1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN
STRATEGIS DAN VITAL ( GOLONGAN A DAN B ) DALAM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan
Vital (Golongan A dan B) merupakan salah satu potensi Sumber
Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan
Otonomi Daerah, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara
berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa Kabupaten Bombana merupakan daerah yang memiliki Deposit
Tambang Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang
sangat potensial untuk dikelolah dan dimanfaatkan dalam rangka
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, maka perlu
dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Rakyat Galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Dalam Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
1

2. 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
12. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
13. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor, 4844);
14. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan
Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4154);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :
1211.K/008MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Umum;
2

3. 24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 535.K/MPE/1995
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :
1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :
1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah
Pertambangan;
27. Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor
008.E/84/DJG/2004 tentang Pemberlakuan Besarnya Tarif Iuran Tetap,
Iuran Ekssplorasi, Iuran Ekploitasi/Produksi (Royalty) sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN
VITAL (GOLONGAN A DAN B) DALAM DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana.
6. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana yang berhubungan
langsung dengan Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
7. Tim adalah Tim Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan yang di
tetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
9. Pertambangan Rakyat adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan
Vital (golongan a dan b) yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara
gotong – royong yang atau dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.
3

4. 10.Pengelolaan Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut PPR adalah Kuasa
Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B yang dilakukan
oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong yang dengan
alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
11.Usaha Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut UPR adalah Usaha
Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan a dan b) yang meliputi
kegiatan penyelidikan umum/ eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan/pemurnian,
dan pengangkutan/penjualan.
12.Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan
lebih teliti seksama adanya sifat letakkan Bahan Galian Strategis dan Vital
(golongan a dan b).
13.Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan
galian dan memanfaatkannya.
14.Pengelolaan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan
galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada
bahan galian itu.
15.Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil
pengelolaan bahan galian dari eksploitasi atau tempat pengolahan pemurnian.
16.Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan
pemurnian.
17.Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki
mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan
oleh usaha Pertambangan Rakyat.
18.Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan
penambangannya oleh pemohon.
19.Iuran Tetap adalah Iuran yang dibayarkan kepada Daerah sebagai imbalan atas
kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah
PPR.
20.Iuran Eksplorasi adalah Iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah dalam hal
Pemegang PPR Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas
kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya.
21.Iuran Eksploitasi adalah Iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah atas hasil
yang diberikan dari Usaha Pertambangan Eksploitasi suatu atau lebih bahan galian.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian
PPR bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) agar tercipta tertib
administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan rakyat dalam
daerah.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. mengatur dan membina pelaku usaha pertambangan ;
2. mengawasi dan mengendalikan pemberian PPR;
3. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
4. menciptakan iklim usaha pertambangan yang kondusif.
4

5. BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
(1) Wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi atas usaha
pertambangan bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dilaksanakan
oleh Bupati.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
a. menetapkan wilayah Pertambangan Rakyat bahan galian Strategis dan Vital
(Golongan A dan B);
b. menetapkan lokasi tertutup untuk Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis
dan Vital (Golongan A dan B);
c. memberikan Surat Pengelolaan Pertambangan Rakyat (SPPR) Bahan Galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
d. mengatur, mengurus, membina, mengawasi dan mengembangkan kegiatan
Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A
dan B);
e. melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian strategis
dan Vital (Golongan A dan B).
BAB IV
OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 5
Obyek PPR adalah Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital
(Golongan A dan B) yang diberikan.
Pasal 6
Subyek PPR Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) adalah perorangan,
kelompok orang dan koperasi yang mendapatkan usaha pertambangan bahan galian
Strategis dan vital (Golongan A dan B) atas tanah seluas wilayah Pengelolaan
Pertambangan.
BAB V
USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 7
{
(1) Dengan Peraturan daerah ini diatur PPR bahan galian strategis dan vital
(Golongan A dan B) dalam daerah.
(2) PPR bahan galian Strategis dan Vital (Bahan galian Golongan A dan B)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. golongan bahan galian strategis (Golongan A) :
- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.
5

6. b. golongan bahan galian vital (Golongan B) :
- besi, mangan, mobilden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbale, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsin, antimon, bismut;
- yatrium,ruthenium,cerium, dan logam-logam langkah lainnya;
- berilium, korumdum, zircom, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorspar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang.
(3) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusahakan dan/ atau dilakukan
secara perorangan, Kelompok Orang dan Koperasi.
Pasal 8
(1) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan
A dan B) hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh Izin
Pertambangan Rakyat (PPR) dari Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) PPR yang dimaksud pasal ini ayat (1) terdiri dari :
a. penyelidikan Umum/ Eksplorasi;
b. eksplotasi;
c. pengolahan dan Pemurnian;
d. pengangkutan/ Penjualan.
(3) Setiap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dan
Eksploitasi sekurang-kurangnya harus dilampiri :
a. permohonan dari calon penambang dengan mencantumkan :
a. batas-batas area secara jelas;
b. peta situasi wilayah dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
dengan titik koordinat yang jelas;
c. peralatan yang digunakan;
d. jumlah anggota kelompok;
e. jenis bahan galian yang akan ditambang;
f. dokumen UKL-UPL untuk permohonan PPR Ekploitasi.
b. berita acara peninjauan lapangan dari Tim Pertimbangan Pemberian
Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
c. rekemondasi Instansi terkait yang berhubungan terhadap wilayah yang dimohon.
(4) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dan Eksploitasi diterbitkan dan ditandatangani
oleh Bupati.
Pasal 9
(1) Setiap PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis
bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
(2) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada perorangan, kelompok orang dan wadah koperasi.
(3) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama -
lamanya 1 (satu) tahun dapat diperpanjang.
(4) Pemohon perpanjangan dan PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Pengelolaan tersebut.
(5) Pemegang PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dapat mengurangi wilayah
kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tersebut dari
wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
6

7. Pasal 10
(1) Setiap PPR Eksploitasi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
(2) Untuk pemerataan pengelolaan pertambangan rakyat, sesuai dengan keadaan
nyata rakyat setempat, kepada perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu)
Pengelolaan pertambangan rakyat dengan luas maksimal 1 (satu) hektar.
(3) Kepada kelompok rakyat setempat hanya dapat diberikan 1 (satu) Pengelolaan
pertambangan rakyat dengan luas maksimal 5 (lima) hektar, sedangkan kepada
koperasi dapat diberikan 5 (lima) Pengelolaan pertambangan rakyat dengan luas
maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.
(4) PPR Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang maksimal 2 (dua) kali setiap kali perpanjangan paling lama 2 (dua)
tahun.
Pasal 11
(1) Permohonan Perpanjangan PPR diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnya PPR.
(2) Apabila perpanjangan PPR sesuai dengan ayat (1), tidak dilaksanakan maka PPR
dinyatakan batal demi hukum.
Pasal 12
Mekanisme atau tata cara untuk memperoleh PPR pengolahan/ pemurnian dan PPR
pengangkutan/ penjualan akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
[[
Pasal 13
(1) Sebelum PPR diterbitkan, terlebih dahulu diadakan peninjauan oleh Tim
Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan Rakyat pada lokasi yang
dimohon.
(2) Keanggotaan Tim Pertimbangan Pemberian PPR ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
(3) Pemberian Pengelolaan Pertambangan harus benar-benar mempertimbangkan
dan memperhatikan :
a. hak-hak atas tanah;
b. gangguan dan pencemaran lingkungan hidup;
c. sifat dan besarnya endapan;
d. sifat usaha dan kapasitas;
e. kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan;
f. peralatan yang digunakan.
Pasal 14
(1) Dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan PPR maka Pengelolaan
Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu gugat kecuali demi
kepentingan Daerah dan Negara dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan lain.
(2) Terhadap wilayah kerja Pertambangan Rakyat dapat diberikan kartu
Pengelolaan maksuk pertambangan rakyat kepada setiap penambang.
7

8. Pasal 15
Pengelolaan Pertambangan dinyatakan tidak berlaku karena :
a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. pemegang Pengelolaan Pertambangan Rakyat mengembalikan kepada Bupati
sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pengelolaan
Pertambangan Rakyat yang bersangkutan;
c. melanggar ketentuan yang berlaku sebagiamana dimuat dalam Peraturan Daerah ini
dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pengelolaan Pertambangan
Rakyat;
d. pemegang PPR Ekploitasi tidak melaksanakan usaha pertambangan Rakyat bahan
galiannya Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterbitkannya atau selama 6 (enam) bulan menghentikan usaha
penambangan bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) tanpa
memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
e. pemegang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Perorangan meninggal dunia;
f. ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati untuk kepentingan
Negara/Daerah.
Pasal 16
(1) Pemegang PPR mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala
yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan atau wilayah
pertambangan maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu
dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja maupun yang dapat atau tidak
diketahui lebih dahulu.
(2) Apabila kerugian disebabkan oleh usaha pemegang PPR dalam
lingkungan wilayah Pengelolaan yang melebihi dari 1 (satu) PPR maka
kerugiannya ditanggung bersama.
(3) Besarnya ganti rugi ditentukan dengan besar kecilnya kerusakan yang
diakibatkan oleh masing-masing pemegang Pengelolaan.
Pasal 17
(1) Pemegang PPR Penyelidikan/ Ekplorasi dan Ekploitasi wajib membayar iuran
tetap dan iuran produksi.
(2) Pemegang PPR wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang Pengusahaan,
keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk
Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang.
(3) Pemegang PPR wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan
kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan tembusan
kepada DPRD.
(4) Pemegang PPR wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan
pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas serta instansi terkait
yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan hidup.
(5) Apabila selesai melakukan penambangan disuatu tempat atau wilayah
penambangan maka pemegang Pengelolaan Pertambangan diwajibkan untuk
mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa atau reklamasi sehingga tidak
menimbulkan bahaya lainnya.
8

9. BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 18
Tingkat penggunaan Usaha Pertambangan Rakyat diukur berdasarkan jenis dan tahap
usaha pertambangan bahan galian Strategis dan Vital (golongan A dan B).
BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA IURAN
Pasal 19
(1) Prinsip penetapan Iuran Pengelolaan Usaha usaha pertambangan Rakyat Bahan
Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B) adalah untuk mengganti biaya
administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Monitoring dan
Evaluasi.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pelayanan
administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Monitoring dan
Evaluasi.
Pasal 20
(1) Setiap pemilik Pengelolaan Pertambangan Rakyat dikenakan Iuran Tetap,
Iuran Eksplorasi, Eksploitasi dan atau pembayaran-pembayaran lain yang
berhubungan dengan PPR yang bersangkutan.
(2) Struktur dan penetapan besarnya Iuran dan atau pembayaran-pembayaran
lain yang berhubungan dengan PPR sesuai maksud ayat (1), pasal ini ditetapkan
sebagai berikut :
a) iuran Tetap Penyelidikan Umum/ Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan,
kelompok orang dan koperasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) /ha/
tahun;
b) iuran Tetap Eksploitasi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan
koperasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /ha/ tahun;
c) iuran Produksi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan koperasi
sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga penjualan;
d) pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan PPR ditetapkan dan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Pembayaran Iuran dilakukan ke Kas Daerah yang telah ditetapkan oleh
Bupati.
(4) Penetapan besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini dapat ditinjau kembali dan diadakan perubahan oleh Bupati sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Dalam hal pemilik PPR tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dari besarnya Iuran yang terutang atau kurang dibayar.
9

10. BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 22
(1) Dinas dan Instansi terkait melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan
permodalan dan pemasaran serta mengarahkan usaha pertambangan rakyat untuk
menuju kepada usaha dalam bentuk koperasi pertambangan rakyat atau koperasi
unit desa.
(2) Dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan
yang terdapat yang terdaftar dalam lingkungan wilayah dan melaporkan setiap 3
(tiga) bulan kepada Bupati.
Pasal 23
(1) Dinas dan Instansi terkait turut membina usaha pertambangan rakyat dengan
membuatkan pedoman dan tata cara pelaporan yang dapat dilaksanakan oleh
pemilik Pengelolaan.
(2) Dinas dan Instansi terkait bertugas membimbing usaha pertambangan rakyat dalam
bidang pemetaan eksploitasi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pemasaran,
keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan Hidup.
BAB X
PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 24
Semua ketentuan yang berlaku menyangkut peraturan Pengawasan Pertambangan
meliputi teknik penambangan, pengolahan/permurnian, keselamatan kerja, pengelolaan
lingkungan berlaku untuk usaha pertambangan rakyat.
Pasal 25
Dinas turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan
kerja dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan rakyat yang ada
dalam lingkungan wilayahnya, dengan menunjuk seorang petugas sebagai pembantu
teknis dari pelaksana, Inspeksi tambang disetiap diwilayah Kecamatan tempat
terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.
Pasal 26
(1) Pelaksanaan Inspeksi Tambang berkewajiban melaksanakan pengamatan dan
pengawasan dalam bidang pengamatan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan
hidup.
(2) Pelaksanaan inspeksi tambang wajib membina dan membimbing petugas pembantu
teknis serta wajib memberikan pedoman tata cara pengawasan dan pelaporan yang
harus dilaksanakan.
(3) Petugas pembantu teknis wajib melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-
peristiwa yang berhubungan dengan pengamatan teknis, keselamatan kerja dan
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
dan melaporkannya kepada Bupati dan Dinas cq. Kepala Pelaksanaan Inspeksi
Tambang.
10

11. Pasal 27
Pelaksana Inspeksi Tambang berhak melakukan penutupan sementara Usaha
Pertambangan Rakyat dan mengusulkan penghentian seterusnya kepada Bupati,
bilamana dianggap mengancam keselamatan kerja dan nyata-nyata mengakibatkan
kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup.
Pasal 28
Pada setiap Usaha Pertambangan Rakyat yang sudah dilaksanakan wajib melakukan
usaha reklamasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan yang dilaksanakan oleh
Pemilik Pengelolaan/ Kelompok pertambangan rakyat yang besangkutan dengan
koordinasi Dinas dan Instansi terkait.
Pasal 29
Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pertambangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan
B).
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
b. meneliti, mencari, dan menggumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital
(Golongan A dan B);
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian
Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti-
bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang
dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
11

12. j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A
dan B) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000.,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
Pasal 33
Peraturan ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bombana;
Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 16- 12 - 2008
BUPATI BOMBANA,
T.T.D
DR. H. ATIKURAHMAN, MS
Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 22 – 12- 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,
Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 010 072 339
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2008
12

13. NOMOR 20 SERI : C NOMOR 20.
13