Dokumen tersebut membahas mengenai TRIPs Agreement dan perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, mulai dari latar belakang TRIPs Agreement, jenis-jenis hak kekayaan intelektual, serta undang-undang dan peraturan terkait di Indonesia.

1. HaKI & TRIPs
Kewirausahaan & HKI
2022

2. • Kesadaran akan pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual
(khususnya oleh negara maju [baca: barat]) membawa perdebatan
dan mendorong negara-negara lain (khususnya negara berkembang
dan tertinggal) menyepakati suatu kesepakatan perlindungan HaKI

3. Histori
• Negara-negara peserta menandatangani Final Act Embodying the Result
of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations pada tahun
1994 di Marrakesh, Maroko. negara-negara penandatangan sepakat
untuk menandatangani Perjanjian WTO (World Trade Organization
Agreement) beserta lampiran-lampirannya.
• Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran
Perjanjian WTO yaitu Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).
• TRIPS Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan
diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib
memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun
2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat
awal tahun 2006.

4. TRIPS Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah
mengadopsi dua konvensi internasional utama di
bidang industrial property dan copyright yaitu Paris
Convention for the Protection of Industrial
Property dan Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works.
Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam
perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan
Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya
konsep negara-negara barat
mengenai property dan ownership ke dalam hukum di
negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

5. ╸ TRIPS Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak
kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement adalah
perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang
ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang
mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan
mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.
5

6. 6
• Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut
di atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah
disepakati. Akan tetapi, aturan-aturan yang ada dalam
konvensi internasional tersebut hanyalah aturan umum saja.
• Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati,
diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya
kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut
dalam hukum nasionalnya.

7. HaKI
di Indonesia

8. “
8
○ Hak kekayaan intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk
memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI,
seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang,
Varitas Tanaman, dan Merek
○ HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang
diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau
sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah
hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas
intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

9. • Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan
dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-
undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement
Establishing The World Trade Organization).
• Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman
mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual
manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara
pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

10. Apa sih
pentingnya
HaKI?
○ bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain
tidak dilindungi?
○ Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan.
Sebagai contoh untuk di dunia pendidikan saat ini
marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku
ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor
yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku,
salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum,
ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan
hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.

11. Apa saja sih jenis-jenis HaKI?
1. Hak Cipta
• Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
• Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu
pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan
secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan
berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian
yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

12. 2. Hak Kekayaan Industri
A. Paten
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
• Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu
penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah
kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa : Proses,
hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan
pengembangan hasil produksi.

13. 13
B. Merek
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa.
• Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau
jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga
kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.
• Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang
adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya.
• Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya.

14. C. Desain Industri
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1
Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi
tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan
tangan.

15. D. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1
Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa,
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik.

16. E. Rahasia Dagang
• Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang
adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

17. F. Indikasi Geografis
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa,
Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada
barang yang dihasilkan.
Contoh:
Kopi “Gayo”, “Merapi”, “Sidikalang”, “Toraja”, “Wamena”
Jeruk “Berastagi”, Jeruk “Jember”, Jeruk “So’e”
Apel “Malang”

18. Undang-undang dan Regulasi HaKI di Indonesia
Undang-Undang
•Paten :
• UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
• UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 30)
• UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
•Merek :
• UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
• UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 31)
• UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
•Hak Cipta :
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI
Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
•Desain Industri :
• UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)
•Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
• UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244)
•Rahasia Dagang :
• UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)

19. 19
PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG HKI
•Bidang Hak Cipta :
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang
Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
Penelitian dan Pengembangan.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan
Hak Cipta.
•Bidang Paten :
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi
Banding Paten.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tanggal 22 Februari 1993 tentang Bentuk
dan Isi Surat Paten.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang
Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Tata Cara
Permintaan Paten.
•Bidang Merek :
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tangga1 29 Agustus 1995 tentang Komisi
Banding Merek.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Tata
Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Kelas
Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

20. PERATURAN MENTERI DI BIDANG HKI
Bidang Hak Cipta :
• Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HV.03.01
Tahun 1987 tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
KEPUTUSAN DIRJEN DI BIDANG HKI
• Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual no. H-08-PR.07.10 tahun
2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (8 Desember 2000)

21. Terima Kasih
21