Government analyst

1. ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH
UNTUK FINANCIAL DISTRESS,
BANKRUPTCY, DAN FISCAL STRESS
T MUHAMMAD DERI 2301203010017
RIZA AFRIANDA 2301203010006

2. PENDAHULUAN
• Setiap Pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki
kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
daerahnya secara berkala. Laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun
sesuai aturan yang berlaku untuk dinilai apakah berhasil atau tidak dalam
menjalankan tugasnya. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk
menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai
kinerja keuangan yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

3. PEMBAHASAN
• Financial Distress
Financial distress merupakan ketidakmampuan pemerintah pada setiap kegiatan
berdasarkan kebijakannya, baik dalam kegiatan operasi, utang, pembangunan, serta
infrastruktur lainnya dalam memenuhi tujuan pelayanan kepada masyarakat, sesuai
standar mutu yang telah ditetapkan. Jones dan Walker (2007), menjelaskan financial
distress diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menyediakan layanan di tingkat
yang sudah ada berdasarkan standar pelayanan mutu yang telah ditetapkan.

4. REVIEW LITERATUR MENGENAI FINANCIAL DISTRESS
1. Hubungan Antara Rasio Efektivitas Terhadap Financial Distress
• Rasio efektivitas memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
pendapatan daerah nya dan realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target
pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi
rill daerah yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
(Lazyra, 2016).
2. Hubungan Antara Rasio Efisiensi Terhadap Financial Distress
• Efisiensi berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
selama satu periode, dimana proses kegitatan operasional pemerintah daerah dapat dikatakan
efisien apabila menggunakan sumber daya atau dana dengan serendah- rendahnya yang
diaplikasikan oleh pemerintah daerah dalam belanja daerah (Lazyra, 2016).

5. REVIEW LITERATUR MENGENAI FINANCIAL DISTRESS
3. Hubungan Rasio Pertumbuhan Terhadap Financial Distress
• Rasio petumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan mampu meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai
pemerintah daerah dari periode sebelumnya menuju periode selanjutnya. Rasio pertumbuhan
berfungsi untuk mengevaluasi potensi dari masing- masing daerah yang memerlukan perhatian
dari pemerintah daerah.
4. Hubungan Kemandirian Keuangan Pemerintah Terhadap Financial Distress
• Kemandirian pemerintah daerah merupakan kemampuan dari pemerintah daerah dalam
mengelola kemampuan yang dihasilkan daeragnya, seperti dalam pembangunan daerah,
mampu membiayai setiap kegiatan yang dilakukannya, serta mampu memberikan pelayanan
yang terbaik untuk masyarakat.

6. FUNGSI LEMBAGA PEMERIKSA NEGARA
• Pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan publik.
• Pemeriksaan kinerja untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program dan
kebijakan pemerintah.
• Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada pemerintah untuk
meningkatkan pengelolaan dan kinerja negara.
• Mengawasi implementasi rekomendasi dan saran perbaikan yang telah diberikan
kepada pemerintah.

7. PEMBAHASAN
• Bankruptcy
• Bankruptcy (Kebangkrutan/kepailitan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang
disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan
diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang Faillissement
Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
• Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan
Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

8. SYARAT DALAM PENGAJUAN KEBANGKRUTAN/KEPAILITAN
Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1)
UUK 2004
Dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai
debitur pailit yaitu:
• Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
• Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.

9. CARA KEBANGKRUTAN/KEPAILITAN BEKERJA
• Neapolitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan
menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa
akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan
berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan.
• Kesimpulannya kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah
mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator
hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah
tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

10. FISCAL STRESS
• Menurut Muryawan & Sukarsa (2016) fiscal stress merupakan tekanan yang
terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah
daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan
kemandirian di daerahnya.
• Arnett (2011) mendefinisikan fiscal stress sebagai ketidakmampuan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang maupun keuangan jangka
pendeknya yang timbul dan bisa disertai dengan ketidakmampuan untuk
meningkatkan pendapatan ataupun menyediakan layanan untuk publik.

11. PENGUKURAN FISCAL STRESS
• Pengukuran fiscal stress di tingkat daerah menurut Arnett (2011) antara lain:
defisit anggaran (budget deficits), saldo anggaran akhir tahun yang
tidakdicadangkan (year-end unserved budget balance), penurunan atas kinerja
penerimaan pemerintah daerah (decline in states’s revenues performance),
peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (tax increases relative to
spending trend) dan rasio keuangan (financial ratios).

12. PENYEBAB FISCAL STRESS
Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya fiscal stress ke dalam 3 (tiga)
kelompok, yaitu:
1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal stress. Penyebab utama
terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab
utama timbulnya fiscal stress.
3. Menerangkan fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak
terkontrol. Ginsberg dalam (Shamsub dan Akoto, 2004) menunjukkan bahwa sebagian dari
peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya
belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab fiscal stress.

13. PENGARUH FISCAL STRESS PADA APBD
Halim (2001) menunjukkan bahwa fiscal stress dapat mempengaruhi APBD suatu
daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari
komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Terkait dengan hal itu, penelitian
Halim (2001) memberikan fakta empirik bahwa kondisi fiscal stress yang terjadi di
tahun 1997 ternyata secara umum tidak menurunkan peran PAD terhadap total
anggaran penerimaan/pendapatan daerah. Komponen dari sektor penerimaan
dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpengaruh secara
signifikan dengan kondisi fiscal stress adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan
proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik
dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

14. TERIMA KASIH