3. Dasar
Hukum
UU & PP
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Pemberdayaan Industri
Perpres,
Keppres, Inpres
▪ Perpres No.12/2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
▪ Keppres No.24/2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
▪ Inpres No.6/2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
▪ Inpres No.2/2009 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri & Surat Edaran Menteri
1. Permen Perindustrian No.16/ 2011 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
2. Permen Perindustrian No.16/ 2020 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
3. Permen Perindustrian No.02/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Permen Perindustrian No.03/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Permen Perindustrian No.68/2015 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika
6. Permen Perindustrian No.05/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk
Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
7. Permen Perindustrian No. 04/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
8. Permen Perindustrian No. 29/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam,
Dan Komputer Tablet
9. Permen Perindustrian No.31/2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
10. Permen ESDM No. No. 15/2013 ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas
11. Permen Kominfo No. 27/2015 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
12. Permen Kominfo No. 4/2019 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
13. Permen Kominfo No. 12/2019 Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan
Telekomunikasi
14. Permen BUMN No. PER - 08/MBU/12/2019 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
15. Kep Menko Bidang Kemaritiman No. 84/2019 Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
16. SE Menteri BUMN Nomor SE- 02 /MBU/2006 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN :
“melaporkan penggunaan produk dalam negeri kepada Kementerian Negara BUMN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Produk Dalam Negeri &
Sebagai KPI masing masing BUMN
11. CONTOH TKDN + BMP ≥ 40%
Barang
impor
tdk bisa
ikut
lelang
Barang
Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN+
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 26 14 40
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 25 0 25
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
“barang diwajibkan yaitu barang
produksi dalam negeri yang wajib
dipergunakan untuk memenuhi
persyaratan kebutuhan dan memiliki
penjumlahan capaian TKDN dan
capaian BMP lebih dari atau sama
dengan 40% (empat puluh perseratus)
dan capaian TKDN barang lebih dari
atau sama dengan 25% (dua puluh
lima perseratus)”
----------------------------------------------------
Pasal 6 huruf a, Permenperin 02/2014
12. CONTOH TKDN + BMP ≤ 40%
Barang
impor
bisa ikut
lelang
Barang
Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN+
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 30 5 35
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
13. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 04 TAHUN 2017
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer
Genggam dan Komputer Tablet
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle)
KETENTUAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN TKDN
14. 2
PENILAIAN TERHADAP
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN
1
3
PENILAIAN KEMAMPUAN
INDUSTRI
VERIFIKASI PENILAIAN TKDN
PEMBERDAYAAN
PRODUKSI
DALAM NEGERI
Lingkup Penilaian
15. Penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan barang/jasa
Penilaian yang dilakukan meliputi :
• Aspek legal : status hukum
• Aspek teknis : produk, sistim mutu,
sistim produksi dan kapasitas.
• Aspek pemasaran : jalur pemasaran, distributor
dan agen
Lingkup Penilaian
16. Berinvestasi di Indonesia
Berlokasi di Indonesia
Berproduksi di Indonesia
Barang/Jasa termasuk rancang
bangun dan perekayasaan yang
produksi atau dikerjakan oleh
Perusahaan yang
Konsep Perhitungan TKDN &
BMP
Produk Dalam Negeri
17. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
❖ Pemberdayaan Usaha Kecil
termasuk Koperasi Kecil
melalui kemitraan.
❖ Sertifikasi OHSAS 18000/ISO
14000
❖ Pemberdayaan Lingkungan
❖ Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Purna Jual
Nilai Bobot Manfaat Perusahaan maksimum adalah 15%
Bobot maksimum adl
30% dari 15%
Bobot maksimum adl
20% dari 15%
Bobot maksimum adl
30% dari 15%
Bobot maksimum adl
20% dari 15%
18. - Min. Rp 500 Juta 5%
- Setiap Kelipatan Rp 500 Juta 5%
- Tidak Ada 0%
- Ada 20%
- Minimal Rp 250 Juta 3%
- Setiap kelipatan Rp 250 Juta 3%
- Investasi Min. Rp 1 Milyar 5%
- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar 5%
Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk
Koperasi Kecil melalui kemitraan.
KRITERIA Nilai
Pemberdayaan Lingkungan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna
Jual
Sertifikasi OHSAS 18000 (bobot 30%) /
ISO 14000 Series (bobot 70%)
FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
19. Batasan Waktu Pengambilan Data Perhitungan BMP
• Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil
melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat / lingkungan adalah
satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
• Untuk kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan
sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat diverifikasi sertifikat
tersebut masih berlaku.
• Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi
sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
21. IV
III
II
I
Perusahaan Melakukan Self Assessment
PT. SI akan melakukan verifikasi berdasarkan Self Assessment
PT. SI membuat laporan akhir penilaian TKDN
Pengesahan oleh Kemenperin
KELUARAN
Tandasah & Website
Proses Sertifikasi TKDN & BMP
