1. Dokumen tersebut membahas kesiapan enam Puskesmas di Kota Lhokseumawe, Indonesia dalam mengimplementasikan akreditasi untuk memenuhi persyaratan menjadi fasilitas kesehatan primer di era Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015. 2. Kondisi saat ini menunjukkan belum ada Puskesmas di kota tersebut yang pernah diakreditasi atau dievaluasi kinerjanya, padahal akreditasi menjadi syarat wajib bagi fas

1. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah
bertujuan mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional yakni
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Puskesmas
merupakan garda terdepan dalam penyelenggara upaya kesehatan dasar.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/ 2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan landasan hukum dalam
penyelenggaraan Puskesmas, dimana pada bab II dinyatakan Puskesmas adalah unit
pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
Indonesia memulai era baru dalam bidang kesehatan dimana pada tanggal 01
Januari 2014 pemerintah meluncurkan program pelayanan kesehatan terbaru yang
dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional disingkat JKN. Sejalan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar kesehatan di atas Puskesmas merupakan ujung tombak dari Program
Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Peran puskesmas sangat krusial dimana
merupakan posisi pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama
kepada masyarakat.

2. 2
Terkait program Jaminan Kesehatan Nasional diatas maka lahirlah kebijakan
terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat dimana pada pasal 39 ditekankan bahwa dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling
sedikit 3 tahun sekali. Ketentuan akreditasi ini juga terdapat pada Peraturan Menteri
Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional.
Untuk bisa memenuhi persyaratan akreditasi, Puskesmas harus bisa menjawab
772 Elemen Penilaian (EP) yang ada pada Standard Akreditasi Puskesmas yang
terdiri dari 3 standard penilaiaan yakni : standard administrasi & manajemen
puskesmas, tandard program Puskesmas, standard pelayanan medis Puskesmas.
Fakta yang ada terkait dengan kebijakan akreditasi Puskesmas ini adalah dari
9.671 Puskesmas yang ada di Indonesia ternyata masih sangat sedikit jumlahnya yang
telah diakreditasi, sebaliknya beberapa Puskesmas di Indonesia justru melakukan
Standard Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 yang sama sekali bukan diharapkan.
Laporan Nasional Riset Fasilitas Kesehatan Puskesmas 2011 menguraikan
kondisi Puskesmas yang ada secara nasional sebagai berikut :
1. Hanya 26,3% Puskesmas memiliki kelengkapan alat kesehatan poliklinik umum
kurang dari 40% jumlah standard alat poliklinik umum (56 alat), ternyata masih
terdapat 3,7 Puskesmas yang tidak memiliki stetoskop, 6,3% Puskesmas tidak
memiliki tensi meter, 6,1% Puskesmas yang tidak memiliki timbangan dewasa
dan 6,4% Puskesmas yang tidak memiliki tempat tidur periksa.

3. 3
2. Sebanyak 16,1% Puskesmas memiliki kelengkapan alkes Poliklinik KIA kurang
dari 40% jumlah standard alat Poliklinik KIA (89 alat), untuk peralatan esesnsial
Poliklinik KIA, terdapat 12,7% Puskesmas tidak memiliki steteskop, 13,6%
Puskesmas tidak memiliki tensi meter, 7,1% Puskesmas tidak memiliki tempat
tidur periksa, 34,0% Puskesmas tidak memiliki termometer klinis, 12%
Puskesmas tidak memiliki timbangan bayi, 8,7% Puskesmas tidak memiliki
timbangan dewasa.
3. Hanya 56,6% Puskesmas memiliki kelengkapan alkes laboratorium kurang dari
40% standard alat laboratorium puskesmas (58 alat).
4. Hampir 55% Puskesmas tidak mempunyai alat imunisasi lengkap.
5. Hanya 43% Puskesmas yang memiliki minimal 8 ruangan pelayanan kesehatan
esensial yakni ruangan untuk poliklinik umum, KIA/KB, poligigi, farmasi,
laboratoriom, P2M/Imunisasi, klinik konsultasi. Sedangkan hanya 39,7%
Puskesmas yang memilki minimal 4 ruangan untuk kegiatan esensial non
pelayanan kesehatan (ruang rapat, ruang tunggu, gudang dan toilet)
6. Secara nasional hanya 71,7% Puskesmas yang memiliki sarana air bersih dan
44,5% Puskesmas yang mempunyai SPAL dengan saluran tertutup. Sejumlah
64,6% puskesmas telah melakukan pemisahan limbah medis dan non medis, serta
hanya 26,8% dari jumlah puskesmas yang mempunyai alat incenerator.
7. Hanya 25,6% Puskesmas yang memiliki alat kantor lengkap (alat baik dan
berfungsinya komputer/mesin ketik, AC/kipas angin, printer dan lemari/filling
cabinet). Sekitar 56,7% Puskesmas tidak memiliki minimum salah satu dari

4. 4
ketiga jenis alat komunkasi (telepon, hp dinas, radio komunikasi). Hanya 17,2%
puskesmas yang mempunyai sambungan internet.
8. Hanya sebanyak 53,4% Puskesmas mempunyai 3 buku pedoman esensial
(pedoman perencanaan puskesmas, pedoman lokmin puskesmas, pedoman
penilaian kinerja puskesmas). Sedangkan hanya 59,4% Puskesmas mempunyai
dokumen Kepmenkes No. 128/2004 tentang Puskesmas.
9. Sebesar 89,3% Puskesmas mempunyai Perencanaan Tahunan, sedangkan
sebanyak 91,8% Puskesmas memiliki RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan RPK
(Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Sebesar 62,9% Puskesmas membahas Rencana
Kerja tahunan melalui Musrenbang dan 80,9% Puskesmas melakukan
pembahasan rencana tersebut melalui Rapat Perencanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
10. Lokakarya Mini bulanan dan tiga bulanan ditemukan secara berurutan pada
82,9% dan 38,5% pada Puskesmas. Sedangkan Puskesmas yang melakukan
penilaian kinerja ditemukan sebesar 75,3% Puskesmas dan 69,2% Puskesmas
dapat menunjukkan dokumen umpan balik dari Dinas Kesehatan setempat
terhadap kinerja Puskesmas.
Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi di atas adalah bahwasannya
kondisi baik mutu pelayanan kesehatan (Yankes), peralatan kesehatan (Alkes) serta
kinerja Puskesmas di Indonesia masih dalam kondisi belum sesuai yang diharapkan
oleh masyarakat Indonesia, untuk itu akreditasi Puskesmas harus menjadi perhatian
serius.

5. 5
Kota Lhokseumawe berada di sisi Barat Sumatera yang berjarak lebih kurang
332 km dari Kota Medan atau lebih kurang 272 km dari Banda Aceh ibu kota
Provinsi Aceh, wilayah nya dibagi menjadi 4 kecamatan, 9 mukim, 68 desa
(gampong), dan 259 dusun dengan wilayah yaitu 181,06 KM2.
Berdasarkan data pada Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun
2013 Kota Lhokseumawe berada posisi 228 dari 440 Kabupaten/Kota, posisi ini
jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 yang berada posisi 25 dari 440
Kabupaten/Kota. Kondisi ini sangat berkaitan dengan kondisi, kualitas, mutu layanan
serta kinerja Puskesmas yang ada di Kota Lhokseumawe karena menyangkut fungsi
dan tanggung jawab Puskesmas terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya
(Departemen Kesehatan RI, 2006)
Kota Lhokseumawe memiliki 6 Puskesmas, 1 diantaranya adalah Puskesmas
Rawat Inap dan 1 Puskesmas telah pernah mendapatkan sertifikat ISO 9001 ; 2008
namun fakanya hingga saat ini tidak satupun Puskesmas yang ada pernah atau telah
diakreditasi meskipun program JKN telah berjalan setahun lebih sejak 01 Januari
2014 lalu, hal ini juga diperparah dimana Kota Lhokseumawe ternyata belum
memiliki Rumah Sakit Umum Daerah. Dari kondisi di atas penulis berasumsi bahwa
belum siapnya Puskesmas di Kota Lhokseumawe untuk dilakukan akreditasi, hal ini
diperkuat bahwa keenam Puskesmas yang ada belum pernah dilakukan penilaian
kinerja Puskesmas sebagaimana yang diatur pada Pedoman Standard Manajemen
Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006)

6. 6
1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Puskesmas dalam
implementasi akreditasi di kota Lhokseumawe dalam rangka untuk memenuhi
persyaratan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di era JKN pada
tahun 2015.
Hal-hal yang harus disiapkan oleh Puskesmas terkait Akreditasi tersebut
adalah berupa informasi, dokumen, laporan, serta data pendukung lainnya yang
menjadi elemen penilaian pada Standard Akreditasi Puskesmas yakni :
a. Standard Administrasi & Manajemen Puskesmas, yang terdiri dari bab I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas; bab II. Kepemimpinan dan Manajemen
Puskesmas dan bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas
b. Standard program Puskesmas, yang terdiri dari bab IV. Program Puskesmas
yang Berorientasi Sasaran, bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Program
Puskesmas, bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s
c. Standard pelayanan medis, yang terdiri dari bab VII. Layanan Klinis yang
Berorientasi Pasien, bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis dan bab IX.
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien.
1.3 Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui gambaran Puskesmas dalam pemenuhan elemen penilaian Standard

7. 7
Akreditasi Puskesmas terkait kesiapan Puskesmas dalam implementasi akreditasi
di kota Lhokseumawe dalam rangka untuk memenuhi persyaratan menjadi
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di era JKN pada tahun 2015.
2. Mengetahui bagaimana perhatian, komitmen dan kesungguhan khususnya oleh
pelaksana kebijakan, pemerintah dan stake holder terhadap kesiapan Puskesmas
dalam implementasi akreditasi di kota Lhokseumawe dalam rangka untuk
memenuhi persyaratan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di
era JKN pada tahun 2015.
3. Mengetahui serta mendapatkan hal apa saja yang menjadi faktor-faktor kendala
melakukan kesiapan Puskesmas dalam implementasi akreditasi di kota
Lhokseumawe dalam rangka untuk memenuhi persyaratan menjadi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di era JKN pada tahun 2015.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berkenaan dengan
kesiapan Puskesmas dalam implementasi akreditasi di kota Lhokseumawe dalam
rangka untuk memenuhi persyaratan menjadi Penyelenggara Pelayanan
Kesehatan Primer (PPKP) di era JKN pada tahun 2015.
2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe untuk turut
memberikan perhatian serius serta komitmen terhadap Puskesmas sebagai bagian
dari Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Primer (PPKP) menyangkut akreditasi

8. 8
yang menjadi syarat penting dan mandatory dalam JKN.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.