SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
11/21/18 1
LAPOR!-SP4N:
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK INDONESIA
Dukungan USAID CEGAH
11/21/18 2
APAYANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL INDONESIA?
•  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional adalah pengelolaan terintegrasi pengaduan
hirarkis pada setiap penyediaan pelayanan publik dalam kerangka kerja sistem informasi pelayanan publik.
•  Sistem tersebut mengadopsi pendekatan “no wrong door”, yang memastikan pengaduan diarahkan ke
kementrian, lembaga, atau unit kerja teknis terkait dalam tiga hingga lima hari kerja.
•  Platform LAPOR!:
–  Situs: www.lapor.go.id
–  SMS: 1708
–  Aplikasi mandiri K/L/D yang telqah terintegrasi dengan LAPOR
•  Dua konsep tersebut LAPOR!-SP4N
•  LAPOR!-SP4N dikelola bersama oleh tiga instansi; KeMenPAN-RB (Pengelolaan pengaduan sehari-
hari); Ombudsman RI; Kantor Staf Presiden (KSP) (Perawatan/maintenance dan pengembangan
teknis, dan server hosting)
LAPOR!-SP4N
56
548
1.335.487 344.035 396.591
777.036550January 2012 – September 2018
September 2018
September 2018
September 2018 September 2018
11/21/18 4
KEPUASAN SECARA KESELURUHAN
•  Sebuah survei, yang dilakukan pada Juli
2016 oleh Polling Center atas dukungan
USAID, menemukan 70 persen responden
telah puas atau sangat puas dengan
responsivitas sistem LAPOR!.
•  Sebanyak 92 persen menyatakan bahwa
mereka akan mengguna sistem LAPOR!
lagi, dan 90 persen akan
merekomendasikan sistem ini ke orang
lain.
• Fasilitasi pembuatan MoU antara
MenPAN-KSP-ORI
• Fasilitasi pembuatan SOP
2015
(USAID SIAP 1)
• Pembuatan modul pelatihan tentang
LAPOR!SP4N
• Dukungan Penyelenggaraan Bimtek
Nasional
• Pembuatan video iklan Layanan
Masyarakat ttg LAPOR
2016
(USAID SIAP 1-
CEGAH)
• Upgrade LAPOR ke versi 3.0
• Pembuatan e-learning LAPOR
• Fasilitasi transisi pengelolaan
LAPOR dari KSP ke MenPAN
• Evaluasi teknis dan organisasional
LAPOR
• Pendampingan kepada K/L/D di 12
Provinsi dan 5 K/L
2017
(USAID CEGAH)
Dukungan Pengembangan SP4N
•  Membantu komunitas lo
11/21/18 6
DUKUNGAN USAID 2016-208 (Supply Side)
Institutional Strengthening
Application Enhancement
Integration of Systems
•  Reformasi kerangka hukum LAPOR!
•  Mendukung transisi operasi sistem sehari-hari dari
Kantor Staf Presiden (KSP) ke KeMenPAN-RB di awal
Februari 2017
•  Pengembangan LAPOR versi 3.0 yang menyediakan
fitur-fitur baru bagi pengguna dan admin, mengubah
struktur database guna memperbaiki skalabilitas dan
kemampuan integrasi dengan sistem lainnya
•  Pelatihan untuk lebih dari 500 pemerintah daerah
•  Kompetisi lembaga pemerintah nasional tentang
pengelolaan pengaduan di 2018
•  Mendukung KeMenPAN-RB dengan memberikan
bantuan teknis kepada 24 pemerintah daerah dan 5
kementrian untuk integrasi sistem dan memperbaiki
kapasitas organisasi
PerkembanganPendampinganPemerintahDaerah
PerkembanganPendampingandiTingkatK/L
11/21/18 9
DUKUNGAN USAID 2016-2018 (Demand Side)
Kampanye dan Capacity Building
Pemanfaatan masukan publik
• Kampanye LAPOR berbasis komunitas di 8
daerah
• Pelatihan pemanfaatan LAPOR kepada
komunitas masyarakat di 8 daearh
• Membantu komunitas lokal di 4 daerah untuk
mendayagunakan masukan publik di LAPOR!
melalui :
• melakukan kajian bersama tentang isu-isu yang
paling banyak dilaporkan di apliaksi LAPOR
untuk merumuskan rekomendasi
• Menginisiasi kegiatan Forum Konsultasi Publik
untuk mendiskusikan rekomendasi tersebut
dengan Pemerintah Daerah
Tanggapan
–  Instansi pemerintah
masih kurang responsif
dalam menindaklanjuti
laporan; sebagaimana
dapat dilihat bahwa
faktanya rata-rata, tindak
lanjut memerlukan 13
hari
–  Perbaikan akan
memerlukan integrasi
lebih lanjut dengan
masyarakat sipil untuk
meningkatkan
pengawasan publik dan
akuntabilitas
Kapasitas
–  Pengelolaan kapasitas di
tingkat nasional dan lokal
memerlukan dukungan
lanjut
Konektivitas
–  Sekitas 80% pemerintah
provinsi, kota, dan
kabupaten sudah
terhubung
–  Jawa dan Sumatera
mendominasi distribusi
geografi untuk laporan,
sementara pulau luar
kurang terepresentasikan
–  Perbaikan memerlukan
koordinasi lebih baik
dengan Kementerian
Dalam Negeri
TANTANGAN
Inggris
dan
Irlandia
USA
Australia
Standard CHS:
•  Clarity of purpose (leadership, clear
objective, clear communication, clear &
consistent process)
•  Accessibility
•  Flexibility
•  Openness and Transparency
•  Proportionality
•  Efficiency
•  Quality of outcomes
•  Dibentuknya British and Irish Ombudsman
Association sebagai wadah komunikasi
dan aksi bersama dalam peningkatan CHS
•  Fungsi: 1) membuat dan mempromosikan
standard bestpractices dalam CHS,
mendorong efektifitas dan efisiensi CHS
•  Prinsip CHS:
•  Fairness, accessibility, responsiveness,
efficiency, integration
•  Mendorong penggunaan data pengaduan
sebagai:
•  salah satu rujukan untuk memperbaiki
kualitas layanan public;
•  sebagai rujukan untuk memperbaiki
kualitas penanganan pengaduan
Hasil benchmarking studies
• Make it easy for your customers to complain
and your customers will make it easy for you to
improve.
• Respond to complaints quickly and courteously
with common sense and you will improve
customer loyalty
• Technology utilization is critical in complaint
handling systems
• Recruit and hire the best for customer service
jobs
International Best Practices Dalam Penanganan Pengaduan Layanan Publik
Beberapa Permasalahan Umum Dalam Penanganan Pengaduan Layanan Publik:
Pengalaman Internasional
•  Sikap defensive dari terlapor
•  Kegamangan dalam bertindak
(mengambil keputusan) jika ada
pelayanan yang tidak sesuai
standard
•  Lemahnya komitmen untuk
melakukan evaluasi dan melakukan
perbaikan dengan mengacu pada
data pengaduan
•  Kecenderungan untuk focus
pada proses penyampaian
pengaduan dari pada outcome
(perbaikan/penanganan
pengaduan)
•  Ketiadaan standard
penanganan pengaduan
•  Ketidakjelasan prosedur
dalam pemberian kompensasi
atas kesalahan dalam
penyediaan layanan
• Cara komunikasi yang kurang
tepat, antara lain:
•  penggunaan Bahasa teknis yg
kurang mampu memberikan
penjelasan kepada pelapor
•  Penyajian data pendukung yang
tidak akurat
•  Cara penyampaian maaf yang
kurang tepat
Komunikasi
Penanganan
keluhan
SikapOrientasi
PUSH AND PULL FACTORSYANG MEMPENGARUHI
KESUKSESAN/HAMBATAN IMPLEMENTASI LAPOR
PUSH FACTORS PULL FACTOR
Political leadership of the agencies ! the elected
and politically appointed leaders commonly have
stronger motivation to use LAPOR, than the non-
elected/politically appointed leaders
•  CHS provides an opportunity to the govt
agencies to better serve the people.
•  LAPOR as a NCHS has an open, transparet,
report tracking which attract the attention of
public
•  LAPOR as a NCHS has an inter-agency
coordination features that ease
incompetence agency to throw a complaint
to the (other) respective/responsible agency.
The private culture has a significant contribution
to the awareness on CHS.The state-owned
companies have better commitments to
implement LAPOR/CHS compared to the state
auxiliary agencies.
Since the LAPOR!-SP4N system receives
hundreds of complaints every day, it is a highly
visible program and one that the public
depends on closely for answers to real
challenges and obstacles…This created a lot of
pressure on the transition process from KSP
to KeMenPAN-RB, but CEGAH support
helped to ensure the handover went smoothly.
Because of its support, we were able to focus
on the continuity and consistency of services
for the public.
— Diah Natalisa
KeMenPAN-RB Deputy Minister
Pembangunan dapat dimaksimalkan
jika sudah ada interaksi yang baik
antara pemerintah dan warga. Kita
tidak seharusnya meremehkan hal-hal
kecil, karena dari hal-hal kecil tersebut,
hal-hal yang sangat baik akan terjadi.
–H. Ibnu Sina
Walikota Banjarmasin
11/21/18 FOOTER GOES HERE 14
Quotes
17 Nopember 2017
Disposisi ke Dinas Kepundudukan dan Catatan
Sipil
22 Nopember 2017
E-KTP diiproses dan selesai pada tanggal 23
Nopemeber
28 Nopember 2017
Dia menerima e-KTP nya dan puas dengan respon
cepat dari sistem LAPOR!.Tetapi, dia mengadu tentang
staf yang tidak profesional
11 Desember 2017
Menerima e-KTP nya dan puas dengan respon
cepat dari sistem LAPOR!.
22 Desember 2017
Laporan ditutup oleh sistem.
Notifikasi bahwa pengguna puas dengan respon
17 Nopember 2017
Pengguna mengadu bahwa pembuatan e-
KTP masih dalam proses sejak Nopember
2016
Mengapa ini merupakan
suatu keberhasilan?
1.  Disposisi laporan membutuh
waktu kurang dari 24 jam.
2.  Respon lembaga informatif dan
responsif.
3.  Pengunna memberikan respon
positif.
KESULITAN UNTUK MENDAPATKAN
E-KTP
9 Oktober 2017
Disposisi ke Kementrian Keuanganan
9 Oktober 2017
Kementrian Keuangan menjelaskan status
paket tersebut secara detail dan memberikan
nomor telepon call center.
16 Oktober 2017
Pengguna menerima paketnya dan puas dengan
respon cepat dari sistem LAPOR1
27 Oktober 2017
Laporan ditutup oleh sistem.
PENUNDAAN DALAM IZIN BEA CUKAI
UNTUK PAKET
Mengapa ini merupakan
suatu keberhasilan?
1.  Laporan ditindak lanjuti kurang
dari 24 jam.
2.  Respon lembaga informaif dan
responsif.
3.  Ada suatu notifikasi puas dari
pengguna.
6 Oktober 2017
Pengguna melaporkan paket dari Hong
Kong ditahan 1 bulan oleh DHL
Ahsanul Minan
•  Program Manager untuk Reformasi Birokrasi, USAID CEGAH
(2016 - ..)
•  Program Manager untuk Reformasi Birokrasi dan Reformasi
Pendanaan Partai Politik, MSI-SIAP 1 (2011-2016)
•  Konsultan Electoral Management UNDP pada 2009-2011
•  Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Areas Of Expertise
•  Election management and supervisory
•  Political Party and Campaign financing Reforms
•  Administrative reforms
•  Project Management
•  Legal analysis and drafting
•  Training Module Development and trainer

More Related Content

What's hot

Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
ushfia
 

What's hot (20)

Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Open Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentOpen Government dan E Government
Open Government dan E Government
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli edit
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
E-Government dan Penerepannya di Kota Bandung Jawa Barat
E-Government dan Penerepannya di Kota Bandung Jawa BaratE-Government dan Penerepannya di Kota Bandung Jawa Barat
E-Government dan Penerepannya di Kota Bandung Jawa Barat
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
PPID.ppt
PPID.pptPPID.ppt
PPID.ppt
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 

Similar to LAPOR!-SP4N: Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Indonesia

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 

Similar to LAPOR!-SP4N: Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Indonesia (20)

Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
 
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdfPengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
 
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh 7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
 
DAK dan Mutu Pelayanan Publik
DAK dan Mutu Pelayanan Publik  DAK dan Mutu Pelayanan Publik
DAK dan Mutu Pelayanan Publik
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
 
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteriBapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
 
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptPengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
 
11 sistem pengaduan masyarakat contact center pkh 2018
11 sistem pengaduan masyarakat contact center pkh 201811 sistem pengaduan masyarakat contact center pkh 2018
11 sistem pengaduan masyarakat contact center pkh 2018
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Paparan kebijakan sipp (riau)
Paparan kebijakan sipp (riau)Paparan kebijakan sipp (riau)
Paparan kebijakan sipp (riau)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
Pelatihan Audit Sosial: Materi Pelatihan Bagi Warga kendeng
Pelatihan Audit Sosial: Materi Pelatihan Bagi Warga kendengPelatihan Audit Sosial: Materi Pelatihan Bagi Warga kendeng
Pelatihan Audit Sosial: Materi Pelatihan Bagi Warga kendeng
 
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptxPaparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
Project charter e sapawarga
Project charter e sapawargaProject charter e sapawarga
Project charter e sapawarga
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
 

More from Ridho Fitrah Hyzkia

More from Ridho Fitrah Hyzkia (20)

The Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of KoreaThe Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of Korea
 
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
 
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi PemerintahManajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
 
Media sosial dan hoax
Media sosial dan hoaxMedia sosial dan hoax
Media sosial dan hoax
 
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media persHoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
 
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual CurrencyKebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
 
Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018 Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
 
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
 
Why indonesia & Why Now
Why indonesia & Why NowWhy indonesia & Why Now
Why indonesia & Why Now
 
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan PolitikAda Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
 
E-book Milenial
E-book MilenialE-book Milenial
E-book Milenial
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce Indonesia
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
 
Hasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey KeanekaragamanHasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey Keanekaragaman
 
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi  Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
 
The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 

LAPOR!-SP4N: Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Indonesia

  • 1. 11/21/18 1 LAPOR!-SP4N: SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK INDONESIA Dukungan USAID CEGAH
  • 2. 11/21/18 2 APAYANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL INDONESIA? •  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional adalah pengelolaan terintegrasi pengaduan hirarkis pada setiap penyediaan pelayanan publik dalam kerangka kerja sistem informasi pelayanan publik. •  Sistem tersebut mengadopsi pendekatan “no wrong door”, yang memastikan pengaduan diarahkan ke kementrian, lembaga, atau unit kerja teknis terkait dalam tiga hingga lima hari kerja. •  Platform LAPOR!: –  Situs: www.lapor.go.id –  SMS: 1708 –  Aplikasi mandiri K/L/D yang telqah terintegrasi dengan LAPOR •  Dua konsep tersebut LAPOR!-SP4N •  LAPOR!-SP4N dikelola bersama oleh tiga instansi; KeMenPAN-RB (Pengelolaan pengaduan sehari- hari); Ombudsman RI; Kantor Staf Presiden (KSP) (Perawatan/maintenance dan pengembangan teknis, dan server hosting)
  • 3. LAPOR!-SP4N 56 548 1.335.487 344.035 396.591 777.036550January 2012 – September 2018 September 2018 September 2018 September 2018 September 2018
  • 4. 11/21/18 4 KEPUASAN SECARA KESELURUHAN •  Sebuah survei, yang dilakukan pada Juli 2016 oleh Polling Center atas dukungan USAID, menemukan 70 persen responden telah puas atau sangat puas dengan responsivitas sistem LAPOR!. •  Sebanyak 92 persen menyatakan bahwa mereka akan mengguna sistem LAPOR! lagi, dan 90 persen akan merekomendasikan sistem ini ke orang lain.
  • 5. • Fasilitasi pembuatan MoU antara MenPAN-KSP-ORI • Fasilitasi pembuatan SOP 2015 (USAID SIAP 1) • Pembuatan modul pelatihan tentang LAPOR!SP4N • Dukungan Penyelenggaraan Bimtek Nasional • Pembuatan video iklan Layanan Masyarakat ttg LAPOR 2016 (USAID SIAP 1- CEGAH) • Upgrade LAPOR ke versi 3.0 • Pembuatan e-learning LAPOR • Fasilitasi transisi pengelolaan LAPOR dari KSP ke MenPAN • Evaluasi teknis dan organisasional LAPOR • Pendampingan kepada K/L/D di 12 Provinsi dan 5 K/L 2017 (USAID CEGAH) Dukungan Pengembangan SP4N
  • 6. •  Membantu komunitas lo 11/21/18 6 DUKUNGAN USAID 2016-208 (Supply Side) Institutional Strengthening Application Enhancement Integration of Systems •  Reformasi kerangka hukum LAPOR! •  Mendukung transisi operasi sistem sehari-hari dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke KeMenPAN-RB di awal Februari 2017 •  Pengembangan LAPOR versi 3.0 yang menyediakan fitur-fitur baru bagi pengguna dan admin, mengubah struktur database guna memperbaiki skalabilitas dan kemampuan integrasi dengan sistem lainnya •  Pelatihan untuk lebih dari 500 pemerintah daerah •  Kompetisi lembaga pemerintah nasional tentang pengelolaan pengaduan di 2018 •  Mendukung KeMenPAN-RB dengan memberikan bantuan teknis kepada 24 pemerintah daerah dan 5 kementrian untuk integrasi sistem dan memperbaiki kapasitas organisasi
  • 9. 11/21/18 9 DUKUNGAN USAID 2016-2018 (Demand Side) Kampanye dan Capacity Building Pemanfaatan masukan publik • Kampanye LAPOR berbasis komunitas di 8 daerah • Pelatihan pemanfaatan LAPOR kepada komunitas masyarakat di 8 daearh • Membantu komunitas lokal di 4 daerah untuk mendayagunakan masukan publik di LAPOR! melalui : • melakukan kajian bersama tentang isu-isu yang paling banyak dilaporkan di apliaksi LAPOR untuk merumuskan rekomendasi • Menginisiasi kegiatan Forum Konsultasi Publik untuk mendiskusikan rekomendasi tersebut dengan Pemerintah Daerah
  • 10. Tanggapan –  Instansi pemerintah masih kurang responsif dalam menindaklanjuti laporan; sebagaimana dapat dilihat bahwa faktanya rata-rata, tindak lanjut memerlukan 13 hari –  Perbaikan akan memerlukan integrasi lebih lanjut dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas Kapasitas –  Pengelolaan kapasitas di tingkat nasional dan lokal memerlukan dukungan lanjut Konektivitas –  Sekitas 80% pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sudah terhubung –  Jawa dan Sumatera mendominasi distribusi geografi untuk laporan, sementara pulau luar kurang terepresentasikan –  Perbaikan memerlukan koordinasi lebih baik dengan Kementerian Dalam Negeri TANTANGAN
  • 11. Inggris dan Irlandia USA Australia Standard CHS: •  Clarity of purpose (leadership, clear objective, clear communication, clear & consistent process) •  Accessibility •  Flexibility •  Openness and Transparency •  Proportionality •  Efficiency •  Quality of outcomes •  Dibentuknya British and Irish Ombudsman Association sebagai wadah komunikasi dan aksi bersama dalam peningkatan CHS •  Fungsi: 1) membuat dan mempromosikan standard bestpractices dalam CHS, mendorong efektifitas dan efisiensi CHS •  Prinsip CHS: •  Fairness, accessibility, responsiveness, efficiency, integration •  Mendorong penggunaan data pengaduan sebagai: •  salah satu rujukan untuk memperbaiki kualitas layanan public; •  sebagai rujukan untuk memperbaiki kualitas penanganan pengaduan Hasil benchmarking studies • Make it easy for your customers to complain and your customers will make it easy for you to improve. • Respond to complaints quickly and courteously with common sense and you will improve customer loyalty • Technology utilization is critical in complaint handling systems • Recruit and hire the best for customer service jobs International Best Practices Dalam Penanganan Pengaduan Layanan Publik
  • 12. Beberapa Permasalahan Umum Dalam Penanganan Pengaduan Layanan Publik: Pengalaman Internasional •  Sikap defensive dari terlapor •  Kegamangan dalam bertindak (mengambil keputusan) jika ada pelayanan yang tidak sesuai standard •  Lemahnya komitmen untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan dengan mengacu pada data pengaduan •  Kecenderungan untuk focus pada proses penyampaian pengaduan dari pada outcome (perbaikan/penanganan pengaduan) •  Ketiadaan standard penanganan pengaduan •  Ketidakjelasan prosedur dalam pemberian kompensasi atas kesalahan dalam penyediaan layanan • Cara komunikasi yang kurang tepat, antara lain: •  penggunaan Bahasa teknis yg kurang mampu memberikan penjelasan kepada pelapor •  Penyajian data pendukung yang tidak akurat •  Cara penyampaian maaf yang kurang tepat Komunikasi Penanganan keluhan SikapOrientasi
  • 13. PUSH AND PULL FACTORSYANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN/HAMBATAN IMPLEMENTASI LAPOR PUSH FACTORS PULL FACTOR Political leadership of the agencies ! the elected and politically appointed leaders commonly have stronger motivation to use LAPOR, than the non- elected/politically appointed leaders •  CHS provides an opportunity to the govt agencies to better serve the people. •  LAPOR as a NCHS has an open, transparet, report tracking which attract the attention of public •  LAPOR as a NCHS has an inter-agency coordination features that ease incompetence agency to throw a complaint to the (other) respective/responsible agency. The private culture has a significant contribution to the awareness on CHS.The state-owned companies have better commitments to implement LAPOR/CHS compared to the state auxiliary agencies.
  • 14. Since the LAPOR!-SP4N system receives hundreds of complaints every day, it is a highly visible program and one that the public depends on closely for answers to real challenges and obstacles…This created a lot of pressure on the transition process from KSP to KeMenPAN-RB, but CEGAH support helped to ensure the handover went smoothly. Because of its support, we were able to focus on the continuity and consistency of services for the public. — Diah Natalisa KeMenPAN-RB Deputy Minister Pembangunan dapat dimaksimalkan jika sudah ada interaksi yang baik antara pemerintah dan warga. Kita tidak seharusnya meremehkan hal-hal kecil, karena dari hal-hal kecil tersebut, hal-hal yang sangat baik akan terjadi. –H. Ibnu Sina Walikota Banjarmasin 11/21/18 FOOTER GOES HERE 14 Quotes
  • 15. 17 Nopember 2017 Disposisi ke Dinas Kepundudukan dan Catatan Sipil 22 Nopember 2017 E-KTP diiproses dan selesai pada tanggal 23 Nopemeber 28 Nopember 2017 Dia menerima e-KTP nya dan puas dengan respon cepat dari sistem LAPOR!.Tetapi, dia mengadu tentang staf yang tidak profesional 11 Desember 2017 Menerima e-KTP nya dan puas dengan respon cepat dari sistem LAPOR!. 22 Desember 2017 Laporan ditutup oleh sistem. Notifikasi bahwa pengguna puas dengan respon 17 Nopember 2017 Pengguna mengadu bahwa pembuatan e- KTP masih dalam proses sejak Nopember 2016 Mengapa ini merupakan suatu keberhasilan? 1.  Disposisi laporan membutuh waktu kurang dari 24 jam. 2.  Respon lembaga informatif dan responsif. 3.  Pengunna memberikan respon positif. KESULITAN UNTUK MENDAPATKAN E-KTP
  • 16. 9 Oktober 2017 Disposisi ke Kementrian Keuanganan 9 Oktober 2017 Kementrian Keuangan menjelaskan status paket tersebut secara detail dan memberikan nomor telepon call center. 16 Oktober 2017 Pengguna menerima paketnya dan puas dengan respon cepat dari sistem LAPOR1 27 Oktober 2017 Laporan ditutup oleh sistem. PENUNDAAN DALAM IZIN BEA CUKAI UNTUK PAKET Mengapa ini merupakan suatu keberhasilan? 1.  Laporan ditindak lanjuti kurang dari 24 jam. 2.  Respon lembaga informaif dan responsif. 3.  Ada suatu notifikasi puas dari pengguna. 6 Oktober 2017 Pengguna melaporkan paket dari Hong Kong ditahan 1 bulan oleh DHL
  • 17. Ahsanul Minan •  Program Manager untuk Reformasi Birokrasi, USAID CEGAH (2016 - ..) •  Program Manager untuk Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pendanaan Partai Politik, MSI-SIAP 1 (2011-2016) •  Konsultan Electoral Management UNDP pada 2009-2011 •  Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Areas Of Expertise •  Election management and supervisory •  Political Party and Campaign financing Reforms •  Administrative reforms •  Project Management •  Legal analysis and drafting •  Training Module Development and trainer