Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Draf-Strategi-dan-langkah-integrasi-PRB-dalam-Perencanaan-dan-Penanggaran1.pptx
Similar to Draf-Strategi-dan-langkah-integrasi-PRB-dalam-Perencanaan-dan-Penanggaran1.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Draf-Strategi-dan-langkah-integrasi-PRB-dalam-Perencanaan-dan-Penanggaran1.pptx
- 1. STRATEGI DAN LANGKAH PENGINTEGRASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Disampaikan oleh: Ir. Kuswiyanto, M.Si Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Solo, 15 Mei 2018 1
- 3. • Bencana dikelompokkan kedalam : bencana alam, non alam, sosial (UU No. 24/2007) • Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. • Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana • Semakin penting bagi Indonesia untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim KENAIKAN MUKA AIR LAUT berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya pulau-pulau kecil PERUBAHAN CURAH HUJAN berpotensi menyebabkan banjir dan erosi PEMANASAN SUHU AIR LAUT berpotensi pada peningkatan kejadian gelombang laut yang abnormal, dan penurunan potensi ikan tangkap KENAIKAN TEMPERATUR berpotensi menyebabkan kebakaran hutan, kekeringan dan hilangnya keragaman hayati KERENTANAN INDONESIA TERHADAP RISIKO BENCANA 3
- 4. 4 KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA BESAR DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2016 A C E H, 2004 Gempa bumi & Tsunami Rp 41,4 triliun MENTAWAI, 2010 Gempa bumi & Tsunami JOGJA, 2006 Gempa bumi Rp 21,15 triliun PADANG, 2009 Gempa bumi Rp 21,56 triliun PIDIE, 2016 Gempa bumi Rp 3,16 triliun KARO, 2013 Erupsi Gunungapi Sinabung Rp 1,8 triliun BENER MERIAH, 2012 Gempa bumi Rp 1,4 triliun SIDOARJO, 2006 Lumpur panas Rp 41,4 triliun JABODETABEK, Banjir 2007 : Rp 5,1 triliun 2013 : Rp 8,2 triliun BENGKULU, 2007 Gempa bumi Rp 1,89 triliun Garut, 2016 Banjir Bandang Rp 295 miliar SUMATERA BARAT, 2007 Gempa bumi Rp 1,01 triliun Pangandaran, 2006 Gempa bumi & Tsunami Rp 402,7 miliar Jawa Timur & Jawa Tengah, 2008 Banjir Rp 2,02 triliun TASIKMALAYA, 2009 Gempa bumi Rp 7,9 triliun WASIOR, 2010 Banjir Bandang Rp 281 miliar DIY –JAWA TENGAH, 2010 Erupsi Gunungapi Merapi Rp 3,63 triliun MANADO, 2014 Banjir bandang Rp 1,43 triliun KELUD-JAWA TIMUR, 2014 Erupsi Gunungapi Kelud RP 1,15 Trillion Rp 348 miliar Bima, 2016 Banjir bandang Rp 1,48 triliun
- 5. 5 5 DAMPAK BENCANA PADA PEMBANGUNAN UN Global Assessment Report 2013, menunjukkan prediksi PDRB Pakistan akan menurun sebesar 25% tanpa menerapkan investasi PRB Bagaimana menerapkan PRB dan rencana investasi? waktu Pembangunan Disaster Pemulihan Pascabencana Pembangunan Normal Pembangunan dengan menerapkan PRB Gap pembangunan yang terhambat, jika tanpa PRB Gap pembangunan yang terhambat
- 6. 6 6 PARADOKS BENCANA DALAM PEMBANGUNAN Pembangunan berpotensi meningkatkan kerentanan Pembangunan berpotensi mengurangi kerentanan Bencana berpotensi memundurkan pembangunan Bencana berpotensi memberi peluang pembangunan • Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena : 1) Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan; 2) Kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh; 3) Pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.
- 8. 8 Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah • Integrasi PRB dalam perencanaan nasional dan daerah; • Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana • Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan RPJMD; • Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K; • Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; • Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana • Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana • Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat • Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat • Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan • Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder • Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana • Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam • Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana • Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur • Penyediaan sistem peringatan dini bencana • Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan • simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan • Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan • Pengembangan Desa Tangguh Bencana • Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA PADA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN YANG BERISIKO TINGGI Sasaran Nasional 1. Menurunkan risiko bencana 2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana Arah Kebijakan Strategi KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJMN 2015 - 2019
- 9. 9 9 TARGET DAN SASARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA RPJMN 2015 – 2019 Wilayah Kepulauan Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran dalam Buku III RPJMN 2015 - 2019 Berisiko Sedang Berisiko Tinggi Papua 1 9 Jawa - Bali 5 31 Kalimantan 4 14 Maluku - 12 Nusa Tenggara 1 14 Sulawesi 3 21 Sumatera 2 19 Nasional 16 Kab/Kota 120 Kab/Kota 156.3 151.6 146.9 142.2 137.5 132.8 169.4 164.3 159.2 154.1 149 144 2013 (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA RPJMN 2015 – 2019 Rata-rata IRBI Nasional Rata-rata IRBI 136 Kab/Kota Prioritas Nasional 21 18 36 15 24 12 10
- 10. PENDEKATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA 10 KERENTANAN EKONOMI KERENTANAN FISIK KERENTANAN SOSIAL KERENTANAN LINGKUNGAN MASYARA KAT DITURUNKAN DITINGKATKAN Kapasitas Antisipatif Kapasitas Pulih Kembali (Bounce back) Kapasitas Respon MASYARAKAT PENGETAHUAN & PEMAHAMAN PENINGKATAN KESADARAN PENDIDIKAN & PELATIHAN GLADI/ SIMULASI Penguatan Sumber daya lokal (Modal Sosial) SOSIALISASI DAN DISEMINASI DATA INFORMASI Masyarakat diharapkan akan memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai first responder terhadap bencana sekaligus memiliki daya lenting untuk memulihkan diri ketika bencana terdampak bencana APARATUR PEMERINTA H PEPRENCAN AAN & ANGGARAN PELAKSAN AAN IPTEK SDM REGULASI KELEMBAGA AN
- 11. 11 03 STRATEGI DAN LANGKAH INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 12. RISIKO BENCANA JAWA TENGAH
- 13. 13 PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGANGGARAN DAERAH • Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah dilakukan dalam seluruh proses atau siklus perencanaan dan penganggaran baik secara teknokratis, partisipatif maupun top down-bottom up. • Hasil integrasi ini dapat dilihat melalui dokumen yang dihasilkan di setiap proses perencanaan dan penganggaran.
- 14. PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 14 14 RPJP Nasional RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RPJM Nasional Renstra K/L Renstra SKPD RKP Renja K/L Renja SKPD diacu diperhatikan diserasikan melalui Musrenbang pedoman pedoman pedoman bahan diacu bahan dijabarkan pedoman dijabarkan pedoman pedoman bahan diacu bahan RPJM Desa diacu sumber masukan RKP Desa dijabarkan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Desa RAPBN RKA K/L APBN Rincian APBN pedoman pedoman RKA SKPD RAPBD Rincian APBD APBD pedoman pedoman pedoman RAPBDes UU 25/2004 UU 17/2003 UU 6/2014 APBDes
- 15. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PEMERINTAH PUSAT (1) 15 Sasaran Tingkat 2 Program Pendukung Program Prioritas Indikator Kinerja Utama Renstra K/L Indikator Kinerja Utama Renstra K/L RPJMN Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 1 NAWACITA Prioritas Nasional VISI-MISI PRESIDEN Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan + Pakta Integritas Indikator Kinerja Utama Renstra K/L Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan + Pakta Integritas Sinkronisasi Konsistensi BAPPENAS, SEKAB dan KSP DPR dan DPD Indikator Kinerja RPJMD KOMITMEN Gubernur + Pakta Integritas Komitmen Global: SDG’s, Climate Change, SFDRR RPJPN dan RTRW Sasaran Tingkat 3 Impact dan/Outcome Outcome Impact dan/Outcome Outcome dan/Output 15
- 16. 16 Sasaran Tingkat 2 Program Pendukung Program Prioritas Indikator Kinerja Utama Renstra OPD Indikator Kinerja Utama Renstra OPD RPJMD DA Kontrak Kinerja Kepala/Pimpinan OPD + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 1 Prioritas Daerah VISI-MISI GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA Kontrak Kinerja Kepala/Pimpinan OPD + Pakta Integritas Indikator Kinerja Utama Renstra OPD Kontrak Kinerja Kepala/Pimpinan OPD + Pakta Integritas Sinkronisasi Konsistensi BAPPEDA dan SEKDA DPRD Indikator Kinerja RPJMD KOMITMEN Bupati/Walikota/ Camat/Kepala Desa + Pakta Integritas Komitmen Global: SDG’s, Climate Change, SFDRR RPJPN dan RTRW Sasaran Tingkat 3 Impact dan/Outcome Outcome Impact dan/Outcome Outcome dan/Output SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PEMERINTAH DAERAH 16
- 17. 17 Sasaran Tingkat 3 Sasaran Tingkat 4 Sasaran Tingkat 6 Program, Kegiatan dan Proyek Pendukung Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas Indikator Kinerja Utama Kabid/Kasubdit Indikator Kinerja Utama Kabid/Kasubdit RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Kegiatan dan Proyek Prioritas dan Pendukung ANTISIPASI RISIKO PERUBAHAN Kegiatan dan Proyek Prioritas dan Pendukung Indikator Kinerja Utama Kabid/Kasubdit Kegiatan dan Proyek Prioritas dan Pendukung Sinkronisasi Konsistensi SEKRETARIS DAN INSPEKTORAT Indikator Kinerja Utama UPT Kegiatan Prioritas dan Pendukung RPJMD 2015-2019 + ARAHAN (DIREKTIF) GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA + Outcome dan/Output Input dan Output Sasaran Tingkat 5 Outcome dan/Output Otcome dan Output SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PEMERINTAH DAERAH (2) 17
- 18. 18 04 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
- 19. 19 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah urusan wajib terkait pelayanan dasar. Daerah wajib mendukung upaya penanggulangan bencana dan menjadikan wilayahnya menjadi tangguh bencana. Karena itu mengintegrasikan PRB dalam Perencanaan Daerah merupakan upaya sinergi antara kegiatan pembangunan dan penanggulangan bencana. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA MERUPAKAN URUSAN WAJIB 19
- 20. 20 Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6. Sosial SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat Pemerintah Provinsi : • pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota : • pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum • pelayanan informasi rawan bencana • pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Penanggulangan Bencana sebagai Urusan Pemerintah Wajib dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- 21. MEKANISME KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM INTERNALISASI PRB Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah 1.Pengarusutama -an PRB dalam perencanaan pembangunan 2.Pengkajian risiko bencana tingkat kabupaten/kota 3.Kajian risiko bencana untuk penyusunan RPJMD 4.Integrasi Kajian Risiko bencana dalam RTRWP/K/K 5.Harmonisasi kebijakan dan peraturan Pusat dan daerah 6.Penyusunan rencana kontinjensi BNPB, Bappenas, Kemendagri, Pemda Pedoman dan Standardisasi Pengurangan Risiko Bencana BNPB, BPBD, PT BNPB, Bappenas, Kemendagri, Pemda Kajian Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Bappenas, Kemendagri, Kemen ATR, Kemen PU-PR, Pemda Pedoman dan Standardisasi Pengurangan Risiko Bencana Penyusunan dan harmonisasI produk Hukum BNPB, KL, Pemda Rencana Kontinjensi BNPB, BPBD 1 2 4 5 6 3
- 22. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana 1.Menumbuh- kan kesadaran dan pengetahuan bencana 2.Sosialisasi PB melalui media 3.Penyebarlua s-an informasi kebencanaan 4.Kerjasama Pemerintah dengan lembaga non pemerintah 5.Percepatan penyelesaian pemulihan pascabencana 6.Penataan dan pemeliharaan lingkungan rawan bencana 7.Menumbuh- kan kearifan lokal BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Pemda • Pendidikan dan pelatihan PB • Pertukaran Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Kemenkominfo, Pemda Penyebaran Informasi Kebencanaan BNPB, Kemenkominfo, BMKG, Pemda Penyusunan data dan informasi kebencanaan BNPB, Bappenas, Kemenlu, Pemda Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Internasional BNPB, Kemen PU-PR, Kemenhub, Kemenkes, Kemendikbud, Kementan, Kemenhut, Kemensos, Kemendag, dll, Pemda • Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana • Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik • Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi dan Sosial di Wilayah Pascabencana BNPB, Kemen PU-PR, Kemen ATR, Kemen LHK, Pemda Penerapan Mitigasi Bencana BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT, dll, Pemda • Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Relawan PB • Fasilitasi dan Pengembangan Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) • Fasilitasi pemberdayaan dan Pengembangan ketangguhan masyarakat 1 2 3 4 5 6 7 KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENURUNAN KERENTANAN TERHADAP BENCANA
- 23. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana 1.Kapasitas kelembagaan dan aparatur 2.Penguatan tata kelola PB 3.Pengembang -an sistem peringatan dini 4.Pengembang -an dan pemanfaatan IPTEK 5.Simulasi dan gladi PB 6.Infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan 7.Perlindungan dan layanan pada saat darurat bencana 8.Desa tangguh bencana untuk desa hebat 9.Pusat logistik kewilayahan BNPB, Kemenristek, BPPT, LIPI • Teknologi modifikasi cuaca • Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BNPB, BPKP,BPK, Itwil • Koordinasi Kesiapsiagaan • Peningkatan Kapasitas Penanganan Darurat BNPB, BMKG. Kemen ESDM, Kemen PU-PR, Kemen LHK, Pemda • Fasilitasi Kesiapsiagaan • Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah BNPB, Kemendagri, Pemda Pendidikan dan pelatihan BNPB, BPBD, K/L, Pemda • Simulasi PRB • Gladi Penanggulangan Bencana Kemen PU-PR, Kemenhub, KKP, dll, Pemda Pembangunan EWS, TES, jalur evakuasi, dll BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemen PU-PR, Kemen LHK, Kementan, BASARNAS dll Penyaluran Bantuan Kedaruratan BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendes PDTT, KKP, Kemensos, dll, Pemda • Fasilitasi dan Pengembangan Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Kemendagri, KL, Pemda • Penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan • Pembangunan Gudang Logistik 1 6 5 4 3 2 7 9 8 KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS MENGHADAPI BENCANA
- 24. 24 PENUTUP
- 25. 25 1. Mendorong penginterasian PRB dalam perencanaan pembangunan melalui visi misi kepala daerah. 2. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, urusan kebencanaan merupakan urusan bersama sehingga Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan dasar kebencanaan dan mendorong konsolidasi dalam penanganan bencana di daerah. 3. Bappeda dan BPBD sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas melaksanakanan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencananaan pembangunan daerah, termasuk didalamnya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. 4. BPBD dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota agar melaksanakan peranannya sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa PRB menjadi isu strategis pembangunan didaerahnya. 5. Bappeda dan BPBD mengawal pengarusutamaan PRB dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan RENSTRA SKPD dalam Forum Musrenbang di Daerah PENUTUP
- 26. TERIMA KASIH 26