2. Dasar Hukum
Pengelolaan Dana BOS Reguler
PMK No
119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan
Dana Alokasi KhususNon
Fisik
Permendagri No 24/2020
tentang Pengelolaan
Dana BOS pada Pemda
Permendikbud No. 2
Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis
PengelolaanBOP Paud, BOS,
BOSP Kesetaraan
4
Sasaran dan Kriteria
Penerima, Penggunaan
Dana
T
ataKelola Penatausahaandan
PertanggungjawabanKeuangan
Mekanisme Penyaluran
dan T
ahapanPenyaluran
3. Tujuan Program BOS Reguler
Meningkatkan
aksesibilitas
dan mutu
pembelajaran
bagi peserta
didik
Membantu
biaya
operasional
Sekolah
1 2
5
4. Fleksibilitas
Dikelola sesuai dengan
kebutuhan Sekolah
Efektivitas
Diupayakan dapat memberikan
hasil, pengaruh, dan daya guna
untuk mencapai tujuan
pendidikan di Sekolah Efisiensi
Diupayakan untuk meningkatankualitas
belajar siswa dengan biaya seminimal
mungkin dengan hasil yang optimal;
Akuntabilitas
Dipertanggungjawabkan secara
keseluruhan berdasarkan pertimbangan
yang logis sesuai peraturan
perundangundangan; Transparansi
Dikelola secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan
kebutuhan Sekolah.
5. :
Kriteria dan Syarat Penerima BOS Reguler 2021
Kriteria :
seluruh SD, SMP,SMA, SMALB, SMK, SLB, dan Sekolah Terintegrasi
Persyaratan
04 05
6
bukan satuan
pendidikan
kerjasama
(SPK)
memiliki
rekening atas
nama satuan
pendidikan
memiliki izin
operasional yang
berlaku bagi
Sekolah yang
diselenggarakan
oleh masyarakat
yang terdata pada
Dapodik
memiliki
NPSN yang
terdata pada
Dapodik
mengisi dan
melakukan
pemutakhiran
Dapodik
sampai dengan
batas waktu
yang
ditetapkan
setiap tahun
01 02 03
*) - dikecualikan bagi sekolah terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB
- sekolah wilayah 3T atau daerah khusus sesuai undang-undang
- sekolah negeri pada wilayah penduduk rendah dan tidak bisa digabungkan (diusulkan dinas setempat)
6. Dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN
.
SATUAN BIAYA BOS
Ditetapkan melalui
Kepmendikbud 27/P/2022
besaran satuan biaya
bersifat majemuk dan
dihitung berdasarkan dua
indicator yaitu Indeks
Kemahalan Kontruksi(IKK)
dan Indeks Peserta
Didik(IPD)
Wilayah SD SMP SMA SMK SLB
KS 1.139.000 1.380.000 1.880.000 2.000.000 4.380.000
JAKBAR 980.000 1.190.000 1.630.000 1.740.000 3.800.000
JAKPUS 970.000 1.190.000 1.620.000 1.720.000 3.770.000
JAKSEL 1.070.000 1.310.000 1.790.000 1.910.000 4.180.000
JAKTIM 1.010.000 1.230.000 1.680.000 1.790.000 3.920.000
JAKUT 1.010.000 1.240.000 1.680.000 1.800.000 3.930.000
7. 12 Komponen Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
2a
01
Penerimaan
Peserta Didik Baru
02
Pengembangan
Perpustakaan
04
Pelaksanaan Kegiatan
Asesmen/ Evaluasi
Pembelajaran
07
Pembiyaan
langganan Daya
dan Jasa
10
Penyelenggaraan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi
Keahlian *
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7
05
Pelaksanaan
Administrasi Kegiatan
Sekolah
08
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Sekolah
11
Penyelenggaraan Kegiatan
dalam Mendukung
Keterserapan Lulusan*
03
Pelaksanaan Kegiatan
Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
06
Pengembangan Profesi
Pendidik dan T
enaga
Kependidikan
09
Penyediaan Alat Multimedia
Pembelajaran
12
Pembayaran Honor
Catatan:* Khusus satuan pendidikan SMK dan SMALB
8. 15 Larangan Penggunaan Dana BOS
2b
Kementerian Pendidikan d
a
n
s
e
K
k
e
o
b
l
u
a
d
h
a
y
y
a
a
a
n
n
g bersangkutan 8
1. melakukan transfer Dana BOS Reguler
ke rekening pribadi atau lainnya
untuk kepentingan selain penggunaan
Dana BOS Reguler
2. membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. meminjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak untuk
pelaporan keuangan Dana BOS
Reguler atau perangkat lunak lainnya
yang sejenis;
5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi
PPDB dalam jaringan;
6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi
prioritas sekolah;
7. membiayai kegiatan dengan mekanisme
iuran;
8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu
bagi guru atau Peserta Didik untuk
kepentingan pribadi yang bukan
inventaris sekolah;
9. memelihara prasarana sekolah dengan
kategori
kerusakan sedang dan berat;
10. membangun gedung atau ruangan baru;
11. membeli instrumen investasi;
12. membiayai kegiatan untuk mengikuti
pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan
terkait program Dana BOS Reguler atau
program perpajakan BOS Reguler yang
diselenggarakan lembaga di luar Dinas
dan/atau Kementerian;
13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai
secara penuh dari sumber dana
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
atau sumber lain yang sah;
14. melakukan penyelewengan penggunaan
Dana BOS Reguler untuk kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu;
15. menjadi distributor atau pengecer
pembelian buku kepada Peserta Didik di
9. Pelaporan penggunaan dana BOS tetap dilakukan
secara daring dan menjadi syarat penyaluran
3
Kategori Situasi BOS 2020 Kebijakan BOS 2021 Manfaat
Penyampaian pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id
Pelaporan
sekolah
Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
penggunaan dana BOS
oleh sekolah
Kemendikbud bisa
melakukan audit
penggunaan BOS
dalam upaya
perbaikan kebijakan
pendanaan sekolah
Pelaporan penggunaan dana BOS tahap
ke-1 menjadi syarat penyaluran dana
BOS tahap ke-3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9
Belum diatur mengenai syarat penyaluran
dan waktu penyampaian pelaporan
penggunaan dana BOS
Pelaporan sebagai syarat penyaluran
terbukti meningkatkan partisipasi sekolah
dalam menyampaikan pelaporan
penggunaan dana BOS
• penyaluran tahap I dilakukan setelahsekolah
menyampaikan laporan penggunaan dana
BOS tahap II tahun sebelumnya
• penyaluran tahap II dilakukan setelah
sekolah menyampaikan laporanpenggunaan
dana BOS tahap III tahun sebelumnya
• penyaluran tahap III dilakukan sekolah
menyampaikan penyampaian laporan tahapI
tahun anggaran berjalan
• penyampaian pelaporan tahap I paling lambat
bulan September tahun anggaran berjalan
• penyampaian pelaporan tahap II paling lambat
bulan Desember tahun anggaran berjalan
• penyampaian pelaporan tahap III paling lambat
bulan April tahun anggaran berikutnya
10. Ketentuan Lain-lain
3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10
Pengembalian Dana BOS Sisa Dana BOS Sanksi
Pengembalian dana BOS
Reguler diberlakukan bagi
Sekolah dengan ketentuan:
1. Sekolah yang menolak
dana BOS Reguler setelah
dana BOS Reguler
disalurkan;
2. Sekolah tutup/merger
setelah dana BOS Reguler
disalurkan
Dalam hal terdapat sisa dana BOS
Reguler tahun anggaran sebelumnya
pada Sekolah, maka sisa dana BOS
Reguler tetap digunakan oleh
Sekolah dengan ketentuan:
1. sesuai dengan petunjuk teknis
BOS Reguler tahun anggaran
berjalan
2. telah dicatatkan dalam rencana
kerja dan anggaran sekolah
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Sekolah yang tidak ditetapkan penerima
BOS Reguler dan/atau tidak menerima
dana BOS Reguler maka:
1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah biaya
operasionalnya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya
2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan
oleh masyarakat biaya
operasionalnya menjadi tanggung
jawab badan hukum penyelenggara
SISA DANA PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH AKAN DIPERHITUNGKAN PADA PENYALURAN TAHUN BERIKUTNYA
11. TIM BOS SEKOLAH
Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan
sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2. anggota terdiri dari:
a. bendahara;
b. 1 (satu) orang dari unsur guru;
c. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
d. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik
kepentingan.
Pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka
dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya.
