Teks tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan berbagai prinsipnya. Secara ringkas, inti budaya demokrasi adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, dan kesamaan derajat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan, persamaan, supremasi hukum, dan pemilu berkala."

1. Budaya Demokrasi
Sean Patrick K.

2. Apa itu Budaya?
 Parsudi Suparlan
 Sistem ide milik bersama yang dipakai sebagai pedoman
dalam kehidupan bermasyarakatnya.

3. Apa itu
Demokrasi?

4. Etimologis - Yunani
 Demos – Rakyat
 Kratos (Cratein) – Pemerintah
 Jadi, secara sederhana
 Pemerintahan rakyat atau kekuasaan tertinggi terletak
pada rakyat.

5. Ahli
 Hans Kelsen
 Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
 Abraham Lincoln
 Demokrasi berasal dari rakyat , oleh rakyat , dan untuk
rakyat.

6. Hans Kelsen

7. Abraham Lincoln

8. Saat Awal pertumbuhan
 Demokrasi arti sempit (mencakup pengertian dalam
bidang politik)
 Pengakuan hak asasi manusia, seperti kemerdekaan pers,
hak berpendapat, hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
 Demokrasi (arti luas)
 Selain meliputi system politik, juga mencakup system
ekonomi dan system social.

9. Umum
 Budaya Demokrasi :
 Keseluruhan dari suatu sistem, nilai dan gagasan dalam
mengatur kehidupan demokrasi pada umumnya.
 Inti dari budaya demokrasi ialah
 Kerja sama
 Saling Percaya
 Menghargai keanekaragaman
 Toleransi
 Kesamaderajatan
 Kompromi.

10. Unsur-Unsur budaya
demokrasi
 Kebebasan
 Persamaan
 Solidaritas
 Toleransi
 Menghormati Kejujuran
 Menghormati Penalaran
 Keadaban

18. Hubungan
Demokrasi dengan
Faktor budaya dan
ekonomi

19. • Demokrasi dan budaya memiliki budaya yang sangat
erat
• Demokrasi di Indonesia sebenarnya dapat tumbuh
dengan subur. Karena budaya gotong royong dan
musyawarah yang sudah mengakar
• Beda dengan Negara yang sudah menganut komunis-
sentralis. Dimana demokrasi tidak bertumbuh dengan
baik
• Karena tidak dibudayakan musyawarah, melainka
keputusan tunggal, yakni pimpinan tertinggi.
• Contoh: Korea Utara, Kuba, Vietnam, China

20. • Dengan ekonomi, juga memiliki ikatan erat
• Seymour Martin Lipset berkata:
 Pembangunan ekonomi yang ditandai dengan proses dan
industrialisasi, kesehatan, urbanisasi dan pendidikan
merupakan konidis yang diperlukan bagi terciptanya
demokrasi (budaya demokrasi)
• Jika ekonomi sudah terjamin, maka pendidikan akan
meningkat juga.
• Dan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin
tinggi keyakinan pada nilai-nilai demokrasi.

21. Seymour Martin Lipset

22. Demokrasi di Indonesia
• Dari segi budaya, Indonesia telah memenuhi syarat untuk
menjadi Negara demokratis (musyawarah dan gotong
royong)
• Namun dari segi ekonomi, rakyat masih belum sejahtera
secara menyeluruh.
• Hal ini juga berdampak pada tingkat pendidikan rakyat di
daerah-daerah terpencil.
• Sehingga demokrasi pula tidak dapat matang secara
menyeluruh. Dan terkesan “setengah matang”.
• Pemerintah sebaiknya segera perbaikan dalam bidang
ekonomi terutama pendidikan.
• Agar demokrasi di Indonesia adalah “Demokrasi Rakyat.”
• Bukan demokrasi para politikus saja.

23. Kondisi yang mendorong
demokratisasi lebih cepat
• Samuel Huntington
 Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi
 Adanya pluralisme social
 Struktur social terdiferensiasi dan artikulasi
dalam kelompok kuat-otonom
 Adanya ekonomi berorientasi pasar yang
melahirkan pemisahan kekuasaan dan
mengontrol kekuasaan Negara
 Ketimpangan yang besar dalam kekayaan dan
pendapatan
 Tekanan eksternal untuk melakukan demokrasi
 Budaya toleran terhadap perbedaan

24. Samuel Huntington

25. Asas pokok demokrasi
◦ Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
◦ Pemilu Presiden dan Anggota legislative lewat TPU setempat
◦ Pengakuan hakikat dan martabat manusia
◦ Pemerintah menyusun RANHAM serta UU yang mengatur tentang
perlindungan HAM demi kepentingan bersama.

26. Negara Demokrasi berciri -ciri
 Ada lembaga wakil rakyat (DPR, DPRD, DPD)
 Pemilu LUBER-JURDIL dalam mengangkat dan menetapkan
petinggi Negara
 Kekuasaan/kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas
mengawasi pemerintahan
 Susunan kekuasaan badan/lembaga Negara ditetapkan dalam UUD.

27. Prinsip Budaya
Demokrasi

28. Mirriam Budiarjo
• Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi
selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula
prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
yang dijamin.
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
• Pemilihan umum yang bebas.
• Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat.
• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
• Pendidikan kewarganegaraan.

29. Mirriam Budiarjo

30. Prinsip secara Umum

31. Keterlibatan Warga Negara dalam
Pembentukan Keputusan Politik
• Demokrasi mengandung pengertian pemerintahan
yang berkedaulatan rakyat.
• Jelas dalam pembentukan keputusan politik rakyat
atau warga negara selalu dilibatkan
• Bertujuan mengendalikan tindakan para pemimpin
politik.

32. 2 pendekatan keterlibatan warga
negara
• Pendekatan elitis
• Demokrasi adalah metode administrasi dan pembuatan
kebijakan, tetapi menuntut adanya kualitas ketanggapan
pihak penugasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
• Hal tersebut terlihat pada demokras perwalian.

33. • Pendekatan partisipatori
• Demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan
masyarakat lebih tinggi sehingga penegakan terhadap
demokrasi langsung diperlukan.

34. • Dalam pelaksanaan prinsip ini
• Pemilu sebagai instrumen penting guna
memungkinkan berlangsungnya suatu proses
pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis).

35. Kesetaraan di antara Warga Negara
• Persamaan merupakan sarana penting untuk
kemajuan setiap orang.
• Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap
sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses
• serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri
sesuai dengan potensinya.

36. • Kesetaraan itu meliputi:
• Politik
• Ekonomi
• Sosial
• Budaya
• Hukum
• Hak (termasuk HAM dasar)
• Kesempatan

37. Kebebasan atau Kemerdekaan yang
Diakui dan Dipakai oleh Warga
Negara
• Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi.
• Kebebasan sebagai sarana mencapai kemajuan dengan
memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya
pembatasan dari penguasa.
• Jadi, bagian tidak terpisahkan dari ide kebebasan adalah
pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik.
• Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi
kebebasan warganya sekaligus memberi tugas kepada
pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

38. • Negara harus menjamin hak asasi masyarakat dalam
konstitusi, mengakui dan melindunginya
• Baik itu hak pribadi, politik, ekonomi, social budaya,
dan hukum

39. Supremasi Hukum
• Prinsip hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang
sesungguhnya bukan manusia, melainkan konstitusi
yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
• Oleh karena itu, penguasa maupun warga negara
harus mengedepankan hukum.
• Untuk menegakkan demokrasi, perlu supremasi
hukum

40. • Sehingga demokrasi berkembang ke arah yang dicita-
citakan
• Sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi harus
ditindak dengan hukum, seperti:
• Tertindasnya keadilan rakyat
• Dilecehkan nilai-nilai kemanusiaan
• Dikebirinya kebebasan berpendapat

41. • Penguasa dan rakyat harus bertindak sesuai hukum
yang ada
• Semua warga dan penguasa mempunyai kedudukan
sama di depan hukum
• Agar tegaknya hukum dan keadilan tercapai
• Karna kedua itu merupakan sayarat dasar masyarakat
demokratis.

42. Pemilu Berkala
• Rakyat dapat sampaikan aspirsi dalam proses
pembentukan kebijakan public
• Pemilu juga dilaksanakan konsisten, tidak berhenti di
tengah jalan.
• Pelaksanaan pemilu mencerminkan budaya
demokrasi sehat.

43. Prinsip penegakan demokrasi
• Raymond Gettel
• Bentuk pemerintahan harus didukung oleh persetujuan umum
• Hukum berlaku dibuat oleh wakil wakil rakyat yang dipilih
melalui pemilu
• Kepala Negara dipilih langsung melalui pemilu dan
bertanggung jawab pada dewan legislative
• Hak-hak pilih aktif diberikan kepada sebagian besar rakyat
• Jabatan jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh
segenap masyarakat.

44. Macam-macam
demokrasi (Ideologis)

45. Demokrasi Konstitusional (Liberal)
• Kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak banyak
campur tangan
• serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap
warga negaranya.
• Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.
• Penganut demokrasi ini adalah adalah Negara-negara
Eropa Barat, Amerika Serikat, Filipina, Singapura.

46. Demokrasi Rakyat (Proletar)
• Demokrasi Rakyat (Proletar), adalah demokrasi yang
berlandaskan ajaran komunisme dan Marxisme serta
Leninisme.
• Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warganegaranya.
• Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi
konstitusional.
• Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas
sosial dan tanpa kepemilikan pribadi.
• Contoh: Kuba, Korea Utara, RRC, bekas Negara Uni
Soviet

47. • Negara adalah alat untuk mencapai komunisme yaitu
untuk kepentingan kolektifisme.
• Demokrasi ini banyak dianut di
• Eropa Timur,
• Rusia,
• Kuba,
• Korea utara,
• Vietnam.

48. Demokrasi Pancasila
• Khas dari Indonesia
• Bersumber dari Pancasila
• Dasar pandangan bahwa manusia sejak lahir
merupakan makhluk individu sekaligus makhluk
sosial.
• Pelaksanaan hak rakyat seimbang atau hak individu
dikembangkan seirama dengan hak-hak sosial.
• Kebebasan yang bertanggung jawab.

49. • Asas dalam pengambilan keputusan adalah sejauh
mungkin diusahakan dengan jalan musyawarah untuk
mencapai mufakat. .

50. • Negara ber Ketuhanan Yang Maha Esa artinya
bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama serta
percaya dan taqwa kepada Tuhan YME, bebas
memeluk agama atau kepercayaan serta beribadah
menurut agama dan keyakinan masing-masing

51. Macam Budaya
Demokrasi
(Bentuk Partisipasi Rakyat)

52. Demokrasi Langsung
 Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat
secara langsung dalam membicarakan atau menentukan
sesuatu urusan negara (pembuatan kebijakan politik).
 Misalnya
 referendum (meminta pendapat seluruh rakyat) atas
persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan
bernegara,
 pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta
 wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.

53. Yunani – penerap demokrasi
langsung
 Abad V SM, Yunani kuno menerapkan demokrasi langsung
yang melibatkan rakyat
 Namun bukan seluruh rakyat yang memerintah, karena
 Jumlah penduduk relative tidak sebanyak sekarang
 Permasalahan berbangsa dan bernegara tidak kompleks
seperti dewasa ini
 Wilayah Negara tidak terlalu luas
 Ada aturan khusus dimana wanita, non pemilik tanah, budak,
orang asing serta warga dibawah 20 tahun tidak dapat
mengikuti demokrasi ini.

54.  Salah satunya adalah Polis Athena yang menerapkan
 Bapak demokrasi Athena yakni Clesithenes, beliau yang
memimpin demokrasi di Athena.
Cleisthenes

55. Kondisi Yunani – demokrasi
langsung

56. Tribun di Acrropolis, tempat
senat berlangsung

57. Polis Athena, cikal bakal
demokrasi

58. Demokrasi di yunani

59. Demokrasi Tidak Langsung -
Democration of Representative
 Suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat
melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR.
 Dalam hal ini rakyat tidak terlibat secara langsung dalam
pembuatan keputusan politik,
 tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya
kepada orang-orang yang dipilihnya melalui pemilu yang
bebas, jujur, dan adil.

60. BERDASARKAN TITIK
PERHATIAN
Demokrasi

61. DEMOKRASI FORMAL
Menjunjung tinggi persamaan bidang politik tanpa upaya
mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi
Umumnya dianut oleh Negara-Negara liberal (AS,
Prancis, Italia, Belanda)

62. DEMOKRASI MATERIAL
Menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan
di bidang ekonomi.
Persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan
dihilangkan
Dianut oleh Negara komunis (China, Korea Utara, Kuba,
Vietnam)

63. KOREA UTARA

64. SEKILAS TENTANG KORUT

65. Demokrasi Campuran
 Sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung
dan demokrasi perwakilan.
 Rakyat memilih wakilnya di DPRD kemudian wakil itu
dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.
 Itulah contoh bentuk demokrasi campuran.

66. Masyarakat Madani

67. • Kata madani merujuk pada kata “Madinah”
• Madinah berasal dari kata madaniyah yang berarti
peradaban
• Masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab

68. • Konsep masyarakat madani beda dengan civil society
• Civil society merujuk pada perubahan normative peran
Negara ke moral yang lebih tinggi
• Thomas Hobbes dan John Locke memandang civil society
sebagai pihak yang dilawankan dengan hukum alam

69. Thomas Hobbes

70. John Locke

71. Definisi masyarakat madani
• MohammadA.S Hikam
• Wilayah-wilayah kehidupan social yang teroganisir dan
bercirikan, antara lain kesukarelaan, keswasembadaan,
keswadayaan, kemandirian yang tinggi terhadap Negara dan
berkaitan dengan norma dan nilai-nilai hokum yang ditaati
warganya

72. A.S Hikam

73. • Kamus besar bahasa Indonesia
• Masyarakat yang berhubungan dengan hak-hak sipil atau
masyarakat yang berhubungan dengan perkotaan.

74. Ciri-ciri masyarakat madani
• Menjunjung tinggi nilai, norma dan hukum yang ditopang
iman dan teknologi
• Mempunyai peradaban yang tinggi (beradab)
• Mengedapankan kesederajatan dan transparansi
• Kehidupan yang toleran, menghargai pluralism dan
musyawarah

75. Bahmueller –Karakteristik
masyarakat madani
• Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-
kelompok eksklusif dalam masyarakat melalui kontrak
social dan aliansi social
• Menyebarnya kekuasan sehingga berbagai kepentingan
yang dominasi masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan
alternative

76. • Dilengkapinya program-program pembangunan Negara
dengan program pembangunan berbasis masyarakat
• Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan
Negara
• Tumbuh dan berkembangnya kreativitas yang mulanya
terhambat rezim totaliter

77. • Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan
• Sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain
dan tidak egois.
• Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan
lembaga-lembaga social dengan berbagai ragam
perspektif.

78. Ciri-ciri pokok
masyarakat madani
Indonesia
Prof. Dr. M.A.S Hikam

79. Kesukarelaan
Keswasembadaan
Kemandirian tinggi terhadap Negara
Keterkaitan ada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama

80. Proses menuju masyarakat
madani
Proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat dalam
proses pembuatan kebijakan public
Prinsip good governance dalam mencapai political public good
Pemerataan distribusi kesejahteraan
Prinsip non-kekerasan untuk mengatasi berbagai masalah
social.

82. • TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR INDIVIDU, KELUARGA DAN KELOMPOK
MASYARAKAT
• BERKEMBANGNYA MODAL MANUSIA DAN MODAL SOCIAL YANG KONDUSIF
• TIDAK ADA DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN /
TERBUKANYA AKSES TERHADAP PELAYANAN SOCIAL
• ADA HAK, KEMAMPUAN DAN KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT SERTA
LEMBAGA SWADAYA TERLIBAT DALAM FORUM
• ADANYA KOHESIVITAS ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT SERTA TUMBUH
SIKAP SALING MENGHARGAI PERBEDAAN
• ADANYA JAMINAN, KEPASTIAN, DAN KEPERCAYAAN ANTARA JARINGAN-
JARINGAN KEMASYARAKATAN

83. Rambu-rambu
menuju
masyarakat
madani
DuBois and Milley

84. DuBois

85. Sentralisme
vs Lokalisme
 Masyarakat mulanya ingin mengganti
pemerintahan sentralis menjadi desentralis.
 Namun, kenyataan tidak demikian
 Masyarakat terjebak dalam paham lokalisme yang
mengagungkan daerah sendiri.
 Tanpa mengindahkan prinsip nasionalisme,
meritrokasi, dan keadilan sosial

86. Pluralis vs
Rasis
 Pluralisme – menunjukan sikap hormat, tenggang,
menghargai antara berbagai kelompok
masyarakat. Dan penghormatan kaum mayoritas
terhadap minoritas.
 Mengekspresikan kebudayaan, kepercayaan tanpa
prasangka dan permusuhan (non-aprioristis)
 Pluralisme berjuang untuk memelihara integritas
bangsa dan menghindari penyeragaman.

87. Kleden
 Penyeragaman adalah
 Kekerasan terhadap perbedaan / pemerkosaan
terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.

88. Rasisme?
 Ideologi membenarkan dominasi satu kelompok
tertentu baik suku, ras atau agama, terhadap
kelompok lainnya.
 Klaim bahwa kaum minor secara genetic dan
budaya lebih inferior dari kaum mayor.
 Sehingga terjadi diskriminasi.
 Diskriminasi terbagi dalam 3 tingkat:
 Individual
 Organisasial
 Struktural

89.  Individual
 Berwujud sikap dan perilaku prasangka (negative)
 Organisasial
 Dimana kebijakan, aturan, perundangan, hanya
menguntungkan kelompok tertentu.
 Struktural
 Satu lembaga social memberikan batasan-batasan
dan larangan pada lembaga lainnya.
 Satu hal, Indonesia masih belum merdeka secara
menyeluruh dari pemikiran diskriminatif (rasis) baik
dalam segi suku agama maupun ras.

90. Elitisme -
Komunalis
 Elitisme –
 pemujaan berlebihan pada strata social
berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise.
 Seseorang/kelompok yang memiliki kelas social
tinggi dianggap berhak menentukan posisi orang
lain.
 Komunalisme - Perasaan superioritas berlebihan
terhadap kelompok sendiri dan memandang
kelompok lain harus diwaspadai kalau perlu
dibinasakan.

91. PolitikJalan
Ketiga -
Giddens
 Persamaan
 Perlindungan atas mereka yang lemah
 Kebebasan sebagai otonomi
 Tidak ada hak tanpa tanggung jawab
 Tidak ada otoritas tanpa demokrasi
 Pluralisme cosmopolitan
 Konservatisme filosofis

92. Program
jalan ketiga
meliputi hal-
hal berikut
 Negara demokratis baru
 Masyarakat madani yang aktif
 Keluarga demokratis
 Ekonomi campuran baru
 Kesamaan sebagai inklusi
 Kesejahteraan positif
 Negara berinvestasi social
 Bangsa Kosmopolitan
 Demokrasi kosmopolitan

93. Strategi
untuk
Agenda
Ketiga –
Blakeley &
Suggate
 Membangun masyarakat untuk membantu
pencapaian tujuan-tujuan pemerintah
 Membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya.
 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan
perlindungan HAM, kebebasan organisasi, dan
menyatakan pendapat.
 Meningkatkan partisipasi masyarakat.

94. DEMOKRASI
PANCASILA

95. • PROF. DRS. NOTONAGORO, S.H.
• KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN YANG
BERKETUHANAN YANG MAHA ESA, YANG
BERKEPRIMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, YANG
MEMPERSATUKAN INDONESIA DAN YANG BERKEADILAN BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
• PROF DARDJI DARMOHIDARJO
• PAHAM DEMOKRASI BERSUMBER PADA KEPRIBADIAN
FALSAFAH HIDUP BANGSA INDONESIA

96. ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
• FORMAL
• ASPEK MEMPERSOALKAN PROSES DAN CARA RAKYAT
MENUNJUK WAKILNYA DALAM BADAN PERWAKILAN RAKYAT.
• MATERIAL
• ASPEK MENGEMUKAKAN GAMBARAN MANUSIA DAN
MENGAKUI HARKAT-MARTABAT MANUSIA.
• NORMATIF
• ASPEK YANG MENGUNGKAPKAN SEPERANGKAT NORMA YANG
MEMBIMBING DAN MENJADI KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN.

97. • OPTATIF
• ASPEK YANG MENSETRALKAN TUJUAN YANG HENDAK
DICAPAI.
• ORGANISASI
• ASPEK YANG MEMPERSOALKAN ORGANISASI SEBAGAI WADAH
PELAKSANAAN PANCASILA.
• KEJIWAAN
• ASPEK YANG MENJADI SEMANGAT PARA PENYELENGGARA
NEGARA DAN PEMIMPIN PERTAHANAN.

98. TUJUAN DAN FUNGSI DEMOKRASI
PANCASILA
• TUJUAN
• MENETAPKAN CARA BANGSA INDONESIA DALAM MENGATUR
DAN SIKAP BERDEMOKRASI YANG SEHARUSNYA.
• FUNGSI
• MENJAMIN KEIKUTERTAAN RAKYAT DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
• MENJAMIN TEGAKNYA INDONESIA SESUAI CITA-CITA 17
AGUSTUS 1945
• MENJAMIN TEGAKNYA NKRI YANG BERSISTEM
KONSTITUSIONAL
• MENJAMIN TEGAKNYA HUKUM YANG BERSUMBER PADA
PANCASILA
• MENJAMIN ADANYA HUBUNGAN YANG SELARAS, SERASI DAN

99. 10 PILAR DEMOKRASI PANCASILA
• BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
• DEMOKRASI PANCASILA MENOLAK LIBERALISM-SEKULERISME,
TAPI MENGANUT DASAR PAHAM BERKESADARAN
RELIGIOUS/MENOLAK ATEISME
• MENJUNJUNG TINGGI HAM
• DEMOKRASI PANCASILA MENJUNJUNG TINGGI HAM. TERDAPAT
PADA PEMBUKAAN UUD 1945, BATANG TUBUH UUD 1945
PASAL 26-34, PASAL 28A – 28J, DST.

100. • BERKEDAULATAN RAKYAT
• SISPOL DEMOKRASI PANCASILA IALAH SISPOL YANG
MENGANUT KEDAULATAN RAKYAT.
• DIDUKUNG OLEH KECERDASAN WARGA NEGARA
• AGAR DEMOKRASI TUMBUH SEHAT, DIPERLUKAN WARGA
NEGARA YANG CERDAS. SEHINGGA KEPUTUSAN POLITIK
BERDAMPAK POSITIF.
• MENGANUT PEMBAGIAN KEKUASAAN
• INDONESIA BERTUMPU PADA 3 KEKUASAAN, EKSEKUTIF-
LEGISLATIF-YUDIKATIF. AGAR TIDAK TERJADI SENTRALISIR
KEKUASAAN.
• MENERAPKAN RULE OF LAW
• SISPOL DEMOKRASI PANCASILA MENGANUT RULE OF LAW.
HUKUM ADALAH PANGLIMA DALAM SYSTEM POLITIK
DEMOKRASI PANCASILA.

101. • MENJAMIN OTONOMI DAERAH
• DIHARAPKAN DENGAN OTONOMI DAERAH, PEMDA DAPAT
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MAMPU
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
• BERKEADILAN SOCIAL
• SISPOL YANG DIBANGUN HENDAKNYA MAMPU MENCIPTAKAN
MASYARAKAT MADANI MODERN DAN BERKEADILAN.
• MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
• SISPOL ADALAH ALAT DAN SARANA UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN RAKYAT TANPA MENCEDERAI DEMOKRASI
ITU SENDIRI.
• SISTEM PERADILAN MERDEKA BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK
• UNTUK MENJAMIN JALANNYA SISPOL DEMOKRASI PANCASILA,
DIBANGUN KEKUASAAN YUDIKATIF YANG BERWIBAWA DAN
TERHORMAT.

102. MEKANISME DEMOKRASI PANCASILA – PROF.
DR. ISMAIL SUNY, S.H., MCL.
 Negara hukum
 Sistem konstitusional
 Kekuasaan tertinggi MPR
 Pemerintahan yang bertanggung jawab
 Pemerintahan berdasarkan perwakilan
 Pemerintahan presidensil
 Pengawasan parlemen (DPR)

103. Pemilu Wujud
Demokrasi

104. Arti dan asas pemilu
• Arti
• Sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945
• Asas (Pasal 22E UUD RI, UU No. 12 Thn. 2003)
• Langsung
• Umum
• Bebas
• Rahasia
• Jujur
• Adil

105. Langsung
• Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan suaranya secara langsung sesuai
kehendak hati nurani.

106. Umum
• Semua warga Negara yang memenuh
persyaratan sesuai UU Pemilu, berhak
mengikuti pemilu
• Mendapat jaminan kesempatan bagi semua
warga Negara tanpa diskriminasi (sara,
golongan, jenis kelamin, domisili, pekerjaan
dan status social)

107. Bebas
• Setiap warga Negara bebas menentukan
pilihan dengan hati nurani tanpa
tekanan/paksaan dari pihak lain.

108. Rahasia
• Dalam memberi suara, pemilih dijamin pilihan
tidak diketahui oleh pihak manapun.

109. Jujur
• Dalam penyelenggaraan pemilu, pihak
penyelenggara, aparat pemerintah, peserta
pemilu, pengawas-pematau pemilu dan
pemilih
• Harus bersikap dan bertindak jujur sesuai UU.

110. Adil
• Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat
perlakuan sama serta bebas kecurangan dari
pihak manapun.

111. Makna pemilu dikaitkan dengan
prinsip demokrasi
• Pemilu adalah
• Pelaksanaan demokrasi Pancasila konkret-nyata
• Sarana demokrasi, sarana untuk memilih wakil
rakyat
• Salah satu cara aktivitas pemilihan para wakil rakyat
dengan cara-cara yang ditetapkan oleh UU
• Pelaksanaan kedaulatan rakyat
• Pelaksanaan hak politik warga Negara RI
berdasarkan asas luber-jurdil.
• Sarana yang penggunaannya tidak boleh
mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi.

112. Pemilu demokratis yakni
• Adanya pengakuan hak pilih universal
• Adanya keleluasaan membentuk tempat
penampungan bagi pluralitas aspirasi
masyarakat pemilih
• Mekanisme rekrutmen politik terbuka bagi
calon wakil rakyat
• Pemilih memiliki kebebasan dalam
mendiskusikan dan menentukan pilihannya,

113. • Adanya komite pemilihan independen
• Adanya keleluasaan bagi partai dan kontestan
untuk kompetisi secara sehat
• Birokrasi netral
• Penghitungan suara yang jujur.

114. Tujuan pemilu
• Memilih wakil rakyat dan wakil daerah
• Membentuk pemerintahan yang demokratis,
kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam
mencapai tujuan nasional.
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden

115. Sistem Pemilu (Cara
penyelenggaranya)
• Cara langsung
• Rakyat secara langsung memilih para wakil rakyat
yang duduk di DPR,DPD,DPRD/MPR atau presiden-
wakil presiden.
• Cara bertingkat

116. SISTEM PEMILU
(Berdasarkan system yang
digunakan)

117. SISTEM DISTRIK (SINGLE-MEMBER
CONSTITUENCIES)
 Satu daerah pemilihan, satu wakil
 Merupakan system pemilihan tertua dan didasarkan
pada kesatuan geografis (distrik)
 Tiap distrik ada satu wakil dalam dewan perwakilan
rakyat
 Negara yang menganut system ini:
 Amerika
 Inggris
 Malaysia

118.  Pada tiap distrik hanya berhak 1 wakil, yang
memperoleh suara terbanyak sedangkan suara-suara
dari calon lain dalam distrik tersebut dianggap hilang.

120. AMERIKA

121. MALAYSIA

122. SISTEM PROPORSIONAL /
PERWAKILAN BERIMBANG
 Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil
 Sistem ini lahir untuk menghilangkan beberapa
kelemahan dari system distrik. (Disesuaikan dengan
masyarakat heterogen)
 Gagasan pokok
 Jumlah kursi yang diperoleh partai politik sesuai
dengan jumlah suara yang diperolehnya.

123.  Negara dianggap daerah pemilihan besar.
 Untuk keperluan teknis administrative, pemilu dibagi
dalam beberapa daerah pemilihan yang besar.
 Jumlah wakil parlemen dalam setiap daerah pemilihan
ditentukan oleh jumlah pemilih.
 Tiap suara dihitiung/tidak ada suara hilang.
 Sistem ini dipakai oleh
 Belanda
 Swedia
 Belgia
 Indonesia (1955,1971,1977)

124. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

125. BELANDA

126. SWEDIA

127. SISTEM GABUNGAN
 Menggabungkan system distrik dan proporsional.
 Jadi, mengambil kelebihan dari kedua system pemilu
tersebut.
 Sistem gabungan ini adalah pileg 5 April 2004, system
proporsional dengan daftar calon terbuka dan unutk
pemilihan anggota DPD menggunakan system distrik
berwakil banyak.

130. • Diatur dengan UU No. 22Tahun 2007
• KPU adalah penyelenggara Pemilu skala nasional, tetap dan
mandiri.
• Penyelenggara pemilu Lembaga yang menyelenggarakan untuk
memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden-Wakil Presiden,
Kepala daerah- wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat
• Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri dari:
• KPU
• KPU Provinsi
• Kabupaten/Kota

131. Pemilu Legislatif
• Pernah berlangsung pada Senin, 5 April, 2004.
• Diikuti 24 partai politik.
• Bersistem proporsional dengan daftar calon terbuka
• Sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD
(Dewan Perwakilan Daerah)

132. Pemilihan Presiden danWakil
Presiden
• Pada tahun 2004 (masa presiden Megawati) merupakan masa
pertama kali pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung oleh
rakyat.
• Pilpres ini berlangsung 2 tahap:
• Tahap 1 (berlangsung 5 Juli 2004) dengan 5 capres dan cawapres
• Tahap 2 (10 September 2004)

133. Tahap I

134. Tahap II
• Pasangan yang lolos putaran ke 1 yakni
• Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi
• SBY – Jusuf Kalla
• Dimenangkan oleh SBY – Jusuf Kalla
• Jadi, Presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh
Rakyat Indonesia pertama kali adalah Susilo BambangYudhoyono –
Jusuf Kalla

135. Pilpres – wapres 2009
• Berlangsung pada 8 Juli 2009 (UU No. 42Tahun 2008)
• Diikuti 3 pasangan capres-cawapres:
• Megawati Soekarnoputri – Prabowo Soebianto
• Susilo BambangYudhoyono – Boediono
• Jusuf Kala –Wiranto
• Ketua KPU,Abdul Hafiz Anshary mengumumkan, pemilu
dimenangkan oleh pasangan SBY – Boediono
• Dengan suara sah 33 provinsi, 60,80 %

136. Pilpres –Wapres 2014

137. Panwaslu

138. Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu)
• Terdiri dari
• Panwaslu pusat
• Panwaslu Provinsi
• Panwaslu Kabupaten/Kota
• Panwaslu Kecamatan
• Tugas Panwaslu dan wewenang:
• Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
• Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu
• Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu
• Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan pada
instansi berwenang.

139. • Apabila terjadi pelanggaran pemilu, pihak-pihak yang dirugikan
dapat melapor ke Panwaslu, lisan maupun tulisan
• Selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya pelanggaran
• Panwaslu dibentuk oleh KPU dan bertanggung jawab pada KPU
• Laporan tersebut dapat diajukan oleh:
• Warga Negara yang mempunyai hak pilih
• Pemantau pemilu
• Peserta pemilu.

140. Bawaslu

141. Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu)
• Bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah
NKRI (5 orang)
• Terdiri dari
• Panwaslu Provinsi ( 3 orang)
• Panwaslu Kabupaten/Kota (3 orang)
• Panwaslu Kecamatan (3 orang)
• Pengawas Pemilu Lapangan desa / kelurahan(1 orang)
• Pengawas Pemilu Luar Negeri (umumnya pihak kedubes
setempat/perwakilan dari RI)

142. Tugas Bawaslu
• Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
• Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
• Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
• Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen;
• Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran
pidana Pemilu;
• Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
• Evaluasi pengawasan Pemilu;
• Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
• Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

143. Wewenang Bawaslu
• Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
• Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan
mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada
yang berwenang
• Menyelesaikan sengketa Pemilu
• Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di
tingkat bawah
• Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan

144. Kewajiban Bawaslu
• Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
• Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu;
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu
secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.
• Tugas wewenang dan kewajiban tersebut dikutip dari :
• http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-
kewajiban

145. Bawaslu – Pengawasan Pemilu

146. Syarat pilih dalam
Pemilu

147.  Syarat pilih aktif
 Hak memilih bagi setiap warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat menurut UU Pemilu.
 Syarat pilih pasif

148. Pelaksanaan
Pemilukada

149.  Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung oleh penduduk setempat yang
memenuhi syarat
 Pelaksanaan Pemilukada berdasar pada : UU No. 32
tahun 2004.
 Pertama diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kab.
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan nama
Pilkada.

150.  Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu
 Pemilihan kepala daerah dimasukkan ke dalam
pelaksanaan pemilu, sehingga secara resmi bernama
Pemilukada.
 Pemilukada pertama berdasarkan UU tersebut yakni
Pemilukada DKI Jakarta 2007.
 Penyelenggara Pemilukada oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panwaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

151. Pemilukada DKI Jakarta 2007

152.  Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh KIP
(Komite Independen Pemilihan) yang diawasi Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh.
 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, peserta pemilu
adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol
atau gabungan parpol
 Namun, ada perubahan dengan UU No. 12 Tahun
2008, bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari
pasangan calon perseorangan yang didukung
sejumlah orang.

153. KIP

154. Perilaku Budaya Demokrasi
Sehari-hari
 Warga Negara sebaiknya mentaati hukum yang ada,
lalu menyelesaikan masalah dengan demokratis.
 Menurut Rusli Karim, ciri-ciri seseorang yang
mempunyai kepribadian demokratis:
 Inisiatif
 Disposisi
 Toleransi
 Kecintaan terhadap keterbukaan
 Komitmen
 Tanggung Jawab
 Kerja sama keterhubungan

157. PERILAKU MENDUKUNG TEGAKNYA DEMOKRASI
 Pemerintahan yang bertanggung jawab
 Pihak yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhkan kehidupan
berlandaskan budaya demokrasi.
 Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan
mengadakan pengawasan
 Lembaga perwakilan rakyat yang representative dan aspiratif demokratis akan
mampu membangun budaya demokrasi kuat dan handal
 Pembentukan Organisasi/Adanya Partai Politik
 Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi bila menjalankan fungsi dan amanah
dengan benar, akan memperkuat kehidupan demokrasi.

158.  Pers dan Media Massa yang bebas untuk menyalurkan pendapat
 Kebebasan pers ialah kebebasan yang bertanggung jawab, tidak ada kebebasan
pers tanpa batas.
 Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan
mempertahankan keadilan
 Sistem peradilan yang bebas dari tekanan melahrikan kepastian hukum yang
merupakan landasan bagi perwujudan budaya demokrasi.

159.  That’s all, wish all the best for Indonesia,
Thanks!