Peraturan Daerah ini mencabut 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebelumnya karena dibatalkan berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Peraturan-peraturan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri dan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia terhadap Perda-perda Kabupaten
Pakpak Bharat yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 679, 680, 687 dan 716 Tahun 2009 maka terdapat 4
(empat) Perda Kabupaten Pakpak Bharat yang dibatalkan;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri
tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
pencabutan pelaksanaan Perda-perda yang telah dibatalkan
tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan………./1

2. - 2 -
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pasal I
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi
Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 27).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 28).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Usaha
Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 47).
Pasal II
Adapun yang menjadi alasan pencabutan dan pembatalan Peraturan Daerah tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibatalkan
karena Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi merupakan kewenangan
pusat sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan………./2

3. - 3 -
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi
Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dibatalkan karena:
a. Terhadap pemanfaatan hutan hak dan hutan rakyat tidak memerlukan izin sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008,
sehingga tidak dapat dikenakan pungutan;
b. Pengendalian terhadap peredaran hasil hutan dari hutan hak/rakyat yang meliputi
pengangkutan, pengusahaan dan pemilikan kayu dilakukan melalui penerbitan
SKAU yang merupakan kewenangan desa/kelurahan sesuai Pasal 118 Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 dan Pasal 6 Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
untuk pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2006 Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu karena:
1) Terhadap pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan telah
dikenakan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber
daya hutan, yaitu :
a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
b. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
c. Dana Reboisasi (DR), sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
2) Terhadap pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan hak/rakyat tidak memerlukan
izin, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Usaha
Angkutan Umum dibatalkan karena:
a. Retribusi Izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
b. Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih
menjalankan usahanya dan tidak diperlukan daftar ulang setiap tahun dalam
bentuk Kartu Izin Usaha, sesuai Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
c. Pemberian Izin Usaha Angkutan yang bersifat administratif sehingga penetapan
tarif lumpsum per izin bukan berdasarkan volume usaha (Per Kendaraan).
d. Kartu pendaftaran Izin Usaha Angkutan tidak diperlukan, sehingga tidak dapat
dikenakan retribusi.
Pasal III………./4

4. - 4 -
Pasal III
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Desember 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto.
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto.
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 12