3. Pemantauan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara
berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali
dalam setiap semester pada tahun berjalan .
Pemantauan Kinerja dilakukan dengan mengamati Capaian Kinerja melalui
dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/atau
sistem informasi berbasis elektronik.
Pemantauan) digunakan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS, agar tidak terjadi
keterlambatan dan/atau penyimpangan.
Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan , PNS dan/atau Pejabat Penilai
Kinerja PNS harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta
dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana
direncanakan semula.
Dalam melakukan Pemantauan Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat dibantu oleh
Pengelola Kinerja.
Hasil Pemantauan Kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti-bukti objektif dan
perubahan lingkungan organisasi dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.
Pemantauan Kinerja
4.
5. Pengukuran Kinerja
• Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dalam hal kinerja utama berdasarkan Perjanjian
Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif tidak dapat diukur
sesuai periode pengukuran yang ditetapkan instansi dan tidak terdapat kinerja utama dalam bentuk rencana aksi/
inisiatif strategis, maka pelaksanaan kinerja didahului dengan penyusunan rencana aksi/ inisiatif strategis dalam
rangka pencapaian kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan dan Direktif.
• Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, dalam hal Kinerja utama tidak dapat diukur sesuai periode
pengukuran yang ditetapkan Instansi, maka pelaksanaan Kinerja didahului dengan penyusunan rencana aksi/
inisiatif strategis dalam rangka pencapaian Kinerja utama pada SKP pegawai yang bersangkutan.
• Periode pengukuran rencana aksi ditetapkan oleh instansi masing masing.
6. PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANAAN
KINERJA
TIDAK DAPAT DIUKUR SESUAI
PERIODE PENGUKURAN
DAPAT
DIUKUR
SESUAI
PERIODE
PENGUKURA
N
SESUAI DENGAN
PENILAIAN KINERJA
TANPA BOBOT
RENAKSI /INIASIATIF
SEMESTER
TRI BULANAN
BULANAN
KONDISI NORMAL
KONDISI KHUSUS
NILAI RENCANA AKSI /
INISIATIF STRATEGIS Next
Misal :
Target 30-40
Realisasi : 50
Maka:
50/40
Nilai : 125 120
Misal :
Target 30-40
Realisasi : 25
Maka:
25/30
Nilai :83
7. NILAI
RENCANA
AKSI /
INISIATIF
STRATEGIS
PERIODIK
SANGAT BAIK
BAIK
CUKUP
KURANG
SANGAT KURANG
109
100% ADALAH ANGKA TERTINGGI
DI KONVERSI MENJADI 120
SEMESTER
TRI BULANAN
BULANAN
TAHUNAN
NILAI 1 : KINERJA UTAMA
DAPAT DIUKUR PERIODIK
(JIKA ADA) = 120
NILAI 2 : NILAI
RENAKSI/INSIATIF
STRATEGIS
Target: januari - maret
Realisasi : januari : 82 (nilai reanksi)
februari : 95 (nilai reanksi)
maret : 120 (nilai hasil)
(82 + 95 )/2 = 177/2 = 88,5
Nilai SKP Periodik maret: (120+88,5)/2
=104,25
8. Tata Cara pengukuran perilaku kerja periodik
terdiri atas :
Tata Cara pengukuran perilaku kerja periodik terdiri atas :
Penilaian perilaku kerja melalui survey secara tertutup bagi Instansi
Pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian
rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja bagi Instansi Pemerintah
belum menerapkan penilaian perilaku kerja.berdasarkan penilaian rekan
kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
Realisasi Kinerja yang sudah diukur :
januari : 82 (nilai reanksi)
februari : 95 (nilai reanksi)
maret : 120 (nilai hasil)
Perilaku Sesuai Periode
berdasarkan penilaian atasan
langsung
70 % 30%
+
Januari (70% x 82) + (30%x missal 115 ) = 57,4 + 34,5 = 91,9
9.
10. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja dapat melakukan perubahan SKP
apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan
kinerja memerlukan penyesuaian.
Contoh :
1. perubahan pemangku jabatan;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran;
4. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan.
5. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang
menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih
dari 1 (satu) bulan meliputi:
6. Pengembangan kompetensi; dan/atau
7. Penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negara; dan/ atau
8. Kondisi tertentu lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.
PERUBAHAN SKP
12. PENILAIAN
SKP JPT
KINERJA UTAMA +
KINERJA TAMBAHAN
PENILAIAN SKP JPT ADALAH
PENJUMLAHAN NILAI TERTIMBANG
KINERJA UTAMA DAN NILAI TERTIMBANG KINERJA TAMBAHAN
13. MENGHITUNG CAPAIAN IKI
DENGAN MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI UNTUK MENGETAHUI
REALISASI DENGAN
MELIHAT MANUAL IKU
KONDISI NORMAL : Dimana realisasi yang nominal atau
angkanya LEBIH BESAR target dikategorikan melampaui
target
FORMULA
KONDISI KHUSUS
MENGHITUNG CAPAIAN
KINERJA UTAMA JPT
1
2 MENENTUKAN KONDISI
CAPAIAN IKI,
NORMAL ATAU KHUSUS.
FORMULA
KONDISI NORMAL :
KONDISI KHUSUS : Dimana realisasi yang nominal atau
angkanya LEBIH KECIL dari target dikategorikan
melampaui target
14. MENGKATEGORIKAN NILAI CAPAIAN IKI
3
MENGHITUNG CAPAIAN
KINERJA UTAMA JPT
CAPAIAN IKI YANG DIPEROLEH
DALAM LANGKAH SEBELUMNYA
DIKONVERSI CAPAIANNYA UNTUK
MENDAPATKAN KATEGORI CAPAIAN
IKI BERDASARKAN TABEL BERIKUT :
20. (IKI KU 1 X 60% )+ (IKI KU 2 X 40%
)
NILAI KINERJA UTAMA =
5
MENGHITUNG CAPAIAN
KINERJA UTAMA JPT
MENGHITUNG CAPAIAN
NILAI KINER UTAMA
1. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG KINERJA UTAMA
YANG BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
DENGAN MEMEPRHATIKAN RENSTRA DAN RENJA ,
DAN DIREKTIF DENGAN BOBOT MINIMAL 60
PERSEN
2. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG KINERJA UTAMA
YANG BERDASARKAN RENCANA AKSI / INISIATIF
STRATEGIS DENGAN BOBOT MAKSIMAL 40 PERSEN
3. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG KINERJA
UTAMA DENGAN MENJUMLAHKAN KEDUANYA
PADA CONTOH :
• PANAH KUNING ADALAH
KINERNA UTAMA
BERDASARKAN PK.
• PANAH BIRU ADALAH
KINERJA UTAMA
INISITAIF/RENAKSI
23. (RATA RATA INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN PK ,RENSTRA,DIREKTIF X 60 % )
NILAI KINERJA UTAMA =
(120 + 109 + 109 + 80 + 80 + 109 +109 + 115 + 120 ) 60
= ------------------------------------------------------------------- X ------
10 100
= 106 X 60%
= 63,6
(RATA RATA INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN RENCANA AKSI X 40 % )
= 109 X 40%
= 43,6
+
=
63,6 + 43,6 = 107,2
KINERJA TAMBAHAN : 1,7
TOTAL SKP : 108,9
24. MENGHITUNG CAPAIAN IKI
DENGAN MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI UNTUK MENGETAHUI
REALISASI DENGAN
MELIHAT MANUAL IKU
KONDISI NORMAL : Dimana realisasi yang nominal atau
angkanya LEBIH BESAR target dikategorikan melampaui
target
FORMULA
KONDISI KHUSUS
MENGHITUNG CAPAIAN
KINERJA TAMBAHAN JPT
1
2 MENENTUKAN KONDISI
CAPAIAN IKI,
NORMAL ATAU KHUSUS.
FORMULA
KONDISI NORMAL :
KONDISI KHUSUS : Dimana realisasi yang nominal atau
angkanya LEBIH KECIL dari target dikategorikan
melampaui target
25. MENGKATEGORIKAN NILAI CAPAIAN IKI
3
MENGHITUNG CAPAIAN
KINERJA UTAMA JPT
CAPAIAN IKI YANG DIPEROLEH
DALAM LANGKAH SEBELUMNYA
DIKONVERSI CAPAIANNYA UNTUK
MENDAPATKAN KATEGORI CAPAIAN
IKI BERDASARKAN TABEL BERIKUT :
27. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG KINERJA TAMBAHAN
KATEGORI CAPAIAN FORMULA
SANGAT BAIK
BAIK
CUKUP
KURANG
SANGAT KURANG
APABILA TOTAL NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA TAMBAHAN MELEBIHI 10
MAKA DIKONVERSI MENJADI 10
4
28. Contoh:
Seorang pegawai Kantor Regional II BKN Surabaya di tunjuk menjadi ketua Korpri di Provinsi Jawa
Timur. Pegawai tersebut capaian kinerjanya adalah bernilai 96 %. maka untuk menghitung nilai
kinerja tambahannya adalah sebagai berikut:
Lingkup Penugasan adalah diluar instansi berarti memiliki bobot 3
96 % adalah kategori capaian IKI CUKUP
Sehingga dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Maka Tertimbang Kinerja nya adalah : (60/100) x (3/100) x 96
= 0,6 x 0,03 x 96
= 1,728
31. KATEGORI DAN CAPAIAN RENCANA KINERJA
SESUAI DENGAN ASPEK INDIKATOR
Nilai Tertimbang
Capaian Rencana
Kinerja
3
4
Direct Cascading :
Sama dengan Capaian
Rencana Kinerja
Non-Direct Cascading
NILAI TERTIMBANG :
BOBOT 1 DAN NILAI 1: BAWAHAN
BOBOT 2 DAN NILAI 2: ATASAN
5
6
32. Menghitung Kinerja Tambahan Jabatan Administrasi Dan Jabatan
Fungsional dilakukan dengan Cara yang sama dengan Jabatan Pimpinan
Tinggi
Simulasi :
Nilai JA : 100
Nilai JPT : 105
Di cascading secara non-direct:
Maka penghitungan nilai JA :
(100 x 80%) + (105 x 20%)
80 + 21 = 101
Misal Kinerja tambahan : 5,75
Maka Nilai SKP : 101 + 5,75 = 106,75
Misal : Nilai perilaku : 110 (berdasarkan penilaian atasan maka porsi 30%)
Nilai Kinerja : (106,75 x 70%) + (110 x 30%) = 74,72 + 33 = 107,7
SKP perilaku
33. PENILAIAN KINERJA
Penilaian Kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:
1. Sangat Baik, apabila pegawai memiliki:
a. nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) ≤ x ≤ angka 120 (seratus dua puluh); dan
b. menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan Kinerja yang memberi manfaat bagi
organisasi atau negara;
2. Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) ≤ x ≤ angka 120 (seratus dua
puluh);
3. Cukup, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) ≤ x < angka 90 (sembilan puluh);
4. Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) ≤ x < 70 (tujuh puluh); dan
5. Sangat Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh)
= NILAI SKP + NILAI Perilaku Kerja
Tata Cara pengukuran perilaku kerja periodik terdiri atas :
Penilaian perilaku kerja melalui survey secara tertutup bagi Instansi Pemerintah telah
menerapkan penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat
dan/atau bawahan langsung.
Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja bagi Instansi Pemerintah belum
menerapkan penilaian perilaku kerja.berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat
dan/atau bawahan langsung.
35. Pindah : bulan maret:
Treatment pp. 46 :
1. Penyesuaian target + penilaian Unit kerja lama
2. Buku catatn perilaku sebagai baha bagi atasan ditempat baru
3. Skp di tempat baru menyesuaikan sisa bulan
4. Penilaian : (skp unit lama +skp unit baru )/2 : 87
5. + Perilaku kerja (dinalai 1 x) 90
6. (87 x 60%) + (90 x 40%) = 88
Treaement Permenpan 8:
1. Dinilai Capaian Renaksi (skp bulanan) + Penilaian perilaku = Nilai SKP unit lama (Jan-Maret)
2. Dibuat skp baru (April-des)
3. Penilaian di SKP dan perilaku unit kerja baru di bulan desember (periode april-des):
4. Intergrasi nilai SKP unit lama dan unit baru
Contoh: unit lama : 110, unit baru nilainya 97
(110 x 3 /12 ) + (97 x 9/12) = 27,5 + 72,75 = 100,25
36. Samsul : 2000]
Budi : 1000
Doni : 1000
Perubahan :
Budi : 800 (tidak mampu alas alas an yg sah) tidak berpengaruh ke nilai
budi)
800/800
800/1000
Doni : 1200 tentunya nilai SKP tambah tinggi
1200/1000
