Berdasarkan pengalaman dilapangan, ternyata banyak Guru-guru yang tidak memahami berapa jumlah dana BOS yang diterima disekolah tempatnya mengajar termasuk dana tersebut dipergunakan untuk apa saja, penting sekali Transparansi perencanaan dan penggunaan dana BOS diketahui oleh seluruh guru dan murid sebagai pengelola dan penerima dana BOS, Salam Transparansi Rurita Ningrum

1. DANA BOS
DAN
TRANSPARANSI
ANGGARAN
Dibawakan pada Kegiatan ;
EDUKATOR ANTI KORUPSI
Oleh : Rurita Ningrum

2. DANA BOS ;
BOS adalah program pemerintah yang pada
dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan
biaya operasi non-personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program
wajib belajar. (www.anggaran.kemenkeu.go.id)

3. Penggunaan Dana BOS
SD/SDLB/SMP/SMPLB :
1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
5. Pengelolaan sekolah
6. Pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran
7. Pembayaran honor
8. Perawatan sekolah
9. Langganan daya dan jasa
10. Pengembangan profesi guru

4. Penggunaan Dana BOS untuk
SMA
1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
5. Pengelolaan sekolah
6. Pengembangan profesi guru
7. Langganan daya dan jasa
8. Perawatan sekolah
9. Pembayaran honor
10. Pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran

5. Penggunaan Dana BOS untuk
SMK
1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
5. Pengelolaan sekolah
6. Pengembangan profesi guru
7. Kegiatan praktek kerja industri praktek kerja lapangan
(PKL)
8. Kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kejuruan
9. Pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran
10. Pembayaran honor
11. Perawatan sekolah
12. Langganan daya dan jasa

6. LARANGAN PENGGUNAAN DANA
BOS :
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA/SMK atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding tur
studi (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/ kota/provinsi/pusat, atau pihak
lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedung/ruangan baru;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
12. Menanamkan saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara
penuh/wajar;
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas
pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
16. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SM/SMK
perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan
provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Mengapa Harus Transparan?
1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Menteri Keuangan (Menkeu)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
• Melakukan sinergitas terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolan (BOS)
• Tahun 2020 Dana BOS mengalami Kenaikan 6,03%
2. Skema Dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap :
 Tahap I : 30%
 Tahap II : 40%
 Tahap III : 30%
2. Sebesar 50% Dana BOS dapat digunakan untuk Pembayaran Guru Honor

8. SUMBER DANA BOS & Aturan
;
 Sumber Dana BOS adalah APBN
 Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609); dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1168),

9. TRANSPARANSI;
 Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses
perencanaan, penyususnan, pelaksanaan anggaran. Terdapat
beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait
konsep transparansi;
 Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai;
 Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.

10. PRINSIP TRANSPARANSI;
 Adanya informasi yang mudah dipahami dan
diakses oleh masyarakat, meliputi informasi
mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk
bantuan atau program.
 Adanya publikasi dan media mengenai proses
kegiatan dan detail keuangan.
 Adanya laporan berkala mengenai
pendayagunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek yang dapat diakses oleh
umum.
 Laporan tahunan
 Website atau media publikasi organisasi
 Pedoman dalam penyebaran informasi

11. Indikator Transparansi;
1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari
semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi
seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus
suatu dokumen harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh
yang membutuhkan.
3. Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan
ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aturan dan prosedur tersebut bersifat mudah dipahami oleh pengguna.
4. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai
aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan
siap tersedia (freely and readily available).
5. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
6. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan
keuangan, dan aset yang mudah diakses.
7. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset.

12. Tujuan Transparansi;
Membangun rasa saling percaya antara
pemerintah/Badan Publik/Sekolah dengan
publik/masyarakat/Wali murid di mana pemerintah harus
memberikan informasi akurat bagi publik yang
membutuhkan
Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-
penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan
adanya kontrol sosial.
Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan
persepsi.
Mendorong Badan Publik/Sekolah untuk belajar
bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap
pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan.
Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua
pihak dari kegiatan yang dilaksanakan

13. Jadiiii….
1. Adanya kebijakan terbuka terhadap
pengawasan;
2. Adanya akses informasi sehingga
masyarakat dapat menjangkau setiap segi
kebijakan pemerintah;
3. Menghindari tindakan-tindakan pemerasan
dari oknum-oknum tertentu
4. Memudahkan pelaporan dan dukungan dari
masyarakat

14. Kalau Jujur mengapa
Takut!