Dokumen tersebut memberikan panduan pengelolaan dan penatausahaan dana Bantuan Pendidikan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada satuan pendidikan menengah swasta di Wilayah Nganjuk. Dokumen tersebut menjelaskan komponen biaya yang dapat dibiayai oleh BPOPP, larangan penggunaan dana, serta pedoman verifikasi laporan realisasi anggaran BPOPP.

1. BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BPOPP
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA
TAHUN 2019
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH NGANJUK

2. Komponen Pembiayaan pada SMA dan SMK Yang ada
Aplikasi BPOPP
• Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
• Peningkatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
• Penyelenggaraan/mengikuti kompetisi-kompetisi
• Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
• Penyediaan alat/bahan/media pembelajaran
• Pengadaan, Pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana dan lingkungan Sekolah
• Tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang
sudah masuk di SK Gubernur
• Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif
• Kegiatan literasi sekolah
• Pembelian, penambahan/sewa alat multi media pembelajaran
• Penguatan Pendidikan Karakter
• Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan permendikbud Nomor 32
Tahun 2018
• Membiayai kegiatan yang belum didanai oleh BOS reguler

3. Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan pada
satuan pendidikan tidak diperkenankan :
• Disimpan dengan maksud dibungakan;
• Dipinjamkan kepada pihak lain;
• Membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding,
karya wisata, dan sejenisnya;
• Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa
hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
• Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
• Digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dengan kategori rusak
sedang dan rusak berat;
• Membangun gedung atau ruangan baru;
• Membeli lembar kerja siswa (LKS);
• Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
• membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
• Contoh : perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, bimtek, dll

4. PENGGUNAAN DANA
• Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan
pendidikan digunakan sebagai penunjang biaya BOS yang
penggunaannya tidak tercantum dalam dana BOS.
• Penggunaan dana yang pelaksanaannya bersifat kegiatan, biaya yang
dapat dibayarkan dari biaya penunjang operasional penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan meliputi pengadaan alat tulis kantor
atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor
narasumber dari luar sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau
perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan
narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pengadaan sarana dan prasarana oleh sekolah harus mengikuti standar
sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
• Penggunaan dana yang pelaksanaan berupa pekerjaan fisik, biaya yang
dapat dibayarkan dari biaya penunjang operasional penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan meliputi pembayaran upah tukang
sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau
konsumsi

5. • VERIFIKASI RAB BPOPP
• Memilah mana yang transaksi tunai dan non tunai
• Non Tunai : Honor GTT/PTT, Transport dan Perjalanan Dinas (SPPD), transaksi diatas 5 jt,
belanja modal (SPK), Belanja pemeliharaan fisik (SPK)
• Tunai : transaksi dibawah 5 jt, belanja langganan listrik, telpon, air, internet
• Memilah Dokumen SPJ :
• Dibawah 5 juta : bukti pendukung kwitansi dan nota
• 5 s.d 50 jt : Dokumen kontrak ( SPK, dst )
• Dibawah 5 jt pengadaan belanja barang modal menggunakan SPK
• Ketentuan lain-lain:
• Perjadin adalah penugasan pegawai berangkat dari instansi asal ke tempat tujuan untuk
kegiatan kedinasan, perjadin 1 kwitansi untuk 1 orang
• Perjalanan Dinas yang sudah dibiayai oleh panitia tidak bisa dibiayai penuh atau sebgain
dari sekolah
• Uang kas tunai dalam 1 hari maksimal 15 jt
• Jasa nara sumber/tenaga ahli harus dari instansi luar lembaga atau profesional (bersertifikat)

6. • Pemeliharaan gedung menggunakan kontak fisik
• Kontrak fisik terdiri dari :
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan

7. DINAS PENDIDIKAN PROV JATIM
WILAYAH NGANJUK
0354-3250304 tunjangan.cabdindiknganjuk@gmail.com
TIM BPOP CABDIN NGANJUK