penanganan darurat kebencanaan

1. BPBD PROV. JATIM
Pengelolaan Tanggap Darurat Bencana
di Provinsi Jawa Timur
(Koordinasi dalam Respon Darurat Bencana)
Kota Batu, 5 Mei 2023

2. 1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Tanah Longsor
4. Cuaca Ekstrim
5. Kekeringan
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
8. Gempa Bumi
9. Kegagalan Teknologi
10.Pandemi Covid-19
11.Epidemi dan Wabah Penyakiit
12.Letusan Gunung Api
13.Tsunami
14.Likuifaksi
KAJIAN RISIKO BENCANA JAWA TIMUR 2020-2024
Keterangan :
Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme
terpadu untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap resiko bencana suatu
daerah dengan menganalisis tingkat bahaya,
tingkat kerentanan dan kapasitas daerah
Potensi Bencana di Provinsi Jawa Timur

3. Ancaman Bencana di Provinsi Jawa Timur

4. Risiko Multibahaya Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur berdasarkan penilaian risiko multibahaya masuk kelas risiko TINGGI. Dari 38 Kab/kot yang berada di
wilayah Provinsi Jawa Timur 26 Kab/kot masuk risiko multibahaya TINGGI dan 12 Kab/kot kelas risiko SEDANG.

5. Tahun 2023 (Jan-
Apl) terjadi 69
bencana
menyebabkan:
• 4 orang luka-
luka
• 2.787 unit
rumah rusak
• 34.399 KK
terdampak.

6. SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA (UU 24 TH. 2007)

7. FUNGSI BNPB & BPBD
Sesuai dengan uu 24 tahun 2007
Koordinasi
01
Komando
02
Pelaksana
03
Dalam penanggulangan Bencana

8. STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
(PP No. 21 TAHUN 2008 Penjelasan Ps. 23 Ayat 1)
SIAGA
DARURAT
TANGGAP
DARURAT
TRANSISI KE
PEMULIHAN
Potensi ancaman
bencana mengarah
pada terjadinya
bencana, yang ditandai
informasi peningkatan
ancaman
Ancaman bencana
terjadi & mengganggu
kehidupan dan
penghidupan
masyarakat
Ancaman bencana
menurun dan/atau
telah berakhir,
sedangkan gangguan
kehidupan &
peghidupan
masyarakat masih
berlangsung

9. Alur Penganan
Darurat
Bencana

10. APA YANG HARUS DILAKUKAN SAAT KEADAAN DARURAT ?
UU 24/2007 Pasal 48
KAJI CEPAT TERHADAP KERUSAKAN DAN SUMBERDAYA
PENETAPAN STATUS BENCANA
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (AIR BERSIH, SANITASI, PANGAN,
YANKES, TEMPAT HUNIAN, LAYANAN PSIKOLOGI)
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN (BAYI, BALITA, IBU
HAMIL&MENYUSUI, LANSIA, OBK)
PEMULIHAN SEGERA PRASARANA DAN SARANA VITAL

11. KEMUDAHAN AKSES PENANGANAN DARURAT BENCANA
UU 24/2007 Pasal 50
PENGERAHAN SUMBERDAYA
PENGERAHAN PERALATAN
PENGERAHAN LOGISTIK
IMIGRASI, CUKAI, KARANTINA
PERIZINAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA (MELALUI
PENUNJUKAN LANGSUNG)
PENGELOLAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UANG ATAU BARANG
PENYELAMATAN
KOMANDO UNTUK MEMERINTAHKAN
SEKTOR/LEMBAGA

12. SISTEM
KLASTER
pada keadaan darurat
bencana
TERINTEGRASI
diimplementasikan & terintegrasi dalam
Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana (SKPDB)
BERJENJANG
tingkat nasional, daerah dapat menyesuaikan
dengan SKPDB di daerahnya masing-masing
MENYESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN
pengaktifan klaster disesuaikan dengan
kebutuhan di lapangan
PERLIBATAN PENTAHELIX
melibatkan seluruh stakeholder terkait,
termasuk lembaga usaha, akademisi,
media, masyarakat, dan disesuaikan
kebutuhan di lapangan.

14. SKPDB
Sistim Komando Penanganan
Darurat Bencana
Penyelenggaraan
penanganan darurat
bencana dilaksanakan
melalui sistem
komando penanganan
darurat bencana
Penyelenggaraan PB
• Posko PDB sebagai
perangkat pengendali
operasi;
• Pos Lapangan PDB
sebagai perangkat
pelaksana operasi;
• Pos Pendukung PDB
sebagai perangkat
pendukung operasi;
dan
• Pos Pendamping
PDB sebagai
perangkat
pendamping operasi.
Perangkat SKPDB

15. Penyelenggaraan SKPDB
Pada saat status keadaan
darurat bencana
kabupaten/kota ditetapkan
perangkat yang diaktifkan
terdiri atas:
• Posko PDB
kabupaten/kota;
• Pos Lapangan PDB;
• Pos Pendukung PDB;
• Pos Pendamping PDB
provinsi; dan
• Pos Pendamping
Nasional PDB.
Pada saat status keadaan
darurat bencana provinsi
ditetapkan, maka perangkat
yang diaktifkan terdiri atas:
• Posko PDB Provinsi;
• Pos Lapangan PDB;
• Pos Pendukung PDB;
dan
• Pos Pendamping
Nasional PDB.
Pada saat status keadaan
darurat bencana nasional
ditetapkan, maka perangkat
yang diaktifkan terdiri atas:
• Posko Nasional PDB;
• Pos Lapangan PDB;
• Pos Pendukung PDB;
dan
• Pos Pendamping PDB
wilayah.

16. POSKO DARURAT
BENCANA
• Saat darurat bencana semua
KOORDINSI terkait dengan
penanganan dilakukan di pos
komando darurat bencana
• Posko ini dipimpin oleh danposko
yang akan mengkomandoi selama
penanganan darurat bencana
berlagsung

17. TUGAS & FUNGSI POS KOMANDO
Tugas
• Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat
bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
• melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi;
• menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat
bencana;
• mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat
bencana;
• melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan
darurat bencana;
• Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan
pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada
kepala BPBD kabupaten/kota atau provinsi tembusan
instansi/lembaga terkait; dan
• Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi
penanganan darurat bencana kepada Kepala BNPB tembusan
kementerian/lembaga terkait.
Fungsi
• pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat
bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi;
• perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan
operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan
darurat bencana; dan
• pengelolaan data dan informasi penanganan darurat
bencana.

18. Koordinasi Pentahelix
Bencana Urusan Bersama
1. Pemerintah
5. Media Massa
3. Dunia Usaha
2. Masyarakat
4. Akademisi
Semua memiliki
peran dalam
penanganan
darurat
bencana sesuai
dengan
keahliannya

19. TERIMA KASIH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Letjend. S. Parman 55 Waru – Sidoarjo 61256