Program Kedaruratan Skala Wilayah_1.pptx

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PENYUSUNAN PROGRAM
KEDARURATAN PENGELOLAAN B3
DAN/ATAU LIMBAH B3
SKALA WILAYAH
SUBDIREKTORAT TANGGAP DARURAT
DIREKTORAT PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3
DAN NONB3
DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Outline
1 Amanat Penyusunan Program Kedaruratan PLB3
2 Siklus dan Tahapan Penyusunan Program Kedaruratan
3 Muatan Penyusunan Program Kedaruratan
4 Analisis Risiko Kedaruratan PLB3

Kebijakan Sistem Tanggap Darurat dalam PP
22/2021
Tahap Pencegahan
Infrastruktur:
1. Organisasi
2. Koordinasi
3. Fasilitas dan
Peralatan
4. Prosedur
Penanggulangan
5. Pelatihan dan
Geladi Kedaruratan
Fungsi Penanggulangan :
1. Identifikasi, Pelaporan dan
Pengaktifan
2. Tindakan Mitigasi
3. Tindakan Perlindungan
Segera
4. Tindakan Perlindungan Untuk
Petugas Penanggulangan
Keadaan Darurat, Pekerja,
Masyarakat dan Lingkungan
Hidup; dan
5. Pemberian Informasi dan
Instruksi Pada Masyarakat
Fungsi Penanggulangan
Infrastruktur

Siapa yang wajib menyusun?
PermenLHK 74/2019
Pasal 3 ayat (1)
Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau
Penimbun Limbah B3
Skala Kegiatan
PLB3/Perusahaan
Skala
Kabupaten/Kota,
Provinsi dan
Nasional
Pasal 13 ayat (1)
Kepala BNPB, Kepala BPBD
Provinsi dan Kepala BPBD
Kabupaten/Kota wajib menyusun
Program Kedaruratan
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah
B3 sesuai kewenangannya
Pasal 13 ayat (2)
Program Kedaruratan Pengelolaan B3
dan/atau Limbah B3 merupakan bagian dari
rencana kontigensi penanggulangan bencana
tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan
nasional.
Pasal 13 ayat (3)
Rencana kontigensi penanggulangan
bencana disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Data Kedaruratan
Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3
1. Potensi terjadinya kedaruratan PLB3 ada di
setiap daerah
2. Perlunya alur komunikasi dan koordinasi
apabila terjadi kedaruratan
3. Rata-rata kejadian kedaruratan Tahun 2016
s/d 2022 sebanyak 36 kasus
Urgensi Penerapan STD PLB3 dan
NonB3
Penyebab Kedaruratan
Lokasi Kejadian Kedaruratan
1. Kebocoran;
2. Tumpahan;
3. Kebakaran;dan
4. Ledakan
Jenis Kedaruratan
PLB3 dan NonB3

Siklus Pengelolaan Limbah B3
Landfill
Transporter
TPS LB3
Fasilitas Pengolahan/Pemanfaatan
Industri
B3
Limbah B3
Produk Hasil Pemanfaatan

Tahapan Penyusunan Program Kedaruratan
Identifikasi
infrastruktur yang
sudah ada dan
menentukan
infrastruktur yang
dibutuhkan
Pengumpulan data
dan informasi
Identifikasi dan
Analisis Risiko
Kedaruratan
Menentukan Fungsi
Penanggulangan
Program
Kedaruratan
Evaluasi Revisi

Program Kedaruratan
Merupakan bentuk komitmen yang
dituangkan dalam Dokumen
Perencanaan STD meliputi
penyediaan Infrastruktur Dan
Fungsi Penanggulangan
Format Penyusunan Program Kedaruratan PLB3
Lampiran P.74/2019
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB I
BAB V
PENDAHULUAN
ANALISIS RISIKO KEDARURATAN PLB3
INFRASTRUKTUR
FUNGSI PENANGGULANGAN
KESIMPULAN DAN PENUTUP
HALAMAN JUDUL
REFERENSI
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
Kebutuhan Data
DATA DAN INFORMASI SUMBER DATA SEKUNDER KEGUNAAN DATA
Informasi Kewilayahan:
1. Tata Ruang Wilayah
2. Geografi wilayah
3. Kondisi Alam
4. Kondisi Perekonomian secara umum
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi
terbaru
2. BPS Kabupaten/Kota, Provinsi
Memberikan gambaran
wilayah secara umum pada
Bab I
1. Sebaran industri di wilayah
2. Jalur pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3
3. Jalur perpipaan minyak bumi dan/atau
bahan kimia
1. RTRW Kabupaten/Kota, Provinsi
2. Jalur pengangkutan (Kemenhub/Dishub)
3. Jalur distribusi minyak bumi (Kemen ESDM/Dinas ESDM)
 Memberikan gambaran
umum pada Bab I
 Melengkapi identifikasi
potensi bahaya dan
analisis risiko wilayah
pada Bab II
Sektor perusahaan di setiap kabupaten/kota
 Data Perizinan Berusaha
 Dokumen Lingkungan Hidup
 PTSP/PTSP Daerah
 K/L terkait

BAB II HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3
Kebutuhan Data
1. Sebaran industri di wilayah
2. Jalur pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3
3. Jalur perpipaan minyak bumi dan/atau
bahan kimia
1. RTRW Kabupaten/Kota, Provinsi
2. Jalur pengangkutan (Kemenhub/Dishub)
3. Jalur distribusi minyak bumi (Kemen ESDM/Dinas ESDM)
 Memberikan gambaran
umum pada Bab I
 Melengkapi identifikasi
potensi bahaya dan
pada Bab II
Sektor perusahaan di setiap kabupaten/kota
 K/L terkait
1. Jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 di setiap kabupaten/kota
2. Jenis, jumlah, karakteristik, kategori Limbah
B3 di setiap kabupaten/kota
3. Jenis, jumlah, sifat bahaya B3 di setiap
kabupaten/kota
 Siraja Limbah B3
 Dokumen Program Kedaruratan Perusahaan, Kab/Kota
 Dokumen Program Kedaruratan Pelaku Usaha dan/atau
Kegiatan
 Dokumen potensi bahaya pada Dinas Ketenagakerjaan
 Data B3 dari pelaku usaha dan/atau kegiatan
Digunakan untuk
identifikasi potensi bahaya
dan analisis risiko wilayah
pada Bab II.

BAB II HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU
LIMBAH B3
Kebutuhan Data
Jumlah Penduduk di setiap kabupaten/kota,
provinsi
 BPS
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Digunakan untuk data
kerentanan wilayah dan
Provinsi, kabupaten/kota
pada Bab II.
Kerentanan Bencana
Indeks Risiko Bencana (IRBI) BNPB dan Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana Provinsi
Kasus Kedaruratan dan lahan terkontaminasi
Limbah B3 yang pernah terjadi di setiap
kabupaten/kota, provinsi
Data dari DLH dan/atau KLHK  Digunakan untuk data
kapasitas pemda dan
Provinsi pada Bab II.
 Digunakan untuk
baseline data
penentuan
infrastruktur
Kapasitas Pemda yang meliputi:
1. Ada atau tidaknya Program Kedaruratan
PLB3 (di dalamnya terdapat informasi
mengenai prosedur/SOP, organisasi,
mekanisme koordinasi, fasilitas dan
peralatan, pelatihan dan geladi kedaruratan)
2. Kelembagaan yang membidangi STD PLB3
 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
 Data kompetensi SDM dari DLH, BPBD dan OPD terkait
 Data fasilitas dan peralatan dari DLH, BPBD dan OPD
terkait

LIMBAH B3
Metode Analisis Risiko Kedaruratan PLB3
Analisis Risiko Kedaruratan dapat dilaksanakan
secara:
1. Kuantitatif
2. Kualitatif
3. Semi Kuantitatif
4. Deskriptif
Formula Analisis Risiko yang
dikembangkan oleh KLHK untuk B3
dan/atau Limbah B3
1. Bahaya 2. Kerentanan 3. Kapasitas
1. Jumlah Limbah B3
2. Kategori Dominan Limbah
B3/Sifat Bahaya B3
1. Potensi jumlah penduduk yang terpapar di sekitar
perusahaan
2. Indeks Kerentanan Bencana di wilayah perusahaan
berada
3. Frekuensi kejadian kedaruratan pada 1 tahun
terakhir
Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pengkajian Risiko Bencana
KLHK mengembangkan formula analisis risiko
berdasakan pada FGD dengan pakar dan pemda.
Parameter yang dipilih disesukan dengan konteks
risiko kedaruratan pada kegiatan PLB3
1. Kinerja dalam menangani kejadian
kedaruratan dan pemulihan lahan
terkontaminasi Limbah B3
2. Organisasi yang Membidangi Tanggap
Darurat
3. Keberadaan program kedaruratan PLB3
Penentuan variabel bahaya, kerentanan, dan kapasitas didasarkan pada:
- ketersediaan data;
- kesepakatan antar stakeholder dan pemerintah daerah (DLH Provinsi dan
DLH Kabupaten/Kota), serta KLHK yang diputuskan bersama dalam
forum diskusi.
(Variabel yang digunakan provinsi harus seragam karena bertujuan untuk
membandingkan risiko antar provinsi di Indonesia)

LIMBAH B3
Analisis Risiko Kedaruratan PLB3 Skala Provinsi
a. Jumlah Limbah B3 di Provinsi a. Potensi jumlah penduduk yang terpapar di Provinsi
b. Kategori Dominan Limbah B3
atau Sifat Bahaya B3
Risiko tinggi skor 2 Kategori 1
Risiko rendah skor 1 Kategori 2
Risiko tinggi skor 3 lebih dari 32 juta jiwa
Risiko sedang skor 2 16 juta-32 juta jiwa
Risiko rendah skor 1 kurang dari 16 juta jiwa
b. Indeks Kerentanan Bencana Provinsi
c. Frekuensi kejadian kedaruratan pada 1 tahun terakhir
Risiko tinggi skor 3 IRBI tinggi
Risiko sedang skor 2 IRBI sedang
Risiko rendah skor 1 IRBI rendah
Risiko tinggi skor 3 Terdapat lebih dari 2 lahan terkontaminasi LB3 dan/atau kejadian
kedaruratan
Risiko sedang skor 2 Terdapat 1 sampai 2 lahan terkontaminasi LB3 dan/atau kejadian
kedaruratan
Risiko rendah skor 1 Tidak terdapat lahan terkontaminasi LB3 dan/atau kejadian
kedaruratan
Rendah (Skor 1) 0 – 39.832,61 ton
Sedang (Skor 2) 39.832,61 ton – 984.980,935 ton
Tinggi (Skor 3) > 984.980,935 ton
1. Bahaya 2. Kerentanan

LIMBAH B3
Analisis Risiko Kedaruratan PLB3 Skala Provinsi
3. Kapasitas
a. Kinerja pemda kab/kota dalam menanganai kejadian
kedaruratan dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3
3. Keberadaan program kedaruratan PLB3 provinsi
2. Keberadaan organisasi tanggap darurat provinsi
Risiko tinggi skor 1 Terdapat lebih dari 2 lahan terkontaminasi LB3
dan kejadian kedaruratan yang belum
ditanggulangi
Risiko sedang skor 2 Terdapat 1 sd 2 lahan terkontaminasi LB3 dan
kejadian kedaruratan yang dapat ditanggulangi
Risiko rendah skor 3 Terdapat lebih dari dua kejadian kedaruratan dan
lahan terkontaminasi LB3 yang dapat
ditanggulangii LB3
Risiko tinggi skor 1 Tidak ada program kedaruratan skala provinsi
Risiko sedang skor 2 Sudah ada program kedaruratan skala provinsi
Risiko tinggi skor 1
Tidak ada lembaga tanggap darurat B3 dan/atau
Limbah B3
Risiko sedang skor 2
Sudah ada lembaga tanggap darurat B3 dan/atau
Limbah B3

BAB II HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3
Contoh Simulasi
1. Risiko tinggi memiliki skor : 10,1 sampai dengan 15
2. Risiko sedang memiliki skor: 5,1 sampai dengan 10
3. Risiko rendah memiliki skor: 0 sampai dengan 5
Penentuan skor diperoleh dari hasil perhitungan nilai risiko
tertinggi dibagi dalam 3 kelompok tingkat risiko. Nilai simulasi
tertinggi adalah 15.

BAB III INFRASTRUKTUR
Organisasi
Melibatkan: seluruh pekerja
dan/atau masyarakat di
sekitar lokasi usaha
dan/atau kegiatan
Koordinasi
• Alur komunikasi kedaruratan;
• Hubungan antar tim
• Prosedur koordinasi dengan
instansi/lembaga lain
Fasilitas & Peralatan
• fasilitas dan peralatan termasuk
peringatan dini dan alarm yang
dibutuhkan;
• jadwal serta penanggungjawab
pemeliharaan fasilitas dan peralatan
Prosedur Penanggulangan
Tata cara penanggulangan Kedaruratan yang
digunakan sebagai dasar penanggulangan
kedaruratan oleh tim Kedaruratan
Pengelolaan B3 dan/ atau Limbah B3.
Pelatihan & Geladi Kedaruratan
Dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan
menguji Infrastruktur yang telah tersedia
a. Perusahaan min setiap tahun
b. Kab/Kota min 2 tahun sekali
c. Provinsi 3 tahun sekali
d. Nasional 4 tahun sekali

Organisasi (Pasal 6 PermenLHK 74/2019)
Organisasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan pelaksanaan program
kedaruratan Pengelolaan B3 dan/ atau Limbah B3.
Dalam program kedaruratan harus dijelaskan mengenai:
1. Kedudukan organisasi tanggap darurat yang dimiliki
2. Struktur organisasi
3. Tugas dan keanggotaan  personil yang memiliki kompetensi yang
sesuai dengan potensi bahaya yang dihadapi (telah tersertifikasi)
4. Hubungan organisasi dengan institusi lain yang terkait • Nomenklatur bisa berbeda, yang
terpenting fungsinya sama
• Struktur organisasi tersebut
disesuaikan dengan jenis kegiatan
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3

Koordinasi (Pasal 7 PermenLHK 74/2019)
Menjelaskan:
1. Alur komunikasi berupa aliran informasi mulai dari diterimanya laporan
kedaruratan sampai dengan kedaruratan dapat diatasi;
2. Menjelaskan kewenangan masing-masing orang dalam menyampaikan
komunikasi sesuai dengan tugasnya;
3. Menjelaskan sistem hubungan antar tim, keterkaitan tugas antara satu
tim dengan tim lainnya. Misalnya keterkaitan antara tim kaji cepat
dengan tim tanggap darurat, tim kaji cepat dengan tim pelayanan
kesehatan, dst
4. Dapat dijelaskan secara skematis agar lebih mudah dipahami oleh
pengguna/pekerja
Contoh Alur Komunikasi

Fasilitas dan Peralatan (Pasal 8 PermenLHK 74/2019)
Catatan:
a. Penjelasan mengenai fasilitas dan peralatan yang tersedia
disertai dengan keterangan jumlah, lokasi penempatan,
aksesibilitas, kapasitas, kelayakan penggunaan dan kondisi
b. Jumlah dan kapasitas harus disesuaikan berdasarkan hasil
identifikasi risiko kedaruratan.
c. Peralatan yang digunakan dalam tanggap darurat
disesuaikan dengan risiko kecelakaan B3 dan/atau Limbah
B3, jenis, karakteristik, jumlah B3 dan/atau Limbah B3
Dalam program kedaruratan harus memuat tentang:
1. Fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini
dan alarm yang dibutuhkan
2. Jadwal serta penanggungjawab pemeliharaan fasilitas
dan peralatan tersebut
Fasilitas/ruang yang mendukung kegiatan tanggap darurat
antara lain:
1. pusat pengaduan jika terjadi kedaruratan;
2. ruang layanan informasi;
3. tempat layanan kesehatan;
4. jalur evakuasi; dan
5. tempat evakuasi

Fasilitas dan Peralatan (Pasal 8 PermenLHK 74/2019)
Jenis Peralatan:
1. alat peringatan dini;
2. alat deteksi seperti gas detector, alat pendeteksi kebocoran pipa, dst;
3. alat pelindung diri;
4. alat yang digunakan untuk penanggulangan kedaruratan kebakaran
sesuai
5. jenis kebakarannya, misal dry checmical, water spray, dst.
6. alat yang digunakan untuk penanggulangan kedaruratan tumpahan dan
kebocoran, misal
7. spill kit, absorben, oil boom, sekop, dst.
8. Peralatan untuk penghentian sumber kedaruratan
9. Peralatan untuk pengisolasian
10. petunjuk arah angin;
11. alat komunikasi kondisi darurat;
12. peralatan pelayanan kesehatan darurat dan emergency kit;
13. peralatan untuk kebutuhan pengamanan
14. peralatan pengendalian dampak dari suatu kedarurata
Peralatan Komunikasi APD
Penanggulangan Kedaruratan
Peralatan Medis

Prosedur Penanggulangan (Pasal 9 PermenLHK 74/2019)
Memuat informasi berupa:
1. Identifikasi kejadian
2. Pelaporan kejadian
3. Pengaktifan/penugasan tim kedaruratan Pengelolaan B3
dan/atau Limbah B3
4. Penentuan perkiraan sebaran dampak dan/atau penetapan
daerah berbahaya
5. Tindakan mitigasi
6. Tindakan perlindungan segera
7. Penghentian sumber kedaruratan
8. Tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan
darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan/atau
9. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya kedaruratan
pengelolaan lingkungan hidup
Mempertimbangkan:
1. jenis kegiatan;
2. jenis B3 dan/atau limbah B3;
3. potensi bahaya dan kecelakaan yang
mungkin dihadapi;
4. fasilitas dan peralatan yang dimiliki;
5. personil tanggap darurat yang dimiliki;
6. perkiraan sebaran dampak;
7. perkiraan jumlah yang terpapar;
8. perkiraan tingkat paparan; dan
9. perkiraan dampak terhadap fungsi
lingkungan hidup di sekitar lokasi kejadian.

Pelatihan dan Geladi Kedauratan (Pasal 10 PermenLHK 74/2019)
Memuat informasi rencana penyelenggaran pelatihan dan
geladi kedaruratan yang memuat tentang:
1. ruang pelatihan dan ruang geladi kedaruratan;
2. jadwal pelatihan dan geladi kedaruratan;
3. skenario geladi kedaruratan;
4. modul pelatihan;
5. instruktur yang berkompeten, yang telah memiliki sertifikasi di
bidang keahliannya;
6. pihak yang dilibatkan; dan
7. peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan.
Pasal 440 PP22/2021:
Pelatihan dan geladi kedaruratan skala
provinsi:
• Kepala instansi daerah provinsi yang
bertanggungjawab di bidang
penanggulangan bencana
mengoordinasikan pelatihan dan geladi
kedaruratan
• Paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun
• Melibatkan setiap orang, instansi
lingkungan hidup, intansi terkait lainnya
di Provinsi

BAB IV FUNGSI PENANGGULANGAN
Berisi mekanisme pelaksanaan penanggulangan secara utuh
mulai dari diterimanya laporan awal sampai dengan
kedaruratan dapat diatasi.
Yang harus diperhatikan:
1. Identifikasi kejadian;
2. Pelaporan kejadian;
3. Pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan pengelolaan
B3 dan Limbah B3;
4. Tindakan mitigasi;
5. Tindakan perlindungan segera;
6. Tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan
keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan
hidup;
7. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya
kedaruratan pengelolaan lingkungan hidup Contoh alur prosedur penanggulangan kedaruratan

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP
Kesimpulan dari penyusunan program kedaruratan:
1. Potensi bahaya yang dimiliki;
2. Hasil penilaian analisis risiko;
3. Infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan hasil penilaian analisis risiko

Terima Kasih
DIREKTORAT PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI DAN
TANGGAP DARURAT LIMBAH B3 DAN NONB3
DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program Kedaruratan Skala Wilayah_1.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Program Kedaruratan Skala Wilayah_1.pptx

Similar to Program Kedaruratan Skala Wilayah_1.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Program Kedaruratan Skala Wilayah_1.pptx