kebijakan

1. 1
Rapat Kerjan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021
Kebijakan Dana BOS
(Berdasarkan Permendikbudristek No 2/2022)
Tahun
2022

2. BOS Reguler: adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi
Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
Permendagri No 24/2020
tentang Pengelolaan Dana BOS pada
Pemerintah Daerah
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.
Permendikbud No. 2 Tahun 2022
tentang Dana BOP PAUD, BOS, dan
BOP Pendidikan Kesetaraan
Mekanisme Penyaluran
dan Tahapan Penyaluran
Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan
Sasaran, Syarat dan Kriteria
Penerima, Penggunaan Dana
2
Tujuan:
a. membantu biaya operasional sekolah; dan
b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Dasar Hukum:

3. Tahun 2022, Dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal
60 peserta didik
3
sebelum BOS 2022
1 mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31
Agustus
mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31 Agustus
tahun sebelumnya
2 memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik tetap
3 memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi
sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata
pada Dapodik
tetap
4 memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam
puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
Dihapus
5 bukan satuan pendidikan kerja sama
tetap
6 bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga
7 memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan
pendidikan*
Keterangan:
*) persyaratan rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan dikecualikan pada TA2022

4. Tahun 2022, mulai diterapkan penyaluran dana BOS Reguler dengan menggunakan rekening
standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Kriteria rekening satuan
pendidikan
a. atas nama satuan pendidikan sesuai
dengan nama yang terdaftar dalam
Dapodik;
b. nama rekening diawali dengan NPSN;
c. dikeluarkan oleh bank umum yang
terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank
Indonesia-Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) yang ditetapkan oleh
Pemerintah
4
Pengelolaan rekening satuan
pendidikan oleh Pemerintah Daerah
4
Pembukaan rekening
pada Bank yang
Ditunjuk oleh Pemda
1
Penetapan
rekening melalui
Surat Keputusan
2
3
Pengusulan/
Penginputkan SK
rekening oleh
Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur
Pengusulan/
penginputan dan
approval rekening by
nama satuan pendidikan
oleh Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur

5. Sejak tahun 2021, nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik dan kebutuhan
antar daerah dan tidak berubah pada tahun 2022
Kebijakan satuan biaya BOS TA 2022
Konsisten dengan tahun 2021, satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks
kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota
Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:
Jenjang
Satuan Biaya (Rp) Kabupaten/Kota
Rata-rata
Kenaikan
(%)
Rendah Tinggi
Satuan Biaya
Tetap
Satuan Biaya
Naik
SD 900.000 s.d 1.960.000 137 377 12,19
SMP 1.100.000 s.d 2.480.000 133 381 13,23
SMA 1.500.000 s.d 3.470.000 128 386 13,68
SMK 1.600.000 s.d 3.720.000 127 387 13,61
SLB 3.500.000 s.d 7.940.000 124 390 13,18
Kenaikan satuan biaya
pada semua jenjang
satuan pendidikan (SD,
SMP
, SMA, SMK, dan SLB)
Khusus wilayah 3T, rata-
rata mengalamikenaikan
satuan biaya sebesar
47,19% (SD); 49,85%
(SMP); 50,78% (SMA);
50,70% (SMK); dan 49,61%
(SLB)
Berdasarkan Keputusan Mendikbudristek No 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana BOP PAUDReguler, Dana BOS Reguler,
dan BOP Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah
5

6. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS
Efisien
pengelolaan dana diupayakan untuk
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik
dengan biaya seminimal mungkin dengan
hasil yang optimal
Fleksibel
1 pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan
kebutuhan Satuan Pendidikan
3
Efektif
pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan
hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan
2
Transparan
pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai
dengan kebutuhan Satuan Pendidikan
4
5
6
Akuntabel
pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan
secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan
yang logis sesuai peraturan perundang-undangan

7. Pelaksanaan penggunaan dana BOS, menggunakan tata cara :
Menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan
prioritas sekolah
Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan
mengenai PBJ di Sekolah
Tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain
yang sah
7

8. Penggunaan Dana BOS lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi sekolah dalam merencanakan
sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan daftar periksa PTM Terbatas
Daftar periksa PTM Terbatas
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
a. T
oilet bersih dan layak
b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau hand sanitizer
c. Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
a. Memiliki comorbid tidak terkontrol
b. Tidak memiliki akses transportasi yang aman
c. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan
tingkat risiko COVID-19 yang tinggi, dan/atau
riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif
COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
Kebijakan Penggunaan Dana BOS Reguler
1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
khusus untuk SMK dan SMALB;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan
lulusan khusus untuk SMK dan SMALB; dan/atau
12. Pembayaran honor.
8

9. 6 -
9
B.Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS
penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan
1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
1)penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman
penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
2)biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
3)penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau
tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4)pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
5)kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.
b.Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:
1)penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
a)buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
b)memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
c) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
d) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
2) penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;

10. - 7 -
10
3) penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
a)sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah,
diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan
b)buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah
Daerah;
4)penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/ atau
5)pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikulermeliputi pembiayaan untuk:
1) kegiatan pembelajaran meliputi:
a)Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
b)pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapanujian
c) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d) Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
e) pengembangan kegiatan literasi;
f) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan
intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
g) Pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
h) Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

11. 2)kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
a)penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
b)pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
1)penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen
nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk
penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
2)pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
1)pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran
jarak jauh;
2)pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan
lainnya; dan/atau
3)pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
11

12. f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
1)pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
2)pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
3)pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
1)menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya
perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2)pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan
pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
dan/atau
12
3)pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi,
pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau
pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

13. - 9 -
13
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk:
1)perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
a)penutup atap;
b)penutup plafond;
c) kelistrikan;
d)pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
e)pengecatan; dan/atau
f) penutup lantai;
2)perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi
yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3)perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4)penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah belum memiliki air bersih;
5)pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
6)pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
7)Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
8)Penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibiltas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
9)Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

14. 14
- 10 -
i. Penyediaan alat multi media pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan/atau perbaikan:
1)komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan
dalam proses pembelajaran;
2)printer atau printer plus scanner;
3)laptop;
4)Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
5)alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.

15. Contoh transformasi penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibilitas dan mengedepankan
otonomi sekolah sesuai kebutuhan dan prioritas sekolah pada linimasi:
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian
buku maksimal20%
Pengembangan
perpustakaan
Khusus pengadaan buku teks dan
nonteks, maksimal 20%
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Sesuai dengan kebutuhan sekolah
15
Pembayaran honor Pembayaran honor maksimal 15% untuk
sekolah negeri dan 50% sekolah swasta
dalam kondisi normal
1. Pembayaran honor maksimal 50%
untuk sekolah negeri dan swasta
dalam kondisi normal
2. tidak dibatasi alokasi maksimal dalam
kondisi darurat bencana yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kategori
Penyediaan alat multi
media pembelajaran
Ditentukan spesifikasi teknis dan harga
maksimal Sesuai dengan kebutuhan sekolah

16. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2022
› Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS
ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
✔ T
ahap 1 (30%), paling cepat disalurkanbulan
Januari
✔ Tahap 2 (40%), paling cepat disalurkan bulan
April
✔ T
ahap 3 (30%), paling cepat disalurkanbulan
September
(Rujukan dasar hukum: PMK 119/PMK.07/2021)
› Dana BOS diterima
langsung di sekolah
RKUN REKENING SEKOLAH
16

17. Pelaporan dan rekening satuan pendidikan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan
akuntabilitas penyaluran dana BOS yang lebih tepat sasaran
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian buku
maksimal 20%
Pelaporan Pelaporan tidak menjadi syarat
penyaluran
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap IIItahun
berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap Itahun
berikutnya
3. Laporan TahapIII menjadi syarat salur tahap II tahun
berikutnya
Mekanismepelaporan
1. Disampaikan manual ke Dinas
Pendidikan; dan/atau
2. Disampaikan melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id
Disampaikan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id
atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh
Kemendikbudristek
Kategori
Batas waktu
Penyampaian laporan tidak
ada batasan waktu
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap1
31 Juli
Laporan
Tahap2
31 Oktober
Laporan
Tahap3
31 JanuariT
A
Berikutnya
17

18. Tahun 2022 merupakan implementasi kebijakan perhitungan sisa dana BOS Reguler
tahun 2020 dan 2021
Kementerian
Keuangan
Kementerian
DalamNegeri
Kementerian
Dikbudristek
18
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang PengelolaanDAK
Nonfisik
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman UmumAPBD
2022
PermendikbudristekNo 2/2022 tentang
Petunjuk TeknisPengelolaan Dana BOP
PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan
Pasal 48 huruf c, sisa Dana BOS
Reguler Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada huruf b
diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2022
Pasal 32 ayat (3),
Kemendikbudristek melakukan
perhitungan sisa Dana BOS Reguler
berdasarkan laporan Sekolah untuk
diperhitungkan pada rekomendasi
penyaluran Dana BOS tahap IIpada
tahun anggaran berikutnya
Sisa Dana BOS tahun anggaran 2020
dan tahun anggaran 2021
diperhitungkan kembali dalam
penyaluran dana BOS tahun anggaran
2022.
Pasal 32 ayat (1), dalam hal terdapat sisa Dana
BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan
tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana
tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 ayat (2), penggunaan sisa Dana BOP
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan:
a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS;
dan
b. komponen penggunaan dana sesuai dengan
petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana BOS,
atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran
berkenaan.

19. Bagaimana
perhitungan sisa
Dana BOS Reguler
T
A 2020 dan 2021
dalam penyaluran
dana BOS Reguler
T
A 2022
Sekolah A mendapat alokasi
Tahun 2022 sebesar
Rp500.000.000,-
Tahun 2020, penggunaan dana
BOS di Sekolah A tidak optimal
karena perubahan pembelajaran
dari PTM ke PJJ sehingga
terdapat sisa Dana BOS Reguler
sebesar Rp100.000.000,-
Tahun 2021, sekolah
memanfaatkan seluruh sisa dana
BOS Reguler TA2020 untuk
operasinal sekolah. Sedangkan
dari alokasi BOS Reguler TA2021
terdapat sisa dana sebesar
Rp2.000.000-
Studi kasus:
Rincian Penyaluran Dana BOS
Reguler TA2022 Tiap Tahapan
sebagai berikut:
19
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Tahap 2
(40%*Alokasi TA
2022 dikurangi
sisa 2020 dan
2021)
Alokasi Tahap 2 :
Rp200jt
Total Sisa Dana 2020
dan 2021:
Rp100jt + Rp2jt
Salur Tahap 2:
Rp98.000.000,-
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Maka, pastikan laporan realisasi dana BOS Reguler yang diinputkan oleh sekolah pada aplikasi ARKAS/BOS Salur sesuai kondisi riil dan
sesuai pencatatan silpa yang diakui oleh Pemerintah Daerah

20. Peran Pemda dalam pengelolaan Dana BOS: pembinaan dan pengawasan dalam (1) perencanaan dan
penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban
Perencanaan dan
Penganggaran
Pelaksanaandan
Penatausahaan
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
1. Memastikan data Satuan Pendidikan
yang diinput pada Dapodik sesuai
dengan kondisi riil;
2. melatih, membimbingdan
mendorongSatuan Pendidikan
mengisi dan memperbaharui data
Satuan Pendidikan dalam Dapodik
3. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS dituangkan
dalam RKAS
4. Memastikan perencanaan
penggunaan dana BOS berdasarkan
evaluasi dan identifikasikebutuhan
Satuan Pendidikan
5. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS diinput ke
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakanKementerian
20
1. Memastikan penggunaan dana
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
sesuai dengan perencanaandan
penganggaran Dana BOS;
2. Memastikan setiap penggunaan
Dana BOS oleh Satuan Pendidikan
dicatat secara lengkap dan disertai
dengan bukti-bukti pendukung,
termasuk dokumentasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan
3. Memastikan setiap penggunaan
dana yang telah dilakukan oleh
Satuan Pendidikan diinput ke dalam
aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Kementerian
1. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban Dana BOS
berdasarkan hasil pelaksanaan
penatausahaan;
2. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban termasuk
pemeriksaan dan verifikasi atas
penyelesaianpengadaanbarang/jasa
3. Memastikan bentuk dokumenlaporan
dan pertanggungjawabantercantum
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran
4. Melakukan verifikasi dan validasi atas
laporan yang disampaikan satuan
pendidikan pada aplikasi manajemen
rencana kegiatan dan anggaran Satuan

21. Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk
mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan
keuangan daerah
ARKAS menjadi aplikasitunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS
MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS
terintegrasi dengan SIPD
ARKAS
MARKAS (Manajemen
ARKAS)
SIPD (Sistem Informasi
Pembangunan Daerah)
Sekolah DinasPendidikan
Integrasi dengan Platform
Sekolah lainnya: SIPLah,
Dapodik, Rapor Pendidikan
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun2021 tentang
Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS
21

22. Sekolah dan Dinas Pendidikan, mari segera menggunakan ARKAS dan MARKAS sesuai ketentuan
Juknis dan SEB. Tata cara penggunaan dan bantuan dapat diakses melalui satu portal
Kunjungi
https://rkas.kemdikb
ud.go.id/
Cara mengunduh dan mengakses ARKAS:
Pilih “Unduhan” dan
klik “Unduh”
Instal file yang telah
diunduh
Lakukan registrasi
dengan NPSN untuk
mendapat kodelogin
dari Dinas
Login dan ARKAS
siap digunakan!
Kunjungi
https://rkas.kemdikb
ud.go.id/
Cara mengakses MARKAS:
Pilih tombol “Login
Dinas”
Mengisi informasi
yang diminta (email,
NIP
, dll.)
Login dan MARKAS
siap digunakan!
Lakukan registrasi
dengan mengisi data
yang diminta
Dengan ARKAS sekolahdapat:
22
1. Memasukkan perencanaandanpenganggaran,
penatausahaan,dan pelaporan dana BOS
2. Merubah dan menggeserperencanaandan
penganggaran dana BOS
3. Melaporkanhasil realisasi belanja perencanaan dan
penganggaran dana BOS
4. Mempercepatproses pelaporanpenggunaan dana BOS
secara efisien dan efektif
5. Terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Dengan MARKASdinas:
1. Akan dapatterintegrasi dengan SIPD
2. Akan dapat memiliki akses informasi
anggaran sekolah pada satu platformsesuai
dengan standar dan format SIPD
3. Akan dapat melaporkan pembelanjaan
sekolah ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus
keuangan daerah
4. Dapat menyetujui permohonan perubahan
dan pergeseran anggaran sekolah

23. 25
Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek
Terima Kasih