Penilaian_Kinerja_PNS-PPT.pptx

PENILAIAN
KINEJA PNS
Berdasarakan PP 30/2019 dan PermenPANRB
tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

PENILAIAN KINERJA PNS
Nilai SKP
PENILAIANKINERJA
PEJABAT
PENILAI
KINERJA PNS
PERILAKU
KERJA
Nilai
PerilakuKerja
Nilai
SUDAH
MENERAPKAN
METODE360˚
BELUM
MENERAPKAN
METODE360˚
PENILAIAN
 70%SKP
 30%Perilaku Kerja
PENILAIAN
 60%SKP
 40%Perilaku Kerja
PREDIKAT KINERJA PNS
 SangatBaik (nilai 110 ≤x <120)dan
menciptakan ide baru dan/atau cara
baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi atau
negara.
 Baik,nilai 90 ≤ x <120
 Cukup,nilai 70 ≤ x <90
 Kurang,nilai 50 ≤ x <70
 SangatKurang,nilai <50
DOKUMENPENILAIANKINERJA
SKP
Hasil
Pengukura
nKinerja
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢
Dilakukan setiap akhir Bulan Desember pada tahun
berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
Dilakukan pejabat penilai kinerja atau atau pejabat lain
yang diberi pendelegasian kewenangan.
Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh
pejabat pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang
bersangkutan dapat memberikan rekomendasi penilaian
atas rencana kinerja pegawai yang berkaitan dengan
penugasan kepada pejabat penilai kinerja.
Penilaian kinerja bagi pegawai yang diperbantukan/
dipekerjakan pada negara sahabat, Lembaga
Internasional, organisasi profesi, dan badan badan swasta
yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun
di luar negeri dilakukan berdasarkan bahan yang
diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan
unit kerja beserta tindak lanjutnya menyesuaikan
dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP
(apabila diukur oleh instansi lain dan tidak sesuai
periode penilaian)
Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi,
mutasi dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan
fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan
menggunakan metode proporsional berdasarkan periode
SKP.
Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani tugas
belajar hanya berdasarka ipk dan ketepatan waktu lulus

PENILAIAN KINERJA
01
02
03
04
05
PENILAIAN SKP JPT
PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL DASAR)
PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL PENGEMBANGAN)
PENILAIAN IDE BARU
PENILAIAN KINERJA

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JPT
Berdasarkan pengukuran kinerja tahunan dilakukan :
I II
Menghitung
capaian IKI pada
KU dan KT.
MENGHITUNG CAPAIAN
IKI (CIKI)
MENENTUKAN KATEGORI
CAPAIAN DAN NILAI
CAPAIAN IKI (NCIKI)
Konversi
capaian setiap
IKI menjadi nilai
capaian IKI
MENGHITUNG NILAI
SKP
Mengitung nilai
SKP berdasarkan
nilai tertimbang
capaian IKI KU
dan KT
III IV
Nilai tertimbang = Bobot x
NCIKI
100
MENENTUKAN BOBOT TOTAL
CAPAIAN IKI DAN NILAI
TERTIMBANG
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI PK
• Capaian IKI Renstra
• Capaian IKI RKT
• Capaian IKI Direktif
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI Rencana Aksi
• Capaian IKI Insisiatif Strategis
Untuk Capaian IKI Kinerja
Tambahan (jika ada)
Maks
40
+
Maks
10
Min
60
Capaian IKI =
Perbandingan
realisasi IKI dengan
target IKI pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian IKI
menjadi nilai
capaian IKI
Keterangan:
KU = Kinerja Utama
KT = Kinerja Tambahan

CAPAIAN IKI KONDISI
NORMAL (MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka
semakin baik capaian kinerjanya
(capaian melampaui target)
1. Indeks Sistem Merit
2. Jumlah IP yang memiliki nilai
RB minimal ”Baik”
3. Indeks kepuasan layanan
4. Jumlah penerimaan pajak
5. Jumlah produksi perikanan
budidaya
CONTOH IKI:
T
R > T
R < T capaian
semakin baik
capaian
semakin
buruk
Ket:
T = Target
R = Realisasi Semakin rendah realisasi IKI maka
CAPAIAN IKI KONDISI
KHUSUS (MINIMISE)
CONTOH IKI:
1. Angka kematian Bayi
2. Persentase jalanan ibu kota provinsi yang
rusak
3. Persentase complain yang masuk
T
R > T
R < T capaian
semakin
buruk
capaian
semakin baik
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Capaian IKI =
Realisasi IKI
Target
× 100%
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI)
formula
formula

( NAMA INSTANSI ) PERIODE PENILAIAN: … JANUARI SD … DESEMBER … TAHUN …
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Direktur Jenderal III JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal III INSTANSI Instansi Pusat
PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan
permukiman yang layak dan aman
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur
pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
smart living
61,95% 62,95% 102%
Penerima
Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal III Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
lingkup Direktorat Jenderal III
3,5 3,5 100,0%
Proses Bisnis 3 Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik Indonesia
No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang
Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di
Kemenkumham
100% 80% 80,0%
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham
100% 95% 95,0%
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis dalam
rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja
utama organisasi dalam perjanjian Kinerja
Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif strategis
individu yang berkontribusi langsung terhadap
pencapaian indikator Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal III sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0%
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu
yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan
sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0%
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform dan
akuntabel
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal III
85 85 100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal III 85 85 100%
Anggaran 8 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal III
95 93 98%
TABEL MENGHITUNG CAPAIAN IKI

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN DAN NILAI CAPAIAN IKI
CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
RENTANG NILAI CAPAIAN IKI
MINIMAL MAKSIMAL
101% - 110% Sangat Baik (5) 110 120
100% Baik (4) 109
80% - 99% Cukup (4) 70 89
60 – 79% Kurang (2) 50 69
0 - 59% Sangat Kurang (1) 0 49
Berdasarkan capaian IKI ditentukan Kategori dan Nilai Capaian IKI (NCIK) berdasarkan tabel konversi
dibawah ini :
NCIKI = 110 + [(120 -110)/(110% - 101%) x (Capaian IKI – 101%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) atau 100% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 109
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) atau pada range 80% - 99% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 70 + [(89 - 70)/(99% - 80%) x (Capaian IKI – 80%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) atau pada range 60% - 79% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 50 + [(69 - 50)/(79% - 60%) x (Capaian IKI – 60%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) atau pada range 0% - 59% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = Capaian IKI/ 59% x 49
Apabila capaian IKI > 110% maka berada pada kategori Sangat Baik (5) dan Nilai Capaian IKI adalah :
Apabila capaian IKI adalah 100% dan target
adalah target maksimal yang dapat dicapai
pada IKI tersebut maka capaian IKI berada
pada kategori Sangat baik (5) dengan NCIKI
= 120.
Pengecualian
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) atau pada range 101% - 110% maka Nilai Capaian IKI adalah :

TABEL MENETUKAN KATEGORI DAN NILAI CAPAIAN IKI
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur
perumahan dan permukiman yang layak dan
aman
pemukiman yang layak dan aman melalui
pendekatan smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111
Penerima
Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat
Jenderal III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit
kerja lingkup Direktorat Jenderal III
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Proses Bisnis 3 Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang
Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di
Kemenkumham
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek sampai tahap harmonisasi di
Kemenkumham
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis
dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator
Kinerja utama organisasi dalam perjanjian
Kinerja
Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif
strategis individu yang berkontribusi langsung
terhadap pencapaian indikator Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal III sesuai target waktu yang
ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif
pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform
dan akuntabel
Jenderal III
85 85 100% Baik 109
Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal III 85 85 100% Baik 109
Anggaran 8 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang
optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - -

III. MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA
Capaian Rencana Kinerja JPT terlihat pada setiap capaian IKI Rencana Kinerja (Kinerja Utama dan
Kinerja Tambahan). Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian IKI
(NCIKI). Bobot tergantung pada jenis kinerja JPT.
60
Maks
40
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 1
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KT
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 2
σ(Bobot∗ x NCIKI kinerja tambahan SKP)
*Pengaturan Bobot untuk NCIKI KT ada di slide selanjutnya
Bobot** x Rata – Rata NCIKI kinerja
utama
SKP yang yang berdasarkan
1. Capaian Rencana Aksi dan/atau
2. Capaian Inisaitif Srategis
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
Bobot** x Rata - rata NCIKI pada kinerja
utama SKP yang berdasarkan:
1. Capaian PK/Renstra
2. Capaian Direktif
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
Min
Maks
10
CAPAIAN IKI

PENGATURAN BOBOT CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN
Bobot unruk Rencana Kinerja Tambahan ditentukan berdasarkan lingkup penugasan Kinerja Tambahan dan NCIKI Kinerja Tambahan
INSTANSI LINGKUP PENUGASAN BOBOT
Instansi
Pusat
1. Dalam satu unit kerja 1
2. Antar unit kerja dalam satu
Instansi
2
3. Antar Instansi (Pusat-
Pusat/Pusat-Daerah)
3
Instansi
Daerah
1. Dalam satu perangkat daerah 1
2. Antar perangkat daerah dalam
satu daerah
2
3. Antar daerah (Daerah-
Daerah/Daerah–Pusat)
3
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Nilai Tertimbang = 100/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (2) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Pengaturan Bobot NCIKI KT

TABEL MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
aman
smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111 102,8***
Penerima
Layanan/
Stakeholder
Jenderal III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan
Arsitek
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif
strategis dalam rangka pencapaian sasaran
dan indikator Kinerja utama organisasi
dalam perjanjian Kinerja
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai
target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang
reform dan akuntabel
Jenderal III
85 85 100% Baik 109
Anggaran 8 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan
dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman yang optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - -
***Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama diperoleh dengan formula:
= Rata – Rata Nilai Capaian IKI Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, dan Direktif) ×
60∗∗
+ Rata – Rata Nilai Capaian IKI Kinerja Utama (Rencana Aksi/Inisiatif Stratgeis) ×
40∗∗
100 100
= 111 + 109 + 70 + 85 + 109 + 109 + 109+88 × 60
8 100 100 100 100
+ 109 × 40 = 98,7 ×
60
+ 109 ×
40
= 102,8

IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai Tertimbang capaian IKI dihitung Nilai Akhir
SKP :
Formula yang digunakan adalah :
dimana :
Nilai KU
Nilai KT
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan
keterangan.

TABELPENILAIAN SKPAKHIR
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
aman
smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111 102,8***
Penerima
Layanan/
Stakeholder
Jenderal III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan
Arsitek
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif
strategis dalam rangka pencapaian sasaran
dan indikator Kinerja utama organisasi
dalam perjanjian Kinerja
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai
target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang
reform dan akuntabel
Jenderal III
85 85 100% Baik 109
Anggaran 8 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan
dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman yang optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - -

NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama∗∗∗ + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan
= (59, 2 + 43,6 )+ 0
= 102, 8
102,8
KETERANGAN
(Opsional)
Terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja individu (IKI) yang berada pada level 3 (cukup) yaitu:
1. Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham adalah
80% dimana surat permohonan harmonisasi belum diajukan
2. Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai adalah 95% dimana kebijakan masih dalam tahap finalisasi
harmonisasi di Kemenkumhan
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal III memiliki capaian sedikit dibawah target yakni 93

PENILAIAN KINERJA JA DAN JF
Model Dasar

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL DASAR)
Berdasarkan pengukuran tahunan
I II
MENENTUKAN CAPAIAN
IKI RENCANA KINERJA
Perhitungan
capaian IKI
pada KU dan
KT.
MENENTUKAN KATEGORI
DAN NILAI CAPAIAN
RENCANA KINERJA
MENGHITUNG NILAI
TERTIMBANG CAPAIAN
RENCANA KINERJA
Nilai capaian
kinerja akan
dibobotkan
menjadi nilai
kinerja tertimbang
Konversi capaian
IKI menjadi nilai
capaian kinerja
dan nilai capaian
kinerja
MENGHITUNG NILAI
SKP
Mengitung nilai
SKP berdasarkan
nilai capaian
Kinerja tertimbang
III IV
Capaian IKI =
Perbandingan
target IKI pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian
kinerja menjadi nilai
kinerja
Mengaitkan Kinerja
atasan dengan
Kinerja Bawahan

CAPAIAN IKI KONDISI
NORMAL (MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka
CONTOH:
1. Persentase Telahaan yang diselesaikan
T
R > T
R < T capaian
semakin baik
capaian
semakin
buruk
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Semakin tinggi rendah realisasi IKI maka
CAPAIAN IKI KONDISI
KHUSUS (MINIIMISE)
CONTOH:
1. Ketepatan waktu penyelesaian laporan
2. Persentase complain yang masuk
3. Frekuensi kesahalan penulisan nota dinas
T
R > T
R < T capaian
semakin
buruk
capaian
semakin baik
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Capaian IKI =
Realisasi IKI
Target
× 100%
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
formula
formula
CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
101% - 110% Sangat Baik (5)
100% Baik (4)
80% - 99% Cukup (4)
60 – 79% Kurang (2)
0 - 59% Sangat Kurang (1)
Apabila capaian IKI adalah 100% dan target
adalah target maksimal yang dapat dicapai pada
IKI tersebut makan capaian Iki berada pada
kategori 5 (Sangat baik)
Pengecualian

TABEL MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
JABATAN Kepala Subdirektorat II JABATAN Direktur II
UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat Jenderal III
NO
RENCANA KINERJA ATASA
N LANGSUNG
RENCANA KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kualitas
bangunan gedung yang
menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA (service
level agreement) sesuai
NSPK yang reliable dan
user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi SIMBG yang siap
digunakan
Ketepatan waktu penyelesaian fitur aplikasi sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
100%
2 Meningkatnya kualitas Respons yang cepat dan
akurat atas pengaduan
masyarakat dan
pengelola simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi SIMBG
Kuantitas Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan 80 – 90% dari 95% 106% Sangat Baik
bangunan gedung yang pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF jumlah
menjamin keselamatan, pengaduan yang
kesehatan, kenyamanan, diajukan
dan kemudahan bagi Waktu Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses 1 – 2 hari 2 hari 100% Baik
penggunanya layanan pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak pegawai
dinas PU dan PTSP
pemda kab/kota yang
bisa melayani penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG secara
cepat dan akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF yang
diterbitkan melalui aplikasi SIMBG
Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang
memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang bisa
mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses tanpa
kesalahan
80 – 90% Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - -

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
Berdasarkan capaian IKI berserta kategorinya ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel
konversi
dibawah ini :
KETENTUAN
CAPAIAN RENCANA
KINERJA
KATEGORI NILAI
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik", dan/atau
tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. SANGAT BAIK 120
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik", dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta tidak ada Capaian IKI berada
pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”.
BAIK 100
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”, dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang" serta tidak ada Capaian IKI
berada pada kategori "Sangat Kurang"
CUKUP 80
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang” dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
KURANG 60
Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25
Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian rencana kinerja.

TABEL MENGHITUNG CAPAIAN RENCANA KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
CAPAIAN RENCANA KINERJA
KATEGORI NILAI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A. KINERJA UTAMA
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur aplikasi
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi
SIMBG yang siap digunakan
Ketepatan waktu penyelesaian fitur
aplikasi sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100
100%
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
pengaduan masyarakat
dan pengelola
simbg terkait layanan
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
aplikasi SIMBG
Kuantitas
Waktu
Persentase penyelesaian pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG atas
layanan PBG/IMB dan SLF
Rata-rata waktu yang dibutuhkan
untuk memproses layanan pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Baik 100
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
pegawai dinas PU dan
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan dokumen
PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan
Persentase Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota yang memiliki
pegawai dalam jumlah yang ideal yang
bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - -

III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah besarnya angka
yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode Penyelarasan Kinerja yang digunakan.
Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Pembagian Bobot
Non-Direct 1
Kinerja Utama Ada 80
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20
Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10
Non - Direct 2
Kinerja Tambahan Tidak -
Direct 3
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak -
Direct 4 Kinerja Utama Ada 100
1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 100 poin
• Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin

KETENTUAN PEMBOBOTAN NILAI TERTIMBANG
Keterangan:
NCRKP = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI
METODE NON DIRECT
80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL
METODE DIRECT
100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL
Sangat Baik*
20/100 x NCRKAL
Baik*
20/100 x NCRKAL
Cukup*
10% x NCRKAL
Kurang*
5% x NCRKAL
Sangat Kurang*
1% x NCRKAL
Bobot
dipengaruhi
oleh
Kategori
Capaian
Kinerja
Atasan

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
KATEGORI NILAI
NILAI TERTIM
BANG*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi
SIMBG yang siap digunakan
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
100%
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
dan pengelola
simbg terkait layanan
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
aplikasi SIMBG
Kuantitas
Waktu
Persentase penyelesaian pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG atas
untuk memproses layanan pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Baik 120 104
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
pegawai dalam jumlah yang ideal yang
bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100 104
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - - -

KINERJA UTAMA
ATASAN LANGSUNG
YANG DIINTERVENSI
NILAI KINERJA
UTAMA ATASAN
LANGSUNG
METODE
CASCADING
KINERJA UTAMA KEPALA
SUBDIREKTORAT II
NILAI KINERJA UTAMA
KEPALA SUBDIREKTORAT II
NILAI TERTIMBANG
1 120 non - direct 1 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
1 120 non - direct 2 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
1 120 non - direct 3 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
Keterangan:
*Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama Kepala Subdirektorat II yang teridiri dari :
1. Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang reliable dan user-friendly) mengintervensi Kinerja
utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudah
an bagi penggunanya” yang memiliki NCIKI adalah
2. Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola simbg[TR1] terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui apli
kasi SIMBG mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kes
ehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya”
3. Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat da
n akurat mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, keseha
tan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya”
Dihitung dengan formula:
Berikut ilustrasi perhitungan nilai TERTIMBANG kepala subdirektorat II:

IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai capaian Rencana Kinerja dihitung Nilai Akhir
SKP :
Formula yang digunakan adalah :
dimana : Nilai Capaian KU
Nilai Capaian KT
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan
keterangan.

TABEL MENGHITUNG NILAI SKP
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
RENCANA KINERJ
A ATASAN LANGSU
NG
KATEGORI
CAPAIAN IK
I
NO RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI NILAI
NILAI TERTI
MBANG*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur
aplikasi SIMBG yang siap
digunakan
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
100%
2 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
dan pengelola
simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi
SIMBG
Kuantitas
Waktu
Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat dan
pengelola SIMBG atas layanan
PBG/IMB dan SLF
untuk memproses layanan
pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan
/ pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Baik 100 104
3 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
pegawai dalam jumlah yang ideal
yang bisa mengoperasikan aplikasi
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100 104

B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - -
104
KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) : -
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)

PENILAIAN KINERJA JA DAN JF
Model Pengembangan

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA (MODEL PENGEMBANGAN)
Berdasarkan pengukuran tahunan
I II
MENENTUKAN
CAPAIAN IKI RENCANA
KINERJA
Menghitung
capaian
IKI pada KU dan
KT
Konversi capaian IKI
menjadi nilai capaian
kinerja dan nilai capaian
kinerja
MENGHITUNG NILAI
SKP
Mengitung nilai
SKP berdasarkan
nilai capaian
Kinerja tertimbang
III IV
Capaian IKI =
Perbandingan
target IKI pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian
kinerja menjadi nilai
kinerja
Mengaitkan Kinerja
atasan dengan
Kinerja Bawahan
Nilai capaian kinerja
akan dibobotkan
menjadi nilai kinerja
tertimbang
MENENTUKAN KATEGORI DAN
NILAI CAPAIAN RENCANA
KINERJA
MENGHITUNG NILAI
TERTIMBANG CAPAIAN
RENCANA KINERJA

I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan target dan kategori penilaian/standar Kinerja yang telah ditetapkan pada SKP. Seperti yang telah dijelaskan pada perencanaan SKP
tahap 4, Terdapat 4 jenis kategori penilaian yang dapat digunakan yakni 2 level penilaian, 3 level penilaian, 4 level penilaian, dan 5 level penilaian dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:
Keterangan:
1. Kategori penilaian/standar Kinerja sangat kurang sampai deng
an sangat baik adalah suatu urutan kategori penilaian/standar
Kinerja dalam menilai capaian Kinerja.
2. Pada kategori penilaian Kinerja pegawai sangat kurang/tidak d
apat diterima tercantum realisasi Kinerja yang tidak dapat diteri
ma dan merupakan kategori untuk menilai capaian Kinerja.
3. Pada kategori penilaian Kinerja sangat baik/melampaui target t
ercantum realisasi Kinerja yang melampaui target dan merupak
an kategori tertinggi untuk menilai capaian Kinerja.
4. Pedoman ini menggunakan kategori penilaian “baik” sebagai kat
egori yang mencantumkan target Kinerja.

Contoh Kasus:
Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK”
memiliki 5 kategori penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).
CONTOH
KASUS
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA
(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)
REALISASI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
SANGAT
KURANG/
TIDAK DAPAT
DITERIMA
KURANG/
JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/
SEDIKIT
DIBAWAH
TARGET
SANGAT BAIK/
MELAMPAUI
TARGET
I Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
arsitektur aplikasi yang
lengkap dan sesuai NSPK
Kualitas Tingkat kesesuaian proses
bisnis aplikasi SIMBG dengan
NSPK
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
< 50% 50 – 69% 70 – 79% >90% 95% Sangat Baik
Kuantitas Persentase penyelesaian
dokumen arsitektur aplikasi
SIMBG sesuai NSPK
<50% 50 - 69% 70 – 79% >90% 90% Baik
Waktu
Tingkat ketepatan waktu
penyelesaian dokumen arsitektur
aplikasi untuk diserahkan ke tim
IT
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
>11 10 – 11 9 – 10 < 7 7,5 bulan Baik
II Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
NSPK
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
< 50% 50 – 69% 70 – 79% >90% 95% Sangat Baik
SIMBG sesuai NSPK
<50% 50 - 69% 70 – 79% >90% 78% Cukup
Waktu
aplikasi untuk diserahkan ke tim
IT
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
>11 10 – 11 9 – 10 < 7 10 bulan Cukup
III Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
NSPK
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
< 50% 50 – 69% 70 – 79% >90% 95% Sangat Baik
SIMBG sesuai NSPK
<50% 50 - 69% 70 – 79% >90% 92% Sangat Baik
Waktu
aplikasi untuk
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
>11 10 – 11 9 – 10 < 7 8 bulan Baik

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
Berdasarkan capaian IKI kategori capaian IKI ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel
konversi dibawah ini :
Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian rencana kinerja.
KETENTUAN
KATEGORI NILAI
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik",
dan/atau tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. SANGAT BAIK 120
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik",
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta
tidak ada Capaian IKI berada pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”.
BAIK 100
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”,
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang"
serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
CUKUP 80
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang”
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
KURANG 60
Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25

Contoh Kasus:
Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK”
memiliki 5 kategori penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).
CONTOH
KASUS
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA
(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)
REALISASI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
CAPAIAN RENCANA
KINERJA
SANGAT
KURANG/
TIDAK DAPAT
DITERIMA
KURANG/
JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/
SEDIKIT
DIBAWAH
TARGET
SANGAT BAIK/
MELAMPAUI
TARGET KATEGORI NILAI
I Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantita
Waktu
Tingkat kesesuaian proses
NSPK
SIMBG sesuai NSPK
penyelesaian dokumen
arsitektur aplikasi untuk
diserahkan ke tim IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
90%
7,5 bulan
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik 100
II Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
SIMBG sesuai NSPK
diserahkan ke tim IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
78%
10 bulan
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Cukup 80
III Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
SIMBG sesuai NSPK
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
92%
8 bulan
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik 120

III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah besarnya angka
yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode Penyelarasan yang digunakan
Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Pembagian Bobot
Non-Direct 1
Non - Direct 2
Direct 3
Direct 4 Kinerja Utama Ada 100
1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka :
• Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin

A
Keterangan:
NCRKP = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI
METODE NON DIRECT
80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL
METODE DIRECT
100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL
Sangat Baik*
20/100 x NCRKAL
Baik*
20/100 x NCRKAL
Cukup*
10% x NCRKAL
Kurang*
5% x NCRKAL
Sangat Kurang*
1% x NCRKAL
Bobot
dipengaruhi
oleh
Kategori
Capaian
Kinerja
Atasan
KETENTUAN PEMBOBOT N
[TRN
1]h
Ia
L
ru
A
sn
Iya
Tk
E
ap
R
ita
T
l ?
IMBANG

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL
RUANG
PANGKAT/GOL
RUANG
NO RENCANA
KINERJA
ATASAN
LANGSUNG
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
TARGET KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA*
REALISASI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA
SANGAT
KURANG
KURANG CUKUP SANGAT
BAIK
KATEGOR I
NILAI
NILAI
TERTIM
BANG**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya
kualitas
bangunan gedung
yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan
bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan
bisnis proses dan
SLA (service level
agreement) sesuai
NSPK yang
reliable dan user-
friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur
aplikasi dengan NSPK
aplikasi SIMBG yang
siap digunakan
Ketepatan waktu
penyelesaian aplikasi
sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan
80 – 90%
80 – 90%
sistem
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
< 60%
<70%
>12
60 – 69%
60 – 69%
11 - 12
70 – 79%
70 – 79%
9 - 10
>90%
>90%
<7
85%
85%
7 bulan
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
2 Meningkatnya
kualitas
bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan
bagi
penggunanya
Respons yang
cepat dan akurat
atas pengaduan
masyarakat dan
pengelola
simbg terkait
layanan
penerbitan
PBG/IMB dan
SLF melalui
aplikasi SIMBG
Kuantitas
Waktu
dan pengelola SIMBG
atas layanan PBG/IMB
dan SLF
Rata-rata waktu yang
dibutuhkan untuk
memproses layanan
dan pengelola SIMBG
80 – 90%
dari jumlah
pengaduan
yang
diajukan
2 – 3 hari
setelah
permohonan
/ pengaduan
disampaikan
<60%
>7
60 – 69%
6 – 7
70 – 79%
4 - 5
>90%
< 2
95%
2 hari
Sangat Baik
Baik
Baik 100 104
3 Meningkatnya
kualitas
bangunan gedung
yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan
Semakin banyak
pegawai dinas PU
dan PTSP pemda
kab/kota yang
bisa melayani
penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG
secara cepat dan
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan
dokumen PBG/IMB dan
SLF yang diterbitkan
Persentase Pemerintah
Daerah Kabupaten/
Kota yang memiliki
pegawai dalam jumlah
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
<78%
<70%
78 – 83%
60 – 69%
84 – 89%
70 – 79%
>95%
>90%
90%
85%
Baik
Baik
Baik 100 104

NAMA NAMA
NIP NIP
NO RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVI
DU
TARGET KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA*
REALISASI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA
SANGAT KUR
ANG
KURANG CUKUP SANGAT BAI
K KATEGORI NILAI
NILAI TERT
IM
BANG**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur
aplikasi dengan NSPK
aplikasi SIMBG yang siap
digunakan
Ketepatan waktu
penyelesaian aplikasi sesuai
dengan jadwal yang
ditetapkan
80 – 90%
80 – 90%
sistem aplikasi
siap digunakan
7 – 8 bulan
< 60%
<70%
>12
60 – 69%
60 – 69%
11 - 12
70 – 79%
70 – 79%
9 - 10
>90%
>90%
<7
85%
85%
7 bulan
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
2 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
pengaduan
masyarakat dan
pengelola
simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi
SIMBG
Kuantitas
Waktu
pengelola SIMBG atas
Rata-rata waktu yang
dibutuhkan untuk
memproses layanan
pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
2 – 3 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
<60%
>7
60 – 69%
6 – 7
70 – 79%
4 - 5
>90%
< 2
95%
2 hari
Sangat Baik
Baik
Baik 100 104
3 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
PTSP pemda
kab/kota yang bisa
melayani penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG secara
cepat dan akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan
dokumen PBG/IMB dan SLF
yang diterbitkan melalui
aplikasi SIMBG
Persentase Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
yang memiliki pegawai
dalam jumlah yang ideal
yang bisa mengoperasikan
aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
<78%
<70%
78 – 83%
60 – 69%
84 – 89%
70 – 79%
>95%
>90%
90%
85%
Baik
Baik
Baik 100 104
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - - - - - -
TABEL MENGHITUNG NILAI SKP

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
104
KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) : -

Orientasi Pelayanan
Komitmen
Insiatif Kerja
Kerja sama
Kepemimpinan
PERILAKU KERJA
Ditetapkan berdasarkan
Standar Perilaku yang berlaku
dalam jabatan
Jabatan Jenjang Jabatan
Standar/Level
yang
dipersyaratk
an
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Utama 7
Madya 6 – 7
Pratama 5 – 6
Jabatan Administr
asi
Administrator 4 – 5
Pengawas 3 – 4
Pelaksana 1 – 2
Jabatan Fungsiona Utama 5 – 6
l Keahlian Madya 4 – 5
Muda 3 – 4
Pertama 2 – 3
Jabatan Fungsiona Penyelia 3 – 4
l Keterampilan Mahir 2 – 3
Terampil 1 – 2
Pemula 1 – 2
ST
ANDAR PERILAKU KERJA

Standar Perilaku Kerja
1. Orientasi Pelayanan
ASPEK PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN
DEFINISI Sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi
masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
LEVEL
PERILAKU
KERJA
INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI
1 Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. a. Ketika memberikan pelayanan kepada
pihak-pihak yang dilayani.
b. Ketika membangun hubungan dengan
c. Ketika diharapkan memberikan nilai-
nilai tumbuh atas layanan yang
diberikan kepada pihak-pihak yang
dilayani.
d. Ketika beradaptasi dengan
menggunakan teknologi digital.
e. Ketika diharapkan dengan benturan
kepentingan.
2 Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam
pelayanan.
3 Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan
pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan.
4 Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelayanan.
5 Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan
percepatan penanganan masalah.
6 Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani.
7 Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk
memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani.

2. KOMITMEN
ASPEK PERILAKU KERJA KOMITMEN
DEFINISI Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
LEVEL
PERILAKU
KERJA
1 Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi. a. Ketika menjalankan tugas serta
kewajibannya sebagai anggota
organisasi.
b. Ketika harus menjaga citra organisasi.
c. Ketika menghadapi keadaan dilematis.
d. Ketika diharapkan memupuk jiwa
nasionalisme.
e. Ketika dihadapkan dengan masalah
korupsi/ kolusi/ nepotisme (KKN).
2 Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai
organisasi sebatas mengikuti arahan atasan.
3 Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku
komitmen terhadap organisasi.
4 Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten.
5 Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten.
6 Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada
kepentingan pribadi.
7 Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang
besar (menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)

3. INISIATIF KERJA
ASPEK PERILAKU INISIATIF KERJA
DEFINISI Kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu
rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih
baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh pegawai.
LEVEL
PERILAKU
KERJA
1 Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan,
belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi.
a. Ketika menjalankan tugas yang terkait
pekerjaannya.
b. Ketika kondisi/ situasi penyelesaian.
c. Ketika menjadi bagian anggota tim/
kelompok kerja.
d. Ketika menghadapi masa-masa sulit.
e. Ketika dituntut bekerja lebih baik.
2 Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target,
mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam
tugas, dan menghadapi permasalahan dengan menghubungi pihak
berwenang/atasan.
3 Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan
membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam
menangani permasalahan rutin.
4 Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan
secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain.
5 Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap
permasalahan rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang
lain.
6 Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan
memberikan dukungan terhadap orang lain.
7 Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panjang,
mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membuat terobosan
baru.

4. KERJA SAMA
ASPEK PERILAKU KERJASAMA
DEFINISI Kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
LEVEL
PERILAKU
KERJA
1 Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama. a. Ketika menghadapi masalah dengan
pegawai lain/ orang yang tidak disukai
ditempat kerja.
b. Ketika mendapatkan pembagian tugas yang
tidak menyenangkan
c. Ketika menghadapi pimpinan yang tidak
memperdulikan kontribusi anggota tim.
d. Ketika bekerja di dalam kelompok/ tim.
e. Ketika dituntut untuk mengembangkan
jaringan Kerjasama.
2 Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur.
3 Menunjukkan komitmen atas profesionalitas dan harapan positif terhadap tim/kelompok
kecil.
4 Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya.
5 Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif
terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragam.
6 Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas.
7 Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi.

5. KEPEMIMPINAN
ASPEK PERILAKU KEPEMIMPINAN
DEFINISI Kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang
tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
LEVEL
PERILAKU
KERJA
1 Memahami dan menunjukkan sikap kepedulian, memberikan arahan tugas, serta
pertimbangan atas risiko.
a. Ketika menjadi pemimpin informal dalam unit
kerja/ organisasi.
b. Ketika diharapkan menjadi penyemangat
rekan kerja/ bawahan.
c. Ketika terjadi perselisihan dalam kelompok/
unit kerja/ organisasi.
d. Ketika mengatur pelaksanaan tugas/
pekerjaan bawahan.
e. Ketika mempengaruhi orang lain untuk
mencapai tujuan.
f. Ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak
pasti (terdapat kemungkinan mendatangkan
hasil yang negatif).
g. Ketika terjadi perubahan-perubahan yang
spesifik dalam organisasi.
2 Menunjukkan perilaku positif, memberikan bimbingan dan motivasi, serta keberanian
mengambil risiko personal.
3 Bersedia untuk memberikan pengarahan, memotivasi, dan menunjukkan komitmen
atas perilaku positif dan keberanian dalam mengambil risiko.
4 Memberikan dukungan terhadap orang lain serta menunjukkan tekad untuk
mengambil risiko.
5 Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap yang adil dan profesional dalam segala
situasi, serta bersedia untuk mengambil resiko.
6 Menunjukkan kemandirian dan kemampuan menjadi katalisator
7 Menjadi teladan dalam kepemimpinan organisasi.

Mekanisme Penilaian Perilaku Kerja
Penilaian Perilaku
oleh Pejabat penilai tanpa
mempertimbangkan rekan kerja
setingkat dan bawahan langsung
TOOLS
Pengamatan
Pejabat Penilai
Kinerja
SUBJEK
kesesuaian
tingkah laku, sikap,
atau tindakan
pegawai dengan
indikator perilaku
kerja yang
dipersyaratkan
dalam jabatan
MEKANISME
Level perilaku
yang diperoleh
kemudian
dikonversi
menjadi suatu
nilai perilaku kerja
01
Penilaian Perilaku
oleh Pejabat penilai dengan
mempertimbangkan rekan kerja
setingkat dan bawahan langsung
TOOLS
Survey tertutup
SUBJEK
kesesuaian tingkah
laku, sikap, atau
tindakan pegawai
dengan perilaku kunci
pada indikator perilaku
kerja yang
dipersyaratkan dalam
jabatan
MEKANISME
Level perilaku
yang diperoleh
kemudian
dikonversi
menjadi suatu
nilai perilaku kerja
02

Langkah – Langkah Melakukan Penilaian Perilaku Kerja
Langkah
Menentukan level perilaku kerja
yang diperoleh berdasarkan
pengamatan untuk setiap situasi.
1. Sesuai standar,
2. Di atas standar (1 level
diatas standar yang
dipersyaratkan), atau
3. Di bawah standar (1 level
dibawaj standar yang
dipersyaratkan)
Contoh:
Seorang pejabat pimpinan tinggi pratama menilai perilaku kerja bawahan langsungnya yang merupakan seorang pejabat
administrator pada aspek orientasi pelayanan. Standar/Level perilaku kerja yang dipersyaratkan untuk seorang pejabat administrator
adalah 4 – 5. Maka dalam penilaian perilaku akan diujikan kesesuaian indikator perilaku kerja dari level 4 sampai dengan 6.
Berdasarkan hasil pengamatannya diperoleh:
ASPEK PERILAKU KERJA : 1. ORIENTASI PELAYANAN
NO SITUASI INDIKATOR PERILAKU KERJA
TERPENUHI
(☑/❌) LEVEL YANG DIPEROLEH
1 Ketika memberikan pelayanan kepada
pihak-pihak yang dilayani
Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelayanan.
☑
5
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan
☑
Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani. ❌
2 Ketika membangun hubungan dengan
dalam pelayanan.
☑
6
Berusaha memenuhi kebutuhan
mendasar dalam pelayanan dan ☑
Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani. ☑
3 Ketika diharapkan memberikan nilai-
nilai tumbuh atas layanan yang
diberikan kepada pihak-pihak yang
dilayani.
dalam pelayanan.
☑
4
mendasar dalam pelayanan dan
❌
Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani.
Tidak diujikan
4 Ketika beradaptasi
menggunakan teknologi digital.
dengan Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelayanan. ❌
3
mendasar dalam pelayanan dan
Tidak diujikan
Tidak diujikan
5 Ketika diharapkan dengan benturan
kepentingan.
dalam pelayanan.
☑
5
mendasar dalam pelayanan dan ☑
❌

ASPEK
PERILAKU
KERJA
NO SITUASI
LEVEL YANG
DIPEROLEH
Orientasi
Pelayanan
1 Ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani 5
2 Ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani 6
3 Ketika diharapkan memberikan nilai-nilai tumbuh atas layanan yang
diberikan kepada pihak-pihak yang dilayani.
4
4 Ketika beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital. 3
5 Ketika diharapkan dengan benturan kepentingan. 5
Total 23
Rata – rata
(Total/Jumlah Situasi)
4,6
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengamatan pejabat penilai Kinerja, perilaku kerja pejabat administrator aspek
orientasi pelayanan berada pada level 4,6 (sesuai standar)
Berdasarkan hasil pengamatan untuk aspek perilaku orientasi pelayanan diperoleh level sebagai
berikut:

Langkah
Mengkonversi level perilaku
kerja yang diperoleh menjadi
suatu nilai perilaku.
1. Bagi JPT Utama
2. Bagi JPT Madya
3. Bagi Pejabat JPT Pratama,
JA, dan JF (Standar Perilaku
Kerja adalah level 3 - 6)
4. Bagi JA dan JF (Standar
Perilaku Kerja adalah level 1
- 2)
Bagi JPT Utama

Langkah
1. Bagi JPT Utama
2. Bagi JPT Madya
- 2)
Bagi JPT Madya

1. Bagi JPT Utama
2. Bagi JPT Madya
- 2)
Langkah
Bagi Pejabat JPT Pratama, JA, dan JF (Standar Perilaku Kerja adalah level 3 - 6)
(a-1 ≤ level yang diperoleh < a) ma
ka
(b ≤ level yang diperoleh < b + 1) maka

1. Bagi JPT Utama
2. Bagi JPT Madya
- 2)
Langkah
Bagi Pejabat Bagi JA dan JF (Standar Perilaku Kerja adalah level 1 - 2)
(0 ≤ level yang diperoleh < 1) mak
a :
Nilai Perilaku Kerja = level yang diperoleh x 90
(2 ≤ level yang diperoleh < 3) mak
a :

Menghitung Nilai Akhir Perilaku
Kerja
Langkah
Contoh Bagi Pejabat Administrator

Penilaian Kinerja bagi
pegawai yang
melaksanakan tugas
belajar dilakukan
menggunakan 2 (dua)
indikator, yaitu:
A. INDEKS PRESTASI
B. KETEPATAN WAKTU LULUS
1.Indikator nilai Indeks Prestasi (IP) setiap tahun akademik
digunakan untuk menilai kinerja PNS selama masa studi.
2.Indikator nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan
pada akhir masa studi.
3.Bagi universitas luar negeri yang tidak mengeluarkan nilai
prestasi akademik berupa Indeks Prestasi, maka penilaian
kinerja pegawai selama melaksanakan tugas belajar dapat
menggunakan Predikat Akademik atau sebutan lain yang
berlaku pada universitas tersebut.
Indikator ketepatan waktu lulus digunakan pada akhir
masa studi yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
1.Pegawai yang lulus tepat waktu atau sesuai jangka waktu
tertentu (batas waktu normative program studi)
2.Pegawai yang lulus tidak tepat waktu atau adanya
perpanjangan jangka waktu tugas belajar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri/luar negeri, Indeks
Prestasi dikonversi menjadi predikat Kinerja dengan memperhatikan Akreditasi
Universitas dan Akreditasi Program Studi
LUAR
NEGERI
S1
S2/S3
DALAM
NEGERI
S1
S2/S3

Pada akhir masa studi, ketentuan konversi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan ketepatan waktu lulus menjadi
predikat kinerja pegawai dilakukan berdasarkan pembobotan. Bobot IPK adalah 60 dan bobot ketepatan waktu lulus
adalah 40 dari total bobot 100 sebagaimana tertuang dalam tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan
Waktu Kelulusan serta tabel Konversi Hasil Pembobotan ke Predikat Kinerja, sebagai berikut:
Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan Waktu Kelulusan Kategori Penilaian

Contoh penilaian kinerja bagi pegawai tugas belajar.
Seorang pegawai menjalankan tugas belajar dan memulai pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik
2019/2020 pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dan dapat
menyelesaikan studi tepat waktu pada tahun 2021, dengan total 4 semester.
Data Indeks Prestasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan IPK 2019-2020 Ybs mendapatkan IPK 3,4. Dengan demikian, Ybs memperoleh predikat berdasarkan IPK
“Baik”. Sedangkan untuk periode 2020-2021 pegawai tersebut mendapatkan IPK 3,6 dengan predikat berdasarkan IPK
“Sangat Baik”. Ybs lulus tepat waktu. Maka ketepatan waktu lulus pegawai dapat menjadi pertimbangan dalam
penentuan predikat kinerja pegawai. Sehingga nilai tertimbang yang diperoleh dari tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan
Predikat IPK dan Waktu Kelulusan adalah 4,6 sehingga predikat akhir masa studi berdasarkan Tabel Konversi Hasil
Pembobotan ke Predikat Kinerja adalah “Sangat Baik”.

IDE BARU
1. tim kerja;
2. unit kerja;
3. instansi/ daerah; atau
4. nasional.
Lingkup
PENGAJUAN
IDE BARU
1. Pimpinan unit kerja untuk ide baru
lingkup tim kerja dan unit kerja.
2. Menteri, pimpinan Lembaga, atau
pejabat setingkat untuk ide baru
lingkup Instansi Pusat.
3. Kepala Daerah untuk ide baru lingkup
Instansi Daerah.
4. Presiden, atau Menteri, pimpinan
Lembaga, atau pejabat setingkat untuk
ide baru lingkup Nasional.
Penilaian atas usulan ide baru
dilakukan paling kurang terkait
aspek orisinalitas, aspek
penggunaan anggaran, dan aspek
kemanfaatan,
Pejabat yang menetapkan
Aspek yang Dinilai
PENILAIAN
USULAN
IDE BARU
PENETAPAN
IDE BARU
 Dapat diajukan individual atau
dalam tim dan mendapatkan
rekomendasi pejabat lingkup ide baru
PERHITUNGAN IDE BARU
Ditambahkan dalam bentuk
poin saat penilaian kinerja
1. Lingkup tim kerja diberikan 2 poin; masa berlaku 1 tahun
2. Lingkup unit kerja diberikan 3 poin; masa berlaku 1 tahun
3. Lingkup instansi diberikan 4 poin; masa berlaku 2 tahun dan
4. Lingkup nasional diberikan 5 poin. masa berlaku 2 tahun
gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan
proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada lingkup tim kerja/ unit kerja/ instansi/daerah/
nasional.
Setelah
ditetapkan

1.Ketika pegawai mengalami rotasi, mutasi dan/atau penugasan lain, sebelum menempati posisi
yang baru maka pejabat penilai pegawai yang bersangkutan harus melakukan penilaian SKP dan
penilaian perilaku pada posisi lama sehingga diperoleh nilai kinerja pada posisi sebelumnya.
2.Setelah memperoleh nilai kinerja pada posisi sebelumnya, maka pegawai yang bersangkutan
harus membuat perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada posisi
yang baru.
3.Ketika periode penilaian kinerja di akhir tahun, maka pejabat penilai pegawai yang bersangkutan
melakukan penilaian SKP dan penilaian perilaku pada posisi yang baru sehingga diperoleh nilai
kinerja pada posisi baru.
4.Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi dan/atau penugasan lain terkait
dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan, dilakukan dengan menggunakan metode
proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana pegawai tersebut bekerja pada
tahun berjalan.
Perubahan Penilaian Kinerja pada tahun berjalan

Perubahan Penilaian Kinerja pada tahun berjalan
5. Contoh penilaian kinerja ketika perubahan penilaian kinerja pada tahun berjalan;
Seorang pejabat fungsional pada tahun 2020 mengalami perpindahan tugas dari Instansi A ke Instansi B
dengan data hasil penilaian kinerja sebagai berikut:
Total nilai kinerja yang diperoleh pegawai tersebut
dalam tahun 2020 adalah 97,93 dan termasuk dalam
predikat penilaian kinerja “Baik”.Hasil ini dicantumkan
dalam Format E.1.1 Laporan Dokumen Penilaian
Kinerja yang ditandatangani oleh pegawai yang dinilai
dan pejabat penilai kinerja pada unit kerja terakhir.

1. Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu:
a. Bulan Januari – Juni, terdiri atas:
1.Penilaian SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
No.1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2.Penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara No.1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
b. Bulan Juli – Desember, terdiri atas:
1.Penilaian SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
2.Penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Penilaian Kinerja pns tahun 2021

Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian
Prestasi Kerja PNS pada periode Januari-Juni dan Penilaian Kinerja PNS pada periode Juli-
Desember
a.Mengkonversikan Nilai Prestasi Kerja PNS menjadi Nilai Kinerja PNS pada
periode Januari-Juni

Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range 91 – 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah:
Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range ≤ 50 maka Nilai Kinerja PNS adalah
Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS adalah > 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah 120
Penilaian
Kinerja pns
tahun 2021

Contoh:
Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh pada Periode Januari-Juni adalah 93,6 sehingga masuk dalam Nilai
Prestasi Kerja PNS pada range 91 – 99. Untuk konversinya menggunakan formula sebagai berikut:

b.Menghitung Nilai Kinerja PNS Tahun 2021
Nilai Kinerja PNS tahun 2021 diperoleh menggunakan
formula sebagai berikut:
Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 =
(50% x Nilai Kinerja 1)+(50% x Nilai Kinerja 2)
Dimana:
Nilai Kinerja 1: Nilai Kinerja PNS periode Januari-Juni
berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja
PNS.
Nilai Kinerja 2: Nilai Kinerja PNS periode Juli-Desember
c. Menentukan Predikat berdasakan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021
Contoh:
Seorang PNS memperoleh Nilai Prestasi Kerja PNS
93,6 dan telah dikonversikan menjadi Nilai Kinerja
PNS periode Januari-Juni yaitu113,25. Pada
periode Juli-Desember, PNS yang bersangkutan
memperoleh Nilai Kinerja PNS 99. Sehingga Nilai
Kinerja PNS yang diperoleh pada Tahun 2021
berdasarkan pengintegrasian adalah sebagai
berikut:
Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 = (50% x 113,25)
+ (50% x 99) Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 =
56,63 +
49,5 = 106,13

d. Menuangkan dalam Format Hasil Integrasi Penilaian Kinerja PNS Tahun
2021
Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Periode Januari -
Juni

Terima Kasih
The information contained in these documents is confidential, privileged and only for the information of the intended
recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of Author.

Penilaian_Kinerja_PNS-PPT.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Penilaian_Kinerja_PNS-PPT.pptx

Similar to Penilaian_Kinerja_PNS-PPT.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Penilaian_Kinerja_PNS-PPT.pptx