SlideShare a Scribd company logo
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Konsep Dasar PKn
Dosen Pengampu : DR. HJ. Sukasih, M.Pd.
Disusun Oleh :
1. LINA INDAH NURMALITA (133911063)
2. WINDA AULIA SILVA (133911064)
3. LIYA ADIYAWATI (133911065)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013
Kata pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan nikmat serta
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun judul
makalah yang penulis susun yaitu “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA”,
Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat,
dan umatnya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan.
Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, dan kritik demi perbaikan
makalah ini. Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.
Semarang, 1 Oktober 2013
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN agar mahasiswa
dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara.
B. TUJUAN
a) Memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN
b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban warga negara
C. MANFAAT
Setelah membaca makalah ini di harapkan para mahasiswa memiliki kemampuan untuk
menjelaskan hak dan kwajiban warga negara.
Secara khusus mahasiswa diharapkan mmiliki kemapuan untuk:
a) Menjelaskan mengenai hak warga negara
b) Menjelaskan mengenai kewajiban warga negara
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
 HAK berarti milik ; kekuasaan berbuat sesuatu ; atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu .
 KEWAJIBAN berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan .
 WARGA NEGARA berarti penduduk sebuah negara , yang berdasarkan keturunan ,
tempat lahir dsb mempunyai kewajiban dan hak yang penuh sebagai seorang waga
dari Negara itu .
 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA berarti kekuasaan yang benar atas
sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah Negara .
2. Menurut Tim Dosen Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta , WARGA
NEGARA adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah yang ada hubungannya
dengan Negara . Hubungan warga Negara dan Negara adalah warga Negara
mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga
mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara
3. Menurut Prof. Dr. Notonagoro: HAK adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu
dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya.
4. Menurut Dr. A.S Hikam: WARGA NEGARA (citizenship) adalah anggota dari
sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.
5. Menurut UUD 1945, pasal 26: WARGA NEGARA adalah bangsa Indonesia asli
dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.
 Pasal 1 UU No. 22/ 1958 dan dinyatakan juga dalam UU No. 12/ 2006:
Warga negara republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-
undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia.
 Jadi, WARGA NEGARA adalah anggota atau bangsa indonesia asli dan bangsa lain
yang disahkan UU.
 HAK WARGA NEGARA: sesuatu yang diperoleh dari negara, seperti hak hidup
layak, aman, dan pelayan UU.
 KEWAJIBAN WARGA NEGARA ditetapkan oleh UU seperti membela negara,
menaati UUD dan lain-lain.
B. Asas Kewarganegaraan
 Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang.
Ini penting agar seseorang mendapat perlindungan hukum dari negara, serta menerima
hak dan kewajibannya dengan adil.
 Ketentuan ttg status kewarganegaraan penting diatur dlm peraturan perundangan dari
negara.
 Dalam UU No. 12 tahun 2006, dikenal dua pedoman ttg asas kewarganegaraan yaitu:
(1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.
1. Asas Kewarganegaraan Umum
 Asas Kelahiran (Ius Soli): adalah penentuan status kewarganegaraan
berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat
menjadi WN di mana ia dilahirkan, contoh Nigeria dan Zimbabwe.
 Asas Keturunan (Ius Sanguinis): Asas kewarganegaraan yang berdasarkan
darah keturunan.
 Asas Kewarganegaraan Tunggal: menenukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang.
 Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas: menentukan kewarganegaraan
lebih dari 1 bagi anak-anak sesuai dgn ketentuan yg diatur dlm UU.
2. Asas Kewarganegaraan Khusus
 Asas Kepentingan Nasional: menentukan bhw peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yg bertekad mempertahankan
kedaulatan sbg negara kesatuan yg memiliki cita” dan tujuannya sendiri
 Asas Perlindungan Maksimum: pemerintah wajib memberikan perlindungan
penuh kpd setiap WNI dlm keadaan apapun, baik didlm maupun diluar negeri
 Asas Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan: setiap WNI
mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 Asas Kebenaran Substantif: prosedur kewarganegaraan seseorang tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat
permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 Asas Non-Diskriminatif: tdk membedakan perlakuan dlm segala hal ikhwal
yg berhubungan dgn WN atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin.
Dan harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pd umumnya dan
hak WN pd khususnya.
 Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM: dlm segala hal ikhwal
yg berhubungan dgn WN harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM
pd umumnya, dan hak WN pd khususnya.
 Asas Keterbukaan: segala hal ikhwal yg berhubungan dgn WN harus
dilakukan scr terbuka.
 Asas Publisitas: seseorang yg memperoleh dan atau kehilangan
kewarganegaraan RI akan diumumkan dlm berita negara RI agar masyarakat
mengetahuinya.
C. Masalah Status Kewarganegaraan
 Apatride (tanpa kewarganegaraan), timbul apabila menurut peraturan
kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai WN dari negara manapun. Misalnya
Agus dan Ira adalah suami isteri yang berstatus ius-soli. Mereka berdomisili di negara
Argentina yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut
negara Argentina, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya
bukan warganegara. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai
warganegaranya, karena lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai
kewarganegaraan atau Apatride.
 Bipatride adalah seseorang yg memiliki dua kewarganegaraan. Bipatride ( dwi
kenegaraan ) timbul apbla menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang
dianggap sbg WN kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang
berstatus WN Zimbabwe namum mereka berdomisili di negara India. Negara
Zimbabwe menganut asas ius-sanguinis dan negara India menganut asas ius-soli.
Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara Zimbabwe yg menganut asas
ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya krn mengikuti kewarganegaraan orang
tuanya. Menurut negara India yg menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya,
krn tempat kelahirannya adalah negara India. Dengan demikian Dani mempunyai
status dua kewarganegaraan atau Bipatride.
 Multipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan,
yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.
 Seseorang tidak diberikan kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, apabila seseorang
mengalami kasus aptride, setelah berumur 18 tahun dia bebas memilih
kewarganegaraannya dengan jalan naturalisasi. Demikian pula dengan orang yang
mengalami kasus bipatride maka dia harus menolak salah satu dari dua
kewarganegaraan.
D. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006:
 Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
 Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI
paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
 Sehat jasmani dan rohani
 Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
 Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 tahun atau lebih
 Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan
ganda.
 Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap.
 Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
E. Hak & Kewajiban Warga Negara
Hak Warga Negara Indonesia :
 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
 Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
 Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah (pasal 28B ayat 1).
 Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan Berkembang”
 Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat
1)
 Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
 Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
 Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD
1945menyatakan :
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara”.
 Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J
ayat 2 menyatakan :
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
 Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945. menyatakan:
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30,
yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat
(2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan,
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak dan kewajiban warga Negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu , dan
yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap disuatu wilayah
dari sebuah Negara
B. Saran
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga
Negara ini, semoga kita semua bias benar-benar memahami tentang apa yang
seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-
hak yang belum kita dapatkan, kita bias memperprjuangkannya. Begitu juga
sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita
menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan
maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.netsains.com/2009/07/mengembalikan-hak-hak-warga-negara/
http://heyratna.wordpress.com/2010/03/07/hak-dan-kewajiban-warga-negara-
indonesia-dengan-uud-45/
http://one.indoskripsi.com/node/3291

More Related Content

What's hot

Makalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan KewajibanMakalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan Kewajiban
denzslas
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraDewi Zulaeva
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Warnet Raha
 
Makalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negaraMakalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negara
Sentra Komputer dan Foto Copy
 
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
noidmedia virtual
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Akadusyifa .
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negaraFathur Marah
 
Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4
eli priyatna laidan
 
Tanggung Jawab
Tanggung JawabTanggung Jawab
Tanggung Jawab
SMA Negeri 9 KERINCI
 
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
HelvyEffendi
 
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBANPELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
Sena Aditya
 
Kelompok 6 hak dan kewajiban warganegara indonesia
Kelompok 6   hak dan kewajiban warganegara indonesiaKelompok 6   hak dan kewajiban warganegara indonesia
Kelompok 6 hak dan kewajiban warganegara indonesia
dayurikaperdana19
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
septa0209
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAjeng Faiza
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Fathia Rosatika
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Afni Zul
 

What's hot (20)

Makalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan KewajibanMakalah Hak dan Kewajiban
Makalah Hak dan Kewajiban
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2
 
Makalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negaraMakalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negara
 
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
 
Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4
 
Tanggung Jawab
Tanggung JawabTanggung Jawab
Tanggung Jawab
 
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBANPELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
 
Kelompok 6 hak dan kewajiban warganegara indonesia
Kelompok 6   hak dan kewajiban warganegara indonesiaKelompok 6   hak dan kewajiban warganegara indonesia
Kelompok 6 hak dan kewajiban warganegara indonesia
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara & Bela Negara
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 

Similar to Hak dan Kewajiban Warga Negara

Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
Makalah PKN tentang Warga Negara dan KewarganegaraanMakalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
emmadewi
 
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Muhammad Irwan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Muhammad Irwan
 
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
Pkn  hak_dan_kewajiban_negaraPkn  hak_dan_kewajiban_negara
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
Sulyadi Syarifuddin
 
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD BandungPresentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Achmad Doank
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
HamzahAsadullah5
 
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negaraMakalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Uswatun Hasanah
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
Pamulang University
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknGerbangIlmu
 
Tugas p kn kelompok 7 copy
Tugas p kn kelompok 7   copyTugas p kn kelompok 7   copy
Tugas p kn kelompok 7 copy
lalapow
 
Tugas p kn kelompok 7 copy
Tugas p kn kelompok 7   copyTugas p kn kelompok 7   copy
Tugas p kn kelompok 7 copy
lalapow
 
akadusyifa
akadusyifaakadusyifa
akadusyifa
Akadusyifa .
 
39 aulia alfia r
39 aulia alfia r39 aulia alfia r
39 aulia alfia rAulia Rohma
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Adhy Djr
 

Similar to Hak dan Kewajiban Warga Negara (20)

Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
Makalah PKN tentang Warga Negara dan KewarganegaraanMakalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraan
 
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
Pkn  hak_dan_kewajiban_negaraPkn  hak_dan_kewajiban_negara
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
 
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD BandungPresentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negaraMakalah hak dan_kewajiban_warga_negara
Makalah hak dan_kewajiban_warga_negara
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
 
Hak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negaraHak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negara
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppkn
 
Tugas p kn kelompok 7 copy
Tugas p kn kelompok 7   copyTugas p kn kelompok 7   copy
Tugas p kn kelompok 7 copy
 
Tugas p kn kelompok 7 copy
Tugas p kn kelompok 7   copyTugas p kn kelompok 7   copy
Tugas p kn kelompok 7 copy
 
Hal3
Hal3Hal3
Hal3
 
akadusyifa
akadusyifaakadusyifa
akadusyifa
 
39 aulia alfia r
39 aulia alfia r39 aulia alfia r
39 aulia alfia r
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 

Recently uploaded

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
Universitas Sriwijaya
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
refandialim
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 

Recently uploaded (13)

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 

Hak dan Kewajiban Warga Negara

  • 1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MAKALAH Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Konsep Dasar PKn Dosen Pengampu : DR. HJ. Sukasih, M.Pd. Disusun Oleh : 1. LINA INDAH NURMALITA (133911063) 2. WINDA AULIA SILVA (133911064) 3. LIYA ADIYAWATI (133911065) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2013 Kata pengantar
  • 2. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun judul makalah yang penulis susun yaitu “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA”, Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, dan kritik demi perbaikan makalah ini. Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin. Semarang, 1 Oktober 2013 Penulis BAB I
  • 3. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara. B. TUJUAN a) Memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban warga negara C. MANFAAT Setelah membaca makalah ini di harapkan para mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan hak dan kwajiban warga negara. Secara khusus mahasiswa diharapkan mmiliki kemapuan untuk: a) Menjelaskan mengenai hak warga negara b) Menjelaskan mengenai kewajiban warga negara BAB II
  • 4. PEMBAHASAN A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  HAK berarti milik ; kekuasaan berbuat sesuatu ; atau kekuasaan yang benar atas sesuatu .  KEWAJIBAN berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan .  WARGA NEGARA berarti penduduk sebuah negara , yang berdasarkan keturunan , tempat lahir dsb mempunyai kewajiban dan hak yang penuh sebagai seorang waga dari Negara itu .  HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah Negara . 2. Menurut Tim Dosen Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta , WARGA NEGARA adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah yang ada hubungannya dengan Negara . Hubungan warga Negara dan Negara adalah warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara 3. Menurut Prof. Dr. Notonagoro: HAK adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 4. Menurut Dr. A.S Hikam: WARGA NEGARA (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. 5. Menurut UUD 1945, pasal 26: WARGA NEGARA adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.  Pasal 1 UU No. 22/ 1958 dan dinyatakan juga dalam UU No. 12/ 2006: Warga negara republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang- undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia.  Jadi, WARGA NEGARA adalah anggota atau bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan UU.  HAK WARGA NEGARA: sesuatu yang diperoleh dari negara, seperti hak hidup layak, aman, dan pelayan UU.  KEWAJIBAN WARGA NEGARA ditetapkan oleh UU seperti membela negara, menaati UUD dan lain-lain.
  • 5. B. Asas Kewarganegaraan  Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Ini penting agar seseorang mendapat perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya dengan adil.  Ketentuan ttg status kewarganegaraan penting diatur dlm peraturan perundangan dari negara.  Dalam UU No. 12 tahun 2006, dikenal dua pedoman ttg asas kewarganegaraan yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus. 1. Asas Kewarganegaraan Umum  Asas Kelahiran (Ius Soli): adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi WN di mana ia dilahirkan, contoh Nigeria dan Zimbabwe.  Asas Keturunan (Ius Sanguinis): Asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah keturunan.  Asas Kewarganegaraan Tunggal: menenukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.  Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas: menentukan kewarganegaraan lebih dari 1 bagi anak-anak sesuai dgn ketentuan yg diatur dlm UU. 2. Asas Kewarganegaraan Khusus  Asas Kepentingan Nasional: menentukan bhw peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yg bertekad mempertahankan kedaulatan sbg negara kesatuan yg memiliki cita” dan tujuannya sendiri  Asas Perlindungan Maksimum: pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kpd setiap WNI dlm keadaan apapun, baik didlm maupun diluar negeri  Asas Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan: setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.  Asas Kebenaran Substantif: prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Asas Non-Diskriminatif: tdk membedakan perlakuan dlm segala hal ikhwal yg berhubungan dgn WN atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Dan harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pd umumnya dan hak WN pd khususnya.  Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM: dlm segala hal ikhwal yg berhubungan dgn WN harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pd umumnya, dan hak WN pd khususnya.  Asas Keterbukaan: segala hal ikhwal yg berhubungan dgn WN harus dilakukan scr terbuka.
  • 6.  Asas Publisitas: seseorang yg memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dlm berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya. C. Masalah Status Kewarganegaraan  Apatride (tanpa kewarganegaraan), timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai WN dari negara manapun. Misalnya Agus dan Ira adalah suami isteri yang berstatus ius-soli. Mereka berdomisili di negara Argentina yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara Argentina, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya bukan warganegara. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau Apatride.  Bipatride adalah seseorang yg memiliki dua kewarganegaraan. Bipatride ( dwi kenegaraan ) timbul apbla menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sbg WN kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus WN Zimbabwe namum mereka berdomisili di negara India. Negara Zimbabwe menganut asas ius-sanguinis dan negara India menganut asas ius-soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara Zimbabwe yg menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya krn mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara India yg menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya, krn tempat kelahirannya adalah negara India. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau Bipatride.  Multipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.  Seseorang tidak diberikan kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami kasus aptride, setelah berumur 18 tahun dia bebas memilih kewarganegaraannya dengan jalan naturalisasi. Demikian pula dengan orang yang mengalami kasus bipatride maka dia harus menolak salah satu dari dua kewarganegaraan. D. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006:  Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin  Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut  Sehat jasmani dan rohani  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
  • 7.  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih  Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.  Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap.  Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara E. Hak & Kewajiban Warga Negara Hak Warga Negara Indonesia :  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).  Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).  Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).  Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”  Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)  Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).  Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).  Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). Kewajiban Warga Negara Indonesia :  Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
  • 8. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara”.  Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain  Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”  Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
  • 9. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Hak dan kewajiban warga Negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu , dan yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap disuatu wilayah dari sebuah Negara B. Saran Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara ini, semoga kita semua bias benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak- hak yang belum kita dapatkan, kita bias memperprjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera.