Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraanemmadewi
Makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargaegaraan dan Pancasila. Semoga teman teman dapat memahami dan apabila ada kritik dan saran pemakalah mengharapkan agar lebih baik dalam membuat makalah yang selanjutnya
Makalah PKN tentang Warga Negara dan Kewarganegaraanemmadewi
Makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargaegaraan dan Pancasila. Semoga teman teman dapat memahami dan apabila ada kritik dan saran pemakalah mengharapkan agar lebih baik dalam membuat makalah yang selanjutnya
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Konsep Dasar PKn
Dosen Pengampu : DR. HJ. Sukasih, M.Pd.
Disusun Oleh :
1. LINA INDAH NURMALITA (133911063)
2. WINDA AULIA SILVA (133911064)
3. LIYA ADIYAWATI (133911065)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013
Kata pengantar
2. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan nikmat serta
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun judul
makalah yang penulis susun yaitu “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA”,
Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat,
dan umatnya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan.
Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, dan kritik demi perbaikan
makalah ini. Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.
Semarang, 1 Oktober 2013
Penulis
BAB I
3. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN agar mahasiswa
dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara.
B. TUJUAN
a) Memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKN
b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban warga negara
C. MANFAAT
Setelah membaca makalah ini di harapkan para mahasiswa memiliki kemampuan untuk
menjelaskan hak dan kwajiban warga negara.
Secara khusus mahasiswa diharapkan mmiliki kemapuan untuk:
a) Menjelaskan mengenai hak warga negara
b) Menjelaskan mengenai kewajiban warga negara
BAB II
4. PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAK berarti milik ; kekuasaan berbuat sesuatu ; atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu .
KEWAJIBAN berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan .
WARGA NEGARA berarti penduduk sebuah negara , yang berdasarkan keturunan ,
tempat lahir dsb mempunyai kewajiban dan hak yang penuh sebagai seorang waga
dari Negara itu .
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA berarti kekuasaan yang benar atas
sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah Negara .
2. Menurut Tim Dosen Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta , WARGA
NEGARA adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah yang ada hubungannya
dengan Negara . Hubungan warga Negara dan Negara adalah warga Negara
mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga
mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara
3. Menurut Prof. Dr. Notonagoro: HAK adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu
dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya.
4. Menurut Dr. A.S Hikam: WARGA NEGARA (citizenship) adalah anggota dari
sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.
5. Menurut UUD 1945, pasal 26: WARGA NEGARA adalah bangsa Indonesia asli
dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.
Pasal 1 UU No. 22/ 1958 dan dinyatakan juga dalam UU No. 12/ 2006:
Warga negara republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-
undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia.
Jadi, WARGA NEGARA adalah anggota atau bangsa indonesia asli dan bangsa lain
yang disahkan UU.
HAK WARGA NEGARA: sesuatu yang diperoleh dari negara, seperti hak hidup
layak, aman, dan pelayan UU.
KEWAJIBAN WARGA NEGARA ditetapkan oleh UU seperti membela negara,
menaati UUD dan lain-lain.
5. B. Asas Kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang.
Ini penting agar seseorang mendapat perlindungan hukum dari negara, serta menerima
hak dan kewajibannya dengan adil.
Ketentuan ttg status kewarganegaraan penting diatur dlm peraturan perundangan dari
negara.
Dalam UU No. 12 tahun 2006, dikenal dua pedoman ttg asas kewarganegaraan yaitu:
(1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.
1. Asas Kewarganegaraan Umum
Asas Kelahiran (Ius Soli): adalah penentuan status kewarganegaraan
berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat
menjadi WN di mana ia dilahirkan, contoh Nigeria dan Zimbabwe.
Asas Keturunan (Ius Sanguinis): Asas kewarganegaraan yang berdasarkan
darah keturunan.
Asas Kewarganegaraan Tunggal: menenukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang.
Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas: menentukan kewarganegaraan
lebih dari 1 bagi anak-anak sesuai dgn ketentuan yg diatur dlm UU.
2. Asas Kewarganegaraan Khusus
Asas Kepentingan Nasional: menentukan bhw peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yg bertekad mempertahankan
kedaulatan sbg negara kesatuan yg memiliki cita” dan tujuannya sendiri
Asas Perlindungan Maksimum: pemerintah wajib memberikan perlindungan
penuh kpd setiap WNI dlm keadaan apapun, baik didlm maupun diluar negeri
Asas Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan: setiap WNI
mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Asas Kebenaran Substantif: prosedur kewarganegaraan seseorang tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat
permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Asas Non-Diskriminatif: tdk membedakan perlakuan dlm segala hal ikhwal
yg berhubungan dgn WN atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin.
Dan harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pd umumnya dan
hak WN pd khususnya.
Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM: dlm segala hal ikhwal
yg berhubungan dgn WN harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM
pd umumnya, dan hak WN pd khususnya.
Asas Keterbukaan: segala hal ikhwal yg berhubungan dgn WN harus
dilakukan scr terbuka.
6. Asas Publisitas: seseorang yg memperoleh dan atau kehilangan
kewarganegaraan RI akan diumumkan dlm berita negara RI agar masyarakat
mengetahuinya.
C. Masalah Status Kewarganegaraan
Apatride (tanpa kewarganegaraan), timbul apabila menurut peraturan
kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai WN dari negara manapun. Misalnya
Agus dan Ira adalah suami isteri yang berstatus ius-soli. Mereka berdomisili di negara
Argentina yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut
negara Argentina, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya
bukan warganegara. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai
warganegaranya, karena lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai
kewarganegaraan atau Apatride.
Bipatride adalah seseorang yg memiliki dua kewarganegaraan. Bipatride ( dwi
kenegaraan ) timbul apbla menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang
dianggap sbg WN kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang
berstatus WN Zimbabwe namum mereka berdomisili di negara India. Negara
Zimbabwe menganut asas ius-sanguinis dan negara India menganut asas ius-soli.
Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara Zimbabwe yg menganut asas
ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya krn mengikuti kewarganegaraan orang
tuanya. Menurut negara India yg menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya,
krn tempat kelahirannya adalah negara India. Dengan demikian Dani mempunyai
status dua kewarganegaraan atau Bipatride.
Multipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan,
yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.
Seseorang tidak diberikan kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, apabila seseorang
mengalami kasus aptride, setelah berumur 18 tahun dia bebas memilih
kewarganegaraannya dengan jalan naturalisasi. Demikian pula dengan orang yang
mengalami kasus bipatride maka dia harus menolak salah satu dari dua
kewarganegaraan.
D. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006:
Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI
paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
Sehat jasmani dan rohani
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
7. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 tahun atau lebih
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan
ganda.
Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap.
Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
E. Hak & Kewajiban Warga Negara
Hak Warga Negara Indonesia :
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah (pasal 28B ayat 1).
Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan Berkembang”
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat
1)
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
8. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD
1945menyatakan :
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara”.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J
ayat 2 menyatakan :
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945. menyatakan:
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30,
yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat
(2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan,
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak dan kewajiban warga Negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu , dan
yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap disuatu wilayah
dari sebuah Negara
B. Saran
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga
Negara ini, semoga kita semua bias benar-benar memahami tentang apa yang
seharusnya kita dapatkan sebagai warga Negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-
hak yang belum kita dapatkan, kita bias memperprjuangkannya. Begitu juga
sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga Negara telah kita terima, maka sepatutnya kita
menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan
maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera.