Peraturan akademik unm

(G
· ~ Badan Penerbit UNM
"'•,:r(l:',,r
. tb .
¥~
......
Unlversltas Negeri Makassar

: 2015Edisi
: Sadan Penerbit UNMPenerbit
: Pembantu Rektor Bidang Akademik
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Tata letak & Desain sampul : Sukarman B
Koordinator Penerbitan
Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Makassar ·

•
Rektor,
~Arlsmunandar,M.Pd.
NIP196207141987021001
Makassar,5Januari2015
Akhirnya, karni rnengucapkan puji svukur kehadirat Allah SWTatasterbitnya peraturan akademik dan
kernahasiswaan inl. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan dan penerbitannya. Sernoga peraturan akademik dan kemahasiswaan ini mernbawa
mantaat dan berkah bagi Universitas Negeri Makassardalam rnembangun reputasinya.
Peraturan akademik dan kemahasiswaan ini secara khusus rnengatur kegiatan akademik dan
kemahasiswaan pada program S-0dan 5-1. Peraturan akadernik dan kemahasiswaan untuk program
pascasarjanasedangdalarn prosespenyelesaian.
Peraturan akademik dan kemahasiswaan ini rnerupakan penyempurnaan dari peraturan akaderqik
dan kemahasiswaanyang telah ada sebelurnnya. Penyempurnaan itu dilakukan guna menyesuaikan
dengan dinamika dan tuntutan terhadap pelaksanaankegiatan akademik dan kemahasiswaasaati'ni.
Proses penyempurnaan itu dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penyusunan draft naskah
oleh tim adhoc, kemudian pembahasan oleh komisi yang membidangi di senat universitas, review
oleh pakar hukurn dan pakar bahasa,persetujuan oleh senat universitas melalui sidangpieno, hingga
penetapan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar.
Kegiatan akadernik dan kernahasiswaan adalah dua ranah kegiatan yang rnerupakan tugas utarna
sebuah perguruan tinggi. Ranah akademik berorientasi kepada pengembangan keilrnuan dan
integritas ilmuan melalui kegiatan Tri Dharrna PerguruanTinggi. Ranahkemahasiswaanberorientasi
kepada pengembangan daya nalar, bakat-minat, dan pemberian kesejahteraan rnahasiswa melalui
kegiatan ko-kurikuler dan· ekstra-kurikuker, Dalam rnenjalankan roda kegiatan di kedua ranah
tersebut, diperlukan rarnbu-rarnbu sebagai pijakan sekaligus penuntun agar dinamikanya tetap
berada padajalur menuju pengernbanganperguruan tinggi yangdudamkan,
PENGANTAR

.
...
· KEBIJAKAN .
&
PERATURAN
AKADEMIK

Kebijakan & Peraturan Akademik UNJ •
KEPUTUSAN REKTOR UNIV~RSll)S. NE GERI MAKASSAR TENTANG
KEBIJAKAN DAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR.
Menetapka,~:
Mernperhatikan : Hasil rapat senat Universitas Negeri Makassar tanggal 36 Desember
2014. . ,, . .
MEMUTUSKA~:
: a. Bahwa untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dalam proses
pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Makassar, perlu
perbaikan dan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Rektor
Untversitas Negeri Makassar Nomor: 1073/36/PP/2010 .. · ·
b. Bahwa dalam ranqka peningkatan proses dan kualitas hastt
pendidikan sebagai wahana untuk melaksanakan kebijakan berskala
prioritas berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, perlu rnenetapkan
Peraturan Akadernik Universitas Negeri Makassar; . '
c. Batiwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan surat
keputusannya. , ,1.
1 . Undang - Undanq Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang..:.. Ui'ldang Nomor 14 Tahun 2005
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 · - ·
4. Peraturan Pemerintah nomor43 Tahun 1980
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965
7. Keputusari Presiden Nomor 93 Tahun 1999
8. Keputusan P.residen Nomor 31/M Tahun 2008
9. Perat.uran Presiden RINo. 8 Tahun 2012
10. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984
11. Keputusan Mendikbud Nornor 0467 /0/1992
1'2. Keputusan Mendikbud'Nornor 277/0/1999
. 13. Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000
14.. Kepmendiknas RI Nomor 107/U/.2001
15. Kepmendiknas RI Nornor 178/U/2001
16. Kepmendiknas RI Nomor 184/U/2001
17. Kepmendiknas RI Nomor 004/U/2002
18. Kepmendiknas RI Nomor025/0/2002
19. Kepmendiknas RI Nomor045/U/2002
20. Peraturan Menteri Dikbud RI No. 49 Tahun 2014
21: Keputtisan Dirjen Dikti Oepdiknas NomorOB/Dikti/Kep/2002
·22. Keputusan'Dkjen Diktibepdiknas Nomor28/Dikti/Kep/2002
23. Keputusan Rektor UNM Nomor06~NJ.38.H/HK/2002
Mengingat
Menimbang
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 111/UN36/HK/2015
< , ". .. .TEN~ANG . . , . .
KEB,IJAKANDAN PERATURANAKAOEMIKUNIVERSITAS N.EGERI M.Al<ASSAR
· ·. REKTOR UN1VERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN'. 1' • ; • • ,.- • .; '•, • ;., J;.'..• ', -c (• • •_ •.. r· • '- • ,: • !
.:- •")- - ·. -~ ,.. : ·. .

.ti
Tata nilai merupakan·landasan, pijakan, dan arah bagi sikap dan perilaku seluruh _
sivitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tata nilai ini menjadi
pemersatu bagi hati dan pikiran seluruh si_vitas · akademika dalam mewujudkan layanan
optimal di bidang pendidikan, penelitian, dan penqabdian kepada masyarakat. Oleh karena
itu, nilai yang dijunjung tinggi adalah "Mengutamakan. kreativitas, kompetisi, profesional,
keunggulan, dan kebebasan · akadernlk yang dilandasi oleh kejujuran, arnanah, dan
tanggung jawab". Hal ini adalah ~ristalisasi dari berbagai nilai yarig dipandang positif dalam
mewujudkan visi dan misi UNM. Nilai ini hendaknya dipahami dalam koriteks yang lebih luas
melalui nilai "keunggulan". Dalam nilai keunggulan ini terkandung makna keunggulan dalarn
berbagai aspek yang positif seperf kemandirian, produktivitas, kreativitas, kecerdasan, dan
kepekaan sosial.
Nilai ini dikembangkan melalui pendidikan, penelitian, dan penqabdian kepada
masyarakat. sebagai .upaya mernberdayakan •· mahasiswa untuk berkembang menjadi
manusia lndonesta.seutuhnya, yang menjunjung tlnggi dan memegang teguh: (a) Norma
agama dan kemanusiaan, (b) Norma persatuan banqsa, (c) Norma kerakyatan dan
dernokrasi, (d) Nilai-n1lai keaditan social. . .. .
Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan di UNM didasarkan pada
beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) Pemberdayaan Manusia
Seutuhnya, (b) Pembelajaran Sepanjang Hayat berpusat pada Mahasiswa, (c) Pendidikan
untuk Semua, (d) Pendidikan untuk Perkembangan, Penqernbanqan, dan Pembangunan
· Berkelanjutan .
2. Nilai
1. Landasan Filosofis
UNM sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan tri di'larma
perguruan tiqggi yang bertujuan mencei'daskan kehidupan bangsa untuk meninglfatkan
mutu kehidupan rnanusia yang berrnartabat berlandaskan kelmanan dan ketaqwaan serta
Pancasila sebagai. falsafah bangsa dan ideologi negara. Berdasarkan landasan filosofis
tersebut, sistem pendidikan UNM menempatkan rnahasiswa sebagai makhluk yang
diciptakan oleh Tuhan Yang_ Maha Esa dengan seqala · fitrahnya untuk mengemban _tugas
dalam memimpin kehidupan yang berharkat dan berrnartabat serta rnenjadi warga negara
yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
Kebijakari Akademik ini rnerupakan upaya penjabaran Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang secara khusus dirancanq untuk menjadl acuan bagi pengelola Universitas
Negeri Makassar (UNM) dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai program akademik
untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unlversitas Negeri Makassar sesuai dengan landasan
filosof dan nilai yang dianut.

Kebijakan & Peraturan Akadcmik UNM II
Dalarn rangka turut serta mewujudkanvisi perrdidikan nasional tahun2015~-2019,
UNM tampil dengan visinya yang khas dan spesifik. Di atas kekhasan dan kespesifikan visi
UNMini secara opera.sionaltermanisfestasikandalam misiyang diemban.
Mengacu pada rntsi pendidikan nasionaltahun 2015--2019, misi UNMadalah:
a. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang pendidikan dan non-
pendidikan yang:
1) Bertakwa, berrnoral, beretika, memiliki integritas keilmuwan, memahami sikap
toleransi dan aspiratif dalam memperjuangkan serta menegakkan kebenaran dan
otonomi ilmiah untuk kemajuanilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2) Memiliki sifat dan sikap keteladanan dan kepemimpinan serta keintelektualan
sehingga dapat melaksariakan profesi dengan penuh rasa tanggung jawab,
dedikasi, amanah, danjujur.
3) Berpikir kteatif, cerdas, kritis, dan inovatif dalarn memecahkan masalah berbasis
keintelektualan berwawasan kewirausahaan melalui kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat.
b. Memberikan layanan pendidikan yang prima kepada masyarakat luas dalam
meningkatkan kualitas hidup pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara dengan
penekanan:
1) Pendidikan dan pengajaran untuk membekaf IPTEKS sehingga menghasilkan
sumber daya manusia yang profesiortal dan kompetitif di bidang pendidikan dan
non-pendidikan.
2) Penelitian untuk menerapkan dan mengimplementasikantemuan IPTEKS yang
dapat berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan berdaya .
sangattinggi bagi peningkatan produktivitasdunia industri.
4. Misi
. . . . . . . . .
. .. . . .
Untuk menqejawantahkan visi 2025! maka disusunlah visi UNM.2015-2019 yaitu
"Terwujudnya Layan.an Prima Tridharma Perguruan Tinggi untuk menqhasilkan insaij
yang cerdas, profesional, dan berrnartabat"
Visi tersebut harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tercermin pada
setiap kebijakan dao tindakan .pemimpin,. dosen, staf administrasi, .dan mahasiswa. Visi
tersebut harusmenjiwaistrategi dan arah kebijakan UNM.
. . . .. . ..
Universitas . Negeri Makassar sebagai lembaga pendidikan . tinggi, memiliki
tanggung jawab dalam pengembanganbidang kependidikandan non-kepenctdikan.Dalam
mewujudkan tanggung jawab tersebut, visi UNM sejalan denqan visi Kerndikbud 2025
"Menghasilkan.lnsan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (lnsan Karnil/lnsanParlpurna)"dan
Visi Kemdikbud 2014 yaitu "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk lnsan Indonesia Cerdas Komprehensif'.Oleh karena itu, visi UNM rnenuju 2025
dirumuskan sebagai berikut:
"UNM sebaqal pusat pendidikan, pengkajian·, dan pengembangan ilmu pendidikan,
salns, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan yang unggul
untuk menghasilkan lulusan profesional"
3. Visi

•
5. Tujuan
Untuk rnerealisastkanVisi misidi atas,maka ditetapkanlahtujuan sebagai berikut:
a. Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan dannon-kependldtkan pmfesional yang
3) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengimplementasi-kan ·
secara praktis dan pragmatis hasil ternuan IPTEKS yang berbasis teknologi tepat
guna dan kewirausahaan, sehingga masyarakat luas dapat menerapkan dalam
kehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dengan · memperhatikan relevansinya denqan ·· kebutuhan
masyarakat, melalui:
1) Penataan penciptaan iklim berbudaya dan atmosfir akademik di kalangan sivitas
akademika sehingga dapat dihasilkan tenaga kependidikan dan non-
kependidikan,. balk tingkaf program sariana maupun pascasarjana, yang
profesional, kompetitif, dan visioner.
2) Percepatan dan pemberdayaan sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan
penelitian, penulisan buku, dan penyebarluasan temuan IPTEKS dalarn rangka
penqembanqan kampus UNMsebaqai teachingand research university. --
. -3) Percepatan dan pemberdayaan citivitas akademika untuk rnelaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana dalam penerapan dan
pengimplementasian temuan hasil teknologi tepat guna yang dapat dijadikan
sebaqailandasan penanarhansikap kewirausahaandi·kalaligan masyarakat.
d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara dalam
memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar
belakang sosial budaya, ekonorni, geografi, dan sebagainya, dengan penekanan
pada:
1} Pemberian kesempatan kepada setiap warga negara yang berlatar belakang
ekonorni tidak mampu/miskin lintuk memperoleh layanan pendidikan dengan
menyediakan berbagai program beasiswa.
2) Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terutama pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota untuk mewujudkanpelaksanaanTridharma perguruantinggi.
3) Pengkajian dan penerapan IPTEKSyang berorientasi pada berbagai aspek sosial
budaya, ekonomi,,geografi, politik, dan sebagainya untuk mewujudkan tatanan
kehidupanmasyarakat yang berperadaban.
e. Mengembangkan UNM sebagai teaching and research university rnenuju world class
university:
1} Pengembangan UNM sebagai pusat keunggulan di bidang pendidikan dan
. pengajaran yang berbasis T~K.
2) Pengembangan UNM sebagai pusat kajian dan riset IPTEKS yang mengacu pada
tuntutan masyarakat.dunia usaha, dan dunia lndustri.
3) Pengembangan sistem informasi dan manajemen berbasis TIK serta kerjasama
dengan lembaga dan institusi di dalam dan di luar negeri dalam rangka
mewujudkan UNMsebagai WorldClass University.
4) Mengoptimalkan perandan fungsi penjaminan mutu internal.

Kebijakan & Pcraturan Akademik UNM II" ·
7. Deskripsi Kebijakan
a. Kebijakan dalam bidang pendidikan
1) Peningkatan mutu proses pendidikan dilakukan melalui penerimaan mahasiswa
dengan menggunakan berbagai jalur seleksi dalam rangka menjaring calon
rnahasiswayang lebihbermutu, balkdi bidangakademik maupun non-akadernik.
2) Mengembangkan.kurikulurn yang berorientasi pada pembelajaran yang berbasis
masalah dan berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan TIK mutakhir
dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja
6. Arah Kebijakan
Arah kebijakan UNM mengacu pada Program Prioritas UNM, sebagai berikut:
a. Peninqkatan kegiatan Tridharma dan kemanfaatannyabagi masyarakat.
b. Peningkatan dan pembakuan sistem penunjang organisasi dan manajemen. .
PerguruanTinggi.
c. Peningkatandan implernentasikerjasamadengan berbagai pihak.
d. Peningkatan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan pelaporan berbasis IT untuk
mendukung kebijakan Kemdikbud.
e. Peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan profesional sesuai dengan tuntutan
pasar kerja.
f. Peningkatanmotivasi dan budaya kompetisisivitas akademika.
g. Peningkatan prasarana dan sarana dalam meningkatkan kualitas layanan program
akademikdan kemahasiswaan.
h. Pengembangan budaya kewirausahaandan kernampuanberwirausaha.
I. Pengembanganprogram studi Ianjut untukpeningkatan daya saing.
j. Pengembangan dan peningkatan · status kelembagaan. fungsi dan . peranan
PeniarninanMutuinternal .
k. Penerapam Teknoloqi lnformasi dan Kornunikasi (TIK) dalam menunjang kegiatan
akaderniksecara baik dan konsisten.
. "'
dapat diterima sebagai warga masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur.
b. Menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University
Governance)yang akuntabel sesualdengan peraturan perundanq-undanqan.
c. Menghasilkan produk IPTEKS berwawasan kewirausahaan yang menjunjung tinggi
nilai-nilai religius.
d. Memiliki jejaring kerjasarna profesional dalam bidang pendidikan. penelitian,
· pengabdian kepada masyarakat denqan pemerinfah (pusat dan daerah), BUMN,
Swasta, dan institusi-lembaga-badan lain, baik pada tingkat nasional maupun
internasional untuk kemaslahatan manusia.
e. Meninqkatkan kualitas penyelenggaiaan pendidikan yang sarat dengan atmosfir
akadeniik · yang sehat sehingga tumbuh dan berkernbanq kernarnpuan intelektual,
emosional, sosial.
f. Menjagakualitas penyelenggaraantri dharama perguruantnggi menfaluioptimalisasi. . .fungsi dan peran penjaminan mutu internal

II
c. Kebijakan dalam bidangPengabdiari kepada Masyarakat
1) Meningkatan relevansi pengabdian · kepada rnasyarakat sesuai kebutuhan
stakeholder melalui pengembangan dan penetapan stander penqabdian kepada
masyarakat.
baik lokal, nasional, regi,onalmaupunlnternasional. . . .
3) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rnahasiswa untuk belajar
. dan men'gimbangkan keterampilannya secara optimal. · ·
. 4) M~ny1apkanwadah dalain rangka pembinaan, penqembanqan diri, kepribadian,
. bakat, minat, mahasiswa.· . ,, .
5) Memfasilitasi proses pembelajaran yang bermutu melalui penyediaan dosen yang
berkualitas, sarans dan prasarana pendidikan yang rnernadaidan modern dalam
suasana atrnosfirakadernikyang kondusif. . . .
6) Memfas1litasipelaksanaan KKN-PPLterpadu.
7) t,/~ngendalikan mutu proses pendidikan, penelitian, dan penqabdian kepada
rnasyarakat melalui penerapan audit mutu akadernik internal . oleh . pusat
penjam'inanmutu UNM.
8) UNM dapat memberikan gelar Honotis Caus{l sesuai dengan peratujan dan
perun'dariga~yang be;iaku. .
..,
b. Kebijakan dalam bidang Penelitian
1) Mengembangkan rencana induk penelitian UNM sesuat kebijakan nasional.
2) Mengembangkan penelitian unggulan dan mendorong, memperdayakan dan
menfasilitasipenelitiuntuk mernpublikasikankaryailmlahnya secara nasional yang
terakreditasi dan ka'ryailmlah iriternasional. . . .
3) Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan,
kebutuhandunia kerjaserta rnasyarakatpada urnumnya. .
. 4) Meningkatkan perolehan HAKI, Teknoloqi tepat guna, rekayasa sosial, jejaring
kerjasama, dan bukuajar sesuai bidang keahlianpeneliti.
5) Memanraatkan IPTEKS dalarn penqernbanqan Unit Bisnis hasil penelitian dalam
menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan sebagai perwujudan visi, dan misi
UNMuntuk kesejahtraan masyarakat.
6) Meninqkatkan kualitas penelitian sesuai standar nasional penelitian yang meliputi
standar isl, proses, penilaian, sarana dan prasarana, penqelolaan, dan
pendanaan/pernblayaan penelitian.yang sehat, akuntabel, dan transparan dalam
struktur orga'nisasi UNMy'angotonorn.
7) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa program sarjana, program maqister, dan
program doktor sebagai upaya pernenuhan persyaratan akademik, sarana
pembelajarari, aktualisasi kompetensi sesuai bidang keilmuan dan
pengembangan pribadi.
8) UNM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk sele~si proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, desiminasi hasH· penelitian,
peningkatan kapasitas peneliti, insentifpublikasiilmiah atau insentifhak kekayaan
intelektual (HKI).

Kebijakan& PeraturanAkademik UNM •
'.
mahasiswa dan dosen.. . . . . .
3) Pemberian kesernpatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengikuti. ~ . . .
program multikultural ·dalarn studi rnaupun dalam · interaksi sosialnya melalui
kerjasama dalarnrrieningkatkanpemahainan lintas budaya.
4) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa p~ing untukmelanjutkan studidi UNM
5) Penqembanqan kerjasamadalarnpelaksanaan KKN dan PPL lnternasio~al.
d. Kebijakan Penqembanqan Kerjas.ama
1) Pemahaman budaya akadernik danbudaya org~nisasi ya~g baik kepada seluruh
civitas akademika dantenaqa kependidikan UNM ..
2) Pengembangan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan donQ't
lainnya baik lokal, nasional, maupun regional dan interna~io_nal di bidang
pendidikan. penelitian, pengabdian pada masyarakat, beasiswa, pertukaran. .
2) Menerapkan manajemen mutu terpadu, akuntabel dan transparansi dalam
penqelolaan pengabdiaff kepad§ .rnasyarakat. .
3) Meningkatkan kualitas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui
optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
4) Meningkatkan motivasi dan kemampuan tenaga pendidik dalam merancang,
melaksanakan, memonev dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat secara berkelanjutan. ,
.5) Meningkatkan pendapatan institusidari kegiatanlayanan kepada masyara,kat.

II
Pasal1
Dalamperaturana'kademikini yang dimaksud denqan:
1. Pendidikan nnggi adalah · jenjang pendidikan setelah pendidikan menenqah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magiste.r, program doktor,
program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. . . ::
2, Kementerian adalah perangkat pernerintah yang inembidangi urusan pemerintahan di
bidang pendidikan. . . .··. . . .
3. Universltas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah lembaga
pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang
menyelenggarakari programpendidikan akadernik dan/atau profesi dal<:'m bldanq ilmu,
meliputi: penciptaan, penqernbanqan, dan penerapan ilmu pengetahuan, _teknologi,
dan/atau kesenian.• J • • • •
4. Fakultas adalah kelengkapan UN_M yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk
menqoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akadernikdan/atau profesional dalam
satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan,teknologi, dan/ atau kesenian tertentu.
5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah kelengkapan UNM yang
merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan
. pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu
penqetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian tertentu pada program magister dan atau
programdoktor,
6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan
pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu
pengetahuan,teknologi, dan/atau keseniantertentu.
7. Program studi adalah pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulurn.
8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAAK
adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang
berada di bawah rektor.
9. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk
keperluan pendidikan, penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepadarektor.
10. Laboratoriurn.. bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan
pendidikan pada jurusan(program studi dalam pendidikan akademik dan/atau
profesional.
11. Pembelaiaren adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
padasuatu lingkungan bealajar.
BABI
KETENTUAN UMUM
PERATURAN AKADEMIK

Kebtjakan & reraturan Akadcmik UNM II.
1.2, Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan rnenurut kaidah,.dan metode Jlmiah secara
. sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan.dengan. ' , . ,., ' . . . .
pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. ;
13. Penqabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika .. yang
. rnemanfaatkan .. il.m.u pengetahuan da,n .te,knol9gi _untuk rnemajukan kesejahteraan
masyarakat dan rnencerdaskan kehidupan.bangsa. .
14. Rektor adalah pemimpin UNM yanqmernbantu Menteri Pendidikan danKebudayaan di
. bidang yang rT)enjpdi tugas dan kewajibannya. . .
15._ Oekan _adalah pemlmpln fakultas dalam lingkungan UNM yang. bertanggungjawab
kepada rektor, ' . '
16. D.irektur RPs adalah pemimpin Program Pascasarjana di UNM yang. bertanggung jawab'. . . . . . . . ·• . ..' . ~ . . ; .· . .~ .
kepada rektor.
1.7. Oosen adalah pendidik profesional dan ilmuan.. JNM . dengan tugas ._utamS:
mentransform~s-ikan, menqembanqkan, can menyebarluaskan ilrnu. penqetahuan,"
teknoloqi melalui pendidikan, penelitian, dan penqabdian kepada masyarakat. ·
1 ~- Dewan Dosen adalah badan konsultatif dan bada~ noimatif. yang dapat rnernberikan
pertimbangan kepada direktur dalam penqambilan keputusan.
19.. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.
20. Kurikylum . adalah seperanqkat rencana dan penqaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,. dan penilaian yag, digunakan sebagai
pedoman penyelenqqaraaan studi di UNM. . . , .
21; Pendidikan akadernik adalah pendidikan . tinggi yang diarahkan. terutama kepada
penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
22. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan
penerapankeahlian tertentu... .. ' · · . . ..
23. Penasihat .akademlk selanjutnya disinqkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh. . . . . . .
dekan/direktur Pps atas usul ketua jurusan/program studi . dan dibe~i tugas
pembim,bingan akadernik kepada rnahasiswa tertentu.
24. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus diternpuh dan
. . ·.. ' . . . .
diselesaikan oleh ~eorang ma~asiswa dengan tujuan men_gua~ai pengetahuan, memiliki
sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
25. Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diseleriggarakan bersama oleh
PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi laindengan aturan akademik dan adrninistrasi
yang diatur tersendiri.,.. , .
26. Program By Research adalah program doktor yang mengutamakan bimbingan intensif
dari tim promotor untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas.
27. Program Doublo Dogreo adalah program yangdis_elenggaraan melalui kemitraan.UNM.,, . . . ,' . ' : . '
denqan perguruan tinggi luar negeri, can sebagian mata kuliah 9iselenggarakan di LJNM
dari sebagia.n lagi dise(enggarakan di universitas luar ~egeri yang diak.ui oleh Dikti.
zs. Proqrarn kemitraan adalah proqram yang . _di,laksana~an berdasarkan perjanjian
· kerjasarna tertulis antara UN.Mdenga·n· l.embaqa Mit~a.·. .
29. Sistern Kredit Semester. adaleh suatu sistem penyelenggaraan pendidikan denqan
__ mengguna~e;1n .satuan kredit, semester. selanjutnya disinqkat SKS untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, penqalarnan. belajar, dan _beban
penyelenggaraan program.

Pasal2
(1) Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh
jurusan/program studi sesual denqan sasaran program pendidikan yang ingin dicapai.
(2) Kurikulum program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister dan Doktor yan~
telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas dan/atau dewan dosen PPs,
ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah rnendapat pertimbangan dari Senat
UNM.
(3) UNM dapat menyelenqqarakan program Pendidikan Profesi, · program double degree,
, program kemitraan, dan program aliansi.
BABII
PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM
30. Semester adalah satuan waktu keqiatan yang terdiri atas 16miriggu kuliah atau kegiatan
· · terjadwat l'ainnya, berikut kegiatan ir1ngannya, termasuk dua sampai tiga minggu
kegiatan penilaian.
31. sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama
satu semester melalul kegiatan terjadwal per ininggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2
jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masinq-rnaslnq diiringi oteh sekitar 1-2
jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2jam kegiatan mandiri.
32. Rencana pembelajaran semester (RPS)/silabus adalah program pembelajaran yang
mernberikan petunjuk secara keseiuruhan menqenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan
sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester. ·
33. Kontrak perkullahan adalah rancanqan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas
dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan
bacaan perkuliahan, strateql perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriterla penilaian
serta jadwal perkuliahan selarna satu semester. ' r,
34. Kartu Rencana Studi selanjutnya ·disingkat'KRS adalah kartu yang memuat rencana
studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan
kemampuannya dalam satu program pendidikan.
35. Kartu Hasil Studi selanjutnya disinqkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil
evaluasi, lndeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan lndeks Prestasi
Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa
berdasarkan rencana studinya.
36. Penqharqaan adalah pemberian kepada rnereka yang berprestasi atau berkontribusi
dalarn bidang akademik.
37. Sanksi adalaf pencabutan hak bagi mahasiswa yang rnelanqqar peraturan akademik.
38. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan
dalarn bidang studi, rnenqorientasikan, dan rnemperlancar perkuliahan bagi mahasiswa
baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
39 Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang
diberikan oleh suatu Perguruan Ting·gi kepada seseorang yang dianqqap telah berjasa
dari atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan urnatmanusla.

Kebijakan & P~raturan Akademik UNM 111:
Pasal 6
(1) Program pendidikan akademikdan/atau profesi terdiri atas program kependidikan.dan
proqrarn nonkependldlkan . ·
(2) Program kependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk rnenqhasllkan calon
tenaga pendidik.
(3) Program nonkependidikan adalah penyelenggaraan pendidlkan.untuk menghasilkan
calon tenaga nonpendidik.
Pasal5
(1) KRSA adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik dan/atau profesi
yanqdlpillh oleh rnahasiswa,yang memuatsemua mata kuliah yang akan diternpuh.
(2) KRS Badalah KRS yang diisi berdasarkan KRSAoleh mahasiswa pada setiap semester
yang memuat mata kuliahyang diprogramkan untuksemester berjalan
(3) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana dapat memprogramkan
maksimum 20 SKS.
(4) Beban belajar yang dapat diprogramkan sesuai IPS terakhir setelah melalui dua
semester untuk mahasiswaprogram diploma/sarjan_asebaqaiberikut:
(a) IPS3,51-4,00maksimum =24SKS
(b) IPS2,76-3,50maksimum=22SKS
(c) IPS2,00-2,75maksimum =20SKS
(d) IPS <2,00 maksimum . = 16SKS.. . .
(5). Banyaknya SKS yang dapat diprogramkan setiap semester bagi mahasiswa progaam
protest,program magister dan program doktorditetapkan dala,mperaturantersendiri.
Pasal4
(1) Kegiatan program pendidikan'akaderriikdan/atau profesitercantum dan terjadwal'dalarn
kalenderakademik yang ditetapkansetiap awal tahunkuliah olen rektor. '
(2f Kegiafan program · pendidikan akademik terdiri atas keqiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adatah kegiatan yang terjadwal dalarnjadwal
perkuliahan yang dikeluarkan oleh Dekan. Kegiatan ekstrakurtkuler adalah kegiatan
.. yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/proqrarn stud', al't:li.J
organisasi kemahasiswaan yang melipuf penqembanqan bakattmfr,at, perialaran, dan
kesejahteraan mahasiswa. ' ..
(3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atai.Jsatu semester,
diatur dan disusun dalam rencana studimahasiswa yang dicantumkan dalarnl{Rs: · ·
(4) Rencana studi mahasiswadicantumkandalam:
(a) KRSA untuksatujenjang program pendidikan
(b) KRS Buntuksatu semester perkuliahan.·
Pasal3
Pfopors1darr rentaiig sks setiap kelornpokmata kufiah dalarnkurikulum ctsesualkan denqan
ketentuanyang berlakudah ditetapkarrcatamperafurantersendlri. · ..
·I·, :• .··
(4) Pendidikan profesi, program double degree, program kemitraan, dan program aliansi
diselenggar~kar'rberdasarkanperaturanyarigdiatirr'terseiidiri: . .

m
Pasal10
(1) Lulusan program diploma pada sebuah program studi/fakultas dalam lingkungan UNM
dapat diterima untuk melanjutkan studi pada tingkat sarjana pada program studi/fakultas
yang sama dengan syarat
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor
b. Memiliki IPKminimal 3.00
Pasal9
{1) Penerimaan mahasiswa baru dapatdilaksanakan setiap semester.
(2)' Mahasiswa baru adalah rnahasiswa yang pertama kaii mengikuti suatu program
pendidikan tertentu diUNM.
(3) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru ditetapkan tersendiri sesuai peraturan yang
berlaku.
BAB Ill
PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal.8
(1) Setiap rnata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh
sekurang-kurangnya lima orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh
dekan/direktur.
{2} Mahasiswa yang telah mernprogramkan rnata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat
dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan
modifikasi KRS B.
(3) Mekanisme modifikasi KRS Bdiaturdalam peraturan tersendiri.
Pasal 7
(1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing olehseorang dosen PA.
(2) PAditetapkan oleh Oekan/Oirektur atas usulketuajurusan/program studi.
(3) TugasPA antara lain sebagai berikut.
(a) Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, mernberikan
pertimbangan kepada mahasiswa dalam mernilih mata kuliah yang diprogramkan
untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum
mengisi KRS online.
·. · {b) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi
kegiatan akademik dan nonakademik.
. (c) Memberikan rekomendasi tentang .tingkat keberhasilan mahasiswa untuk
keperluan tertentu.
{d) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan ket>;ibadiannya
menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir,
bersikap, dan berperilaku sebagai ilmuwan.
{e) Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi
aJ<ademik.
(4} Mekanisme pengesahan KRS diatur dalam peraturan tersendiri.

Kebijakan & Peraturan Akademik UNM II_.
· Pasal 13
(1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program · doktor derigan
persyaratansebagai benkut:
Pasal12
(1) Pelamar dapat diterima_-seba,!i)ai mahasiswaproqram magister, dengan persyaratan
sebagaiberikut:
(a) t,erijazah sarjana dengan IPK minimal fl.,75 dari perguruan tinggi yang diakui oleh
Kementerian.
· (b) lldak pernah dinyatakan.,drop out dari salah satu program studi magister baik dari
perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luarnegeri. -
(2) Lulusan program· magister UNM dan dari perguruan tinggi lain dengan program -studi
terakreditasi minimal B dapat diterima pada program rnaqister bidang studi yang tidak
relevan.rnelalui program matrikulasi dan akreditasi rnatakuliah,
(3) Penerimaan lulusan pr.ogram rnaqlster untuk mengikuti program rnaqister bidanq studi
. s yang tidak relevan diatur melalui peraturan tersendiri.
Pasa111·
Beban studi yang dapat diprograi'nkan pada dua semester pertarna bagi mahasiswa yang
diterima sesuai denqan Pasal 10 maksirnurn 20 SKS persemester. . .. . ·.
c. Lulus tes dan wawancara
d. Melengkapi persyaratan administratif.sesuai peraturan yang berlaku:
(4) Lulusan pendidikan sarjana di luat UNM dapat menempuh pendidikan sarjanayanq
kedua secara kolektif'dan paket (customized) melalui program kerjasama·antara UNM
denqan lernoaqa pernerintah/swasta denqan syarat sebagaimana yang tercantum pad a
ayat (3).
(5) .Keberterimaan rnahaslswa lanjut studl (ayat 1) dari mahasiswa yang rnenernpuh
'program saqana kedua (ayat 2dan 3)ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, ·
(6) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa lanjut studi (ayat 1) dan mahasiswa
yang mengikuti program sarjana kedua (ayat '2), ditetapkan oleh dekan atas usul ketua
Program Jurusan/program studi.
. c.,. Mendc1p~tkanrekomen~asi dari Dekan .
d. Melengkapi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku,
(2) · t.utusan 'pendidikan.dip.lom~ di luar UNMcJapimenemp.uh,pendidikar:i sarjana secara
. kolektif dan paket .{customized). melalui .program kerjasarna antara UN~ dengan .
lernbaqa pernerintah/swasta dengan syarat: ..
a. Menga)ukan permohcnan tertulis kepada Rektor
b. Memiliki IPK minimal 4.00 .·
c. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemerintah/swasta penqusul,
d. Melengkapi persyaratan administratif sesuai peraturanyanq bertaku ..
(3) Lulusan pendidikan sarjana UNM dapat ..menempuh pendidikan sarjana yang kedua .
. pada program ~tudi lainnya dalam liogkung~m UNM den gal) syarat:
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada ~ektor
b. Memiliki IPK minimal 3.00.

II
Pasal 16
{1) Perpindahan mahasiswa dapat berlangsung antar jurusan/program studi di dalam
lingkup t,JNM atau antara jurusan/program studi di UNM dengan jurusanlprogram studi
diPTNlain.
(2) Perpindahan • mahasiswa dalam lingkup UNM hanya dapat berlangsung antar
jurusan/program studi yang setara dan sejenis (kependidikan/nonkependidikan ).
(3) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/proqrarrr studi di dalam lingkup UNM atau ke
perguruan tinggi lain setelah menjalani perkuliahan selama tiga semester untuk
program sarjana, dua semester untuk program diploma/doktor, dan satu semester untuk
program magister.
(4) Syarat perpindahan antar jurusan/program studi di dalam lingkup UNM adalah
mahasiswa yang bersangkutan:.
(a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi;
BABIV
PERPINDAHAN MAHASISWA
Pasal 15
(1) Semua mahasiswa yang terdaftar di UNM wajib membayar biaya kuliah.
(2) Mahasiswa yang dengan surat keputusan rektor dibebaskan dari biaya kuliah tetap
diwajibkan melaksanakan pernbayaran lainnya. · · ·
Pasal14
(1) Caton mahasiswa asing .yang boleh mendaftar di- UNM adalah mereka yang telah
memperoleh izin belajar dari kementerian terkait
(2) Warga negara ·asing dapat diterima sebaqai mahasiswa UNM jika memenuhi
persyaratan administratif_dan akademik yang telah ditetapkan dan memiliki sertifikat
kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
(3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri
yang telah terakre_ditasi oleh kementerian terkait dapat diterima sebaqai mahasiswa
riset selama periode tertentu.
(4) Keberterimaan rnahasiswa asinqditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor .
{a) Berijazah magister jalur tesis atau yang setara, dengan IPK minimal 3,00 dari
proqrarnstudi terakreditasi mlnirnatB atau alumni dariperpuruan tinggi luar negeri
yang tel ah diakreditasi oleh Kementerian.
(b) Tidak pernah dinyafakan putus studi atau drop out dari salah satu program- studi
doktor baik dari perguruan tinggi dalarn negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
(2) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis dengan IPK kurang dari 3,00 dapat
dipertimbang_kan untuk diterima jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat
.dalam jurnal nasional yang diakui oleh PPs, atau satu jurnal nasional terakreditasi/satu
jurnal internasional yang diakui Dikti.
(3) Pelamar y·ang berijazah magister jalur tesis, jalur nontesis, dan atau 'program profesi ·
yang setara dengan maqister tidak sebidang dapat dipertimbangkan untuk diterima di
program doktor dengan persyaratan tertentu ya rig ditetapkan Pps.

Kebijakan & Peraturan Akademik UNM m
Pasal 19
(1) Mah~siswa UNM :Yang bermohon pindah ke perguruan tinggi lain harus berstatus ·
terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik sekuranq-kuranqnya tiga semester
untuk program sarjana/doktor dan dua semester .untuk program diploma/magiste.r dan
yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi.
(2) Mahasiswa yang bermohon pindah perguruan tinggi seperti tersebut pada ayat (1)
diberikan surat keterangan pindah dari UNM. Surat keterangan pindah dikeluarkan
oleh rektor atas rekomendasi dekan/direktur disertai transkrip nilai setelah mahasiswa
Pasal 18
(1) Atas pertimbangan yang bersifat khusus dari Rektor, maliasiswa plndahah'dari program
studi PTN lain dapat diterlma denqan pereyaratansebaqal berikuL . • ',
(a) Perguruan tinggi dan program studi asal berakreditasi minimal _B;:. .. • . . • . ! .
(b) Memiliki IPK m,inimal 3,~1;
.. ; (c) Teleh meng_ikU.ti kuljah pada perquruan tinggi_ asal minimal Uga semester untuk
program sarjana dan dua semester untuk program diploma, magisterdan doktor:
(d) Memilih programstudiyangrelevan;
(e). Laios verifikasi bahwa akan menempuh perkuliahan di UNM hingga dinyatakan
· lulus sekurang.-kurangnyaduasemester dengan be ban studi minimal 40 SKS untuk
program sarjana, dan satu semester untuk program magister dan doktor;
(f) Lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang
dituju;
(g) Menyat~kari bersedia rnenqikuti sernua aturan yang berlaku di UNM;
(h) Mendapatkan Sutat Keputusan (SK) diterim~ pindah 9l~h rektor UN~; .
(2) Masa studi bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dihitung rnutai pada saat
pendaftaran pertama pada perguruan tinggi asalnya.
Pasal17
(1). Perpindahan antar jurusan/program studi hanya diperkenankan-satu kali bagi setiap
mahasiswa.
(2) Proses perpindahan 'mahasiswa dilakukan pada . awal semester sesuai kalender
akademik. •
(3) · Matrasiswa .yang diterima melalui penelusuran · bakat, rninat, dan semacamnya tidal<
diperkenankan pindah jurusan/program studi dalam lingkup UNM; sehingga kepadanya
tidak berlaku ketentuan pasal 16.
(b): Mendapatkan surat peisetujuari' dari "'doseti ·PA, Ketu.s3 Ji.irusan/pfajram, dan
dekari/direktutasal; · ·: . · :, ' ' ' -- ··· : . · · ,
(c) Mengajukan surat perrnohonan pindah·secara-tertulis kepada dekan/direktur dari
program studi yang dituju;
(d) Lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang
dituju; .. ,... , ,
<e> · M~~,94P.~tk~n.Jwa.tp~rs~t~J~an ?alilGrqs~n{pp:~~ra:r:n,~t~d.!, ya?g ?i:!U~~,;::
(f) Mendapatkan Surat Keputusan (Sf<)'piridahptogram stud1 dartrekfor.'

Kebijakan & PeraturanAkademik UNM Ell
Pasal32
(1) Nilai hasit belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf derigan konversi nilai angka ·
sebagai berikut:
A dengan deraiat penguasaan (91..;.100)%, dengannilai angka 4,00.
A- denqan derajat penguasaan (86-90)%,dengan nilai angk~ 3,75.
B+ dengan derajat penguasaan (81-85)%,dengan nilai angka 3;25.
B dengan derajat penguasaan (76- 80)%, dengan nilai angka 3,00.
Pasal 31
(1) Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu i.Jjian tengah semester dan ujian akhir
semester.
(2) Ujian akhir pmgram studi suatu • program diploma, sarjana, pendidikan profesi,
magister, dan doktor dapat berbentuk tugas akhir, ujian komprehensif, atau ujian karya
tulis (skripsi/tesis/disertasi).
(3) Ujian skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka penilaian · hasil · belajar pada akhir
program studi untuk memperoleh gelar sarjana, magister dan doktor diatur dalam
peraturan tersendiri.
Pasal30
(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukar) secara berkala yang dapat berbentuk ujian,
pernberian tug as, dan pe~gamatan oleh dcisen. .
(2) Ujian dilaksanak~n dalarn bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi.
(3) Nilai. hasil belajar merupakan nilai gabunga_n dari ni.lai ujian, pelaksanaan tugas, dan
· has ii penqamatan dari dosen.
BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 2.9
{1} Program Penqalaman Lapangan (PPL),.Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja
Nyata _(KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dil~ksanakan .sekali dalam setiap
semester yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri. .
(2) Pf:ll untuk rnahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh.Unit Pelaksana Teknis (UPT)
PPL.
(3) PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusanl
program studi.
(4) KKN dan KKL dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
(5) KKN dan PP_Lterpadu dikordinasi oleh LPM dan UPT PPL.
(6). PPL, PKL, KKN, dan KKL tidak diwajibkan bagi program pascasarjana.
(5) Ujian promosi atau i.Jjian akhir program doktor dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah
memiliki publikasi yang terkait denqan disertasinya pada jurnal intemaslonal yang diakui
Dikti. ,
(6) Pelaksanaan seminar proposal, ·seminar hasit, ujian tutup, dan ujian promosi diatur
dengan ketentuan tersendiri.

L(N.K}
IPK = -----------
. IK ·.
' '
(2) IPK dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diprogfamkan
dalam masa studl yanqtelah ditempuh, denqan rnenqqunakan rumus sebagaiberikut:. ~ . .
·'.
(1) IPS dihitung dari nilai a~hir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dalam
satu semester, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
L(N.K)
IPS = -----------. I;K
I: =tanda penjumlahan
N =nilai setiap mata kuliah
K ·= bobotSKS setiap mata kuliah ·
Pasal35
· Pasal 34
· (1) Penilaian ujian dan penandatanganan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian
dilakukan oleh dosen mata kuJiah yang bersangkutan.
(2) ·DPNA ujian diser~hkan kepada Ketua jurusan/program studi selambat-lambatnya dua
minggu setelah pelaksanaan ujian · mata kuliah yang bersanqkutan berlanqsunq.
Selanjutnya Ketua jurusan/proqram studi menyarnpaikan DPNA ujian kepada subag
pendidlkah fakultas/PPs selambat-larribatnya tiga hari sesudah itu untuk disahkan di
BAAK.
(3) Mekanisme pengesahan nilai mata kt;1liah dan penerbitan Kartu Hasil Studi Mahasiswa
. diatur dalam suatu peraturan tersendiri.
Pasal33
(1) Nifai K'adalah nilai'yangdiberikan 'kepada mahasiswa yanq menqundurkan diri dari
satu mata kuliah atau lebih beroaserkan 'alasan yang dapat ditenma, denqan
rekomendasi dosen PA. . .. .
(2) Mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis
diberikan nilai E.
B- .dengan derajatpenguasaan (71- 75)%, dengan l')ilai angka2, 75: ·
. C+ dengan derajatpenguasaan (66-70)%, dengan nilai angka 2,25. · ·
C dengan derajat penquasaan (61-65)%, dengan nilai angka 2,00 .
. C- dengan derajat penguasaan (56-60)%, dengari nilai angka 1,75.
D+ dengan derajatpenguasaan (51 -55)%, dengan nilai anqka 1,25;
D dengan derajat penguasaan (46- 50)%, dengan nilai angka 1,00.
D- denganderajatpenguasaan (41-45)%.;dengan nilai angka0,75.
· E dengan derajat penquasaan di bawah 41 %, den'ga·n nilai angka o.oo.
(2J Nilai C, o···, D, ·. o· dan E dinyatakan tidak iulus. Selain nilai A sampai denga~. nilai E,
digunakan pula nilai K yang berarti kosonq. ·
(3) Memprogramkan kernbali rnata kuliah yang telah d1lulusi, secara otomatis membatalkan
nilai yang diperoleh sebelumnya.

Kebijalcan & Pcraturan Akademik UNM m
Pasal37
(1) Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan putus studi (drop-out). dari UNM
apabila:
(a) Mengajukan permohonanmengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program
studi/jurusan dan telah mendapatkan persetujuansecara tertulis dari dekan.
(b) Tidak melulusi matakuliah sekurang-kurangnya 30 sks dalam tiga semester
pertama.
(c) Tidak mengikuti salah satu semester dari tiga semester pertama tanpa memperoleh
izin tertulis dari dekan atas nama rektor.
BAB VIII
PUTUS STUDI (DROP-OUT)
..
Pasal36
(1) Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah dan mengumpulkan sks sesuai
· dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah
menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya
2,75 untuk program diploma/sarjana, dan 3,00 untuk program magister/doktor, serta
telah lulus ujian akhir program.
(2) Predikat kelulusan programdiploma dan Sarjana sebagai berikut:
(a) "Memuaskan" bagi yang lulus dengan IPK 2, 76-3,00. _
{b) ·sangat Memuaskan" bagi yang lulus dengan IPK 3,01 - 3,50, atau lulus dengan
dengan IPK lebih dari 3,50 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 4 tahun untuk
sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun
untuk diploma satu.
(c) "Pujian (cumlaude)" bagi yang lulus dengan IPK 3,51 -4,00, dengan masastudi yang
ditempuh tidak lebih dari 4 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5
tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu.
(3) Predikat kelulusan programprofesi, magister dan doktor sebagai berikut:
(a) "Memuaskan" bagi yang lulus dengan IPK3,00- 3,50.
{b) "Sangat Memuaskan" bagi yang lulus dengan IPK 3,51-3,75, atau lulus dengan IPK
lebih dari 3,75 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 1.5.tahun untuk program
profesi, 2,5tahun untuk programmagister,dan4 tahun untukprogramdoktor.
(c) "Pujian (cumlaude)" bagi yang lulus dengan IPK Lebih dari 3,75 dengan masa studi
yang ditempuh tidak lebih dari1 ,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk
program magister, dan 4 tahun untuk program doktor yang mempunyai publikasi
padajumallnternasionat yang diakui oleh Dikti.
4
L =tanda penjumlahan
N =nilai setiap mata kuliah
K =bobot SKS setiap mata kuliah
(3) Nilai K tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi
mahasiswa.

m
Pasat 38
(1) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi atau dikeluarkan dari UNM
apabila:
(a) Mengajukan permohonan mengundurkandiri secara tertulis kepada ketua program
studi dan telah mendapatkan persetuJuan secara tertulis dari direktur,
(b) lndeks Prestasi Kumulatifhingga semester II tidakmencapai 2,75.
(c) Tidak lulus seminar proposal penelitian, atau seminar hasil penelitian, atau ujian
tesis setetah diberi kesempatan menqulanq rnasinq-rnasinq satu kali.
(d) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNMdua semester berturut-turut.
(e) Terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan
oleh UNM.
(f) Tidak dapat rnenyelesaikan studi sampai delapan semester.
(2) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila:
(a) Mahasiswa yang rnengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis
. kepada ketua program studi dan telah';mendapatkan persetujuan direktur secara
tertulis.
(b) lndeks Prestasi pada semester I tidak rnencapai 2,75 dan atau lndeks Prestasi
Kumulatifpada semester IVtidak mencapai 3,00.
(d) Tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari
dekan atas nama rektor.
(e) Tidak menyelesaikan studinya dalam batas masa studi yang ditetapkan seperti
disebutkan pada pasal 24. .
(f) Terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan
olehUNM.
(2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester oleh ketua
jurusan/program stuot.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa, ketua jurusan/program. studi
memberikan peringatan berupa:
{a) Peringatertulis pada tiga semester setan fisan pada akhir semester pertama
dan peringatan tertulis pada akhir semester kedua kepada mahasiswa yang
terancam tidak melUlusi minimal ;30 sks dalam tiga semester pertarrra (terancam
drop-out).
· (b) Peringatan tertulis pada tiga semester belum batas masa studi berakhir bagi
mahasiswa yang terancam tidak menyelesaikan studi hingga batas waktu yang
telah ditetapkan (terancam drop-out).
(4) Apabila seorang mahasiswa tidak memprogramkan perkuliahan selama satu atau dua
dari tiga semester- pertama atas izin dekan atas narna rektor. maka evaluasi untuk
menentukan ia boleh melanjutkan studi atau tidak, ditunda sampai mahasiswa yang
bersangkutan telah menyelesaikan program perkuliahan setama tiga semester:
(5) Mahasiswa program diploma/sarjana yang dikeluarkan dari UNM diberikari surat
keputusan putus studi atau drop-out (DO) yang ditandatangani oleh rektor atas usul
dekan.

Kebijakan Bi Peraturan Akademik UNM m
Pasal41
(1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa. dosen. dan pihak lain yang
berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
(2) Penghargaan diberikan atas pertimbangan senat universitas dan keputusan rektor.
Pasal40
(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akadernik dan/atau pendididikan
profesi diadakan wisuda.
(2) Penyerahan ijazah dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh
proses adrninistrasi.
(3) Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang
berprestasi.
(4) Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
Pasal39
(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan
ijazah, Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan
sesuai peraturan yang berlaku.
(2) ljazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh Rektor
dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana. :
(3) Surat Keterangan Pendamping ljazah ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program
Pascasarjana.
(4) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh pejabat sesuai aturan yang berlaku.
(5) Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai aturan yang berlaku.
(6) Gelar Doktor Honoris Causa {DR. HC) dapat diberikan kepada seseorang melalui
usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus
oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang
dimaksud.
BABIX.
IJAZAH, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN
(c) Tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian
akhir program doktor setelah diberi kesempatan mengulang rnasinq-rnasinq dua
kali.
(d) Mahasiswa dikeluarkan karena melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan
yang ditetapkan oleh UNM.
(e) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNMdua semester berturut-turut.
(3) Mahasiswa program rnaqister/doktor yang dikeluarkan dari UNM .• diberikan surat
keputusan putus studi atau drop out (DO) yang ditandatangani oteh rektor atas usul
direktur.
--

fl
. Dr. H.Arismunandar, M.Pd.
NIP 196207141987021 001
Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 5 Januari 2015
R torUNM, ·
. Pasal 43
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dan ditetapkan
melalui surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.
(2) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(3) Semua ketentuan dan peraturan akademik UNM yang telah ada sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX.
PENUTUP
Pasal42
(1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme, pemalsuan
nilai, dan pelanggaran akaderriik lain. diberikan sanksi oleh dekan/direktur setelah
mendapatkan pertimbangan senat fakultas/dewan dosen PPs/komisi disiplin.
(2) Peianggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini' dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
{3)· Sanksi yang diberikan atas pelanggaran akademik diatur dalam peraturan tersendiri.
BABX
PELANGGARAN AKADEMIK

Kebijakan & Peraturan Akademlk UNM' m
SUP LEMEN

Kebijakan& Peraturan Akademik UNM_ Ell'
B. Bersedia Menyerahkan Data
Karena sebuah ternuan penelitiah terbuka urituk diuji oleh orang· lain. maka seorang
penetiti hendaknya . tidak menyembunyikan data penelitian yang dig~nakan~ya _untuk
menarik simpulan, khususnya kepada peneliti lain yang berhasrat un_tuk mengadakan
verifikasi atau analisis ulanq terhadap penefltlan tersebuf. Tentu saia dalarn menyerahkan
data tersebut, sang peneuti riarus rneneqaskan kepada orang yang mernbutuhkan 'data
terse but agar rneniaqa kerahasiaan responden bi~a rnemanq harus dirahasiakan.
A. Jujur dan Cermat dalam Melaporkan
Dalam upaya menjaga integritas dan keakuratan 'ilmu penqetahuan, seoranq p~ne~iti
haruslah bersikap jujur dan bertindak cerrnat. la tidak boleh rnelaporkan temuar'I. yang hanya
merupakan rekaan atau sen_gaja mengungkap hanya "sebaqian" hasil temuannya karena
sebagian yang lain tidak sesuai harapannya. Hakikal sebuah kegiatari ilmiah adalah upaya
rnencari kebenaran. Oleh karena itu, sebuah karya ilmlah haruslah dilaporkan secara JUjur,
. . ' -- . '
cermet, dan terbuka agar dapat dlveriflkasl oleh pelieliti lain.
Seorang peneliti haruslah menyadari posisinya . sebagai pencari kebenarali dan
berupaya menjaga agar temuan yang dipublikasikannya bermanfaat dan tidak rrienyesatkan
orang lain. Untuk itulah, seorang · peneliti harus. berusaha secara maksimal . untuk
mempersiapkan laporan penelitiannya secermat.cerrnatnya.
Kesalahan yang ta_k disengaja tentu saja tidak dapat dihindari sepenuhnya dan, bila ·
kesalahari itu ada, hendaknya amat minimal. Bila kemudian sanq'penelif menemukan·
kesalahan tersebut sesudah pubtikasi dilakukan, maka la haruslah berikhtiar melakukan
koreksi denganberbagai cara seperti rnenyelipkandaftar koreksian padakarya yang
sud ah terlanjur dijilid atau dengan cara publikasi lain: liii dimaksudkan- agar pembaca
menyadari kesalahan yang terjadi.
· Selain -bertindak cermat, seorang peneliti haruslah betupaya agar tulisannya mudah
dipahami sehingga tidak menyusahkali orang lain deligan meriqadakan -penqeditan
berulang-ulang. Tulisannya harus jelas dan · sistematis. Buku pedornan penulisan
tesis/disertasi ini dibuat untuk rnembantupenelltt dalarn upayahyarnenyaiikan ternuannya
secarajE)las'. konsisten, dan sistematis.
Dalam mernubllkasikan karya ilmiah terdapat prinsip etlka yang harus <;lipegang teguh.
Menurut manual publikas! karya ilmiah yang diterbitkan oleh American Psychological
Association (1994) tuiuan dari prinsrp etika dalarn publikasi ilmiah ada dua yakni: (1) untuk
menjaga inteqritas dari keakuratan ilinu penqetahuan· dan (2) melindungi hak intelektual.
Prinsip etika publikasi ilmiah tercermin dalam beberapa sikapberikut ini: . .·.
.
·' '·.'
. -ETIKA.; r .
PUBL'IKASI ·ILMIAH ·' . . . _, .

C. Menghindari Plagiarisme
Apakah "plagiarisme" itu dan mengapa harus dihindari? lstilah "plagiarisme" atau biasa
pula disebut "plagiat" ditransfer dari bahasa lnggris plagiarism yang asal-muasalnya dari
bahasa Latin plagiarius yang berarti penculik. lstilah ini kemudian memiliki arti "penipuan
dengan cara mengambil hasil pemikiran orang lain dan menyajikannya seolah-olah hasil
pemikirannya sendiri" (Gibaldi, 1995:26). Dalam menulis karya ilmiah, seseorang mestilah
menghargai hasil pemikiran orang lain. la tidak boleh dengan seenaknya memasukkan
pemikiran orang lain (khususnya yang telah dipaparkan dalam bentuk tulisan) ke dalam
karya tulisnya. Ada aturan yang sangat ketat yang harus diikuti. Bila ia mengutip pendapat
orang lain, maka ia haruslah memberitanda kutipan (atau mengetiknya dalam spasi khusus)
lalu menyebutkan surnberkutipantersebut.
. Contoh: Hadiwidjojo (dalam Sakri, 1993:153) menuliskan dalam Perkembangan
Peristilahan llmu danTeknologidalam Bahasa Indonesia, 1928-1988. bahwa:
Boleh kita katakan, sejak beberapa tahun terakhir ini kita dapat menyaksikan adanya
perkembangan yang luar biasa cepatnya di segala bidang. lni dengan sendirinya
berpengaruh pula pada usaha pembentukanistilah baru. Bagisetengah orang, mungkin
yang tampak seakan-akan hanya kerancuan: terlalu banyak kata yang mereka anggap
baru. Padahal penyebab sebenarnya, mereka memang tidak akrab dengan kotakasa
yang kita miliki. Banyak di antara kita yang tidak mempunyai kamus bahasa Indonesia,
tempat kita dapat bertanya. Tidak mengherankan, berbagai pertanyaan maupun usul
timbul untuk mengatasinya. Tidak sedikit orang yang merasa betapa istilah baru yang
muncul itu menyulitkan orang dalam berkomunikasi. Di antaranya ada pula yang
kemudian menyuarakan, lebih baik kalau digunakan kataasingnya saja.
Bila seseorang memasukkan kutipan tersebut secara mentah.mentah ke dalam
tulisannya tanpa memberi tanda kutipan atau merapatkan spasi dan menyebutkan
sumbernya, maka ia disebut melakukan plagiarisme. Melakukan plagiarisme dalam dunia
ilmu pengetahuan merupakan pelanggaran besar yang amat memalukan. Mengutip
pendapat orang lain pun hendaknya dalamjumlah yang terbatas. Bila ia mengutip pendapat
seseorang secara panjanglebar,maka ia seyogyanya meminta izin kepada pemilik hak.cipta
dari tulisan yang dikutipnya itu.
Kadanq.kadanq ada orang yang mengubah tulisan orang lain dengan mengganti kata,
kata tertentu dengan kata-kata yang sama artinya lalu mengakui tulisan yang telah
diubahnya itu sebagai tulisannya. lni pun disebut sebagai plagiarisme. Contoh berdasarkan
kutipandi alas (kata_katayang bergaris bawah telahdiubahdari aslinya):
Dapatlahdikatak~_n.f!.k.!J.ir:-aklJjfini kitadapat melihat adanya kemajuar:i_y_@.9amf'IJ.Qe~ru
di .Q~r.pa_g9iJ9p9.o.9~nkehidupan. lni secara otomat[~_Q_~dam12..<!lspula pada upaya
pengemban_ganterminologl baru. Bagi sebagian orang, mungkin yang kelihatan
seakan-akan hanya kerancuan: y:akn~mat banyak istilah yang mereka anggap baru.
Padahal penyebab sesu119.911hrJ.Y.9., mereka memang tidak familiar dengan
QtirbeJ]£1_gt!.e.ra.;1nkat~ yang kita puo.yai. Banyakdi antara kita yang tidak memiliki kamus
bahasa Indonesia, tempat kita memrum:,leh jawaban. Tidak mengherankan, beragam
pertanyaan maupun saran muncul untuk memecahkannya. Tidak sedikit orang yang
m~o_yadaribetapa istilah baru yang lahir itu membuat orang sulit dalam .berhubunrum.
Di antaranya ada pula yang kemudian men.Q!.Jsulkan, lebih baik bila dipakai istilah
asingnya saja (Sakri, 1993:153).

Kcbijaka.n& PeraturanAkademik UNM fl
D. Menggunakan Karya Ber"hak-cipta" Secara Wajar
Hak cipta intelektual memberi wewenang yang diakui undanqundanq kepada
peneliti/penulis untuk mengopi/menggandakan dan sekaligus menyebarkan karya
tulisannya yang orisinal yang telah dilengkapi dengan hak-cipta (copyright). Hak-cipta
seperti ini tidak hanya terbatas bagi karya tulis, tetapi juga karya lain seperti gambar,
rekaman, film, peta, program komputer, dsb. Untuk itulah, seorang mahasiswa yang akan
menulis tesis/disertasi perlu menyadariadanya hak.clptaini.
Meskipun hak-cipta memberi wewenang kepada seseorang atau lembaga untuk
mengopi/menggandakan dan mendistribusikan suatu karya kepada pemilik hak-ciptanya,
hak-cipta juga memberi peluang bagi publik untuk menggunakan secara "wajar" karyayang
telah memiliki hak-cipta. Penggunaansecarawajar ini diberikan denqan mempertimbangkan
maksud penggunaan dan jumlah penggunaan. Penggunaan untuk keperluan pengajaran
dan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan, dipandang sebagai hal yang
wajar. Demikian pula, pengutipan singkat dari karya yang memiliki hak-cipta pada tulisan
ilmiah semacam tesis/disertasi dianggap wajar sepanjang tesis/disertasi tersebut tidak
dipublikasikan secara meluas dan dijual. · Tetapi, mengutip sebuah artikel secara lengkap,
meskipun pada publikasi akademik,dapatdianggap melebihi kewajaran.
Meskipun tidak .ada aturan yang pasti tentang berapa singkat sebuah kutipan dapat
dilakukan tanpa melanggar batas kewajaran, ada lembaga yang mencoba untuk membuat
rambu-rambu misalnya dengan menetapkan bahwa kutipan yang dibenarkan terhadap
sebuah karya yang memiliki hak-cipta pada sebuah tesis/disertasi tidak melebihi satu
setengah halaman ketikan spasi tunggal (Crews, 1992). Bila kutipan melebihi batastersebut,
maka penulisdiwajibkan meminta izintertulis dari pemilikhak-cipta.
Bahkan menurut Prof. Markman dkk. (1982), mengubah kalimat oranq lain sekatipun
dengan rnenyebutkan sumbernya inasih dipandanq sebagai plaqiarisrne. · ·
Agar supaya seorang ilmuwan terhindar dari perbuatan plagiarisme yang terceta
tersebut, rnaka ia dapat melakukan salah satu diantara 2 pilihan.
1. Pilihan pertama adalah. memberi tanda kutipan atau merapatkan spasi dari kalimat
yang dikutipnya tatu menyebutkan sumbemya seperti contoh pertama di atas.
2. Pilihan kedua adalali · menulisl<an kembali kalimat-kalimat orang lain dalam
bahasanya sendiri .(dengan tidak mengubah arti kalimat-kalimat tersebut) lalu
menyebutkan sumbernya.
Conteh penulisan kembali dalam bahasa sendiri:
Ekspresi anak berbeda dengan ekspresi . orang dewasa · karena kebutuhan orang
dewasa berlainan dengan kebutuhan anak.anak. Anak_anak mencari kepuasan dengan
"bebas," dengan berteriak, bemyanyi,.dan perilaku lainnya. Karena itulah yang selalu
dilakukan, berekspresi .dan rnengekspresikan dengan spontan. Ekspresi ini perlu
mendapat perhatian karena melalui ekspresi ini cita-cita, keinginannya tersalurkan
(Muharram dan Sundaryati, 1991/1992:28).
Dapat dibahasa.kan kemt:>ali menjadi:
Secara alamiah ekspresianak_anak berbeda dengan ekspresi orang dewasa. Ekspresi
anak.anak yang bebas dan spontan perlu diperhatikan (Muharram dan Sundaryati,
1991 /1992).

·I
.:~~ ' ..
' ..
: • <sebag~1 gambaran/' berikut 'frii ·aikerliukakari sebagian dari rambo-rambu "dalam
menggunakan karya yang'berhak~cipta yang dibuafoieh University Mforofllni~ Inc (UMl}"di An
Arbor;Ml; Amerika·8eri.kat:
1. Kutipan panjang. Kutipari yang'i:i'erasal dari'karya tulis,ang hefhak-cipta janga~lah
. "':,. -· · rnetewan satu setenqahtratamankeukan spasi tungga:I; · · ·
2.:' Reproduksi karya-,.·tiiada,ri ,merepr.oduksi/mengopi:karya yang:telah. dipublikasikan
~ · · sepertunstrurnen survey stander • .,angket;-dan artikel., Halini bahkan-juga berlaku
·. , .bagi pencipta karya tersebut. yang mungkin telah menjual hak.ciptanya kepada
sebuah penerbit; · .: · ·
3. Puisi. Sebagai karya seni, puisi merupakan karya yang dapat berhakcipta
meskipun dapat dikutip secara waiar, Mengopi sebuah puisi .berhak.:dpta secara
. · lengkap, mesklpun karya puisi tersebet -amat: ·pendek·;'dapat. dianggap sebaqai
· • ·· ··· tindcik0n yan·g.m·e.tewatibataskeWajaran;·-- ~ · · ·· : '·
4: llustrasl.' Mereproduksi ilustrasi, 'foto. ·bagan;· diagram· karikatur, kartut( dan
. semacamnya ·yang telah. memfliki hal(cipta:·dapat· diparidang sebaqai meflgopy
kesefurutran karya senirnan. · Untuk itu, pedl!b.ersikap~ati.~hati (Crews; 199.2~.
Demikianlah beberapa hal yang menyangkut prinsip etika dalam publikasi karya ilmiah
yang perlu mendapatkan perhatian mahasiswa dalam penulisan tesis/disertasf · · · ··

Peraturan Kemahasiswaar> UNM m
.
....
PERATURAN
KEMAHASISWAAN

Pcraturan Kemahasiswaan UNM II
Peraturan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar
MEMUTUSKAN
1. Undang-undang Nomor5Tahun1997tentang Psikotropika
2. Undang-undangNomor22Tahun1997tentang Narkotika
·3. Undang-undang Nomor 30· Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang ·
PendidikanTinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republlk Indonesia
Nomor 155/U/1998 tentanq Pedoman Umum Organisasi
Kemahasiswaandi PerguruanTinggi
6. Statuta UNM Nom~r025/0/2002
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nornor 2684
A/UN36/HK/2011 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas
Negeri Makassar Nomor.1073 AfH36/HK/2010 tentang Peraturan
Kemahasiswaa Universitas Negeri Makassar
a. Bahwa mahasiswa Universitas Negeri Makassar, seyogianya
mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesu.ai
denoan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam
rangka mencapaipendidikan yangbermatabat; ..
. b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Universitas Negeri Makassar harus
mempunyai Peraturan Kemahasiswaandi kampus;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Kemahasiswaan di
kampus melaluikeputusanrektor .
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,
Menetapkan
Mengingat
Menimbang
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor: 1073A/H36/HKl2010
TENTANG·
PERAiURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

m
, . .. · .;· ;. · Pasal 1 ..
Dalam peraturan ini yang dirnaksuddenqan:
(1) Mahasiswa Universitas Negeri Makassaradalah peserta didik yang terdaftar dan belajar
serta rnelaksanakan TridarmaPe~gur:uanT;ingg!.padaUniversitasN~geriMakassar,
(2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah wahana
pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan,
dan integritas keprioadian untukrnencapaitujuan pendidikan tinggi.
(3) Bidang kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses
perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian,
dan evaluasi k~giatan ekstrakurikuler, '
(4) Kegiatan ekstrakurikuleradalah kegiatan kernahasiswaanyang meliputi penalaran dan
. keilrriuan, minal dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial
pada masyarakat.
(5) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) tingkat universitas adalah organisasi
kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas,
menampung dan rnenyalurkarraspirasl mahasiswa melalui penetapan Garis Besar
Program' Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (SEM)
·•'tinqkat universitas.
(6) Sadan· Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas adalah lembaga perwakilan
mahasiswa pada tingkat Universitas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK
dalam bentuk program kerjasesuaidengan yang ditetapkan oleh Maperwa universitas.
(7) Unit Kegiatan .Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang
berfungsi menampung dan . melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan
kegemaranmahasiswa masing-masing di tingkat universitas.
(8) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (Maperwa Fak) adalah organisasi
kemahasiswaan yang merupakan perwakilan rnahasiswa di tingkat fakultas,
menarnpung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa rnelatui penetapan Garis Besar
. Program (GBPK)yang dilaksanakan oleh SadanEksekutif Mahasiswafakultas.
(9) Sadan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fak) adalah lembaga perwakilan
mahasiswa pada tingkat fakultas untuk menjabarkandan melaksanakan GBPK dalam
bentuk progra_mkerja sesuai yang ditetapkan Maperwafakultas.
(10) Hirnpunan Mahasiswa Jurusari (HMJ) adalah organisasi · kemahasiswaan yang
rnerupakanbadan pelaksana penqernbanqan penatarandan keilrnuan mahasiswa di
tinqkatjurusan. . . . .
(11) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah cirganisasikemahasiswaanyang
merupakan badan · pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di
tingkat program studi padajurusan qi iinqkunqan fakultas.
(12) Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HIMA sekaligus berfungsi sebagai
HMPS.
(13) Senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam, pemukul (UU no. 12 (drt) 1951) dan/
atau penebas yang pada umumnya dapat menimbulkan Iuka atau kematian kepada
seseorang.
'BAB I··
KETENTUAN UMUM
'i ,__:

PeraturanKcmahasiswaanUNM Ill
Pasal3
(1) Maperwa berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan
nonstruktural pada UNM.
(2) Maperwa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk:
a. mengawasi pelaksanaan PULK. AD/ART. GSPK, dan rekomendasi, serta kebijakan
lembaga Maperwa dan BEM;
b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM setiap triwulan;
c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban
BEM.
(3) Maperwa mempunyai tugas pokok:
a. menetapkan AD/ART/Juklak/GBPK dan merekomendasikan kebijakan lembaga
.Maperwa dan SEM;
b. memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM;
c. merumuskan agenda Musyawarah Besar(Mubes);
d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes.
BAB Ill
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal2
(1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, disingkat Maperwa.
b, Sadan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM.
c. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM.
(2) Organisasi kemahasiswaan d~ tingkat fakultas adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas disingkat Maperwa Fak.
· b. Sadan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEM Fak.
(3) qrganisasi Kemahasiswaan di tingkatjurusan, adalah:
a. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ.
b. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.
BAB II
JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(14) Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang
dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang
dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan j)royektil akibat perkembangan gas
yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan
termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang
pad a alat demikian (ordonantie senjata api tahun 1939). '
(15) Sahan peledak adalah segala macam bahan atau zat padat, cair atau gas yang dapat
menimbulkan ledakan dan membahayakan seseorang atau gedung.

Pasal6
(1) Maperwa Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas.
(2) Maperwa Fakultas rnerupakan kelengkapan nonstruktural Maperwa.
(3) Maperwa Fakultas mempunyai fungsi sebagai:
a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan
lembaga Maperwa-BEM tingkat fakultas; · ·
b. mendengarkan dan menqevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas per
triwulan;
c. mendenqarkan, mengevaluasi, dan menqesahkan taporan pertanggungjawaban
BEM Fakultas pada Musyawarah fakultas (Mufak).
Pasal5
(1) UKM berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural
BEM ..
(2) UKM berfungsi sebagai wahana perencana. pelaksana, dan pengembang kegiatan
ekstrakurikuler di tingkat universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan. bakat,
minat, keqemaran, dan kesejahteraan mahasiswa. serta pengabdian kepada
masyarakat.
(3) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan
ekstrakurikuler di tingkat universitas dalarn bidang tertentu sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya.
Pasal4
(1) Sadan Eksekutif lllahasiswa berkedudukandt tingkat universitas.
(2) Sadan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai:
a. penarnpung. evaluatordan penyaluraspirasi mahasiswa di tingkat universitas;
b. perumus dan penyalur usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.
(3) Bad an Eksekutif Mahasiswa mempunyai tug as pokok:
a. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di
dalam dan di luar kampus;
b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang
ekstrakurikuler di tingkat universitas;
c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan
amanah Mubes BEM.
(4) Sadan Eksekutif Mahasiswa berwewenang menetapkan keputusan dan kebijakan
organisasi dengan mengacu kepadaAD/ART dan GBPK. ·
(4) Maperwa mempunyai wewenang:
a. mernberi teguran dan mengambil keputusan untuk rnembekukan kepengurusan
BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, dan rekcmendasi
kebijakan l~mbaga, serta aturan orqanisasi lainny.a.
b. rnemberi saran dan pendapat kepada BEM dalarn mengambil sikap kelembagaan
serta aturan organisasi lainnya;
c. rnenolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART/Juklak, GSPK, rekornendasf dan
kebijakan lembaga lainnya. ·

,·
Pcraturan Kemahasiswaan UNM :11
Pasal8
(1) HMJ berkedudukan di tingkat Jurusan dan rnerupakan kelenqkapan nonstruktural pada
Maperwa Fakultas.
(2) HMJ mempunyai fungsi sebagai wanana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam
keqiatan ekstrakurikuler. · · · ·
(3) HMJmempu~y~i tuqas pokok me~yel~ggarakan keqiatan ekstrakunkuler yanq bersifat
penalarandan keilmuan. , ·
(4) HMJ berweriE;ng memoenkansaran dan pendapat, serta usutan kepaoa BEM Fak.ultas
rnelaiui Maperwa Fakultas. · ·· · ·· ·
. Pasal 7
(1) . BEM Fakuttas berkedudukan di tingkat · fakultas dan merupakan kelengkapan
nonstruktural pad a fakultas.
(2) BEM Fakultas memiliki fungsi:
a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas
persetujuan Maperwa Fakultas di tingkat fakultas;
b. memberikan saran dan usul kepada pemimpin fakultas.
(3) BEM Fakultas mempunyai tugas pokok:
a. mewakili rnahasiswa di tingkatfakultas;
b. mengoordinasikan kegiatan· organisasi kemahasiswaan dalam bidang
· ekstrakurikuler di tingkat fakultas;
c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan
amarraf Mufak.
(4) BEM Fakultas berwewenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang
senantiasa rnenqacu kepada AD/ART, GBPK, dan PULK atas persetuiuan Maperwa
Fakultas.
(4) Maperwa Fakultas mempunyai tugas pokok: ·
a. menetapkan AO/ARTiJuklak, GBPK, dan rekornendasi, serta ·kebijakan lernbaqa
Maperwa dan BEM tingkat fakultas; ·
· b. memilih dan rnenetapkan formatur dan midformatur BEM Fakultas;
c. merumuskan agend~ Musyawarah Fakultas (Mufak);
d. menarnpunq, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di ti~gkat
fakultas.
(5) Maperwa Fakultas mempunyai wewenang:
a. bertindak memberi teguran can mengambil keputusan untuk membekukan
kepengurusan BEM Fakultas apabila rrielakukan pelc;inggaran terhadap AD/ART,
GBPK. rekornendasi; 'kebijakan lembaga, dan aturan orqanisasi lainnya;
b. memberikan saran, usulan, dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil
sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
c. menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ART;
d. menetapkan Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya .

(1) Anggota BEM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik
dan merup_akan utusan Fakultas dan UKM minimal semester IV dengan IPK minimal
3,00.
(2) Pengurus BEM ter~iri atas: Ketua, sekretaris umurn, bendahara, dan ketua bidang-
bidang maslnq-masinq merangkap anqqota. .. .
a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, beridahara
merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota;
I
b. ketua BEM terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang;
Pasal12
Pasal11
(1} Keanggotaan Maperwa terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan
akademik di UNM minimal semester IV dan merupakan perwakilan fakultas dan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM)
(2) Pengurus Maperwa terdiri atas:
a. ketua merangkap anqqota; sekretaris um urn merangkap • anggota, bendahara
merangkap anggota, dan komisl-kornlsl merangkap anggota;
b. Ketua Maperwa tetdiri atas ketua umum dan ketua-ketua komisi;
c. Sekretaris Maperwa terdiri atas sekretaris um urn dan sekretaris komisi;
d. masa kerja kepengurusan Maperwa satu tahun.
e. tata kerja Maperwa ditetapkan melalui rapat anggqta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
f. pengurus Maperwa dipilih dalarn musyawarah besarlembaga kemahasiswaan (LK)
UNtv1;
g. pengurus Maperwa disahkan/ditetapkan oleh SK Rektor dan dilantik oleh Pembantu
Rektor Bidang Kemahasiswaan;
h. dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa bertanggung
jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkannya
secara t~rtulis pada musyawarah besar LK UNM.
Pasal 10
Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program
studi dibentuk pada awal tahun dengan masa kerja satu periode kepengurusan.
BAB IV.
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
ORGANiSASI KEMAHASISWAAN
Pasal9
· (1) Kegiatan orqentsast kemahasiswaan UN_M di kampus dan di luar kampus, harus seizin
~~oc , . . ,
(2) Keikutsertaan .orqanisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan bersama denqan
perguruan tinggi lain harus dengan izin rektor, .
(3) Keikutsertaan organisasi ke~8-hasiswaan UNM d~lam kegiatan kemahasisw~an antar
neqara harus seizin dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kernenterian
Pendidikan Nasional.

Peraturan Kemaha~iswaan UNM II
Pasal14
(1) Keanggotaan Maperwa Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti
kagiatan akademik di fakultas sertadipilih berdasarkan tata tertibyangberlaku.
(2) Kepenqurusan Maperwa Fakultas adalah: Ketua, sekretaris umum, bendahara, dan
ketuakomisi, masing-masing inerangkap anqqota.
a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara
merangkap anggota, dan komisi merangkapanggota;
b. ketuaMaperwa Fakultasterdiri atas ketuaumumdan ketuakomlsi:
c. sekretarisMaperwa Fakultas terdiriatassekretaris umumdan s_ekretariskomisi;
d. masa kerja kepenqurusanMaperwa Fakultassatutahun;
e. tata kerja Maperwa Fakultas ditetapkan rnelalui rapat anggota sesuai dengan
peraturan kemahaslswaan; · . .
f. kepenqurusan Maperwa Fakultas dipilih dalarn musyawarah fakultas dan disahkan
olehdekan;
g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa Fakultas
bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan
melaporkansecara tertulis dalam MusyawarahFakultas.
e. dalam melaksanakan tugas pokok dan funqsinya, pengurus UKM bertanggung
jawab kepada Rektor dan menyampaikan pertanqqunqiawaban itu secara tertulis
kepada Maperwa Universltas di akhirmasa kepengurusan.
Pasal13
(1) UKM ·di. Universitas Negeri Makassar terdiri atas: Pramuka, Resimen· Mahastswa,
Sintalaras, Korps Relawan, Palang Merah Indonesia, Seni, Olahraga, Penerbitan
. Kampus. LKMB, Koperasi Mahasiswa, danPenalaran yang jumlah dan jenisnya dapat
ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan St<
Rektor setelah mendapat rekomendasi Maperwa.
(2) Anggota UKM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik d1
UNMserta secara sukarela menjadianggota.
(3) Kepengurusan UKMadalah: ·
a. struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ART lembaga masing-masing dan
berdasarkan aturan kemahasiswaan;
b. · masa kerja kepengurusan UKMadalah satu tahun;
c, tata kerja kepengunJsan UKM. ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan
AD/ART;
d. keanggotaan dan kepengurusandisahkanoleh rektor;
c. sekretaris BEM terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang;
d. masa kerja kepengurusan BEM satu tahun.
e. tata kerja BEM ditetapkan melalui rapat anqqota sesuai oenganAD danART;
f. pengurus BEM dipilih dalarn musyawarah besar LK UNM dan disahkan secara
administrasi oleh Rektor dan dilantik oleh Ketua Maperwa di hadapan rektor.
pembantu rektor, dan pejabat lain dalam lingkt:mgan UNM;
g. dalam melaksanakan tuqas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung
jawab kepada Maperwa Unlversitas. ·

Pasal16
( HIMA--HMPS)
(1) Keanggotaan Hima atau HMPS terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti
kegiatan akademik di jurusan atau prodi serta terpilih berdasarkan tata tertib pemilihan
yang berlaku.
(2) Pengurus Hirna atau HMPS adalah:
a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota, sekretaris umum dan wakil sekretaris
merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota pengurus
lainnya yang dipilih melalui tata tertib pemilihan yang berlaku;
b. masa kerja kepengurusan Hima atau HMPS satu tahun;
(3) Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai
dengan ketentuan, sebagai berikut:
a. pengurus Hima atau HMPSdipilih dalam musyawarahJurusan/Program Studi dan
disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
b. dalam melaksanakan tuqas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS
bertanggiung jawab secara moral dan organisatoris kepada rnahasiswa melalui
forum organisasinya.
(4) Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengurus Hima atau HMPS dipilih dalam musyawarah Jurusan/program studi dan
disahkan oleh Ketuajurusan/program studi;
b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS
bertanggiung jawab secara moral dan secara organisatoris kepada mahasiswa
melalui forum organisasinya.
Pasal15
(1) Keanggotaan BEM Fakultas terdiri atas mahasiswa terdattar dan aktif mengikuti
kegiatan akademik fakultas yang bersangkutan.
(2) Pengurus BEM Fakultas adalah:
a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara
merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota;
b. ketua BEM Fakultas terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang;
c. sekretaris BEM Fakultas terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang;
d. masa kerja kepengurusan BEM Fakultas satu tahun;
e. tata kerja BEM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
f. pengurus BEM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Fakultas dan disahkan secara
administrasi oleh Dekan Fakultas dan dilantik oleh Ketua Maperwa Fakultas di
hadapan peimpin fakultas; ·
g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM Fakultas
bertanggung jawab kepada maperwa fakultas.

Peraturan akademik unm

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Peraturan akademik unm

Similar to Peraturan akademik unm (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Peraturan akademik unm