Dokumen ini membahas tentang lembaga kemasyarakatan, definisi, ciri-ciri, fungsi, proses pertumbuhan, dan tipe-tipe lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari norma dan nilai yang membantu mengatur perilaku serta hubungan antarwarga masyarakat. Pembentukan lembaga ini terjadi melalui proses institusionalisasi dan dapat dibedakan menjadi berbagai tipe berdasarkan perkembangan, sistem nilai, penerimaan masyarakat, penyebaran, dan fungsi lembaga.

1. Fakultas Psikologi
Universitas Mercu Buana
Modul 7
Lembaga Kemasyarakatan
TIK :
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian lembaga kemasyarakatan, ciri-ciri
lembaga kemasyarakatan, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, dan tipe-tipe
lembaga kemasyarakatan.
SRI RAHAYU HANDAYANI, MM
A. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan lembaga kemasyarakatan tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam
masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita-citakan, dan dianggap penting
oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan
aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi
setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu
sistem norma. Inilah awalnya lembaga kemasyarakatan terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma
yang telah mengalami proses institutionalization menghasilkan lembaga kemasyarakatan.
Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page, lembaga kemasyarakatan adalah tata cara atau
prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu kelompok
masyarakat. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga dari sudut
fungsinya. Menurut mereka, lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan dari
proses-proses hubungan antarmanusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk
memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-
kepentingan manusia dan sekelompoknya.
Selain itu, seorang sosiolog yang bernama Summer melihat lembaga kemasyarakatan dari
sudut kebudayaan. Summer mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-
cita, dan sikap perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi-Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan lembaga masyarakat mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial, antara lain:
1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi
masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan
terhdap tingkah laku para anggotanya
Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan merupakan serangkaian tata cara dan prosedur
yang dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh
karena itu, lembaga kemasyarakatan terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat
sederhana maupun masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan
keteraturan hidup.
B. Ciri-Ciri Lembaga Kemasyarakatan
Meskipun lembaga kemasyarakatan merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki
sejumlah ciri yang dapat dikenali. Gillan dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul General
Features of Social Institution (sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto: 1987), menguraikan
beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:
1. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku
yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya
2. Lembaga kemasyarakatan juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu
3. Lembaga kemasyarakatan memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu
4. Lembaga kemasyarakatan memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan
untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan
5. Lembaga kemasyarakatan biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau
simbol-simbol tertentu
6. Lembaga kemasyarakatan memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang
merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain

3. Selain Gillin dan Gillin, seorang ahli sosial yang bernama Conen ikut pula mengemukakan
karakteristik dari lembaga kemasyarakatan (arif Rohman: 2003). Menurut Conen sembilan ciri
khas (karakteristik) lembaga kemasyarakatan adalah:
1. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat
2. Setiap lembaga kemasyarakatan mempunyai nilai pokok yang bersumber dari
anggotanya
3. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi
kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya
4. Ada saling ketergantungan antarlembaga kemasyarakatan, perubahan satu berakibat
pada yang lain
5. Setiap lembaga kemasyarakatan disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar
rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan
6. Ide-ide lembaga kemasyarakatan pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota
masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi
7. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai bentuk tatakrama perilaku
8. Setiap lembaga kemasyarakatan mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu
9. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya
Syarat-syarat Lembaga Kemasyarakatan
Menurut Koentjaraningrat, aktivits manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi
lembaga masyarakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:
1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang
hidup dalam ingatan maupun tertulis
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling
berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut
3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu,
yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam
suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

4. C. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan
Terbentuknya lembaga kemasyarakatan bermula dari kebutuhan masyarakat akan
keteraturankehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa
tumbuhnya lembaga kemasyarakatan oleh karena manusia dalam hidupnya memerlukan
keteraturan, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Bayangkan, jika dalam suatu
masyarakat tidak terdapat aturan-aturan yang menjadi patokan bertingkah laku. Tentu
kehidupan masyarakat tersebut menjadi tidak teratur, di mana setiap masyarakat bertingkah
laku sesuka hatinya yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, dibentuklah sejumlah
norma-norma untuk mencapai keteraturan hidup bersama.
Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama kelamaan
norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu di dalam jual beli, seorang perantara
tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama kelamaan terjadi kebiasaan bahwa
perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang
menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Sejumlah norma-norma itulah yang disebut
lembaga kemasyarakatan.
Namun tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga
kemasyarakatan. Untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma
mengalami proses yang panjang. Menurut Robert M.Z. Lawang proses tersebut dinamakan
institusionalisasi atau pelembagaan, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola
atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata lain, institusionalisasi
adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi
institusi atau lembaga yang akhirnya harus menjadi patokan dalam kehidupan bersama.
Menurut H.M. Johnson bahwa suatu norma terlembaga (institutionalized) dalam suatu sistem
sosial tertentu apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:
1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.
3. Norma tesebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

5. Norma-norma tersebut dapat dibedakan seperti berikut:
1. Cara (usage), norma ini menunjukan suatu bentuk perbuatan dan mempunyai kekuatan
sangat lemah. Suatu pen yimpangan terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan
hukuman tetapi biasanya dapat celaan. Contoh cara makan yang berisik, minum sambil
bersuara, dll.
2. Kebiasaan (folkways), yaitu perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam bentuk yang
sama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh orang yang mempunyai kebiasaan
memberikan hormat kepada orang yang lebih tua usianya, dll.
3. Tata kelakuan (mores), apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai suatu norma
pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan
jika terjadi penyimpangan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi
4. Adat istiadat (custom), tata kelakuan yang telah berlangsung lama dan terintegrasi
secara kuat dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan
normatifnya menjadi adat istiadat. Bagi anggota yang melanggar adat istiadat maka ia
akan mendapat sanksi yang lebih keras.
Lembaga kemasyarakatan di samping seperti yang dijelaskan tersebut di atas, lembaga
kemasyarakatan juga memiliki ciri-ciri dan tipe-tipe berdasarkan; pelembagaannya, sistem nilai,
penyebarannya dan bagaimana penerimaan di masyarakat.
Dalam lembaga kemasyarakatan juga terdapat sosial kontrol (sistem pengendalian sosial) yang
dilakukan bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan
dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif.
Timbulnya lembaga kemasyarakatan dapat terjadi melalui 2 cara yaitu :
1. Secara tidak terencana, maksudnya adalah lembaga itu lahir secara bertahap dalam
kehidupan masyarakat, biasanya hal ini terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada
masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang
sangat penting. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonomi, dimasa lalu, untuk
memperoleh suatu barang orang menggunakan sistem barter , namun karena dianggap
sudah tidak efisien dan menyulitkan , maka dibuatlah uang sebagai alat pembayaran
yang diakui masyarakat, hingga muncul lembaga ekonomi seperti bank dan sebagainya.

6. 2. Secara terencana, maksudnya adalah lembaga muncul melalui suatu proses
perncanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang
memiliki kekuasaan dan wewenang. Contohnya lembaga transmigrasi yang dibuat oleh
pemerintah sebagai cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk.
D. Tipe-Tipe Lembaga kemasyarakatan
Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam sudut.
Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan menyebabkan dalam setiap masyarakat akan
dapat dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan setiap
masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah
yang dipakai sebagai patokan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Menurut Gillin dan Gillin (Soerjono Soekanto: 1987), lembaga kemasyarakatan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Lembaga Kemasyarakatan dilihat dari Sudut Perkembangannya, dibedakan
menjadi:
a. Crescive Institutions, disebut sebagai lembaga-lembaga paling primer juga
merupakan lembaga yang tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat.
Contohnya: lembaga perkawinan, agama, hak milik.
b. Enacted Institutions, adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi
tujuan tertentu. Contohnya: lembaga sebagai utang piutang, lembaga perdagangan
dan lembaga pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan masyarakat.
2. Lembaga Kemasyarakatan dilihat dari Sudut Sistem Nilai-Nilai yang Diterima
Masyarakat, melalui sudut ini, Gillin dan Gillin menemukan dua tipe lembaga
kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat. Dua tipe tersebut adalah:
a. Basic Institutions, adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk
memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat
Indonesia, contohnya: keluarga, sekolah-sekolah, negara.
b. Subsidiary Institutions, adalah lembaga kemasyarakatan yang dianggap kurang
penting contohnya: lembaga rekreasi.

7. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga
kemasyarakatan dianggap sebagai basic atau subsidiary, berbeda di masing-masing
masyarakat. Ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi
berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman romawi dan yunani kuno dianggap
sebagai Basic Institutions. Pada dewasa ini kiranya tidak akan dijumpai suatu
masyarakat yang masih punya keyakinan demikian.
3. Lembaga Kemasyarakatan dilihat dari Sudut Penerimaan Masyarakat, berlakunya
suatu lembaga kemasyarakatan atau sistem norma tergantung pada sikap penerimaan
masyarakat terhadap sistem norma itu sendiri. Oleh karenanya, Gillin dan Gillin
menganggap penting memandang lembaga dari sudut penerimaan masyarakat.dari
sudut inilah dikenal dua lembaga kemasyarakatan, yaitu:
a. Approved atau Sanctioned Institutions, adalah lembaga kemasyarakatan yang
dapat diterima masyarakat contohnya: sekolah, perusahaan dagang.
b. Unsanctioned Institutions, adalah lembaga kemasyarakatan yang ditolak oleh
masyarakat, walau masyarakat terkadang tidak berhasil memberantasnya.
Contohnya: kelompok penjahat, pemeras, dsb.
4. Lembaga Kemasyarakatan dilihat dari Sudut Penyebarannya, apabila ditinjau dari
sudut penyebarannya, lembaga kemasyarakatan ini dibedakan menjadi:
a. General Institutions, merupakan lembaga kemasyarakatan yang dikenal oleh
sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya lembaga agama.
b. Restricted Institutions, merupakan lembaga kemasyarakatan yang hanya dikenal
oleh masyarakat tertentu saja. Contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha, dan lainnya.
5. Lembaga Kemasyarakatan dilihat dari Sudut Fungsinya, melalui sudut ini, Gillin dan
Gillin menemukan dua tipe lembaga kemasyarakatan yang berkembang dalam
masyarakat, yaitu:
a. Operative Institutions, merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi
menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari
masyarakat yang bersangkutan. Contohnya: lembaga industri.

8. b. Regulative Institutions, merupakan lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk
mengawasi tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya: lembaga
kejaksaan, pengadilan, dan lainnya.
E. Cara-Cara Mempelajari Lembaga Kemasyarakatan:
1. Analisis secara Historis
Analis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu
lembaga kemasyarakatan tertentu. Misalnya diselidiki asal mula serta
perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogami, keluarga batih,
dan lain sebagainya.
2. Analisis Komparatif
Analis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu
dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial
masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk milik, praktik-praktik pendidikan kanak-
kanak dan lainnya. banyak ditelaah secara komparatif. Cara analisis ini banyak
sekali digunakan oleh para ahli antropologi seperti Ruth Benedict, Margaret
Mead, dan lain-lain.
3. Analisis Fungsional
Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan
menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu
masyarakat tertentu. Pendekatan ini, yang lebih menekankan hubungan
fungsionalnya, sering kali mempergunakan analisis-analisis historis dan
komparatif. Sesungguhnya suatu lembaga kemasyarakatan tidak mungkin hidup
sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya
penelitian tentang lembaga perkawinan mau tak mau akan menyangkut pula
penelitian terhadap lembaga pergaulan muda-mudi, lembaga keluarga, lembaga
harta perkawinan, lembaga kewarisan, dan lain sebagainya.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling
melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu

9. pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan
untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian.
F. Conformity dan Deviation
Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti
proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai
masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam
masyarakat. Diadakannya kaidah serta lain-lain peraturan di dalam masyarakat adalah dengan
maksud supaya ada conformity warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam
masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, conformity
warga masyarakat cenderung kuat. Dalam masyarakat tradisional, di mana tradisi sangat kuat,
kaidah-kaidah yang berlaku secara turun-temurun sama saja dari satu generasi ke generasi
berikutnya, tanpa banyak mengalami perubahan. Ukuran-ukuran yang dipakai merupakan
ukuran-ukuran yang telah dipakai oleh nenek moyang dahulu.
Masyarakat di kota-kota berlainan keadaanya karena anggota-angotanya selalu berusaha
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kotanya. Dengan
demikian, kaidah-kaidah dalam kota juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan.
Maka, conformity di kota besar sering kali dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan dan
perkembangan. Conformity biasanya menghasilkan ketaatan atau kepatuhan.
Untuk mengkaji deviation, telah banyak teori yang di kembangkan oleh para sarjana ilmu-ilmu
sosial dan sosiologi pada khususnya. Dari sekian banyak teori, hanya akan dikemukakan suatu
teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Sosiolog ini meninjau penyimpangan (deviasi)
dari sudut sruktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan
budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur
segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, ada nilai-nilai sosial
budaya yang merupakan rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam
pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang
dianggap buruk. Juga ada kaidah-kaidah yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia untuk
mencapai cita-cita tersebut.

10. Nilai-nilai sosial budaya tadi berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di
dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidak serasian antara aspirasi dengan saluran-saluran yang
tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka terjadilah perilaku menyimpang atau deviant
behavior. Jadi perilaku yang menyimpang tadi akan terjadi apabila manusia kecenderungan
untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah-kaidah yang ada untuk
mencapai cita-cita tersebut. Mentalitas menerabas tadi tampak dari sikap orang untuk mencapai
suatu cita-cita melalui jalan yang semudah-mudahnya tanpa adanya suatu kesadaran akan
tanggung jawab maupun mutu.
Conformity terdapat pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif stabil. Cara-cara yang
telah melembaga memberikan peluang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk
mencapai nilai-nilai sosial budaya yang menjadi cita-citanya. Pada innovation tekanan
terlampau diletakkan pada nilai-nilai sosial budaya yang pada suatu saat berlaku, sedangkan
warga masyarakat merasakan bahwa cara atau kaidah-kaidah untuk mencapai tujuan tersebut
kurang memadai. Suatu contoh nyata dapat diambil dari suku-suku bangsa di Indonesia yang
masih mempunyai tradisi menentukan mas kawin yang sangat tinggi di dalam perkawinan. Nilai
sosial budaya semacam itu menimbulkan orientasi, terhadap perbuatan-perbuatan yang
mengandung risiko karena terjadi kekecewaan-kekecewaan yang diderita sebagai akibat tidak
tercapainya aspirasi-aspirasi yang ada.
Ritulism terjadi pada warga masyarakat yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang
berlaku, walaupun harus mengorbankan nilai-nilai sosial-budaya yang ada dan berlaku.
Penyerasian semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang sudah achieved
oriented, di mana kedudukan dan peranan seseorang ditentukan oleh usaha-usahanya.
Retreatism terjadi apabila nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku tak dapat tercapai melalui cara-
cara yang telah melembaga. Akan tetapi, para warga masyarakat mempunyai kepercayaan
yang demikian dalamnya sehingga mereka tidak mau menyimpang dari norma-norma yang
telah melembaga.
Deviation mungkin berwujud sebagai pengecualian atau penyelewengan. Di dalam hal
terjadinya pengecualian, penyimpangan terjadi diberikan pembenaran, tetapi pada
penyelewengan telah terjadi suatu delik. Suatu delik merupakan proses, di mana warga
masyarakat gagal atau tidak mempunyai kemampuan untuk menaati nilai dan norma yang
berlaku. Terjadinya deviation kadang-kadang dianggap sebagai pertanda bahwa struktur sosial

11. perlu diubah. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa sruktur yang ada tidak mencakupi dan
tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi. Oleh karena itu,
masalah deviation senantiasa harus ditelaah dari sudut pendekatan yang netral agar benar-
benar diketahui segi positif dan negatifnya. Tanpa melakukan itu, ada kemungkinan deviation
yang ternyata negatif dibiarkan saja sehingga tidak mustahil menjadi counter culture.
Orang luar yang melanggar aturan dan dianggap sebagai penyimpang, telah lama menjadi
subjek yang dipelajari sehingga menimbulkan berbagai pola studi ilmiah, konsep-konsep, teori-
teori, dan bahkan spekulasi.
Rumusan yang paling sederhana bersifat statistik karena yang dianggap menyimpang adalah
setiap hal yang terlalu jauh dengan keadaan normal (rata-rata). Tampaknya, analisis statistik
merupakan hal yang tidak terlalu istimewa karena sifatnya sangat sederhana dan umum. Akan
tetapi, perlu dicatat bahwa penyederhanaan masalah memang terjadi karena diskusi-diskusi
yang mungkin terjadi terhadap penggunaan pendekatan lain akan dapat dicegah. Dalam setiap
kasus harus diperhitungkan jarak antara sikap tindak termaksud dengan yang umum terjadi.
Akan tetapi pekerjaan itu tidaklah semudah yang diduga.
Pandangan lain menganggap penyimpangan sebagai sesuatu yang bersifat patalogis. Artinya,
ada suatu penyakit. Pandangan ini dilandaskan pada analogi dengan ilmu kedokteran.
Organisme manusia, apabila bekerja secara efisien dan tidak mengalami hal-hal yang kurang
mengenakkan, merupakan organisme yang dikatakan sehat. Apabila organisme tidak bekerja
secara efisien, ada penyakit. Organ tersebut tidak berfungsi bersifat patalogis. Memang,
keadaan demikian dapat dikatakan merupakan keadaan sakit atau tidak sehat. Akan tetapi
timbul berbagai kritik apabila konsep itu diterapkan untuk menentukan apakah suatu sikap
tindak menyimpang atau tidak. Hal ini disebabkan, karena tidak ada kesepakatan mengenai apa
yang disebut sebagai sikap tindak yang sehat.
Beberapa sosiolog juga menggunakan model penyimpangan yang didasarkan pada pandangan
medis mengenai kesehatan dan penyakit. Mereka menelaah masyarakat atau bagian tertentu
dari suatu masyarakat dan mempermasalahkan apakah terjadi gangguan terhadap stabilitas
yang menurunkan ketahanan masyarakat itu. Apabila ada gangguan, proses demikian dianggap
sebagai suatu penyimpangan atau disorganisasi sosial.

12. Pandangan sosiologis lainnya lebih relatif. Mereka menggangap bahwa sikap tindak
menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan kelompok. Kelompok merumuskan
aturan-aturan dan berusaha menegakkannya. Berdasarkan tolok ukur itu, akan dapat di
tentukan apakah seorang anggota kelompok melanggar aturan sehingga dianggap sebagai
penyimpang.
Pandangan tersebut paling dekat dengan pendapat Becker, tetapi kurang memperhitungkan
keragu-raguan yang mungkin timbul untuk menetukan aturan-aturan mana yang dapat dijadikan
tolok ukur. Suatu masyarakat mencakup berbagai kelompok, masing-masing dengan perangkat
aturan-aturannya. Tegasnya secara simultan manusia menjadi anggota beberapa kelompok.
Ada kemungkinan bahwa seseorang melanggar aturan kelompok tertentu, padahal dia
mematuhi aturan kelompok lain.
Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu
penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation, yaitu
penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat
dalam masyarakat yang tradisional, hal yang sama pada masyarakat di kota-kota sering kali
dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Secara lebih mendalam lagi,
Robert K. Merton telah menelaah soal conformity dan deviation dengan menciptakan diagram
Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindaka-tindakan manusia, tujuannya, serta
cara-cara mencapai tujuan tersebut.