JUKNIS PENGGUNAAN DANA BOS 2022

1. 1
Rapat Kerjan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021
Kebijakan Dana BOS
(Berdasarkan Permendikbudristek No 2/2022)
Sabtu, 26 Maret 2022
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
KEMDIKBUDRISTEK
Nandana A Bhaswara
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen

2. Kebijakan Dana BOS 1

3. BOS Reguler: adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi
Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
Permendagri No 24/2020
tentang Pengelolaan Dana BOS pada
Pemerintah Daerah
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.
Permendikbud No. 2 Tahun 2022
tentang Dana BOP PAUD, BOS, dan
BOP Pendidikan Kesetaraan
Mekanisme Penyaluran
dan Tahapan Penyaluran
Tata Kelola Pencatatan,
Penatausahaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Sasaran, Syarat dan Kriteria
Penerima, Penggunaan Dana
3
Tujuan:
a. membantu biaya operasional sekolah; dan
b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Dasar Hukum:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

4. Tahun 2022, Dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal
60 peserta didik
4
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
sebelum BOS 2022
1 mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31
Agustus
mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31 Agustus
tahun sebelumnya
2 memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik tetap
3 memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi
sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang
terdata pada Dapodik
tetap
4 memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam
puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
Dihapus
5 bukan satuan pendidikan kerja sama
tetap
6 bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga
7 memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan
pendidikan*
Keterangan:
*) persyaratan rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan dikecualikan pada TA 2022

5. Tahun 2022, mulai diterapkan penyaluran dana BOS Reguler dengan menggunakan rekening
standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
5
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kriteria rekening satuan
pendidikan
a. atas nama satuan pendidikan sesuai
dengan nama yang terdaftar dalam
Dapodik;
b. nama rekening diawali dengan NPSN;
c. dikeluarkan oleh bank umum yang
terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank
Indonesia-Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) yang ditetapkan oleh
Pemerintah
1 2
3
4
Pengelolaan rekening satuan
pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pembukaan rekening
pada Bank yang
Ditunjuk oleh Pemda
Penetapan
rekening
melalui Surat
Keputusan
Pengusulan/
Penginputkan SK
rekening oleh
Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur
Pengusulan/
penginputan dan
approval rekening by
nama satuan pendidikan
oleh Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur

6. Satuan Pendidikan
Data Penerima
Anggaran (Rupiah)
Jml. Satuan
Pendidikan
Jml. Peserta
Didik
(1) (2) (3) (4)
1 Sekolah Dasar (SD) 147.384 23.656.833 22.788.300.120.000
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 40.457 9.860.771 11.622.666.160.000
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 13.528 4.937.569 7.967.785.240.000
4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 14.056 5.091.057 8.646.964.930.000
5 Sekolah Luar Biasa (SLB) 2.195 174.395 645.630.360.000
Total 217.620 43.720.625 51.671.346.810.000
Tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan sasaran penerima dana BOS
sejumlah 217.620 sekolah dengan nilai anggaran sebesar 51,6 T
Keterangan:
1. Data berdasarkan Dapodik per 31 Agustus 2021 berlaku untuk satu tahun anggaran 2023
2. Sudah ditetapkan dalam Keputusaan Mendikbudristek No 28 Tahun 2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Pendidikan
Kesetaraan
6
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

7. 7
Sejak tahun 2021, nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik dan kebutuhan
antar daerah dan tidak berubah pada tahun 2022
Kebijakan satuan biaya BOS TA 2022
Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:
Jenjang
Satuan Biaya (Rp) Kabupaten/Kota
Rata-rata
Kenaikan (%)
Rendah Tinggi
Satuan Biaya
Tetap
Satuan Biaya
Naik
SD 900.000 s.d 1.960.000 137 377 12,19
SMP 1.100.000 s.d 2.480.000 133 381 13,23
SMA 1.500.000 s.d 3.470.000 128 386 13,68
SMK 1.600.000 s.d 3.720.000 127 387 13,61
SLB 3.500.000 s.d 7.940.000 124 390 13,18
• Kenaikan satuan biaya
pada semua jenjang
satuan pendidikan (SD,
SMP, SMA, SMK, dan SLB)
• Khusus wilayah 3T, rata-
rata mengalami kenaikan
satuan biaya sebesar
47,19% (SD); 49,85%
(SMP); 50,78% (SMA);
50,70% (SMK); dan 49,61%
(SLB)
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Konsisten dengan tahun 2021, satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks
kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota
Berdasarkan Keputusan Mendikbudristek No 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler,
dan BOP Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah

8. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS
8
Fleksibel
pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan
kebutuhan Satuan Pendidikan
Efisien
pengelolaan dana diupayakan untuk
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik
dengan biaya seminimal mungkin dengan
hasil yang optimal
1
3
Efektif
pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan
hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan
2
pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai
dengan kebutuhan Satuan Pendidikan
Transparan
pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan
secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan
yang logis sesuai peraturan perundang-undangan
4
5
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Akuntabel

9. Pelaksanaan penggunaan dana BOS, menggunakan tata cara :
9
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan
prioritas sekolah
Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan
mengenai PBJ di Sekolah
Tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain
yang sah

10. 10
Penggunaan Dana BOS lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi sekolah dalam merencanakan
sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan daftar periksa PTM Terbatas
Daftar periksa PTM Terbatas
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
a. Toilet bersih dan layak
b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau hand sanitizer
c. Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
a. Memiliki comorbid tidak terkontrol
b. Tidak memiliki akses transportasi yang aman
c. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan
tingkat risiko COVID-19 yang tinggi, dan/atau
riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif
COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
Kebijakan Penggunaan Dana BOS Reguler
1. penerimaan Peserta Didik baru;
2. pengembangan perpustakaan;
3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
khusus untuk SMK dan SMALB;
11. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan
lulusan khusus untuk SMK dan SMALB; dan/atau
12. pembayaran honor.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

11. Contoh transformasi penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibilitas dan mengedepankan
otonomi sekolah sesuai kebutuhan dan prioritas sekolah pada linimasi:
11
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian
buku maksimal 20%
Pengembangan
perpustakaan
Khusus pengadaan buku teks dan
nonteks, maksimal 20%
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Sesuai dengan kebutuhan sekolah
Pembayaran honor Pembayaran honor maksimal 15% untuk
sekolah negeri dan 50% sekolah swasta
dalam kondisi normal
1. Pembayaran honor maksimal 50%
untuk sekolah negeri dan swasta
dalam kondisi normal
1. tidak dibatasi alokasi maksimal dalam
kondisi darurat bencana yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kategori
Penyediaan alat multi
media pembelajaran
Ditentukan spesifikasi teknis dan harga
maksimal
Sesuai dengan kebutuhan sekolah

12. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2022
12
› Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS
ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
✔ Tahap 1 (30%), paling cepat disalurkan bulan
Januari
✔ Tahap 2 (40%), paling cepat disalurkan bulan
April
✔ Tahap 3 (30%), paling cepat disalurkan bulan
September
› Dana BOS diterima
langsung di sekolah
RKUN REKENING SEKOLAH
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
(Rujukan dasar hukum: PMK 119/PMK.07/2021)

13. Pelaporan dan rekening satuan pendidikan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan
akuntabilitas penyaluran dana BOS yang lebih tepat sasaran
13
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian buku
maksimal 20%
Pelaporan Pelaporan tidak menjadi syarat
penyaluran
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III tahun
berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I tahun
berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II tahun
berikutnya
Mekanisme pelaporan
1. Disampaikan manual ke Dinas
Pendidikan; dan/atau
2. Disampaikan melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id
Disampaikan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id
atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh
Kemendikbudristek
Kategori
Batas waktu
Penyampaian laporan tidak
ada batasan waktu
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
31 Juli 31 Oktober 31 Januari TA
Berikutnya
Laporan
Tahap 1
Laporan
Tahap 2
Laporan
Tahap 3

14. Tahun 2022 merupakan implementasi kebijakan perhitungan sisa dana BOS Reguler
tahun 2020 dan 2021
14
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
Dikbudristek
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan DAK
Nonfisik
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman Umum APBD
2022
Permendikbudristek No 2/2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP
PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan
Pasal 48 huruf c, sisa Dana BOS
Reguler Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada huruf b
diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2022
Pasal 32 ayat (3),
Kemendikbudristek melakukan
perhitungan sisa Dana BOS Reguler
berdasarkan laporan Sekolah untuk
diperhitungkan pada rekomendasi
penyaluran Dana BOS tahap II pada
tahun anggaran berikutnya
Sisa Dana BOS tahun anggaran 2020
dan tahun anggaran 2021
diperhitungkan kembali dalam
penyaluran dana BOS tahun anggaran
2022.
Pasal 32 ayat (1), dalam hal terdapat sisa
Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP
Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, maka
sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 ayat (2), penggunaan sisa Dana BOP
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan:
a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS;
dan
b. komponen penggunaan dana sesuai dengan
petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana
BOS, atau Dana BOP Kesetaraan tahun
anggaran berkenaan.

15. Bagaimana
perhitungan sisa
Dana BOS Reguler
TA 2020 dan 2021
dalam penyaluran
dana BOS Reguler
TA 2022
15
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sekolah A mendapat alokasi
Tahun 2022 sebesar
Rp500.000.000,-
Tahun 2020, penggunaan dana
BOS di Sekolah A tidak optimal
karena perubahan pembelajaran
dari PTM ke PJJ sehingga
terdapat sisa Dana BOS Reguler
sebesar Rp100.000.000,-
Tahun 2021, sekolah
memanfaatkan seluruh sisa
dana BOS Reguler TA 2020
untuk operasinal sekolah.
Sedangkan dari alokasi BOS
Reguler TA 2021 terdapat sisa
dana sebesar Rp2.000.000-
Studi kasus:
Rincian Penyaluran Dana BOS
Reguler TA 2022 Tiap Tahapan
sebagai berikut:
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Tahap 2
(40%*Alokasi TA
2022 dikurangi
sisa 2020 dan
2021)
Alokasi Tahap 2 :
Rp200jt
Total Sisa Dana 2020
dan 2021:
Rp100jt + Rp2jt
Salur Tahap 2:
Rp98.000.000,-
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Maka, pastikan laporan realisasi dana BOS Reguler yang diinputkan oleh sekolah pada aplikasi ARKAS/BOS Salur sesuai kondisi riil dan
sesuai pencatatan silpa yang diakui oleh Pemerintah Daerah

16. Peran Pemda dalam pengelolaan Dana BOS: pembinaan dan pengawasan dalam (1) perencanaan dan
penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban
16
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Perencanaan dan
Penganggaran
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
1. Memastikan data Satuan Pendidikan
yang diinput pada Dapodik sesuai
dengan kondisi riil;
2. melatih, membimbing dan
mendorong Satuan Pendidikan
mengisi dan memperbaharui data
Satuan Pendidikan dalam Dapodik
3. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS dituangkan
dalam RKAS
4. Memastikan perencanaan
penggunaan dana BOS berdasarkan
evaluasi dan identifikasi kebutuhan
Satuan Pendidikan
5. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS diinput ke
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Kementerian
1. Memastikan penggunaan dana
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
sesuai dengan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS;
2. Memastikan setiap penggunaan
Dana BOS oleh Satuan Pendidikan
dicatat secara lengkap dan disertai
dengan bukti-bukti pendukung,
termasuk dokumentasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan
3. Memastikan setiap penggunaan
dana yang telah dilakukan oleh
Satuan Pendidikan diinput ke dalam
aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Kementerian
1. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban Dana BOS
berdasarkan hasil pelaksanaan
penatausahaan;
2. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban termasuk
pemeriksaan dan verifikasi atas
penyelesaian pengadaan barang/jasa
3. Memastikan bentuk dokumen laporan
dan pertanggungjawaban tercantum
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran
4. Melakukan verifikasi dan validasi atas
laporan yang disampaikan satuan
pendidikan pada aplikasi manajemen
rencana kegiatan dan anggaran Satuan

17. Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB)
untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan
keuangan daerah
17
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS
MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS
terintegrasi dengan SIPD
ARKAS
MARKAS (Manajemen
ARKAS)
SIPD (Sistem Informasi
Pembangunan Daerah)
Sekolah Dinas Pendidikan
Integrasi dengan Platform
Sekolah lainnya: SIPLah,
Dapodik, Rapor Pendidikan
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS

18. Sekolah dan Dinas Pendidikan, mari segera menggunakan ARKAS dan MARKAS sesuai ketentuan
Juknis dan SEB. Tata cara penggunaan dan bantuan dapat diakses melalui satu portal
18
Kunjungi
https://rkas.kemdikb
ud.go.id/
Cara mengunduh dan mengakses ARKAS:
Pilih “Unduhan” dan
klik “Unduh”
Instal file yang telah
diunduh
Lakukan registrasi
dengan NPSN untuk
mendapat kode login
dari Dinas
Login dan ARKAS
siap digunakan!
Kunjungi
https://rkas.kemdikb
ud.go.id/
Cara mengakses MARKAS:
Pilih tombol “Login
Dinas”
Mengisi informasi
yang diminta (email,
NIP, dll.)
Login dan MARKAS
siap digunakan!
Lakukan registrasi
dengan mengisi data
yang diminta
Dengan ARKAS sekolah dapat:
1. Memasukkan perencanaan dan penganggaran,
penatausahaan, dan pelaporan dana BOS
2. Merubah dan menggeser perencanaan dan
penganggaran dana BOS
3. Melaporkan hasil realisasi belanja perencanaan dan
penganggaran dana BOS
4. Mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOS
secara efisien dan efektif
5. Terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Dengan MARKAS dinas:
1. Akan dapat terintegrasi dengan SIPD
2. Akan dapat memiliki akses informasi
anggaran sekolah pada satu platform sesuai
dengan standar dan format SIPD
3. Akan dapat melaporkan pembelanjaan
sekolah ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus
keuangan daerah
4. Dapat menyetujui permohonan perubahan
dan pergeseran anggaran sekolah

19. Perkembangan Penyaluran
Dana BOS Reguler Tahap
1 TA 2022 2

20. Sejumlah 167.002 (77%) sekolah akan disalurkan pada Tahap 1 Gelombang 1 dan merupakan
penyaluran tercepat
20
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
147,384
40,457
13,528
14,056
2,195
114,195
30,064
10,365
10,677
1,701
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
77%
74%
77%
76%
77%
#2020 #2022
#2021
Jumlah sekolah yang
ditetapkan Menteri
Jumlah sekolah yang disalurkan
pada Tahap 1 Gelombag 1
Total Sekolah:
217.620; 167.002
Rekomendasi salur per
27 Januari 2022
Rekomendasi salur per
17 Februari 2021
Rekomendasi salur per
7 Februari 2020
147,443
39,414
13,347
13,976
2,210
94,680
23,625
6,857
9,932
1,485
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
Total Sekolah:
216.390; 136.579
60%
64%
51%
71%
67%
147,280
39,753
13,394
13,968
2,208
129,574
34,151
11,807
12,428
2,024
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
Total Sekolah:
216.603; 189.984
88%
86%
88%
89%
92%

21. Penyaluran Tahap 1 Gelombang 1 menyasar 28 provinsi dan 400 kabupaten/kota; penetapan
rekening oleh Pemda menjadi faktor kendala
21
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kondisi per 6 Februari 2022, Seluruh Dinas Pendidikan sudah mengajukan data rekening sekolah, namun
terdapat 4 Pemda Provinsi dan 78 Pemda Kab/Kota belum menyampaikan SK Penetapan Rekening
*) Cut off Tahap 1 Gelombang 1 dilakukan per 25 Januari 2022, dengan ketentuan: sekolah sudah menyampaikan laporan
BOS Reguler Tahap 2 Tahun 2021 dan rekening sekolah sudah SK, approval dinas, valid
217.620 217.113
507
Jml. Sekolah yang
diusulkan Dinas
Jml. Sekolah tidak
diusulkan Dinas
185.963
Sudah SK
31.150
Belum SK
28.146 sekolah di 78
Kab/Kota dan 3.004
sekolah di 4 Provinsi
Jml. Sekolah yang
ditetapkan Menteri
167.002*
Rekomendasi salur
tahap I gelombang 1
144.259 sekolah di 400
Kab/Kota dan 22.743
sekolah di 28 Provinsi
18.961
Calon Rekomendasi salur
tahap I gelombang 2
Dengan catatan sekolah
sudah menyampaikan
laporan BOS Reguler
tahap II 2021

22. Dari aspek pelaporan, masih terdapat 3.989 (1,8%) sekolah menyampaikan laporan Dana BOS Reguler
Tahap II Tahun 2021 lebih dari batas waktu
22
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
*) 31 Desember 2021 adalah batas waktu penyampaian laporan Dana BOS Reguler Tahap II Tahun 2021
Kondisi per 6 Februari 2022, tersisa 1.824 (0,8%) sekolah belum menyampaikan laporan
No Jenjang
Jumlah sekolah
yang ditetapkan
Menteri
Jumlah sekolah
menyampaikan laporan
sampai dengan 31 Des 2021
Jumlah sekolah
menyampaikan laporan
lebih dari 31 Des 2021
Sekolah belum
lapor
1 SD 147.384 144.526 1.528 1.330
2 SMP 40.457 39.842 352 263
3 SMA 13.528 13.192 197 139
4 SMK 14.056 13.894 80 82
5 SLB 2.195 2.117 68 10
Total 217.620 213.631 2.165 1.824

23. What’s Next
(Bagaimana tindak lanjutnya?)
23
Rapat Kerjan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021

24. 24
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
1
Rekening
Sekolah
a. Pemda melakukan
percepatan penetapan
rekening satuan
pendidikan
b. Dinas pendidikan
mengunggah SK
penetapan rekening ke
Aplikasi BOS Salur
c. Dinas pendidikan
melakukan input dan
approval/ konfirmasi
rekening satuan
pendidikan pada
aplikasi BOS Salur
2
Laporan
Sekolah
a. Sekolah segera input
laporan Dana BOS untuk
keseluruhan tahapan TA
2021
b. Sekolah melakukan
pengecekan kembali
laporan Dana BOS TA
2020
c. Dinas pendidikan
melakukan
pengawasan laporan
Dana BOS TA 2020 dan
2021
3
Implementasi
ARKAS/MARKAS
a. Dinas pendidikan segera
melakukan registrasi
MARKAS
b. Dinas pendidikan
melakukan
pendampingan ARKAS
ke sekolah
c. Sekolah segera
melakukan registrasi
dan aktivasi ARKAS

25. 25
Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek
Terima Kasih