Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pemerintah dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Hal ini disebabkan lahan kosong yang dimiliki investor swasta dan spekulan, sehingga harga perumahan menjadi mahal. Dokumen tersebut kemudian menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah seperti penerapan pajak progresif untuk lahan kosong, program bank lahan, serta

1. Laras Kun Rahmanti Putri
21040113130114
REVIEW MATERI KULIAH:
Pengadaan Lahan Permukiman bagi MBR
Masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia mayoritas belum memiliki akses
terhadap rumah layak huni. Hal tersebut disebabkan lahan kosong yang masih ada
dikuasai oleh investor swasta dan spekulan dan dibangun menjadi perumahan untuk
tujuan investasi bukan pemenuhan kebutuhan perumahan. Sehingga perumahan-
perumahan tersebut dihargai mahal dan menjadi tidak terjangkau bagi kaum MBR.
Ditambah, pemerintah belum member intervensi terhadap hal tersebut sehingga hak
MBR semakin tidak terlindungi. Pemerintah belum dapat memberi intervensi karena
keterbatasan anggaran untuk membeli lahan, mengalokasikan khusus untuk MBR, dan
mengadakan pembangunan untuk perumahan dan permukiman MBR. Hal-hal
tersebutlah yang menjadi tantangan bagi pemerintah.
Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah antara lain :
1. Penerapan pajak progresif untuk lahan kosong, yaitu pemberian pajak yang terus
bertambah jumlahnya jika lahan yang dimiliki masih merupakan lahan kosong.
Sehingga bagi pemilik akan merasa cukup rugi sehingga harapannya segera menjual
atau membangun lahan tersebut menjadi bangunan yang lebih bermanfaat. Karena
lahan kosong merupakan hak bagi masyarakat yang belum memiliki hunian sendiri.
2. Program bank lahan, yaitu program menyimpan lahan oleh pemerintah untuk
kebutuhan di masa depan. Pemerintah sengaja tidak menjual lahan tersebut untuk
mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti lahan untuk fasilitas public
maupun perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Dengan adanya bank lahan
ini, spekulan tanah tidak dapat membeli tanah dan menaikkan harga lahan yang
kemudian akan mempersulit pemerintah dalam menyediakan lahan bagi masyarakat.
3. Pengembangan kasiba (kawasan siap bangun) dan lisiba (lingkungan siap
bangun), yaitu pengelolaan suatu lahan secara tegas oleh pemerintah. Pada hal ini,
pemerintah membeli atau mengadakan lahan di suatu lokasi, kemudian membangun
jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan. Pada praktiknya, pelaksanaan
pengembangan ini dapat dilakukan bersama dengan swasta, namun pemerintah

2. Laras Kun Rahmanti Putri
21040113130114
memiliki kontrol yang tegas, lugas dan menyeluruh, termasuk pada penetapan harga.
Sehingga pihak swasta tidak menjalankannya sebagai “business as usual”.
Pengembangan kasiba dan lisiba ini dinilai sangat membantu target pemerintah
dalam pemenuhan kebutuhan permukiman.
4. Rumah sewa yang aksesibel, yaitu penyediaan perumahan bagi kaum MBR di
lokasi yang dekat dengan fasilitas kota untuk disewakan. Lokasi yang dekat dengan
fasilitas kota cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga agar kaum MBR
dapat mengaksesnya, perumahan tersebut disewakan.
Salah satu contohnya ada di Jogja, dimana biaya sewa per tahun ialah sekitar
Rp1.500.000,00. Meski terlihat tepat sasaran, tetapi nyatanya terdapat pegawai
pajak yang bergaji tinggi menempati perumahan sewa tersebut. Hal ini menjadi
masalah karena perumahan tersebut diperuntukkan bagi MBR bukan pegawai pajak.
5. Tanah kas desa, yaitu semacam bank lahan tetapi kepemilikannya berada pada
masyarakat dan pengelolaanya berada pada aparat desa. Tanah kas tersebut tidak
boleh diperjualbelikan, namun khusus untuk masyarakat setempat. Namun dalam
pengelolaannya, tanah tersebut belum diberi infrastruktur dasar sehingga jika nanti
dibangun perumahan, belum dapa tdipastikan akses menuju dan keluar rumah.
Begitu pula dengan akses air bersih dan sanitasi. Tanah kas desa sedikit sama
analoginya dengan kepemilikan lahan di provinsi DIY. Yaitu kepemilikannya berada
pada Sultan sebagaipenguasa. Posisi rakyat hanya memanfaatkan.
Di Desa Shenzhen, disediakan permukiman bagi pekerja industry sebesar kira-kira
26 juta hektar bagi kira-kira 6000 orang pekerja. Permukiman ini sengaja diletakkan
di sekitar pabrik untuk memudahkan pekerja karena pekerja akan bergerak ulang-alik
setiap hari. Luas lahan untuk pedestrian diperkirakan seluas 5 hektar untuk
memudahkan akses pekerja yang berjalan kaki.