3. Undang-undang
Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah ketentuan
yang berlaku untuk setiap
orang yang melakukan
perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang
berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia
dan/atau di luar wilayah
hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan
Indonesia.
4. Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik
(UUITE) mengatur berbagai
perlindungan hukum atas
kegiatan yang
memanfaatkan internet
sebagai medianya, baik
transaksi maupun
pemanfaatan informasinya.
Pada UUITE ini juga diatur
berbagai ancaman
hukuman bagi kejahatan
melalui internet. UUITE
mengakomodir kebutuhan
para pelaku bisnis di internet
dan masyarakat pada
umumnya guna
mendapatkan kepastian
hukum, dengan diakuinya
bukti elektronik dan tanda
tangan digital sebagai bukti
yang sah di pengadilan.
5. Sisi Positif
UU ITE
1. Memberikan peluang bagi
bisnis baru bagi para
wiraswastawan di Indonesia
karena penyelenggaraan
sistem elektronik diwajibkan
berbadan hukum dan
berdomisili di Indonesia.
Otomatis jika dilihat dari segi
ekonomi dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi. Selain
pajak yang dapat menambah
penghasilan negara juga
menyerap tenaga kerja dan
meninggkatkan penghasilan
penduduk.
6. 2. UU ITE juga
memungkinkan
kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang
di luar Indonesia dapat
diadili. Selain itu, UU ITE
juga membuka peluang
kepada pemerintah untuk
mengadakan program
pemberdayaan internet.
Masih banyak daerah-
daerah di Indonesia yang
kurang tersentuh adanya
internet. Undang-undang
ini juga memberikan solusi
untuk meminimalisir
penyalahgunaan media
internet.
3. UU ITE juga dapat
mengantisipasi
kemungkinan
penyalahgunaan internet
yang
merugikan, memberikan
perlindungan hukum
terhadap transaksi dan
sistem elektronik serta
memberikan perlindungan
hukum terhadap kegiatan
ekonomi misalnya transaksi
7. Sisi Negatif
UU ITE
Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga
terdapat sisi negatifnya.
Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan
dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga
sempat dijerat dengan undang-undang ini.
Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat
internet. Padahal dalam undang-undang
konsumen dijelaskan bahwa hak dari
konsumen untuk menyampaikan keluh kesah
mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini
seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU
ITE dengan UU konsumen. UU ITE juga
dianggap oleh banyak pihak bahwa undang-
undang tersebut membatasi hak kebebasan
berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan
menghambat kreativitas dalam berinternet.
Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin
kebebasan setiap warga negara untuk
mengeluarkan pendapat.
9. Siapa PRITA
MULYASARI ?
Seorang ibu rumah tangga dengan dua
anak, warga Vila Melati Mas
Residence, Serpong, yang ditahan dan
dipenjara sejak 13 Mei 2009 di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai
tersangka kasus pencemaran nama baik
Rumah Sakit Internasional Omni, Alam
Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.
10. Kasus ini bermula dari surat elektronik
Prita pada 7 Agustus 2008. Email itu
berisi keluhannya ketika dirawat di
Omni. Surat yang semula hanya
ditujukan ke beberapa temannya itu
ternyata beredar ke berbagai milis dan
forum di Internet, dan pada akhirnya
diketahui oleh manajemen Rumah Sakit
Omni. PT Sarana Mediatama
Internasional, pengelola rumah sakit
itu, lalu merespons dengan mengirim
jawaban atas keluhan Prita ke milis dan
memasang iklan di harian nasional.
Belakangan, PT Sarana juga
menggugat Prita, baik secara perdata
maupun pidana, dengan tuduhan
pencemaran nama baik.
Pengadilan Negeri Tangerang
memutuskan perkara gugatan perdata
nomor 300/PDG/6/2008/PN-TNG
LATAR BELAKANG
11. Prita, ibu beranak dua ini dibidik oleh jaksa penuntut umum
dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum
menjerat dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UU No 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara
dakwaan kedua dan ketiga, penuntut umum menjerat dengan
Pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (1). Sebagaimana diketahui,
ketiga pasal tersebut dirancang untuk menjerat bagi pelaku yang
diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan.
12.
13. Prita Mulyasari akhirnya terbebas dari jeratan hukum. Hari
ini, Senin, 17 September 2012, Mahkamah Agung
mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan
mebebaskan Prita dari tuduhan pencemaran nama baik.
Prita pun terhindar dari status terpidana dan lolos dari
hukuman percobaan 6 bulan penjara. “Prita sangat terharu
sampai meneteskan air mata bahagia,” kata pengacara
Prita, Slamet Juwono, saat dihubungi, Senin ini.
Juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan
Mansyur, mengatakan putusan majelis PK ini menunjukkan
bahwa Prita tidak terbukti bersalah. Prita juga dibebaskan
dari semua dakwaan. Putusan ini memulihkan semua hak
Prita. "Putusan ini membatalkan semua keputusan
pengadilan dan kasasi MA sebelumnya."
Putusan bebas Prita ini diketuk siang tadi oleh Majelis Hakim
Agung dengan Ketua Djoko Sarwoko dan anggota, Surya
Jaya dan Suhadi. Dalam amarnya, PK membatalkan putusan
PN Tangerang dan kasasi MA. Mejelis menyatakan surat
elektronik yang dikirim Prita bukan perbuatan pencemaran
nama baik.
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N
14. Prita Mulyasari melanggar UU ITE Pasal
27 dengan tuduhan pencemaran
nama baik, tetapi Prita Mulyasari
pada akhirnya terbebas dari jeratan
hukuman penjara dikarenakan
karena Prita Mulyasari dilindungi oleh
UU Konsumen yg menjelaskan
tentang kebebasan konsumen untuk
komplain apabila mendapat suatu
pelayanan yang kurang baik dari
intansi tertentu
