Makalah ini membahas mengenai pengertian dan perkembangan bank syariah serta regulasi dan kegiatan usaha bank syariah. Secara ringkas makalah ini membahas: 1) Pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa bunga.

1. MAKALAH
PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARI’AH
REGULASI BANK SYARI’AH DAN KEGIATAN USAHA
Disusun oleh :
MUHAMMAD SYAIFUL MUHLISIN
SITI MAISYAROH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2023

2. ii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT. dzat yang Maha Sempurna, Maha Pencipta
dan Maha Penguasa segalanya, karena hanya dengan ridho-Nya penulis dapat
menyelesaikan tugas Makalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu tentang
“Pengertian dan Perkembangan bank Syari’ah”. Makalah ini sengaja disusun untuk
memenuhi tugas mata kuliah “Manajemen Lembaga ekonomi Syari’ah”.
Tidak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
turut berpartisipasi dalam proses penyusunan tugas ini, karena penulis sadar sebagai
makhluk sosial penulis tidak bisa berbuat banyak tanpa ada interaksi dengan orang
lain dan tanpa adanya bimbingan, serta rahmat dan karunia dari–Nya.
Penulis berharap agar mahasiswa khususnya, dan umumnya dari para
pembaca dapat memberikan kritik yang positif dan saran untuk kesempurnaan
Makalah ini.

3. iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................i
KATA PENGANTAR ...................................................................................ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 1
C. Tujuan Penulisan ............................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................. 3
A. Pengertian bank Syari’ah................................................................ 3
B. Perkembangan bank Syari’ah ........................................................ 4
C. Regulasi bank Syari’ah................................................................... 6
D. Kegiatan usaha bank syariah .......................................................... 9
BAB III PENUTUP ..................................................................................... 12
A. Kesimpulan.................................................................................... 12
B. Saran ............................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 14

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak jaman Nabi Adam dan Siti Hawa
diturunkan kebumi. Oleh karena itu banyak pro kontra ekonomi yang dihadapi
manusia, maka ahli pikir mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi
menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonoomi ini akan
terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa
sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya
perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas
ekonomi syariah. Para ekonom mempridiksi tahun-tahun yang akan datang
ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional.
Di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah
memberikan prinsip prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman
dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi
masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah
mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang
ekonomi, dan kemudian mengidentifkasi semua hal yang dilarang. Setelah
kedua hal ini dilakukan,maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas
(ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah
kontemporer, termasuk persoalan perbankan.
Berdasarkan hal diatas, maka dalam makalah ini kami akan membahas
mengenai “Pengertian dan Perkembangan bank Syari’ah”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan hal-hal apa saja yang akan dikaji oleh
penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut :

5. 2
1. Apa pengertian dari bank Syari’ah?
2. Bagaimana Perkembangan bank Syari’ah ?
3. Apa pengertian regulasi?
4. usaha apa saja yang dilakukan bank syari’ah?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas
Operasional Perbankan Syariah juga sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui definisi dari Perbankan Syari’ah.
2. Untuk mengetahui Sejarah Perbankan Syari’ah.
3. Untuk mengetahui Perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui usaha usaha perbankan syari’ah di indonesia

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian bank Syari’ah
Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-
prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para
umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai
pengertian bank syariah di bawah ini:
1. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang
memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran
dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-
prinsip syariah atau islam.
2. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan
pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
3. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang
didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan
islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan
meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan
keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah
mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.
Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit
usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata
cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank
Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan
pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank
Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah).

7. 4
Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu
pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun
tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima
maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian
yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang
terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad
sebagaimana diatur dalam syariat islam.
B. Perkembangan bank Syari’ah
Ide untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah
muncul sejak 1970-an.
1. Pada 1974 diadakan seminar nasional Indonesia dengan Timur Tengah
tentang pendirian bank syari’ah.
2. Pada 1976 diadakan seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga
Study Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinika Tunggal
Ika.
Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan
bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang
mengatur tentang bank yang operasionalnya yang memakai prinsip bagi
hasil. Kalau tetap dioperasikan bank syariah itu, maka tidak sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan
yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah ini
dianggap sementara oleh pihak ada keterkaitan dengan faktor idiologi yang
dianggapnya bagian dari konsep negara islam.
3. Pada tanggal 18-19 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan Lokakarya
bunga bank dan perbankan di Csarua Bogor Jawa Barat.
22-25 Agustus 1990 diadakan Musyawarah nasonal IV MUI yang
berlangsung di Hotel Sahid Jaya dalam rangka menindaklanjuti hasil lokakarya.
Hasil musyawarah tersebut adalah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan
bank Islam di Indonesia.
4. Pada tanggal 1 November 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia

8. 5
5. Pada tahun 1992 tepatnya tanggal 1 Mei Bank Muamalat Indonesia sebagai
bank syariah pertama resmi beroperasi sebelum lahirnya undang-undang
atau peraturan tentang bank syariah.
6. Pada tahun 1992 dibuat undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang “bank
berdasarkan prinsip bagi hasil”, yangsecara implisit telah membuka peluang
kegiatan usaha perbankan yang memililiki dasar operasional bagi hasil.
Tetapi dalam UU ini tidak terdapat rincian landasan hukum serta jenis-jenis
usaha yang diperbolehkan.
Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar
hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimu-lainya
era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.
7. Pada tahun 1998 (era Reformasi)
- Dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU
No. 7 Tahun 1992
- Dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK
Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan - peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas
untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui
ijin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional.
Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha,
baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan Bank Indonesia No.
471/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum
konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan
pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum
konvensional.
8. Tahun 1999 dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang bank
Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk
dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. UU
tersebut digunakan sebagai landasan hukum yang lebih kuat tentang
perbankan.

9. 6
Perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan pada
tahun 1992 hingga 1999. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda
Indonesia pada tahuan 1997 dan 1998, maka para bankir melihat banwa Bank
Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para
bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang
tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah
Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti
tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang
Negara, yang kemudian dikonversi jadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah
kedua Indonesia.
Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi bankir
syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka bank syariah di Indonesia
dapat berkembang Sebaliknya, bila Bank Syariah Mandiri gagal maka besar
kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena
Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang didirikan oleh BUMN
milik pemerintah. Ternyata Bank Syariah Mandiri dengan cepat mengalami
perkembangan. Dengan pendirian Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti
oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.
Hingga Maret 2013 BMI sudah memiliki 79 kantor cabang, 158 kantor
cabang pembantu, 121 kantor kas yang tersebar diseluruh indonesia.
Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut diatas,
juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan, terutama dalam
bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang
masih enggan berhubungan dengan bank, sebab bank dianggap mempraktikan
riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya
dalam syariat islam.

10. 7
C. Regulasi bank Syari’ah
Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu
mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi
mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan
bersosialisasi.
Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia
atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada
berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun
untuk bisnis.
Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya
memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk
menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk menjelaskan apa arti regulasi, maka kita harus melihat pada bidang apa
regulasi tersebut dipakai. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara,
peraturan perusahaan, dan lain-lain
pengaturan system perbankan di Indonesia diatur melalui undang-undang
tentang perbankan. Seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi di
tengah masyarakat di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang
perbankan kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Menyangkut
perubahan regulasi yang mengakomodasi diberlakukannya bank syariah, tulisan
ini, secara periodik akan melihat sejak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun
1992 sampai diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008.
Periode Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992
Titik terang pendirian lembaga bank dengan sistem syariah, secara yuridis,
muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan. Dalam undang – undang ini, secara eksplisit dinyatakan,
bahwa selain menyediakan layanan berbasis bunga, bank umum dan bank
perkreditan rakyat dapat menyelenggarakan layanan penghimpunan dan
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
Ketentuan penyelengaraan bank dengan system bagi hasil itu diatur
dalam Bab II bagian kedua tentang usaha bank umum dan bagian ketiga tentang

11. 8
usaha bank perkreditan rakyat. Secara ekplisit, pada pasal 6 (m) disebutkan,
bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah. Demikian pula pada pasal 13 (d) disebutkan,
bahwa bank perkerditan rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tentang bank bagi hasil, seperti dituangkan dalam dua pasal tersebut,
kemudian ditindalnajuti oleh PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan terpenting yang
berkaitan dengan system syariah pada peraturan tersebut adalah penegasan pada
pasal 2 (1) yang menyatakan, bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil
berdasarkan syariat.
Penegasan dan penjelasan peraturan pemerintah ini pun menjadi tonggak
bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Apalagi, arah usaha yang harus
dilakukan itu oleh bank bagi hasil juga dijelaskan secara utuh pada pasal 6
peraturan tersebut. Pada pasal ini disebutkan;
1. bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan uasahanya semata-
mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip
bagi hasil
2. bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan
usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
Selain mengacu kepada kedua aturan di atas, operasionalisasi bank Islam
juga dikuatkan oleh surat edaran Bank Indonesia yang memuat ketentuan
sebagai berikut: Pertama, bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata
berdasar prinsip bagi hasil. Kedua, prinsip bagi hasil yang imaksudkan adalah
prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah. Ketiga, bank berdasar prinsip bagi
hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah Keempat, Bank Umum atau
Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan

12. 9
prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil, tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Demikianlah regulasi pada periode ini secara tegas mengakomodasi
beeroperasinya bank dengan sistem syariah. Hanya saja, regulasi tersebut
berlaku secara terbatas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perbankan
syariah periode ini tidak mengalami perkembangan signifikan.
D. kegiatan usaha bank Syariah
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menjalankan beberapa
kegiatan. Ada tiga kegiatan utama dari bank syariah yang memang tidak jauh
berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja terdapat hal yang prinsipil yang
menjadi pembeda utama dari model kedua jenis bank tersebut, yaitu terdapat
transaksi ribawi dalam bank konvensional yang itu berusaha ditiadakan di
dalam bank syariah. Tiga kegiatan utama bank syariah itu adalah:
1) Penghimpun Dana
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip
penghimpunan dana, yaitu:
(a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah
Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima
titipan, kapan pun pihak yang menitipkan menghendaki. Wadiah dibagi menjadi
dua, yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad
dhamanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat
dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun wadiah yad amanah adalah
penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak
yang menitipkan mengambil kembali titipannya. Prinsip wadiah yang lazim
digunakan adalah wadiah yad dhamanah, dapat diterapkan pada kegiatan
penghimpun dana berupa giro dan tabungan.
(b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

13. 10
Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana
pihak pertama menyediakan dana (shahibul maal) dan pihak kedua bertanggung
jawab atas pengelolaan usaha (mudharib). Mudharabah terbagi menjadi tiga
yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah
musyatarakah. Mudharabah muthlaqah adalah salah satu jenis mudharabah
yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha
tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah
muqayyadah merupakan salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana
memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha,
tempat, pemasok, maupun konsumen. Adapun mudharabah musytarakah
merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal
atau dananya dalam kerjasama investasi.
2) Penyaluran Dana (Langsung dan Tidak Langsung)
Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu
prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Ini adalah hal yang
membedakan dengan bank konvensional yang menerapkan prinsip hutang.
(a) Prinsip Jual Beli
Dalam melakukan jual beli, dapat digunakan tiga skema yang meliputi jual
beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema salam, dan jual beli
dengan skema istishna’. Jual beli dengan skema murabahah penjual menyatakan
harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli,
bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah yang membutuhkan
barang bertindak sebagai pembeli. Dalam jual beli dengan skema salam
pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan
diterima.
Adapun dalam jual beli dengan skema istishna’, jual beli didasarkan atas
penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang
disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
(b) Prinsip Investasi

14. 11
Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan skema mudharabah
dan skema musyarakah. Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal
dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam
perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan
bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.
Sedangakan musyarakah memiliki arti secara luas sebagai akad kerjasama atau
percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu
yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan
dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung
sesuai dengan porsi kerjasama.
(c) Prinsip Sewa
Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua skema yaitu skema ijarah
dan skema ijarah muntahiya bittamlik. Sewa dengan skema ijarah didefinisikan
sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa melalui pemindahan
kepemilikan. Adapun ijarah muntahiya bittamlik merupakan kombinasi antara
sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak yang
menyewakan berjanji akan menjual atau menghibahkan barang yang disewakan
pada akhir periode sewa.
3) Jasa Pelayanan
Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan
berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Transaksi wakalah
timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang
berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk
melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi hawalah timbul karena
salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang
untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi
kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk
jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Transaksi rahn timbul
karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk
uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan.

15. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-
prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para
umat islam.
Adapun tahapan sejarah bank syari’ah, yaitu : Tahapan di Zaman Nabi
SAW dan Sahabat, Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiah,
Tahapan di Zaman Eropa dan Tahapan di Zaman Modern.
Ide untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah
muncul sejak 1970-an. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah Bank
Muamalat yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi
pada tanggal 1 Mei 1992.
Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan
konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti tersebut merupakan bank
konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang kemudian dikonversi
jadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua Indonesia. Dengan pendirian
Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank
syariah atau unit usaha syariah lainnya.
Perbankan syari’ah berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami
kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya
peradaban umat muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep bank
bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad
untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu
dimulai dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan insya Allah akan menjadi
lebih mudah.

16. 13
B. Saran
1. Kita Sebagai umat muslim, hendaknya mengetahui sejarah dan
perkembangan perbankan syari’ah.
2. Hendaknya kita tidak lupa bahwa riba dan bunga adalah sesuatu yang
dilarang dalam islam.
3. Diharapkan, dengan lahirnya bank syariah ini, masyarakat islam yang
tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk
berhubungan dengan bank syariah, ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan
membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis
dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

17. 14
DAFTAR PUSTAKA
http://shariaeconomy.blogspot.sg/2008/11/faktor-faktor-yangmempengaruhi.html (29
nov-ember 2008 ), 10
https://www.coursehero.com/file/36199884/CONTOH-MAKALAH-BANK-
SYARIAHdoc/
https://www.kompasiana.com/rosyid-
albana/5590cafdf49273070d31dc3b/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-
transaksi-yang-digunakannya?page=2&page_images=1
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html
Idayanti, Makalah Sejarah Bank Syari’ah/Bank Dunia, dalam
http://idamalaika.blogspot.jp/2013