Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut

1. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN
KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN
IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI
PENANGGULANGAN BENCANA DI
PENANGGULANGAN BENCANA DI
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN GARUT
disampaikan pada Kegiatan Pembekalan Praktikum Institusi kepada
Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, 23 Agustus 2023
Kartika Puspita Sari

2. OUTLINE
Kebijakan Penanggulangan Bencana
1
Program Penanggulangan Bencana
2
Permasalahan dalam Penanggulangan Bencana
3
Implementasi Penanggulangan Bencana
4
Keberhasilan Program Penanggulangan
Bencana
5
Hambatan dalam pelaksanaan Program
Penanggulangan Bencana
6 Solusi pemecahan masalah
7

5. KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

6. KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA

7. KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Dokumen Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di
Kabupaten / Kota
Kajian Risiko Bencana (KRB)
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)
Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pengurangan Risiko Bencana
Rencana Kontijensi
Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana

8. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
01 02 03 04
Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan
Bencana
Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban
Bencana
Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
Kabupaten Kota
Penyusunan Kajian Risiko
Bencana Kabupaten/ Kota
Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Ancaman Bencana)
1.
2.
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Pengelolaan Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
kabupaten/kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Operasi
Kedaruratan Bencana
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur dalam penangananan
keadaan darurat Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Respon Cepat Bencana Non Alam
Epidemi/Wabah Penyakit
Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Kebencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Pasca Bencana
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana
Kabupaten/Kota
Koordinasi penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha dalam penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah
rawan bencana lintas Kab/Kota
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana
(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10. PERMASALAHAN PB
PERMASALAHAN PB
Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya
pencegahan dan kesiapsagaan
terhadap bencana
Belum optimalnya koordinasi
antar pemangku kepentingan
Penanggulangan Bencana
Kurangnya infrastruktur
penanggulangan bencana
Terbatasnya anggaran
Penanggulangan Bencana
terutama Pascabencana

11. Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Pemasangan rambu dan jalur
evakuasi letusan gunung api
Pembuatan sistem informasi kebencanaan
Penyusunan Kajian Risiko
Bencana
Pembangunan shelter sebagai tempat evakuasi akhir di
Kecamatan Cikelet dan Kecamatan Cibalong
Sosial media milik BPBD sebagai media
elektronik penyebarluasan informasi

12. 2. Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (1/2)
Pemasangan sistem peringatan dini
tanah longsor
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC)
Pelatihan dan Mitigassi Bencana
Tingkat Desa
Peringatan hari besar penanggulangan
bencana dan apel kesiapsiagaan
bencana
Penyusunan regulasi penanggulangan
bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana
Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)

13. 2. Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (2/2)
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penyediaan Alat Pelindung Diri
Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)

14. 3. Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1/2
Penanganan darurat bencana di lokasi kejadian
bencana oeh petugas dan relawan
Rapat koordinasi penanggulangan bencana
Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana dan
Surat Pernyataan Bencana
SK Pos Komando PDB
Penyelamatan dan evakuasi korban
Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)

15. 3. Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2/2
Pencarian dan Pertolongan Korban Hilang, Tenggelam, dan Tertimbun Material Longsor
Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)

16. HAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
Masih belum selarasnya beberapa
peraturan terkait penanggulangan
bencana (BNPB vs Kemendagri)
1.
Kurangnya jumlah SDM PB yang
kompeten di daerah
2.
Keterbatsan anggaran
3.
Masih belum optimalnya fungsi BPBD
sebagai koordinator PB
4.
Belum optimalnya kolaborasi
pentahelix Penanggulangan Bencana
serta peran Desa/Kelurahan dan
Kecamatan, serta Relawan dan FPRB
5.
Tingginya frekuensi kejadian bencana
dan luasnya wilayah Kabupaten Garut
6.

17. RISIKO BENCANA
MULTI HAZARD

18. RISIKO BENCANA
LETUSAN GUNUNG API
Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan Gunung Talaga Bodas

19. RISIKO BENCANA
TSUNAMI

20. RISIKO
BENCANA
BANJIR

21. RISIKO BENCANA
TANAH LONGSOR

24. Solusi Permasalahan
Solusi Permasalahan
Meningkatkan Upaya Mitiigasi dan Kesiapsiagaan (EWS,
rencana evakuasi, dan pelatihan kesiapsiagaan masayarakat)
Optimalisasi sarana dan prasarana komunikasi untuk
penyebaran informasi bencana secara real-time
Meningkatkan investasi dalam pembangunan
infrastruktur tahan bencana dan berkelanjutan
Meningkatkan koordinasi antar stakeholders Penanggulangan
Bencana dan mengoptimalkan alokasi sumberdaya
Meningkatkan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

25. Keberhasilan Penanggulangan Bencana

26. Penghargaan Upaya Mitigasi Bencana
Subroto Awards 2021
Mitigasi Bencana Geologi
GeoHazard 2023
Best Partnership in Mitigation

27. Rekomendasi Peran Mahasiswa Poltekkessos
dalam Penanggulangan Bencana
Intervensi psikologis
bantuan konseling dan konsultasi keluarga
pendampingan pemulihan trauma
pelatihan pemulihan kondisi psikologis
kegiatan psikososial
Rekonstruksi Sosial - Pemulihan kembali kehidupan sosial
psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum
bencana - Pemulihan Psikologis
Rekonstruksi Sosial - Pembangunan kembali sarana sosial
Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana - Penyuluhan,
Pelatihan Mitigasi Bencana serta Penyusunan Data Sosial
Kependudukan