Dokumen tersebut membahas tentang safeguards dan sistem informasi safeguards (SIS) untuk REDD+ di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan indikator safeguards REDD+ serta alat penilai pelaksanaan safeguards. Dokumen tersebut juga meninjau perkembangan regulasi dan implementasi safeguards beserta SIS REDD+ di Indonesia.

1. STATUS & UPDATE
SAFEGUARDS REDD+
Bogor, 16 Mei 2023

2. https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=idn

3. Safeguards:
• Merupakan kerangka pengaman yang melindungi dan menjaga agar
tidak terjadi atau menekan sekecil mungkin terjadinya dampak
negatif dari dilaksanakannya sebuah program dan kegiatan, dan
mendorong sebanyak mungkin dampak positif, baik dari aspek
tata kelola, sosial, maupun lingkungan.
• Sebagai contoh, dalam kegiatan REDD+, safeguard merupakan
elemen penting dalam implementasi kegiatannya di tapak, dan
dalam pelaksanaannya dikategorikan menjadi Safeguard Sosial
dan Safeguard Lingkungan.

4. Lingkup Kerangka Safeguard
• Safeguard Sosial
Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu pelaksana program untuk
dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan,
pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi
manfaat sosial dan pelaksanaan keterbukaan serta konsultasi publik
dengan yang akan terkena dampak.
• Safeguard Lingkungan
Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu pelaksana program untuk
dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan,
pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan,
promosi manfaat lingkungan dan pelaksanaan keterbukaan serta konsultasi
publik dengan yang akan terkena dampak.

5. Tujuan Safeguard Sosial dan Lingkungan
• mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan timbulnya risiko dan/atau
dampak yang merugikan terhadap lingkungan dan sosial;
• memastikan perumusan mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah atau
menekan sekecil mungkin terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan
dan sosial;
• memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka
mendorong sebanyak mungkin dampak positif dalam aspek tata kelola,
lingkungan, dan sosial;
• meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola risiko lingkungan dan
sosial sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
BPDLH.

6. Prinsip Dasar
• Semua pihak wajib memahami, menyepakati dan melaksanakan dengan baik dan
konsisten kerangka safeguard lingkungan dan sosial;
• Penguatan kapasitas lembaga pelaksana diperlukan agar pelaksanaan kerangka
safeguard dapat dilakukan secara lebih efektif;
• Kerangka safeguard harus dirancang sesederhana mungkin, mudah dimengerti, jelas
kaitannnya dengan tahap-tahap investasi, dan dapat dijalankan sesuai prinsip dalam
kerangka kegiatan;
• Prinsip utama safeguard adalah untuk menjamin program tidak mengakibatkan
dampak negatif yang serius. Bila terjadi dampak negatif maka perlu dipastikan
adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada
tahap perencanaan persiapan maupun tahapan pelaksanaannya;
• Untuk memastikan bahwa safeguard dilaksanakan dengan baik dan benar, maka
diperlukan tahap-tahap yaitu: Setiap keputusan, laporan dan draft perencanaan final
yang berkaitan dengan kerangka safeguard harus dikonsultasikan dan
didiseminasikan secara luas terutama kepada pe yang berpotensi terkena dampak,
harus mendapatkan kesempatan untuk ikut mengambil keputusan dan
menyampaikan aspirasi dan/atau keberatannya atas program/kegiatan yang
berpotensi dapat menimbulkan dampak negative.

7. Perkembangan pembangunan Safeguards dan SIS
REDD+
Pusat Standardisasi dan
Lingkungan (Pustanling) di
Kementerian Kehutanan,
pengembangan PCI, APPS,
dan struktur kelembagaan
SIS-REDD+
2011-2013
uji coba/piloting PCI
dan APPS serta
pengenalan SIS-
REDD+ berbasis web
di tingkat nasional
2013
Direktorat Mitigasi
Perubahan Iklim melakukan
update dan maintenance
Website SIS REDD+
2017
Integrasi dan
sinkronisasi data
utama pada Web SIS
REDD+ dengan Web
SRN PPI
2021-2022

8. Regulasi Safeguards dan SIS REDD+?
Negara berkembang yang melaksanakan REDD+ perlu menyediakan informasi bagaimana safeguards (7
Cancun safeguards) dilaksanakan dan membangun SIS-REDD+
Dec. 1/CP. 16: guidance dan
safeguards
• SIS-REDD+ harus transparan dan fleksibel untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu, dibangun dengan basis sistem
yang ada, Country-driven dan diimplementasikan di tingkat nasional , dll
•Ringkasan informasi pelaksanaan informasi disampaikan/laporkan ke Sekretariat UNFCCC melalui “National
Communication” dan saluran lain sesuai guidance COP
Dec. 12/CP 17: guidance
untuk SIS-REDD+
• Penyampaian informasi dimulai sejak dimulainya kegiatan REDD+,
•Disamping melalui “National Communication”, juga melalui “UNFCCC web-platform” dan “ REDD+ information hub
dalam UNFCCC web-platform” ),
•Penerimaan pembayaran REDD+ mensyaratkan penyediaan “informasi terbaru tentang pelaksanaan safeguards"
Dec. 12/CP. 19 : timing dan
frekuensi penyampaian
‘Summary’ informasi
pelaksanaan safeguards’
• Implementasi safeguards harus memenuhi prinsip, kriteria, dan indikator yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Alat
Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS).
• Pelaporan implementasi safeguards dalam pelaksanaan REDD+ di tingkat Sub Nasional dilakukan oleh pelaksana
REDD+ kepada Direktur Jenderal selaku National Focal Point melalui SIS REDD+.
PermenLHK No. P.70
Tahun 2017’

9. 7 Prinsip Safeguards REDD+ Indonesia
1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional
serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional;
2. Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan
mempertimbangkan peraturan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan;
3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat setempat,
dengan mempertimbangkan kewajiban internasional, kondisi dan hukum nasional, dan
mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak
Masyarakat Adat;
4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk
setempat;
5. Tindakan yang konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati,
menjamin bahwa kegiatan REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi
sebaliknya digunakan untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi
hutan alam dan jasa ekosistem, serta meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya;
6. Tindakan untuk menangani risiko balik (risk of reversal, leakage); dan
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (risk of displacement).

10. Pemanfaatan Safeguards dan SIS REDD+
Menyediakan informasi
pelaksanaan Safeguards REDD+
untuk mendukung Implementasi
REDD+ menuju Result Based
Payment
Mendorong transparansi
dan membantu menilai
dampak kegiatan
Mengidentifikasi dan memetakan kegiatan
pengurangan emisi dengan skema REDD+
berjalan efektif dengan menghindari atau
meminimalkan dampak negative terhadap
tata kelola, lingkungan hidup dan masyarakat.

11. Prinsip, Kriteria, Indikator & APPS
 7 Prinsip, 17 Kriteria, 32 Indikators :
 Prinsip 1 (3C – 4I)
 Prinsip 2 (2C - 3I)
 Prinsip 3 (4C – 6I)
 Prinsip 4 (2C – 6I)
 Prinsip 5 (2C – 6I)
 Prinsip 6 (2C – 4I)
 Prinsip 7 (2C – 3I)
 APPS untuk menilai
pelaksanaan safeguards/
compliance terhadap
“Cancun Safeguards) 
kesesuaian dengan PCI

12. ALAT PENILAI PELAKSANAAN SAFEGUARDS (APPS) BERDASAR
KEPUTUSAN COP-16 DALAM SISTEM INFORMASI SAFEGUARDS
Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
1 1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan
/diatur/ dikelola di bawah wewenang lembaga
subnasional atau nasional yang tepat dan, bila
sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia.
1.1.1 a. Dokumen tentang status hukum (legal entity) penyelenggara.
b. Keputusan (legal document) yang mendasari pelaksanaan
kegiatan.
1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub
nasional harus mematuhi hukum yang berlaku
dan konvensi internasional
yang diratifikasi Indonesia.
I.2.I a. Dokumen strategi nasional/sub-nasional REDD+.
b. Dokumen perencanaan penanganan perubahan iklim terkait.
c. Dokumen perencanaan pembangunan terkait.
d. Rencana kerja dan pengaman (safeguard)-nya.
e. SOP yang sudah dibangun.
f. Laporan: jenis dan periode.
I.2.2 a. Laporan kegiatan yang relevan dengan isu-isu konvensi/
perjanjian internasional.
b. Laporan-laporan isu di atas pada tingkat provinsi/ kabupaten.
1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan
program kehutanan nasional seperti yang
dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan
strategis dari sektor kehutanan Indonesia.
I.3.I Laporan-laporan kegiatan REDD+ yang menunjukkan relevansi
dengan/ mendukung tujuan Renstra dan rencana lain di sektor
Kehutanan.
Prinsip 1 : Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

13. Prinsip 2 :
Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional
Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
2 2.I .1 Sesuai dengan skala dan konteks
kegiatan REDD+, pengaturan
kelembagaan mendukung komunikasi
yang baik di antara para pihak untuk
pengawasan yang efektif dari
implementasi prinsip-prinsip tata kelola
yang
baik.
2.I.I a. Ada atau tidaknya kebijakan penyediaan
informasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan REDD+ kepada publik.
b. Beberapa contoh implementasi kebijakan tersebut
di atas.
2.I.2 Struktur organisasi penanggung jawab REDD+ dan
tupoksinya tersedia untuk publik.
2.2 Entitas yang bertanggung jawab
untuk kegiatan REDD+ harus
mempublikasikan komitmennya untuk
tidak menawarkan atau menerima uang
suap atau bentuk apapun dari korupsi
2.2.I Komitmen tertulis terhadap anti korupsi tersedia
untuk publik.

14. Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
3 3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan
pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang
meningkat pada skala tingkat subnasional dan tapak.
3.I.I Laporan identifikasi jenis-jenis hak yang ada, pemangku hak
(ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), wilayah hak
masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
3.I.2 Uraian dari 1.2.1 a yang menyangkut pengaturan pengakuan
hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup
proses untuk memperoleh
Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal. yang
terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.
3.2.I Laporan pelaksanaan PADIATAPA atas kegiatan-kegiatan yang
dilakukan.
3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau
memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan
berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang
akan
datang.
3.3.I Laporan/ dokumen yang menunjukkan tidak ada diskriminasi
terhadap kelompok manapun atas akses terhadap sumberdaya
alam, kapital dan pengetahuan dalam pelaksanaan REDD+.
3.3.2 Dokumen yang menginformasikan penyediaan manfaat bagi
masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada:
- Peningkatan kapasitas.
- Peningkatan kelembagaan.
- Peningkatan manfaat ekonomis SDA.
- Kinerja karbon.
- dll.
3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi
kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial.
3.4.1 Bentuk dan nilai kompensasi atas penggunaan pengetahuan
lokal, jika ada, dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.
Prinsip 3 :
Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

15. Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
4 4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan
berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk
mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian
melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan,
dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh
para para pihak.
4.1.1 a. Daftar hadir (untuk para pihak saja).
b. Daftar pihak terkait.
c. Daftar undangan.
d. Daftar pengunjung.
4.1.2 a. MoU/agreement.
b. Foto kegiatan pelibatan para pihak.
c. Notulensi/ MoM.
d. Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak.
e. Kerangka acuan proses pelibatan para pihak.
f. Panduan (misal: PERDA) tentang pelibatan para pihak.
4.1.3 a. Laporan kegiatan REDD+, peta para pihak terkait.
b. Dokumentasi usulan para pihak dalam proses
perencanaan.
4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus
memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan
masalah/ keluhan dan perselisihan.
4.2.1 a. Dokumen/surat laporan keluhan para pihak (penekanan
pada availibility of grievance mechanism).
b. Bukti pertemuan/ foto penanganan keluhan.
c. Berita Acara penerimaan keluhan.
4.2.2 a. SOP penyelesaian keluhan/ konflik.
b. Pelaksanaan SOP penyelesaian keluhan/ konflik.
c. Notulensi.
4.2.3 a. Berita Acara penyelesaian keluhan/konflik.
b. Laporan penyelesaian keluhan/konflik.
c. Rujukan/referensi atas proses mediasi (jika ada) terkait
resolusi konflik.
Prinsip 4 :
Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak

16. Prinsip 5:
Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati
Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
5 5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup
identifikasi dan penilaian dampak
potensial dari aktivitas terhadap jasa
sosial dan lingkungan. Penilaian harus
dilakukan mengikuti skala dan intensitas
dari aktivitas supaya mencukupi untuk
dapat memutuskan langkahlangkah
konservasi yang perlu dilakukan.
5.I.I a. Laporan AMDAL/RKL-RPL.
b. Tabel komparasi “sebelum-sesudah” pelaksanaan kegiatan.
c. Laporan survei tentang bagaimana dengan adanya REDD+ dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan tetap menjaga
kelestarian hutan setempat.
d. Laporan KLHS (sesuai skala kegiatan).
5.I.2 a. Laporan pemantauan terkait manfaat sosial dan lingkungan.
b. Laporan pelaksanaan mitigasi dampak negatif.
c. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil a. dan b.
5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup
identifikasi dan penilaian dampak
terhadap keanekaragaman hayati dan
mengembangkan strategi untuk
mengimplementasi kan pengelolaan
keanekaragaman hayati untuk
memastikan konservasi dan
perlindungannya
5.2.I a. Daftar keanekaragaman hayati.
b. Laporan survey keanekaragaman hayati.
c. Data spesies endemik dan langka berdasar hasil survey (b).
d. Dokumentasi/publikasi/peta sebaran flora dan fauna berdasar (b).
5.2.2 Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.
5.2.3 a. Laporan periodik pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.
b. Dokumentasi sosialisasi mengenai keanekaragaman hayati.
c. Dokumen/ laporan evaluasi.
5.2.4 a. Peta perubahan tutupan hutan yang sesuai dengan peraturan/
pedoman yang berlaku.
b. Laporan hasil analisis penginderaan jauh yang menunjukkan bahwa
kegiatan REDD+ tidak menyebabkan konversi hutan alam/ primer.

17. Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
6 6.1 Tergantung pada skala dan konteks,
kegiatan REDD+ harus menetapkan
resiko dari ancaman internal maupun
eksternal untuk sto karbon dan
pemeliharaan hutan, dan
mengembangkan
rencana mitigasi untuk mengatasinya.
6.I.I Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya gangguan
illegal logging, perambahan, kebakaran dan lain-
lainnya.
6.I.2 a. Rencana mitigasi gangguan illegal logging,
perambahan, kebakaran dan lain-lainnya.
b. Laporan kegiatan mitigasi gangguan illegal logging,
perambahan, kebakaran dan lain-lainnya.
6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup
pemantauan periodik terhadap ancaman
dan mengimplementasikan pengelolaan
yang adaptif untuk mengurangi
pembalikan.
6.2.I a. Laporan tahunan hasil pemantauan kegiatan mitigasi
ancaman yang sudah diidentifikasi.
b. Peta pemantauan (time series) ancaman yang
teridentifikasi.
c. Dokumen/ laporan evaluasi.
6.2.2 a. Rencana adaptasi sesuai hasil monitoring.
b. Dokumen/ laporan evaluasi.
Prinsip 6 :
Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals)

18. Prinsip Kriteria Indikator Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS)
7 7.1 Sesuai dengan skala dan konteks,
kegiatan REDD+ harus mencakup strategi
untuk mengurangi perpindahan emisi dalam
batas nasional
7.I.I a. Baseline terkait area yang boleh/tidak boleh
dikonversi.
b. Kajian perubahan tataguna lahan dan penyebab
deforestasi dan degradasi hutan.
c. Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya
pengalihan emisi keluar batas kegiatan REDD+.
7.I.2 a. Merujuk 1.2.1. a,b,c,d: Dokumen tentang REL/RL
dan target pengurangan atau pencegahan emisi
atau peningkatan stok karbon.
b. Dokumen rencana penanganan pengalihan emisi
berdasar
7.1.1 c.
7.2 Sesuai dengan skala dan konteks,
pemantauan berkala terkait dengan emisi
dari hutan dan perubahan stok karbon di
wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan
harus mencakup pemantauan upaya dan
hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.
7.2.I a. Dokumen Sistem Monitoring Hutan Nasional dan
Subnasional.
b. Dokumen MRV.
c. Analisis hasil MRV yang menunjukkan
penanganan pengalihan emisi (emission
displacement).
Prinsip 7 :
Aksi untuk mengurangi perpindahan emisi (risk of displacement)

19. http://ditjenppi. menlhk.go.id/sisredd/
0813-80818630
achillethegreat
Franky Acil Zamzani