3. 1. Permendikbud No. 13 Tahun 2020 Tentang PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN
ANGGARAN 202
2. Permendikbud No. 20 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020
3. Peraturan Wali Kota Depok No. 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional
Penyelenggaraan PAUD dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari APBD Kota Depok
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 903/131/Kpts/Disdik/Huk/2020 Tentang Penetapan Belanja Hibah Pemda Kota
Depok pada APBD Tahun 2020 untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Tunjangan Guru Swasta
LANDASAN
4. • Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana
yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan
urusan daerah.
• Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya
disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD
PENGERTIAN
5. • Membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang
diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan
Kesetaraan;
• Meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan
PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
TUJUAN
6. PRINSIF
• Efesien, yaitu harus diusahakan dengan dana dan daya yang ada dapat mencapai sasaran yang ditetap dalam
waktu sesinggat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
• Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya
sesuai sasaran yang ditetapkan
• Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan
mendapat informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Dikmas
• Adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan
PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
• Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
• Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proposional
• Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah
dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan
Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan
7. SASARAN
• Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD
atau Pendidikan Kesetaraan di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
• Peserta didik yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP PAUD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
• Terdata dalam Dapo PAUD Dikmas;
• Berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
• Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. terdata dalam
Dapo PAUD Dikmas; dan b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 (dua puluh satu) tahun.
• Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud terdiri atas :
• taman kanak-kanak;
• kelompok bermain;
• taman penitipan anak;
• satuan PAUD sejenis.
8. SYARAT
• Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang
dapat memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
• memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional (NPSN)
• Memiliki ijin operasional (masih berlaku)
• Ijin memimpin (masih berlaku)
• Memiliki akta pendirian yayasan (notaris + Depkumham)
• memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
• memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
• memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.
• Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD paling sedikit berjumlah 9
(sembilan) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas
9. PENGGUNAAN BOP
PERMENDIKBUD 13/2020
BOP APBN
1. Kegiatan pembelajaran dan bermain. (paling sedikit 50 %) bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan
sesuai dengan kegiatan tematik; penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan penyediaan alat mengajar
bagi pendidik.
2. Kegiatan pendukung (paling banyak 35%) penyediaan makanan tambahan; pembelian alat-alat deteksi dini
tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting); memberi transport pendidik; dan/atau
penyediaan buku administrasi.(Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan pendukung paling sedikit
4 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan)
3. Kegiatan lainnya (paling banyak 15%) perawatan sarana dan prasarana; penyediaan alat- alat publikasi PAUD;
dan/atau langganan listrik, telepon/internet, air
10. BOP PAUD
Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP PAUD dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
2. komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk: pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
dan/atau . layanan pendidikan daring berbayar;
3. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk: pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau pembelian cairan atau sabun pembersih
tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
BOP Kesetaraan
Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah
2. komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk: pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam
pelaksanaan pembelajaran dari rumah; Layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau pembeliaan cairan atau sabun
pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
PENGGUNAAN BOP APBN
(PERMENDIKBUD NO 20/2020)
Berlaku April 2020
11. PENGGUNAAN BOP APBD 2020
PERWAL NO. 46 TAHUN 2018
• Belanja Pegawai (20%) Digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai sekolah guna mendukung pelaksanaan proses
belajar mengajar
• Belanja Barang dan Jasa (30%) Digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja barang/jasa sekolah guna mendukung
pelaksanaan proses belajar mengajar
• Belanja Barang Dana BOS (50%) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (digunakan untuk memberikan
honorarium narsum/instruktur pada kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
(digunakan untuk memberikan hadiah atas prestasi masyarakat (peserta didik), Belanja pemeliharaan gedung sekolah (digunakan
untuk membiayai rehab ringan gedung sekolah), Belanja jasa laundry (digunakan untuk membiayai laundry perlengkapan sekolah),
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Tidak diperkanankan untuk membiayai makan siang harian pegawai
pegawai (hanya untuk kudapan dan minuman), Belanja kursus/bomtek/pelatiahn/sosialisasi (digunakan untuk
membiayai peningakatan kualitas GTK sekolah yang diselenggarakan oleh pihak ketiga (bersifat pengirim peserta),
Belanja cetak modul (digunakan untuk keperluan siswa)
12. KEBIJAKAN PENGGUNAAN
BOP APBD KOTA DEPOK
Selama Masa Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Wali Kota Depok, Penggunaan Bantuan Hibah BOP
PAUD yang berasal dari APBD Kota Depok, dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai dapat digunakan untuk: pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran
dari rumah; dan/atau . layanan pendidikan daring berbayar;
2. Belanja Barang dan Jasa dapat digunakan untuk: pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
3. Belanja Barang Dana BOS dapat digunakan untuk : membiayai peningakatan kualitas GTK sekolah yang diselenggarakan oleh pihak ketiga
(bersifat pengiriman peserta) melalui daring/luring
Penggunaan Bantuan Hubah BOP PAUD yang berasal dari APBD Kota Depok tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sesuai Lampiran
Peraturan Wali Kota Depok No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari APBD
SPJ BOP APBD agar diselesaikan pada 10 Juni 2020
13. Penerima BOP APBD Tahun 2020 :
1. Lembaga 1.067 Lembaga
2. Jumlah Guru 5.387 Guru PAUD
LEMBAGA PAUD PENERIMA
BOP TAHUN 2020
Long List APBN 2020 :
1. Jumlah :861 Lembaga
2. Jumlah siswa 33.167 Siswa
Hasil verifikasi : 826 Lembaga
Proses Input Data di BKD
Kepada Lembaga Penerima agar
Menyaipkan Proposal Pencairan
(Semester 1 2020)
Dana BOP PAUD Hibah APBD Kota Depok
sudah dicairkan untuk 1 (satu) Semester
(Januari – Juni 2020)
