Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Khilafah dalam Islam, mencakup pengertian, pembentukan, dasar-dasar, baiat kepada khalifah, hak dan kewajiban rakyat, serta majelis syura. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Khilafah didasarkan pada ajaran Islam untuk menegakkan keadilan dan hukum-hukum Allah.

1. 1
Setelah membaca dan memhami materi kegiatan belajar 4 ini diharapkan sudara
dapat:
1. Menjelaskan pengertian Sistem khilafah
2. Menjelaskan tentang pembentukan khilafah
3. Menjelaskan dasar-dasar khilfah
4. Menjelaskan Baiat khilafah
5. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban rakyat
6. Menjelaskan tentang majlis syura dan ahlul halli wa al-aqdi
1. Sistem Khilafah
2. Pembentukan khilafah
3. Dasar-dasar khilfah
4. Baiat khilafah
5. Hak dan kewajiban rakyat
6. Majlis syura dan ahlul halli wa al-aqd
PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
A. Sistem Khilafah
Menurut bahasa kata khilafah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan
dan kepemimpinan. Sedangkan secara istilah, khilafah berarti sistem pemerintahan yang
diatur sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah kata khilafah digunakan untuk sebutan
KEGIATAN BELAJAR 4:
INDIKATOR KOMPETENSI
POKOK-POKOK MATERI

2. 2
bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar,
Usman Ali dan sebagainya.
Berdasar definisi di atas nampaknya terdapat hubungan timbal balik antara agama
dan negara dalam hal relasi saling ketergantungan. Meskipun antara memlihara agama
dan mengatur negara kelihatannya berbeda namun dalam ajaran Islam nampak keduanya
tidak bisa dipisahkan. Politik membutuhkan agama begitu sebaliknya agama
membutuhkan politik, itulah khilafah dalam Islam. Imam al-Ghazaly pernah berkata
agama adalah pondasi sedangkan pemerintahan adalah tiangnya.. Tiang akan runtuh jika
tidak ada pondasi.Setiap sistem pemerintahan dapat dipastikan mempunyai tujuan yang
akan dicapainya tak terkecuali pemerintahan dalam bentuk khilafah. Menurut Abu A’la
al-Maududi, terdapat tiga tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Pertama, menegakkan
keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan
kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang
dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan kebaikan serta
memerintahkannya (amar ma’ruf) sejalan dengan misi utama kedatangan Islam ke dunia.
Ketiga, menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang
paling dibenci oleh Allah swt.
Terkait dengan istilah khilafah dengan Khalifah, banyak orang yang belum paham
untuk membedakan kedua macam istilah tersebut.untuk istilah khalifah ebagaimana
telah disebut di atas bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran
Islam. Konsekuansi adanya khilafah mengharuskan adanya seorang yang menjadi
pemimpin khilafah. Orang yang memimpin khilafah dinamakan khalifah. Khilafah dan
khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. Dari
pengertian di atas kita dapat membedakan antara khilafah dengan khalifah. Khilafah
adalah sistem pemerintahannya sedangkan khalifah adalah pemimpinnya.
Dalam Islam seseorang layak menjadi khalifah jika memenuhi syarat-syarat, yaitu:
adil, berilmu, sanggup berijtihad, sehat mental dan fisiknya serta berani dan tegas.

3. 3
B. Pembentukan Khilafah
Dalam sejarah Islam, pembentukan negara berdasar khilafah pernah dilakukan
dengan tujuan agar hukum-hukum yang berdasar kepada al-Qur’an dan Hadits diharapkan
dapat direalisasikan. Sistem yang berdasar kepada ajaran Islam tersebut bentuknya telah
berakhir dengan selesainya khilafah Turki Usmani di Turki. Pada perkembangan
selanjutnya istilah pemerintahan berdasar khilafah nampaknya sudah tidak lagi digunakan
oleh negara-negara Islam di dunia. Yang dapat diamati sekarang bahwa negara-negara
yang mayoritas penduduknya muslim sudah banyak mengambil sistem pemerintahan lain
seperti demokrasi yang dianut negera Mesir, Irak Indonesia, Turki dan sebagainya di
samping terdapat juga yang mengambil sistem negara kerajaan seperti Saudi Arabia,
Maroko dan sebagainya. Negara berdasar khilafah seperti yang pernah pentas dalam
sejarah Islam nampaknya didasari oleh al-Qur’an surat al-Nur ayat 55, sebagai berikut:
‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ه‬‫ن‬َ‫ف‬ِ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ه‬‫ص‬‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ه‬‫ال‬ ُ ‫ه‬‫َّللا‬ َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬
ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ه‬‫َن‬‫ن‬ِ‫ك‬َ‫م‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ه‬‫ال‬ َ‫ف‬َ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ه‬‫ن‬َ‫ل‬ِ‫د‬َ‫ب‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ار‬ ‫ِي‬‫ذ‬‫ه‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬
‫ن‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬‫ا‬
Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. (al-Nur/24: 55)
C. Dasar-Dasar Khilafah
Pemerintahan dalam Islam senantiasa berpedoman kepada hukum al-Qur’an dan
sunnah. Dalam sejarah,, pemerintahan dalam Islam diselenggarakan berdasarkan kepada
ketentuan yang terdapat di dalam dua sumber utama tersebut seperti yang pernah terjadi
pada pemerintahan rasulullah dan khulafa al-Rasyidin Dasar-dasar tersebut antara lain:

4. 4
1. Sifat jujur, ikhlas serta tanggung jawab. Semuanya harus dimiliki oleh khalifah
dalam melaksankan tugas kekhalifahan untuk rakyatnya dengan tidak
membedakan mereka baik dari keturunan, warna kulit dan sebagainya.
2. Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat
3. Tauhid (mengesakan Allah) yang mengandung arti taat kepada Allah, rasul-Nya
dan pemumpin sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman.
4. Adanya kedaulatan rakyat. Hal ini dapat difahami dari adanya perintah Allah
agar orang yang beriman taat kepada ulil amri (pemimpin). Sebagaimana
tercantum dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 58 yang artinya “Wahai orang-
orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada rasul dan
pemimpin diantara kamu”
Orang yang sudah memenuhi kriteria seperti tersebut di atas maka berhak dan
layak untuk diangkat sebagai khalifah melalui seleksi yang cukup ketat. Keberadaan
khalifah secara logika dalam pemerintahan merupakan sebuah keharusan karena
ketiadaannya akan menjadikan urusan pemerintahan tidak akan berjalan. Dengan
demikian dalam sistem khilafah pengangkatan khalifah hukumnya bisa menjadi
wajib kifayah. Khalifah dapat diangkat oleh wakil rakyat yang dipercaya yang disebut
dengan ahlul hal wa al aqdi. Persoalan yang perlu diketahui selanjutnya adalah
bagaimana cara pengangkatan khalifah dalam Islam?. Jika kita perhatikan ayat al-
Qur’an dan hadits tidak ada ketentuan atau cara untuk memilih khalifah. Namun al-
Qur’an menekankan azas musayawarah dalam mengambil keputusan penting.
Termasuk keputusan penting adalah mengangkat khalifah. Oleh karena itu untuk
mengetahui cara pengangkatan khalifah dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah
Islam.
1. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh ummat. Seperti
pengangkatan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama yang diadakan di
Tsaqifah Bani Saidah.
2. Pengangkatan berdasarkan usulan (wasiat) oleh khalifah sebelumnya seperti
pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah . Umar terpilih berdasarkan

5. 5
usulan Abu Bakar (khalifah pendahulunya) yang kemudian disetujui oleh para
sahabat lainnya.
Nampaknya dua cara pemilihan khulafa al-Rasyidin di atas lebih bersifat
demokrasi.
3. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh rakyat.
Seperti pangangkatan khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.
4. Pengangkatan khalifah berdasarkan persetujuan secara bulat oleh rakyat karena
calon khalifah dinilai memiliki jasa yang sangat besar seperti pengangkatan sultan
Salim di Mesir.
5. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan. Bentuk ini dilakukan dalam sistem
kerajaan yang pernah dipraktekkan oleh dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiah
dan kerajaan Saudi sekarang ini.
Dari praktek pengangkatan khalifah sebagaimana tersebut di atas maka sedikitnya
terdapat tiga cara pengangkatan khalifah dalam Islam. Pertama pemilihan langsung
yaitu rakyat langsung memilih khalifah yang mereka inginkan. Kedua pemilihan tidak
langsung yaitu berbentuk perwakilan rakyat dan ketiga adalah pengangkatan khalifah
berdasarkan keturunan.
D. Baiat Khalifah
Kata baiat berasal dari kata ba’a )‫باع‬ ) yang berarti menjual. Dalam khilafah, baiat
mengandung janji setia antara rakyat dengan khalifah Hal ini sejalan dengan pengertian
yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan.
Orang yang berbaiat harus menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara
sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan orang Islam. Dalam baiat,
rakyat berjanji setia untuk mentaati khalifah selama khalifah itu tidak melakukan sesuatu
yang melanggar hukum Allah. Demikian juga khalifah, melaksanakan hak dan
kewajibannya yaitu melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keadilan sesuai
dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya.

6. 6
E. Hak dan Kewajiban Rakyat
Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Apa hak dan kewajiban rakyat
setelah melakukan janji setia (baiat)?. Berikut ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi. Tapi
disi lain merupakan kewajiban pemerintah
1. Hak keselamatan jiwa dan harta. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk
melindungi keamanan hidup rakyatnya dan harta benda yang mereka miliki
sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt.
dalam surat al-Isra ayat 33
ِ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ه‬‫َل‬ِ‫إ‬ ُ ‫ه‬‫َّللا‬ َ‫م‬ ‫ه‬‫ر‬َ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫ه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫س‬ْ‫ف‬‫ه‬‫ن‬‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬
Artinya: Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membununya
kecuali denagn alasan yang dibenarkan (QS. 17:33)
Ayat yang berkaitan dengan dengan keselamatan hak milik. Allah berfirman
ِ‫ل‬ِ‫اط‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫َأ‬‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬
Artinya: Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. 2:188)
2. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Dalam hal ini
pemerintah wajib menegakkan keadilan dan pemerataan untuk rakyatnya. Hal ini
ditegaskan oleh al-Qur’an:
ِ‫ل‬ْ‫د‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫اس‬‫ه‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َم‬‫ك‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫و‬
Artinya: Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia agar
menetapkannya dengan adil (QS. 4:58)
3. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini
pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari prilaku zalim dan kesewenang-
wenangan. Hal ini ditegaskan oleh Allah
‫ه‬‫َل‬ِ‫إ‬ ِ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ُّوء‬‫س‬‫ال‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ُ ‫ه‬‫َّللا‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ُح‬‫ي‬ َ‫َل‬َ‫م‬ِ‫ل‬ُُ ْ‫ن‬َ‫م‬

7. 7
Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang
kecuali oleh orang yang dianiaya. (QS.Al-Nisa/ 4:148)
4. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Firman Allah swt.
ُ‫ف‬َ‫ل‬َ‫ت‬ْ‫اخ‬ َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫ق‬ ‫ه‬‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ه‬‫ل‬‫َا‬‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬ٌ‫م‬‫ي‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ٌ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ِك‬‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫َات‬‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬
Artinya: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah
orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (QS. Ali Imran/3:105)
5. Hak untuk bebas beragama. Pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan
beragama rakyatnya. Firman Allah swt:
ِ‫ِين‬‫الد‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ه‬‫ا‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫إ‬ َ‫َل‬
Artinya: Tidak ada paksaan dalam bergama (Qs. 2/256)
6. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Dalam hal ini
pemerintah berkewajiban untuk mebantu rakyat yang lemah. Hal ini didasari oleh
firman Allah swt:
ِ‫وم‬ُ‫ر‬ْ‫ح‬َ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ها‬‫س‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٌّ‫ق‬َ‫ح‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫و‬
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs. 51:19)
F. Kewajiban Rakyat kepada Khalifah
Dalam sistem khilafah, rakyat memiliki kewajiban terhadap khalifah yang
sekaligus hak khalifah kepada rakyatnya, yaitu:
1. Kewajiban taat kepada khalifah. Firman Allah swt.
ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬‫ه‬‫الر‬ ‫وا‬ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫ط‬َ‫أ‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬‫َّللا‬ ‫وا‬ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫ط‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ه‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫اأ‬َ‫ي‬
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, rasul-
Nya dan para pemimpin di antara kamu. (Qs. Al-Nisa/4:59)

8. 8
2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. Firman Allah
swt.
‫ا‬َ‫ه‬ ِ‫ح‬ َ‫َل‬ْ‫ص‬ِ‫إ‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫د‬ِ‫س‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬
Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan
memperbaikinya (Qs. Al-A’raf/7:85)
3. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan . Firman Allah swt:
‫ى‬ َ‫و‬ْ‫ق‬‫ه‬‫ت‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ن‬ َ‫او‬َ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫و‬
Artinya: Dan Tolong-menolonglah kamu semua dalam kebaikan (Qs.al-
Maidah / 5: 2)
4. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan
membelanya. Firman Allah swt.
ِ‫خ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫ن‬‫ا‬ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ِ ‫ه‬‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ ‫ُوا‬‫د‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫اَل‬َ‫ق‬ِ‫ث‬ َ‫و‬ ‫ا‬‫اف‬َ‫ف‬
‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬
Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun
merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-
Taubah/9:41)
5.Menjaga Persatuan dan Kesatuan. Firman Allah swt.
‫وا‬ُ‫ق‬‫ه‬‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬ ‫ا‬‫يع‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ ‫ه‬‫َّللا‬ ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ا‬ َ‫و‬
Artinya: Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah (agama) dan
janganlah kamu bercerai berai. (QS. Ali-Imran/3:103)
G. Majlis Syura
Kata “majlis syura” terdiri dari dua kata yaitu kata majlis dan kata syura. Majlis
artinya tempat duduk syura artinya bermusyawarah. Dengan demikian majlis syura secara

9. 9
bahasa artinya tempat bermusyawarah (berunding). Dikaitkan dengan sistem
pemerintahan, majlis syura memiliki pengertian tersendiri yaitu suatu lembaga negara
yang terdiri dari para wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan
rakyat. Majlis ini memiliki tugas utama yaitu mengangkat dan memberhentikan khalifah.
Pada masa Rasulullah istilah majlis syura belum ada. Namun praktek
melaksanakan musyawarah telah dilakukan oleh rasul sebagai seorang pemimpin negara..
Rasulullah sering memanggil para sahabatnya untuk berunding mengambil keputusan
dalam urusan negara dan masyarakat. Demikian juga yang dilakaukan oleh khulafa al-
rasyidin setelah rasul meninggal. Mereka selalu bermusyawarah. Musyawarah
merupakan cara untuk mengambil keputusan. Karena dengan musyawarah sebuah
keputusan lebih kuat dan jauh dari kekeliruan karena antara yang satu dengan yang
lainnya saling melengkapi. Allah memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah.
dalam segala urusan terlebih pemimpin negara. Firman Allah swt.
ِ‫ر‬ْ‫م‬َ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ْ‫ر‬ِ‫و‬‫َا‬‫ش‬ َ‫و‬
Artinya:” Bermusyawarahlah kamu kepada mereka dalam segala urusan .(Qs. Ali
Imran/3:159)Syarat-Syarat Menjadi anggota majlis syura
Tidak semua orang bisa menjadi anggota majlis syura. Mereka adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan intelektual dan memiliki sifat mental yang terpuji.
Oleh karena itu imam al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota
majlis syura :
1. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan. Sikap ini mencerminkan bahwa
anggota majlis syura adalah mereka memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab.
2. Berilmu pengetahuan yang luas. Yaitu memiliki kecerdasan intelektual yang
tajam. Sehingga segala ucapan dan perbuatannya didasari oleh ilmu bukan oleh
hawa nafsu .

10. 10
3. Memiliki kearifan dan. wawasan yang luas. Anggota majlis syura dalam
memutuskan sesuatu harus ditujukan untuk kemsalahatan ummat bukan untuk
kepentingan dirinya sendiri.
Terkait dengan kewajibannya, seseorang yang telah dipercaya menjadi majlis syura
maka ia memiliki kewajiban utama yaitu mengangkat dan meberhentikan khalifah.
Khalifah yang diangkat oleh majlis syura adalah orang yang memiliki pengetahuan yang
luas, adil, bertanggung jawab, teguh dan cakap dalam menjalankan pemerintahan dan
sehat baik rohani dan jasmaninya. Jika dalam melaksnakan tugasnya seorang khalifah
melanggar hukum Alah (maksiat) maka Majlis Syura berkewajiban untuk
memberhentikan khlaifah dari jabatannya dan mengantinya dengan yang lain. Tugas lain
dari majlis syura adalah Bermusyawarah dengan khalifah dalam menyelesaikan berbagai
persoalan yang menyangkut kepentingan ummat.
H. Ahlul Halli wa al-Aqdi
Secara bahasa ahlul halli wal aqdi mengandung arti orang yang melonggarkan dan
mengikat. Sedangkan dalam ilmu fiqh ahlul halli wal aqdi diartikan orang yang dipilih
sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani ummat. Ahlul halli wal aqdi adalah
orang-orang pilihan. Mereka terdiri dari ulama, cerdik pandai dan pemimpin yang
mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ahlul halli wal aqdi adalah wakil rakyat yang
menjadi anggota majlis syura. Mereka dipercaya oleh rakyat dan keputusan mereka
ditaati oleh rakyat. Imam al-Mawardi menyebut sebagai ahl al-ikhtiyar yaitu golongan
yang berhak memilih. Penyebutan ini sangat beralasan sebab tugas utama ahlul hali wal-
aqdi karena memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah. Kalau di
Indonesia ahlul halli wal aqdi disebut MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat).