2. PENGERTIAN
BOS merupakan program pemerintah yang pada
dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya
operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP
No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan,
biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak
langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, dll.
3. TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan
Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu,
serta berperan dalam mempercepat pencapaian
standar pelayanan minimal di Madrasah.
4. TUJUAN KHUSUS
Secara khusus tujuan program BOS :
Membebaskan biaya operasional madrasah bagi
seluruh peserta didik di Madrasah Negeri.
Meringankan beban biaya operasional madrasah
bagi peserta didik di madrasah swasta/pps.
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi
seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar
dan menengah, baik di madrasah negeri maupun
madrasah swasta
5. PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden.
Merupakan Program Mandatory Nasional.
Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
sehingga harus dijaga ketetapan volume
dan satuannya.
7. ALOKASI LEMBAGA DAN JUMLAH SISWA
No. Jenjang
Negeri
Lembaga Siswa
Swasta
Lembaga Siswa
1. MI 1,686 449,461 22,595 3,114,233
2. MTs 1,437 739,296 15,210 2,491,238
3. MA 759 392,901 6,736 818,565
JUMLAH 3,882 1,581,658 44,541 6,424,036
TOTAL LEMBAGA NEGERI DAN SWASTA 48,423
TOTAL SISWA NEGERI DAN SWATA 8,005,694
8. ALOKASI DANA
No. Jenjang
Negeri
Siswa Anggaran
Swasta
Siswa Anggaran
1. MI 449,461 359,568,800,000 3,114,233 2,491,386,400,000
2. MTs 739,296 739,296,000,000 2,491,238 2,491,238,000,000
3. MA 392,901 471,481,200,000 818,565 982,278,000,000
JUMLAH 1,581,658 1,570,346,000,000 6,424,036 5,964,902,400,000
TOTAL ANGGARAN NEGERI DAN SWATA 7,535,248,400,000
TOTAL SISWA NEGERI DAN SWATA 8,005,694
9. Tidak Tepat Sasaran :
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi
kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Hal ini
terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun
Belanja Barang sehingga oleh K/L dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial.
Tumpang Tindih:
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi
maupun penerimanya diantara Eselon I pada K/L (dalam satu K/L) yang bersangkutan atau diantara
K/L yang direviu (antar K/L).
Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel:
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan :
1.Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang jelas;
2.Program, Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas;
3.Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan secara terbuka.
HASIL REVIEW BPKP TENTANG BELANJA BANSOS
10. No. Kementerian/Lembaga Tidak Tepat
Sasaran
Tumpang
Tindih
Tidak
Transparan/Akunta
bel
Total
1. Kemendikbud 7.274,96 57,50 7.332,46
2. Kementerian Kesehatan 5,00 5,00
3. Kementerian Agama 973,11 1.487,18 2.460,29
4. Kementerian Tenaga Kerja 16,76 11,50 28,26
5. Kementerian Pekerjaan Umum 25,80 25,80
6. Kementerian Pariwisata 49,00 49,00
7. Kementerian Koperasi & UKM 6,89 6,89
8. Kementerian PDT 4,60 10,00 14,60
9. Kementerian Perumahan
Rakyat
36,00 36,00 72,00
TOTAL 8.392,14 57,50 1.544,68 9.994,32
HASIL REVIEW BPKP TENTANG BELANJA BANSOS
11. HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Alokasi Dana pada Kemenag untuk :
1. Beasiswa Berprestasi
2. Tunjangan Guru
3. Dana Operasional (BOS/BOP)
4. Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi
kriteria sebagai Dana
Bansos
Klasifikasi ke
Jenis Belanja
yang sesuai
Belanja
Barang
Satker/KPA
526XXX
Pengadaan
Barjas
521XXX
UP/TUP
LS/SK
Penetapan
Belanja
Pegawai
Satker/KPA
Dengan SK
Penetapan
13. KEGIATAN AKUN BELANJA BARANG/JASA
AKUN
52xxxx
BOP RA
BOS
Madrasah/PPS
Rehab Ruang
Kelas/RKB
Beasiswa
Prestasi
14. No. Kegiatan/output/komponen/uraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I Beasiswa/BSM
1. Beasiswa & Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219
2. Bantuan Siswa & Mahasiswa Miskin untuk MI/MTs/PTA
Negeri/Swasta
572111 Bansos dalam
bentuk uang
574111
II Tunjangan
1. Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non PNS 572111 (Bansos dalam
bentuk uang)
511521
2. Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam
bentuk uang)
511522
III Operasional Lembaga/Administrasi
1. BOS Madrasah/PTA Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
PEMETAPAN PERUBAHAN AKUN BOS
15. No. Kegiatan/output/komponen/uraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
IV. Pengadaan Fisik
1. Pembangunan/Rehab Ruang Kelas MI/MTs/MA
Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk
uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
2. Peralatan
Laboratorium/Perpustakaan/Meubelair
573111 (Bansos dalam bentuk
uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
4. Bantuan Sarana Prasarana Sekolah/PT
Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk
uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
5. Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk
uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau 526xxx
untuk bantuan dalam bentuk
barang
6. Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk
uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau 526xxx
untuk bantuan dalam bentuk
barang
PEMETAPAN PERUBAHAN AKUN BOS
16. TIME LINE PELAKSANAAN
Surat Edaran DJPB Kemenkeu
Tentang Perubahan Akun Bansos
Peluncuran Juknis
BOS via Website
Madrasah
Surat Dirjen Pendis
kepada DJPB Kemenkeu
tentang Pengaturan
Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan
Kepada Mitra Kerja
Rapat FGD dengan
DJPB Kemenkeu
Surat jawaban DJPB Kemenkeu
tentang Pengaturan
Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Kepada
Mitra Kerja
Surat DJPB kepada Sekjen
Kemenag tentang Kebijakan
Dispensasi Akun BOS dan
BOP RA
Rapat Sekjen Kemenag
dengan Dirjen
Perbendaharaan
Kemenkeu
Rapat Koordinasi Nasional
BOS Tahap I di Hotel
Permata Bogor
Surat Edaran Direktur
Pendidikan Madrasah
tentang Pencairan dana
BOS Madrasah dan BOP RA
17. •Melakukan pendataan
jumlah siswa setiap
madrasah
•Madrasah yang baru
memiliki ijin operasional
diusulkan pada tahun
anggaran
Kantor Kemenag
•EMIS Kanwil Kemenag
Provinsi melakukan
pendataan jumlah siswa
setiap kabupaten
•Melakukan verifikasi ulang
terhadap alokasi jumlah
siswa yang akan ditetapkan
Kanwil Kemenag
•Direktorat Pendidikan
Madrasah Menetapkan
alokasi jumlah siswa
penerima dana BOS
berbasis data EMIS Pusat
•Pendataan dilakukan setiap
semester
Ditjen Pendis
MEKANISME PENETAPAN ALOKASI DANA BOS
18. PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
Kepala Kanwil
Kemenag/KPA
Menetapkan PPK
eselon III/IV dan BPP
PNS pada Kanwil
Kemenag Provinsi
Menetapkan PPK
eselon IV dan BPP
PNS pada Kantor
Kemenag Kab./Kota
Kepala Kantor
Kemenag/KPA
Menetapkan PPK
eselon IV dan BPP
PNS pada Kantor
Kemenag Kab./Kota
19. KOMPONEN PEMBIAYAAN
Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
Kegiatan pembelajaran
Kegiatan Ulangan dan Ujian
Pembelian peralatan pendidikan
Pembelian bahan habis pakai
Kegiatan Pembinaan siswa dan ekstra kurikuler
Perawatan madrasah
Langganan daya dan jasa
Pembiayaan pengelolaan BOS
Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
Pengembangan profesi guru
Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer
20. No Jenis Belanja Jenis Komponen Pembiayaan Bukti Laporan Pertanggung
1. Belanja Barang/Jasa Pengembangan perpustakaan
Pembelian bahan-bahan habis pakai
Langganan daya dan jasa
Perawatan madrasah
Pembelian perangkat komputer
Pembiayaan pengelolaan BOS
Biaya lainnya yang bersifat pembelian
barang
• Surat Perjanjian/Kontrak
• Kuitansi/Bukti Pembayaran/Bukti
Pembelian
• Faktur Pajak dan SSP
• Nota/bukti penerimaan barang
• Bukti lainnya (foto fisik) untuk
rehab/perawatan gedung
2. Belanja Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa
Ulangan dan Ujian
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga
Kependidikan
• Kuitansi/Bukti Pembelian
• Faktur Pajak dan SSP
• Nota/bukti penerimaan barang/jasa
dan bukti lainnya (foto fisik)
• SK honor panitia/petugas beserta
lampiran nama dan besaran
nominatifnya yang ditandatangani oleh
PPK
• Daftar tanda terima pembayaran
panitia/petugas dan bukti foto kegiatan
• Biaya akomodasi dibuktikan dengan
bukti pembayaran
• Daftar hadir peserta
KLASIFIKASI BELANJA DANA BOS
21. No Jenis Belanja Jenis Komponen Pembiayaan Bukti Laporan Pertanggungjawaban
3. Belanja Pegawai Honorarium guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer
Honorarium panitia/petugas kegiatan
SK honor guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer beserta
lampiran nama dan besaran
nominatifnya yang ditandatangani
oleh PPK
SK honor panitia/petugas beserta
lampiran nama dan besaran
nominatifnya yang ditandatangani
oleh PPK
Bukti pembayaran
4. Belanja Bansos Bantuan siswa miskin Kuitansi
Bukti pembayaran
Bukti Pembelian
5. Perjalanan Dinas Transportasi pengelola dana BOS
Transportasi kegiatan pengembangan
profesi guru dan tenaga kependidikan
Transportasi kegiatan ulangan dan ujian
Transpoprtasi kegiatan pembelajaran
dan ekstrakurikuler siswa
Biaya transport/akomodasi dibuktikan
dengan tiket/karcis/bukti ril dan bukti
pembayaran
KLASIFIKASI BELANJA DANA BOS
22. SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan
kuasa BUN.
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap
Madrasah.
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah, kemudian PPK dan BPP
mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP)
sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barang/jasa,
Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan
dana BOS.
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barang/jasa, belanja kegiatan,
belanja pegawai, belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM
setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS.
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan
dana BOS.
23. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada satu
penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS)
belanja barang/jasa oleh PPK, namun di bawah Rp. 50.000.000,- juga dapat
dilakukan mekanisme LS.
PPK membuat Surat Perjanjian/Kontrak terhadap pihak penyedia barang/jasa.
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji
secara materil.
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak
penyedia barang/jasa kepada KPPN.
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barang/jasa atas dasar
perjanjian/kontrak, ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
24. Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa harus
disertai :
1). Bukti perjanjian/kontrak;
2). Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia
barang/jasa;
3). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
4). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
5). Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
6). Berita Acara Pembayaran;
7). Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK
sesuai (format lampiran 4);
8). Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
9). Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya
sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
25. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI
PEMBAYARAN UP/TUP
Pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
kepada satu penyedia barang/jasa dapat menggunakan mekanisme
UP/TUP melalui PPK dan BPP.
KPA mengajukan permintaan UP/TUP kepada Kepala KPPN setempat.
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang
ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan
pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP.
Pembayaran melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada
satu penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas
permintaan KPA.
BP dapat mentransfer dana UP/TUP kepada BPP melalui rekening sesuai
kebutuhan mengacu pada RKAM.
26. Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP
yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang
telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP
masih tersedia dalam DIPA.
Pengajuan pembayaran UP/TUP tahap berikutnya, BPP harus
menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP
terhadap UP/TUP yang telah dibayarkan sebelumnya.
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk
cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak/ tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP
melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN.
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI
PEMBAYARAN UP/TUP
27. Pemberian UP diberikan paling banyak:
a. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta
rupiah);
b. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
c. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
d. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
BESARAN UANG PERSEDIAAN
28. Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan
menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta
berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP,
Kepala Madrasah, dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas
waktu pertanggungjawaban.
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai
RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan
pertanggungjawaban.
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan
uang muka kerja, SPBy dilampiri:
a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
b. Rincian kebutuhan dana; dan
c. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja.
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI
PEMBAYARAN UP/TUP
29. KENDALA YANG DIHADAPI
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kurangnya tenaga teknis pada Kanwil Kemenag provinsi maupun
Kantor Kemenag Kab./Kota dengan beban kerja yang begitu
banyak (Bantuan Siswa Miskin, Tunjangan Profesi Guru,
Pembangunan RKB, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembinaan
Madrasah, dll).
Kurangnya pejabat eselon III dan IV pada Kanwil Kemenag
Provinsi atau pejabat eselon IV pada Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
sebagai syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
menangani banyak proses pembayaran dana BOS madrasah
swasta dari seluruh jenjang .
30. KENDALA YANG DIHADAPI
2. Sulitnya transportasi dari Madrasah ke Kabupaten atau Provinsi
karena banyak letak Madrasah Swasta di wilayah terpencil dan
kepulauan (letak geografis).
3. Masih Banyak Madrasah Swasta dengan kondisi keuangan sangat
minim jika permohonan pembayaran melalui LS belanja barang,
karena pelaksanaan kegiatan Madrasah satu-satunya dari dana
BOS.
