Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru, meliputi kondisi ekonomi era sebelum 1966, prioritas kebijakan ekonomi Orde Baru, kinerja perekonomian selama Pelita I-VI, serta upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.

1. • NAMA : ISWAHYUNI
• KELAS : 5X-MA
• NIM : 11141051
• MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA
• GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

2. • ERA SEBELUM 1966
• (ORDE LAMA)
• 20 Th pertama
perekonomian kurang
berkembang baik
• Sistem politik tidak stabil
sering ganti kabinet
• Kebijakan ekonomi sering berubah
• Defisit anggaran pemerintah membengkak
• Harga membubung
• Inflasi s/d 650% 1966
hiperinflasi

3. ERA ORDE LAMA ( 1945 - 1966 )
Perekonomian berkembang kurang menggembirakan :
• Kehidupan politik tidak stabil ( pergantian kabinet )
• Defisit anggaran belanja negara terus meningkat ( cetak uang baru >
inflasi - sejak 1955- )
• Nasionalisasi perusahaan asing - 1951 / 1958 ( UU No 78 / 1958 tentang
Investasi Asing > tutupnya Bursa Efek Jakarta > pelarian kapital )
• Hilangnya pangsa pasar ( gula, karet alam dll ) dalam perdagangan
internasional ( ekspor < 10% PDB > neraca pembayaran tertekan > depresiasi
rupiah )
• Kejanggalan sistem moneter ( Bank merupakan hasil nasionalisasi
termasuk BI ( De Javasche bank ), BI ( 1953 ) berfungsi :
1. menstabilkan nilai mata uang
2. mengatur sirkulasi uang
3. mengawasi dan mengembangkan perbankan dan kredit, memasok kredit /
premi kepada pemerintah sebesar 30% dari penerimaan pemerintah - 1957/58,
sistem pengendalian kurs

4. Orde • baru mewarisi keadaan
perekonomian:
• Tidak mampu membayar utang
LN US $ 2M
• Ekspor = ½ impor
• Tidak mampu mengendalikan
anggaran belanja
• Laju inflasi 30-50% per bulan
• Prasarana ekonomi buruk
• Kapasitas produksi sektor
industri & ekspor menurun

5. Prioritas kebijakan ekonomi:
1. Memerangi inflasi
2. Mencukupkan stok pangan (beras)
3. Merehabilitasi prasarana perekonomian
4. Meningkatkan ekspor
5. Menediakan /menciptakan lapangan kerja
6. Mengundang kembali investasi asing
Dalam jangka pendek, program ekonomi Orde Baru :
1. Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)
2. Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)
3. Tahap konsolidasi (juli-desember 1967)
4. Tahap stabilisasi (januari-juni 1968)
Kebijakan yang ditempuh: anggaran berimbang, terbentuknya
IGGI, kembali jadi anggota IMF,UU PMA, PMDN, Perbankan,Bank
sentral, bank asing.
Dalam jangka panajng berupa Repelita yang dimulai 1 April 1969.

6. Sasaran : Trilogi Pembangunan -pertumbuhan, pemerataan, dan
stabilitas.
Per-pelita
Repelita I (1969-74) : prioritas adalah stabilitas ekonomi.
Repelita II (1974-79): prioritas adalah pertumbuhan ekonomi.
Repelita III-Vi: pemerataan
• Kinerja perekonomian dalam Pelita I-II cukup memuaskan :
1. Pertumbuhan ekonomi 7% pertahun
2. Pertumbuhan ekonomi 11% jadi 24% terhadap PDB
3. Tabungan pemerintah meningkat
4. Penerimaan devisa meningkat (migas -80%)

7. • Tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami gangguan :
1. Harga minyak dunia turun dan kuota produksi minyak
2. Ekspor neto turun 38% dan ekspor nonmigas turun 30% sedangkan impor
nonmigas meningkat
3. Neraca berjalan defisit US$2,7milyar (1981) dan US$6,7milyar (1982)
4. Pertumbuhan ekonomi 2,24% (1982)
• Implikasinya :
1. Angaran belanja dihemat (1983-84)
2. Menambah pinjaman LN
3. Membatasi impor dan mendorong ekspor nonmigas
4. Mengurangi perjalanan ke LN
5. Menggalakkan produksi Dn
6. Devaluasi rupiah (1983)
7. Penjadwalan ulang proyek pemerintah
8. Menaikkan harga bbn (1984)
9. Pengurangan subsidi pupuk /pestisida
10. Bunga berdasarkan mekanisme pasar
11. Sistem pagu kredit dihapus

8. Pelita IV : kebijakan dregulasi dan debirokratisasi. Pelita V
Perekonomian Indonesia membaik engan pertumbuhan 6,7%/tahun.
Selama PJP I : pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%/tahun, pendapatan
perkapita naik dari US$70 (1969) jadi US$770 (1993), penduduk miskin turun
dari 70 juta orang (60%) jadi 25,9 juta orang (13,7%).
• Aspek Ekonomi
Berhasil mencapai stabilitas nasional, yang dicapai melalui:
1. Penelolaan makro ekonomi yang berhati-hati
2. Partisipasi masyarakat meningkat
3. Anggaran berimbang dan dinamis
4. Penerapan devisa bebas
5. Terpeliharanya stabilitas nasional (Ekonomi dan politik).
Struktur ekonomi mulai berimbang, baik dari aspek produksi, penerimaan
pemerintah, maupun penerimaan ekspor/devisa.
Sektor moneter berkembang pesat: jumlah bank meningkat dari 111 (1988)
menjadi 239 (1994), peranan bank swasta meningkat, lembaga keuangan
nonbank tumbuh pesat ternasuk pasar modal.
Kewajiban membayar utang LN meningkat : jatuh tempo, yendaka.

9. Prestasai ekonomi Indonesia dapat diukur dengan variabel agregat, yaitu
Pendapatan Nasional. Melalui Pendapatan Nasional dapat diketahui: Pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan perkapita, dan Struktur ekonomi. Tingkat kesejahteraan dapat
diukur dengan pendapatan perkapita.
• Pendapatan Nasional dapat diartikan :
•Sempit: National Income (NI)
•Luas: PDB/GDB, PNB/GNP. PNN/NNP
METODE PERHITUNGAN
Pendapatan Nasional Indonesia dihitung oleh BPS dengan menggunakan konsep PDB.
Metode perhitungan PDB:
•Pendekatan produksi: nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu
perekonomian dalam setahun
•Pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima faktor produksi yang turut serta
dalam proses produksi (gaji, upah, sewa bunga, laba -sebelum dipotong pajak)
•Pendekatan pengeluaran: jumlah permintaan akhir, yang terdiri dari konsumsi (RT
dan Swasta nirlaba), investasi (swasta), pengeluaran pemerintah (konsumsi), hasil
perdagangan luar negeri neto (Ekspor - Impor)

10. SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem: Suatu organisasi yang menjalin interaksi berbagai
subjek/objek serta pernagkat kelembagaan dalam suatu tatanan
tertentu.
Sistem Ekonomi: Suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Unsurnya:
•Manusia Sebagai subjek
•Barang-barang ekonomi sebagai objek
•Kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan
ekonomi
• Kelembagaan: lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan
peraturan, kebiasaan/prilaku/etika masyarakat.
Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola
hidup masyarakat.

11. Konteks
Pengutuban
Liberalisme Komunisme
Ideologi politik Libera Komunis
Pemerintahan Demokrasi Otokrasi
Kenegaraan Egaliter Etatis
Birokrasi Desentralisasi Sentralisasi
Ideologi ekonomi Kapitalis Sosialis
Pengelolaan
Mekanisme pasar
Perencanaan

12. Krakteristik sistem ekonomi:
•Sistem pemilikan sumberdaya/faktor produksi
•Keleluasaan masyarakat berkompetisi
•Kadar peranan pemerintahan dalam perekonomian
Sistem ekonomi kapitalis: mengakui kepemilikan individu,
leluasa untuk berkompetisi, campur tangan pemerintah minimal.
'Setiap orang menerima sesuai dengan prestasi'.
Sistem ekonomi sosialis: Kepemilikan pada negara, menekankan
kebersamaan masyarakat, campur tangan pemerintah sangant
kuat.'Setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhan'.
Salah satu pembeda kapitalis-sosialis: peranan pemerintah. Untuk
melihat peranan pemerintah:
Faktual-struktural: Y = C + G + (X-M)

13. Prestasi pembangunan ekonomi yang dilihat dari indikator
pendapatan perkapita telah banyak mendapat kritik. Untuk melengkapi
ukuran prestasi pembangunan ekonomi digunakan juga indikator
distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan mengukur ketimpangan
atau kemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan yang diterima
rakyat.
Ukuran distribusi pendapatan:
1. Kurva Lorenz
2. Indeks Gini
3. Kriteria Bank Dunia
• KURVA LORENZ
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendaptan nasional
dikalangan lapisan penduduk. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis
diagonal dalam box.

14. Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40%
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan
menegah, dan 20% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian
pendapatan nasional.
Adapun kriteria, bila penduduk berpendapatan rendah:
• Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi
• Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang
• Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah
Pentingnya pembahasan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan,
karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Makin timpang distribusi
pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak
penduduk miskin.
Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis sering
diperhadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan.

15. Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk mengupayakan
pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini
tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak
khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesenpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
khusuanya bagi generasi muda dan wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat dari
aspek:
1. Antarlapisan masyarakat
2. Antardaerah (desa-kota)
3. Antarwilayah (Propinsi/Kabupaten)