPU dapat menjadi salah satu upaya penegakan integritas dan nilai etika secara berkelanjutan 01 02 03 Kesimpulan Saran Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat mengoptimalkan peran dalam pengawasan internal dan upaya-upaya dalam pencegahan korupsi 01 02 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan internal yang harapannya dapat meminimalisir terjadinya dugaan kecurangan
- 8. Terima Kasih Kelompok 31 - Bertaqwa