3. Latar Belakang
Kebutuhan manusia semakin lama semakin berkembang.
Timbul persaingan dalam kegiatan perdagangan kebutuhan manusia.
Merek tercipta sebagai identitas dan pembeda produk kebutuhan manusia antar satu sama lain.
Dengan semakin pesatnya era globalisasi dapat terjadi pelanggaran terhadap merek.
Kasus sengketa merek dagang kartu memori V-GEN milik Benny Pontian Muslim melawan Edison terjadi karena Edison
memasarakan dan memproduksi produk yang memiliki kesamaan dengan produk V-GEN.
Dikarenakan banyaknya pelanggaran merek, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai salah satu Hak
Kekayaan Intelektual.
4. Rumusan Masalah
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas persamaan
merek pada pokoknya;
Bagaimana akibat hukum pemakaian merek terhadap merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya;
Apa ratio decidendi hakim dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor
325K/Pdt.Sus-Hki/2016 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap
pemilik merek atas persamaan merek pada pokoknya.
Untuk mengetahui dan menganalisia akibat hukum pemakaian merek terhadap
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.
Untuk mengetahui dan menganalisia ratio decidendi hakim dalam putusan
Mahkamaha Agung dengan nomor 325K/Pdt.Sus-Hki/2016 sudah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6. Manfaat Penelitian
A. Bagi Penulis :
• Untuk memperluas pengetahuan tentang macam-macam pelanggaran hak merek dimana khususnya mengenai merek
yang memiliki persamaan pada pokoknya.
B. Bagi Pelaku Usaha dan Pemilik Merek
• Sebagai bahan masukan dan pembelajaran mengenai perlindungan hak merek atas persamaan merek pada pokoknya
C. Bagi Aparat Penegak Hukum
• Memberikan penjelasan ataupun rujukan yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek atas persamaan pada
pokoknya.
D. Bagi Masyarakat
• Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak merek atas persamaan pada pokoknya sehingga
dapat lebih waspada dan hati-hati ketika membeli barang dengan merek tertentu, karena selama ini masyarakat
cenderung tidak peduli maupun waspada ketika membeli suatu barang.
7. Metode Penelitian
Tipe Penelitian
• Yuridis Normatif
Pendekatan Masalah
• Pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Jenis dan Bahan Hukum
• Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Metode Pengumpulan Bahan Hukum
• Studi Pustaka
Metode Analisis Bahan Hukum
• Deskriptif Kualitatif
9. Kajian Pustaka
Perlindungan Hukum
• Tindakan untuk memberikan perlindungan akan hak asasi manusia agar terbebas dari segala bentuk pelanggaran yang
dapat dilakukan oleh pihak manapun. Perlindungan Hukum terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal
Hak Kekayaan Intelektual
• Hak yang timbul dari hasil olah pikir atau kreativitas yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi
manusia yang mana hak tersebut dapat dinikmati secara ekonomis.
Prinsip Hak Kekayaan Intelektual
• Terdiri dari asas nondiskriminasi, asas antiproteksi dan subsidi, asas pencipta iklim perdagangan yang stabil, asas
keterbukaan, dan asas penanganan sengketa melalui perundingan, konsultasi dan konsiliasi.
Jenis Hak Kekayaan Intelektual
• Terdiri dari hak cipta, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit
terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam
perjanjian lisensi.
10. Kajian Pustaka
Tinjauan Umum tentang Merek
• Merek merupakan tanda yang dipribadikan dalam produk tertentu dan harus menunjukkan asal dari produk
tersebut untuk menjamin kualitas dalam perbandingan dengan produk-produk serupa yang diproduksi dan
diperjual belikan oleh orang-orang atau perusahaan lain. Merek terbagi menjadi dua yaitu merek dagang dan
merek jasa. Syarat mutlak dari merek adalah adanya daya pembeda yang cukup.
Persamaan Merek pada Pokoknya
• Persamaan pada pokoknya terjadi karena terdapat unsur dominan antar merek.
Tinjauan Umum Perlindungan Hak Merek
• Perlindungan merek terbagi dua yaitu secara eskternal.
Tinjauan Umum Akibat Hukum
• Akibat hukum timbul ketika seseorang melakukan suatu peristiwa hukum.
13. Teori Perlindungan Hukum
• Menurut Moch Isnaeni, perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal
Perlindungan Hukum Terhadap Merek
• Di Indonesia dikenal dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif
Bentuk Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas persamaan pada pokoknya
• Tindak pidana terhadap pelanggaran merek masuk ke dalam delik aduan
• Pelaksanaan perlindungan hukum secara eksternal sangat bergantung pada pemilik merek dengan
mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.
15. Akibat Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar atas Pemakaian Merek yang Memliki Persamaan Pada Pokoknya
• Mengajukan gugatan ganti rugi dan pengehentian semua perbuatan terkait
• Pembatalan terhadap merek.
• Penghapusan suatu merek terdaftar.
Akibat Hukum terhadap Pihak yang Secara Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Memiliki Persamaan
Pada Pokoknya
• Pihak yang menggunakan atau memperdagangkan merek tanpa hak yang
memiliki persamaan pada pokoknya dapat dijatuhi tuntutan ganti rugi,
pemberhentian segala kegiatan yang terkait dengan merek tersebut, dan
sanksi pidana.
17. Kasus Posisi Sengketa V-Gen
• V-GEN milik Benny Pontian Muslim telah terdaftar dalam daftar umum merek tanggal 28 juli 2005
• Benny Pontian Muslim selaku penggugat mengetahui bahwa pada akhir tahun 2012 telah beredar di pasaran
produk memory card dengan menggunakan merek dagang V-GEN yan tidak berasal dari penggugat.
• Memory card tersebut diperjual belikan di toko Duta ACC atau Duta Spare Part yang berada di ITC Roxy Mas
lantai 3 Blok B Nomor 72 Jakarta pusat oleh Edinson selaku tergugat.
• Memory card yang secara tanpa hak yang diperdagangkan oleh Edison memiliki unsur persamaan pada
pokoknya dengan merek dagang V-GEN yang dimiliki oleh Benny pontian muslim serta dijual dengan harga
yang lebih murah dari milik Benny Pontian muslim.
• Dengan dasar tersebut Benny Pontian Muslim menggugat Edinson ke Pengadilan Pidana dan kemudian ke
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
18. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah
Agung Terhadap Kasus sengketa merek V-GEN Nomor 325 K/Pdt.Sus-
HKI/2016.
19. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pdt.Sus- Merek/2015/PN Niaga Jkt Pst
• Mengabulkan gugatan Benny pontian muslim untuk sebagian, menyatakan Benny pontian muslim sebagai
pemilik/pemegang hak atas merek dagang V-GEN;
• Menyatakan produk memory card merek dagang V-GEN sebagai merek terkenal;
• Menyatakan produk memory card merek dagang V-GEN milik Benny pontian muslim mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan produk memory card merek V-GEN milik Edison;
• Menyatakan perbuatan Edison memproduksi dan/atau memperdagangkan memory card merek dagang V-GEN yang
secara tanpa hak merupakan perbuatan yang merugikan Benny pontian muslim selaku pemilik merek dagang V-GEN;
• Menghukum Edison untuk membayar ganti rugi materil kepada Benny pontian muslim berupa biaya promosi produk
memory card V-GEN disejumlah majalah sebesar dua miliar rupiah;
• Menghukum Edison untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar tujuh ratus enam belas
ribu rupiah;
Putusan Mahkamah Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016
• Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Benny Pontian Muslim dan pemohon kasasi II Edison;
• Menghukum pemohon Kasasi I dan pemohon kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng.
20. Analisa putusan hakim Mahkamah Agung atas kasus sengketa merek V-
GEN dalam Putusan Nomor 325K/Pdt.Sus-Hki/2016
21. Bahwa Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya
• Kerugian menurunnya omzet penjualan memory card merek dagang V-GEN tidak
dapat dikabulkan karena tidak bisa dihitung secara pasti karena tidak didukung
oleh bukti yang kuat, sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak
oleh pengadilan.
Bahwa Judex Facti telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya
• Kerugian immateril memang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang karena
tidak dapat dihitung secara pasti meskipun telah diuraikan dan diperhitungkan
oleh karenanya haruslah ditolak.
Mengenai keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat
22. Kekeliruan dalam menerapkan hukum mengenai kewenangan mengadili
• Mengenai kata “menggunakan merek” terdapat pada pasal 83 ayat (1) yang dimaksud pasal ini adalah pihak
yang menggunakan merek secara tanpa hak kemudian dilanjutkan pada pasal 85 ayat (1) sehingga menjadi jelas
bahwa bahwa penerapan hukum mengenai kewenangan mengadili sudah tepat dan tidak keliru.
Kekeliruan dalam menerapkan hukum mengenai kriteria merek terkenal
• Mengenai kriteria merek terkenal menurut perturan perundang-undangan dapat dicari pada bagian penjelasan
pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sehingga berdasarkan ketentuan kriteria merek
terkenal dapat dikatakan bahwa merek dagang memory card V-GEN sebagai merek terkenal.
1.Kekeliruan dalam menerapkan hukum mengenai status hukum pemohon kasasi dahulu tergugat dalam perkara
• Pengadilan tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena memang telah secara
tanpa hak memperdagangkan memory card dengan merek dagang V-GEN secara tanpa hal ini di buktikan
berdasarkan penggeledahan yang dilakukan di Toko Duta ACC atau Duta Spare Part yang beralamat di ITC Roxy
Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat milik Tergugat Edison
Mengenai keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat
23. Kekeliruan dalam penerapan hukum mengenai perbuatan yang merugikan
• Pada pasal 76 ayat (1) undang-undang no. 15 tahun 2001 dan pasal 83 ayat (1)
undang-undang no. 20 tahun 2016 mengatur gugatan ganti rugi perbuatan yang
dilakukan oleh Tergugat yaitu Edison juga termasuk dalam perbuatan yang
dapat digugat oleh pasal tersebut.
Kekeliruan dalam menerapkan hukum mengenai besarnya ganti rugi
• Ganti rugi dengan menggunakan beban biaya pemasangan iklan memang sudah
tepat karena Penggugat yaitu Benny pontian muslim telah mempromosikan
melalui iklan-iklan di media cetak dengan biaya yang cukup dan perbuatan yang
dilakukan oleh Tergugat yaitu Edison sangat merugikan Penggugat dan
pertimbangan hukum oleh pengadilan untuk menetapkan besarnya ganti rugi
dengan menggunakan komponen biaya iklan sudah tepat dan benar.
Mengenai keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat
24. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas persamaan pada pokoknya dapat di berikan pada merek yang
telah di akui dan terdaftar pada Daftar Umum Merek. Merek yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek
nantinya di harapkan mendapat perlindungan hukum yaitu dalam bentuk perlindungan hukum eksternal sehingga
nantinya dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan sanksi hukuman
kepada pihak-pihak yang melanggar hukum tersebut
Akibat hukum pemakaian merek merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat terjadi salah satunya
dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang telah terdaftar
Ratio Decidendi majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor 325K/Pdt.Sus-Hki/2016
dalam menentukan sengketa persamaan pada pokoknya pada merek V-GEN dan sudah tepat dan benar.
Kesimpulan
25. Perlu adanya perbaikan dan perkembangan terhadap segala peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap
merek untuk menanggulangi perkembagan di masyarakat. Sehingga terciptanya efek jera yang nyata dan
mewujudkan penegakan hukum di Indonesia
Diharapkan pemilik merek yang telah terdaftar dan/atau akan mendaftarkan mereknya dapat lebih cermat, teliti dan
juga harus hari-hati mengenai peraturan-peraturan terhadap merek sehingga siap dengan kosekuensi dan syarat-
syarat yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan.
Perlunya peran serta masyarakat sebagai konsumen dan juga produsen untuk senantiasa mengawasi dan membantu
para aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum dan juga dalam menanggulangi segala bentuk
pelanggaran yang beredar di kalangan masyarakat
Saran
