2. Juknis BOS dan BOP Tahun 2022 Terbaru
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
3. Bantuan dana BOS diberikan kepada satuan
Pendidikan baik sekolah negeri maupun sekolah
swasta. Untuk jumlah besaran dana BOS yang
akan di berikan tentunya ada perbedaan antara
sekolah SD,sekolah SMP, dan sekolah SMA/SMK.
adapun sekolah yang memiliki jenjang yang
semakin tinggi maka pastinya besaran dana BOS
juga semakin besar dan di hitung sesuai jumlah
peserta didik yang terdaftar di dapodik
4. Adapun Satuan Pendidikan penerima
Dana BOS meliputi:
a. SD;
b. SDLB;
c. SMP;
d. SMPLB;
e. SMA;
f. SMALB;
g. SLB; dan
h. SMK.
6. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler sebagaimana
dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
2.telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan
kondisi riil di Satuan Pendidikan
3.paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
4.memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh
5.masyarakat yang terdata pada Dapodik;
6.memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
7.tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
8.tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh
kementerian/lembaga lain.
7. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kinerja terdiri atas:
a. sekolah penggerak; dan
b. sekolah berprestasi.
Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat
nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK
pusat keunggulan.
8. Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan
merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang
meliputi:
a. sanggar kegiatan belajar; dan
b. pusat kegiatan belajar masyarakat
9. Komponen Penggunaan Dana BOS
1. Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional
penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai
dengan komponen penggunaan Dana BOS.
2. Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana
dimaksud terdiri atas:
3. komponen Dana BOS Reguler; dan
4. b. komponen Dana BOS Kinerja.
10. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:
1. penerimaan Peserta Didik baru;
2. pengembangan perpustakaan;
3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10.penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12.pembayaran honor. (Pembayaran honor sebagaimana digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan, dan diberikan kepada
guru dengan persyaratan:
1) berstatus bukan aparatur sipil negara;
2) tercatat pada Dapodik;
3) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4) belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
11. Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala
Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang :
1. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk
kepentingan selain penggunaan dana;
2. membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. meminjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau
perangkat lunak lainnya yang sejenis;
5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
7. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris
Satuan Pendidikan;
9. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
10. membangun gedung atau ruangan baru;
11. membeli instrumen investasi;
12. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS
dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang
sah;
14. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu; dan/atau
15. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada
Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik
12. Objek PPh Pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Objek PPh Pasal 22 antara lain:
Impor Barang dan Ekspor
Pembayaran atas Pembelian Barang
Pembayaran atas Pembelian Barang kepada Pihak Ketiga
Tarif PPh Pasal 22
Atas pembelian barang oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak
termasuk PPN dan tidak final)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai
tanggal 01 April 2022 dengan tariff PPN yang semula 10% menjadi 11 %
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
