1. Menimbang
Mengingat
ACc.ur^1 4r* fer6up NO 27 Thn 2q11
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR II TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KANTOR PERI'UAKILAN PEUIERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI JAKARTA
DENGAN RAHII'IAT TUHAN YANG IIIAHA ESA,
BUPATI PAKPAK BHARAT,
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur
pemerintah daerah, telah disediakan Kantor Perwakilan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat di Jakarta;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Kantor Perwakilan sebagaimana
dimakud pada huruf "a" secara efektif dan efisien dipandang perlu diatur
penetapan struktur dan besamya tarif pemakaian Kantor Penrakilan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Jakarta dalam suatu Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a272);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2404 tentang Pemerintahan Daerah ilembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik ldonesia Nomor 48144);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20C4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O0g
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
50ae);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pa kpak tha rat........-. - -.. -. - -. -...../2

2. Menetapkan
trakpak Bharat {L*n:baran Da*rah Kabupeten Pakpek Bharat Tahi;n ?*08
Nornar 3, Tambahan tembaran Daerah Kabiipaten PaKpak Bharat Nornor
5si;
7. Feraturan Daerah Nomor 1ii Tahun ?fi1'3 tentang ftetribusi Jasa ilsaha
{Lembaran Daerah Kabupat** Fal.ipak Tahun 2*tG Norn*r 1S, Tan:bahan
l-ernbaran *nerah Kahupaten Pakpak Bherat Nomor 9{i};
8. Perats-rran B'.ipati N*rcerr 22 Tahun ?*'!0 T*ntang PeruLrahan .Atas
Peraturan Bupati Pakpak Eiharat Ncrncr 2 Tahr..rn 2fi0$ T.entang Rincian
Tuga* Isakok dan Fungsi Masing-MasinE Jabatan pada Sekretariat
Daerah dan Sekreiariat Dewan Perusakiian Rakyat ilaerah Kabupaten
Pakpak Bharai iBeriia l]aerah Kabupaie* Fakpak Bharat Tahun 2010
Hln*rnr 7l {tuitlLfi i-?-
MEMUTL,' SKAN:
PERATURAru BUPATi TTi*tTAf{G RETRIBUSI FEfu,!AKAiAN KAT*TOffi
PERWAKILAN PHSJ!=RINTAH KABUPATHN P-,KPAK BI"IARAT *I
JAKARTA.
*AS I
KETHI{TU&N UTSUM
Dse*l't
Daiarn Feraturan Bupaii ini yang dirnaksud dengan:
a ilaerai: adalah Kabupaten Fakpak tharat.
b" Pernerintah Daeralr aelaiah Bupati darr Ferarigkai Daerah sebagai uilsur penyelerrggaia
E)r:rl-:cri n*c h [-]*r:r: h
c" Kepala Da*rah adalal-: Bupat: Pakpak Eharet.
d Pegawai Negeri Sipii Daer-ah selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Neg*ri $ipil
Daerah yang b*kerja di Pemer"intah Daerah yang gajinya Cibebankan pada Anggaran
Penciapaian dan Beianja ilaerah, atau PNSD yang dipekerjakan diluar insiansi inciuknya
e. Bangunan Geciung mitik Pernerintah atau Gedung rniiik pihak ketiga yang disewa
Pemerintah Geerah sel*njuinya disebut Kanto:" Perwakilan Pe;"r:erintah Daer*ii
Kabr:pat*n Faitpak Bharat ire#ungsr r-rntilk mer.nperlanear hirhr"rngan antara pennerintah
daerah cian pemerintah aiasan cialanr penyelenggaraan peinerintahan, penrbangunan dan
r-^*^^"'4rakatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusla apai-atur di da*rah.ftt;i r icluy cl
f. Pengeloia Kantar Penruakilan Pernerintah Kabupaten trakpak Bharat yanE disebui
dengan SKPD pengelola ada.lah Satiran Kerja Perangkat Daerah yang cliserahi t*gas
untuk meiai{sanakan pengeiolaan, pengawasan, pengencialian bangunari gedung yaitu
u^^i^* 'Jn'runr Sekretariat Daei'ah paeia Sub Bagian Rurnah Tangga dan Perler:gkapan.r-.)ctlJ,al ! L
g. Fimpinan Karitar Feivuakilan Pen:ei"intah Kabup*ten Pakpak Bharat yang disebut
Mcnager adalah Pegawai yang diangkat uniuk jangka uraktu iertentu guna melaksanakan
tugas mengencialikan dan memimpin jalannya opesrasronal kantor perwakilan pen.terintalr
daerah dan berada di bawah psngawasen dan pengendalian SKPD pengelaia"
r- n^r"*"- Kantor Per,,,vaki!ai': Femeriirtah Kab'r.rpaten Pakpak Bhai'at selanjutnya Cisebutr i. rurugdb
petugas adalah pegar,rai yang diangkat r;ntuk jangka waktu tertentu untuk rnelaksanakan
pekerjaan ...... ......, ....,/i,|

3. pekerjaan sesuai dengan tugas dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian
manager.
BAB II
QBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Objek retribusi dalam peraturan ini adalah pemakaian atas Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah diJakarta.
Pasal 3
Subjek retribusidalam peraturan ini adalah PNSD yang melakukan pe(alanan dinas daerah ke
luar propinsi dengan tujuan Jakarta atau daerah lain yang transit di Jakarta.
BAB III
a-..
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Golongan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam peraturan ini adalah pemakaian
gedung yang termasuk golongan retribusijasa usaha.
BAB IV
PRINSIP DAH SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian Kantor
Penrakilan Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan dan
memperoleh jaSa yang seimbang
.-*-- {2) Pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
(1) Jenis retribusi pemakaian Kantor Pewakilan Daerah didasarkan pada luas, jenis, jumlah
dan lamanya pemakaian kantor tersebut.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

4. A. TARIF PEMAKAIAN KANTOR
No Jenis Gedung Kantor Besar Retribusi Satuan Keterangan
I 2 J 4 5
1 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
di Jakarta
o PNS Gol lV
. PNS Gol lll
. PNS Gol ll
Rp.200.000,
Rp. 150.000,
Rp. 100.000,
Per Orang
Per Orang
Per Orang
Per-SPPD
Per-SPPD
Per-SPPD
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
Padatanggal 2T ouvl 71fi
BUPATI PAKPAK BHARAT,
I
fr/
REITTIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada tanggal a+ Trvt z1fi
*WDAERAH KABUPATEH PAKPAK tsHARAT,
GANDI I'YARTHA MANIK
BERITA DAER^AH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O{1
NOMoR llb
*.,-
l,9aii v vqaa,su)
t* qtbgVo 2@srz rooz
.,.:t4F KOORDTNAS
,'"Ahlt BUpATt
1 i] A C Lu+unt .
/.4-._iVBB/i
SHKDA
IS}SIfN ADil
)r 1t oEMElNGUilAt{
sf AF U1a*.r,'
t TELA1i,.r!i^$r{qgt.Lcu
. trnt+4ll 3LiF.L,r,:-'' '' 1,:i
t---.
+