Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Sebelumnya, pembangunan desa dilakukan secara sentralistik dan top-down tanpa melibatkan masyarakat. Namun undang-undang baru memberikan wewenang lebih besar kepada desa dan mendukung partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan