Dokumen tersebut membahas implementasi dan evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) di Indonesia, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, menyelaraskan peraturan dengan rekomendasi UNCAC, serta meningkatkan Indeks Sistem Integritas Nasional."

1. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI STRATEGI
NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)
10 JUNI 2014

2. IMPLEMENTASI STRANAS PPK
2
UNCAC
UU NO. 7 TAHUN 2006
PERPRES NO. 55
TAHUN 2012
PERMEN PPN NO. 1
TAHUN 2013
Inpres 9/2011
Aksi 2011
Inpres 17/2011
Aksi 2012
Inpres 1/2013
Aksi 2013
Inpres
Aksi PPK 2014
SE MENDAGRI – ARAHAN PENYUSUNAN AKSI PPK PEMDA

3. MEKANISMEPELAPORAN
(IndeksKepuasanStakeholders)
PENDIDIKANDANBUDAYA
ANTIKORUPSI
(IndeksPerilakuAntiKorupsi)
KERJASAMAINTERNASIONAL
&PENYELAMATANASET
(%PengembalianAsetHasilTipikor)
STRATEGIHARMONISASI
PERATURAN
(%PenyelesaianRekomendasiUNCAC)
STRATEGIPENEGAKANHUKUM
(IndeksPenegakanHukumTipikor)
STRATEGIPENCEGAHAN
(IndeksPencegahanKorupsi)
FOKUS KEGIATAN PRIORITAS – AKSI PPK TAHUNAN
MISI
PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI
KORUPSI
PENINGKATAN KESESUAIAN ANTARA
PENGATURAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA
DENGAN KLAUSUL UNCAC
PENINGKATAN INDEKS SISTEM
INTEGRITAS NASIONAL
VISI
“Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung
nilai budaya yang berintegritas.” (2025)
“Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan
didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang
berintegritas.” (2014)
PERANTI ANTI KORUPSI – SDM DAN REGULASI

4. Sasaran Keluaran
Utama/Pendukung
2012-2014 2015-
2019
2019-2024 2025
IPK/CPI 5 6,5 7,9 8
% Kesesuaian
Ratifikasi UNCAC
80 % 100 % 100 % 100 %
Indeks Sistem
Integritas Nasional
(SIN)
- Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaikan
Indeks 5
%
Indeks Pencegahan
Korupsi
- Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaikan
Indeks 5
%
Indeks Penegakan
Hukum Tipikor
- Kenaikan
Indeks 20
%
Kenaikan
Indeks 20
%
Kenaikan
Indeks 5
%
% Penyelesaian
Rekomendasi UNCAC
80 % 100 % 100 % 100 %
% Pengembalian Aset
Tipikor
80 % 90 % 95 % 96 %
Indeks Periilaku Anti
Korupsi
3,25 dari
Skala 5
4 dari
Skala 5
4,5 dari
Skala 5
4,6 dari
Skala 5
Indeks Kepuasan
Stakeholders terhadap
Pelaporan PPK
3,25 dari
Skala 5
4 dari
Skala 5
4,5 dari
Skala 5
4,6 dari
Skala 5
PETA JALAN (ROAD MAP) STRANAS PPK
Sasaran Keluaran
Utama/Pendukung
2012
(Baseline)
2012 2013 2014
IPK/CPI 3 3,5 4,25 5
% Kesesuaian
Ratifikasi UNCAC
- 30 % 70 % 80 %
Indeks Sistem
Integritas Nasional
(SIN)
- - Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks 5 %
Indeks Pencegahan
Korupsi
- 3,94 4,51 5,08
Indeks Penegakan
Hukum Tipikor
- Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks 5 %
Kenaikan
Indeks 5 %
% Penyelesaian
Rekomendasi UNCAC
Review Bab
III dan Bab
IV UNCAC
30 % 70 % 80 %
% Pengembalian Aset
Tipikor
- 70 % 75 % 80 %
Indeks Periilaku Anti
Korupsi
- Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari Skala
5
Indeks Kepuasan
Stakeholders
terhadap Pelaporan
PPK
- Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari skala
5
ROAD MAP JANGKA PANJANG 2012-2025
ROAD MAP JANGKA MENENGAH 2012-2014

5. C P
KI P
I
STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014
Inpres
2/2014
Inpres
1/2013
25 Jan 2013
Inpres
17/2011
19 Des
2011
Inpres
9/2011
12 Mei
2011
OGI
RB NK
B
12
K/L
Kebijakan Lain
Paket kebijakan
kemudahan
berusaha
TUSI
K/L/PEMDA
INISIATIF
K/L/PEMD
A
UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI
5
Untuk meningkatkan IPK/CPI, aksi
PPK 2014 difokuskan pada:
1. Mendorong penyidikan dan
penindakan kasus-kasus korupsi
skala besar (melibatkan aparat
penegak hukum, penyelenggara
negara; mendapat perhatian
masyarakat; diatas 1 M)
2. Penguatan institusi Hukum
(Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan)
3. Perbaikan sektor Bisnis
(Perijinan, Ekspor Impor, Pajak,
Pengadaan Barang dan Jasa) – (2
dan 3 merupakan rekomendasi
TII)
4. Percepatan Reformasi Birokrasi
5. Keterbukaan Informasi dan
pemanfaatan TI
Selain aksi PPK, terdapat upaya
lainnya yang juga sedang berjalan
yang dapat berdampak pada
peningkatan IPK/CPI, antara lain:
1. Reformasi Birokrasi
2. Open Government Indonesia
3. Nota Kesepakatan Bersama 12
K/L – percepatan pengukuhan
kawasan hutan
4. Paket Kebijakan kemudahan
berusaha
5. Kebijakan lainnya yang terkait
perijinan, perbaikan sektor
pajak & bea cukai, penegakan
hukum kasus korupsi,
memperkuat regulasi yang
mendukung upaya PPK

6. PERSENTASE KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN REKOMENDASI UNCAC
6
REKOMENDASI HASIL
REVIEW UNCAC
(32)
PENYESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (25)
 9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi;
 2 rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP;
 1 rekomendasi mengenai perampasan aset;
 2 rekomendasi mengenai ekstradisi;
 9 rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana;
 2 rekomendasi terkait peraturan lainnya.
KAJIAN, EVALUASI, KEGIATAN LAIN (7)
13 rekomendasi atau 47 % yang
diakomodasi dalam RUU
Tidak semua rekomendasi UNCAC dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena
perbedaan sistem hukum nasional dan dalam rangka kepentingan nasional.
4 rekomendasi atau 57 % yang telah
dilaksanakan
Total 17 Rekomendasi yang telah dilaksanakan =
53 %

7. PENINGKATAN INDEKS SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
7
Saat ini SIN masih dalam tahap penyempurnaan oleh KPK. Untuk tahap awal,
akan diterapkan oleh KPK dan beberapa lokasi pilot.

8. (INPRES 9/2011 – INPRES 17/2011 – INPRES 1/2013 – INPRES 2/2014)
8
INPRES NO.
9/2011
(Aksi PPK 2011)
INPRES NO. 17/2011
(Aksi PPK 2012)
INPRES NO.1/2013
(Aksi PPK 2013)
INPRES NO. 2/2014
Terbit 12 Mei 2011 19 Desember 2011 25 Jan 2013 21 Maret 2014
Pelaksana 16 K/L 30 K/L 48 K/L
33 Provinsi, 40 Kab, 33 Kota
82 K/L dan seluruh Pemda
(Provinsi/Kab/Kota)
Struktur 6 Strategi
11 Fokus
47 Isu
102 Rencana Aksi
142 Sub Rencana
Aksi
6 Strategi
12 Fokus
106 Rencana Aksi
199 Sub Rencana Aksi
K/L:
6 Strategi
44 Fokus
251 Aksi
374 Sub Aksi
Pemda:
1 Strategi
1 Fokus
707 Aksi
714 Sub Aksi
K/L:
6 Strategi
40 Fokus
458 Aksi
969 Sub aksi
Pemda:
1 Strategi
1 Fokus
4327 Aksi
4622 sub aksi
Koordinator Penyusunan,
Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan
UKP4 UKP4 Bappenas didukung UKP4
dan Kemendagri
Bappenas didukung UKP4
dan Kemendagri
Pedoman Kormonev - - Permen PPN/ Kepala
Bappenas No. 1 Tahun 2013
Permen PPN/ Kepala
Bappenas No. 1 Tahun 2013
Fokus Aksi Pelayanan Publik, Perijinan, Keterbukaan Informasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Penanganan Perkara,
Pertanahan, Pajak dan Bea Cukai, Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelolaan SDA, proses penegakan hukum,
penyelamatan aset

9. 9
Sangat Memuaskan Memuaskan Perlu Perhatian Mengecewakan Tidak ada Target
INPRES 1/2013
284 (75,9 %)
90 (24,1 %)
INPRES 9/2011
123 (86,6 %)
19 (13,4 %)
INPRES 17/2011
137 (68,9 %)
62 (31,1 %)
599 (61,8%)
11 (1,2%)
35 (3,6%)
156 (16,1%)
168 (17,3%)
INPRES 2/2014 – PERIODE B04
CAPAIAN
INPRES 9/2011 – INPRES 17/2011 – INPRES 1/2013 – INPRES 2/2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Total 142 Sub Aksi Total 199 Sub Aksi Total 374 Sub Aksi
Total 969 Sub Aksi

10. KENDALA DAN TINDAK LANJUT
(Kementerian/Lembaga)
Kendala
• tidak melaporkan klaim capaian ke dalam sistem,
• data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan yang telah disepakati
• pelaksanaan cenderung formalitas
• minimnya kerjasama dan koordinasi internal maupun lintas K/L
• aksi belum sepenuhnya mengarah kepada penyelesaian permasalahan di K/L
• K/L tidak melaksanakan aksi
Tindak Lanjut
• memastikan agar K/L menyampaikan laporan capaian ke dalam sistem monitoring dan
memiliki rencana perbaikan kinerja - pembahasan dan evaluasi dengan K/L terkait yang
tidak melaporkan dan atau memiliki target capaian mengecewakan, serta memastikan
focal point berkoordinasi di internal K/L maupun instansi terkait
• memastikan kualitas laporan melalui pemantauan berkala dengan mengundang
partisipasi publik dan kunjungan lapangan (insitu) serta publikasi laporan capaian
melalui website
• Partisipasi publik dalam penyusunan dan pemantauan
10

11. CAPAIAN
INPRES 1/2013 DAN INPRES 2/2014
PEMERINTAH DAERAH
11
Sangat Memuaskan Memuaskan Perlu Perhatian Mengecewakan Tidak ada Target
*Pemerintah Daerah baru terlibat dalam Aksi PPK 2013 dan 2014 (Inpres 1/2013 dan Inpres 2/2014)
INPRES 1/2013
Total 714 sub aksi
416 (58,3 %)
298 (41,7 %)
INPRES 2/2014 – PERIODE B04
Total sub aksi 4622
1678 (36,3 %)
161 (3,5 %) 120 (2,6 %)
5 (0,1 %)
2658 (57,5 %)

12. KENDALA DAN TINDAK LANJUT
(Pemerintah Daerah)
Kendala
a. Data dukung tidak sesuai target capaian
b.Tidak ada laporan akibat off line internet di daerah
c. Terjadinya mutasi jabatan pada pengelola aksi
d.Belum mengetahui cara pelaporan aksi
e. Komitmen
Tindak Lanjut
a. Sosialisasi lebih optimal
b. Disarankan tidak dimutasi pada pengelola aksi
c. Koordinasi pelaporan lebih ditingkatkan
12

13. Highlight Capaian Aksi PPK
(Inpres 9/2011-Inpres 17/2011-Inpres 1/2013-Inpres 2/2014)
• Perijinan online di bidang mineral dan batubara, investasi migas, kehutanan, ekspor impor pertanian, imigrasi,
badan usaha pengamanan, permohonan PT, Sistem informasi berkas pertanahan
• Integrasi whistle blowing system
• Implementasi Sistem Informasi PNBP Online
• E-procurement
• Pembentukan kelembagaan , pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan, Publikasi standar pelayananPenyediaan sarana dan
mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
• Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
• Publikasi penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin di Kepolisian dan Kejaksaan
• Koordinasi penangan perkara antara Kepolisian dan Kejaksaan
• Tindak lanjut LHA PPATK oleh Kejaksaan dan Kepolisian
• Sistem pertukaran informasi antara PPATK dengan KPK, Polri, Kejaksaan, DJP, dan DJBC (Secure Online Communication) dan Sistem
pelaporan transfer dana (International Fund Transfer Instruction (IFTI))
• pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penyelamatan asset (Polri, Kemenkeu, Kemenlu,Kemenkumham, Kejaksaan RI,
PPATK, Sekjen KPK)
• Pelatihan bersama antara Central Authority dengan Competent Authorities
• Penyesuaian hukum nasional terhadap ketentuan UNCAC
• Kajian dalam rangka implementasi UNCAC
• Penyampaian materi antikorupsi pada diklat prajabatan, Diklatpim Tk I dan II
• Implementasi model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pada MIN, MTsN, dan MAN (pilot), PTAN se Indonesia
• Sosialisasi nilai anti korupsi dalam forum pertemuan dengan operator seluler, penyedia jasa internet, asosiasi pengelola media massa,
• Sinkronisasi, Koordinasi, dan Sinergitas Kampanye Anti Korupsi antar Bakohumas (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
• Sosialisasi semangat dan sikap antikorupsi kepada peserta program pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil
13

14. TARGET DAN CAPAIAN (ROAD MAP)
14
INDIKATOR KEBERHASILAN TARGET DAN CAPAIAN KETERANGAN
2012 2013 2014
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
Indeks Persepsi Korupsi/
Corruption Perception Index
3,5 32 4,25 32 5
- Dikeluarkan oleh TI melalui composit Indeks
- Perlu dilakukan penyesuaian target dengan
metode yang baru (skala 0-100)
Persentase Kesesuaian
Rekomendasi UNCAC
30 % 70 % 53 % 80 %
Bappenas berkoordinasi dengan KPK dan
Kemenkumham
Indeks Sistem Integritas
Nasional -
Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks
5 %
Saat ini, metodelogi dan pengukuran SIN masih
menjadi pembahasan di KPK
Indeks Pencegahan Korupsi 3,94 3,83 4,51 5,08 Bappenas menghitung dari data Bank Dunia
Indeks Penegakan Hukum
Tipikor
Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks
5 %
Kenaikan
Indeks
5 %
Bappenas bersama UKP4 telah membahas
bersama Kejaksaan, POLRI, KPK. Telah ada
panduan untuk mengisi indeks.
Persentase penyelamatan aset
hasil tipikor
70 % 75 % 80 %
Dibahas bersama dengan Indeks Penegakan
Hukum (KPK dan Kejaksaan)
Indeks Perilaku Anti Korupsi Penetapan
Baseline
3,55
3 dari
Skala 5
3,63 3,25 dari
Skala 5
Dilakukan BPS dan Bappenas
Indeks Kepuasan Stakeholders
terhadap laporan PPK
Penetapan
Baseline
3 dari
Skala 5
3,25 dari
Skala 5
Diskusi dengan BPS
Diskusi dengan lembaga survey

15. TANTANGAN
• RANAH KORUPSI POLITIK belum “tersentuh”
oleh Stranas PPK
• Korupsi Politik menjadi faktor pendongkrak
sekaligus penjerumus CPI suatu Negara
termasuk Indonesia.
• Resiko pelanggaran Integritas terbesar
ada di ranah POLITIK
• Parlemen dan Parpol perlu penguatan di Ranah
Penegakan Etik, Pencegahan Korupsi,
Transparansi Dan Akuntabilitas politik
15

16. TINDAK LANJUT
• Meningkatkan koordinasi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif untuk
mendorong pencapaian target upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. (aksi PPK 2013 telah mengakomodasi
pelibatan Kesekretariatan Jenderal lembaga Tinggi Negara).
Tetap dibutuhkan komitmen pimpinan lembaga sebagai
bentuk komitmen bersama berantas korupsi pada lingkungan
masing-masing.
• Karena korupsi merupakan isu lintas sektor, keterlibatan aktif
seluruh komponen bangsa sangat diperlukan
• Bappenas saat ini sedang mengkoordinasikan penyusunan
Aksi PPK 2015 dan Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah
Tahap II (2015-2019) – akan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan
16

17. SEKRETARIAT STRANAS PPK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310
TELP/FAX: 021-392 4446
EMAIL: stranasppk@bappenas.go.id
TERIMAKASIH
17