Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.

1. Kebijakan Teknis Pelaksanaan
PNPM-Mandiri Perdesaan
Tahun 2011
Dra. Hanita Farial, M.Si.
PjO Provinsi Lampung
Semiloka SKPD dan
DPRD
Kab. PRINGSEWU
22-23 Juni 2011

2. Dasar :
1. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan;
2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor
414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010;
4. Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan
sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor :
414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010
5. Surat Ditjen PMD Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD
tgl 4 Februari 2011 tentang Juknis Pencairan DUB PNPM-
Mandiri Perdesaan Tahun 2011

3. Latar Belakang :
Kebijakan Optimalisasi PNPM Mandiri
Perdesaan Tahun 2010 dengan
pemanfaatan usulan tak terdanai Tahun
2009 telah memberi dampak positif bagi
Optimalisasi Kinerja Program.
tetapi belum mempraktekkan kebijakan
pengintegrasian perenc. pembangunan di
desa dan antar desa/kecamatan

4. Karena itu TA 2010 juga telah dimulai langkah2
Pengintegrasian, yaitu :
1. Penerbitan Juknis Integrasi
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyusun
RPJMDes (Tim 11)
3. Fasilitasi Perencanaan Partisipatif sesuai
Permendagri 66/2007
4. Penyusunan Dokumen RPJMDes Tahun
2011 – 2015 yg ditetapkan dgn Perdes
5. Penyusunan Dokumen RKPDes tahun 2011
yg ditetapkan dgn SK Kades
~~~~ desa sudah siap Integrasi ~~~~

5. 1. Musrenbang Desa (Jan’2011)
Membahas RKPDes Tahun 2011 (PNPM-MPd) dan
DU-RKPDes Tahun 2012
2. Musrenbang Kecamatan (Feb’2011)
Membahas & Menetapkan Kegiatan yg akan
didanai PNPM-MPd Tahun 2011, dan
Membahas Kegiatan tahun 2012 yg akan dibawa
ke Forum SKPD.
3. Forum SKPD (Mar’2011)
Membahas Usulan Kegiatan hasil Musrenbangkec.
Per bidang SKPD utk ditetapkan di Musren Kab.
4. Musrenbang Kabupaten (Mar’2011)
Pengintegrasian di Tahun 2011 :

6. • Kebijakan implementasi PNPM Mandiri
Perdesaan TA 2011 bertumpu pada RPJM Desa-
RKP Desa yang berkualitas sebagai basis utama
keputusan perencanaan program
• Sehingga SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA
(One Plan For All) mulai mengembang menjadi
motto/semangat pengintegrasian PNPM
Mandiri Perdesaan di tahun 2011 dst.

7. Apa Kendala & Masalah Pengintegrasian..??
1. Masih ditemui Dokumen Perencanaan yang belum
Lengkap (sekedar ada atau kurang layak)
2. Kendala birokrasi dlm Fasilitasi Perenc. Pemb.
Partisipatif di tingkat desa/antar desa
3. Belum terakomodirnya hasil perencanaan
partisipatif pada Musrenbang Kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbang Kabupaten
4. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah sbg
akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi

8. • Penilaian Dokumen RPJMDes
• Review dan Penyempurnaan :
- Sosialisasi lebih intensif
- Penguatan Pemerintah dan Lembaga Desa
serta KPM Desa
- Fasilitasi Ulang Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa
• Penguatan Integrasi
Langkah Penyempurnaan :

9. Langkah Penguatan Integrasi
(1) Mendorong Penyelarasan jaring Asmara dengan
Musrenbang Kecamatan
1. Komunikasi dan interaksi yang intens dengan
Anggota DPRD.
2. Sosialisasi yang utuh dan benar tentang
pengintegrasian.
3. Melibatkan Anggota DPRD dlm Musrenbang Kec.
4. Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil2
Musrenbang Kec. dalam melakukan Jaring
Asmara.
5. Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam
kegiatan monitoring.

10. (2) Mendorong Terlaksananya Hearing DPRD
1. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
anggota DPRD kab. agar kebijakan publik lebih responsif
dan berpihak kepada aspirasi rakyat.
2. Perlu difasilitasi melakukan hearing atau dengar
pendapat dgn kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi
dan Pimpinan DPRD).
3. Sebab dgn kewenangan yg dimiliki di bidang anggaran,
legislasi, dan pengawasan, maka DPRD kabupaten
memiliki fungsi dan peran yang signifikan dlm
merumuskan kebijakan pemb., perpu dan
pendayagunaan anggaran daerah
Langkah Penguatan Integrasi

11. (3) Penguatan Musrenbang Kabupaten
1. Mendorong Pemkab membentuk peraturan
perundangan tentang penyelenggaraan
Musrenbang, yang pro aspirasi masyarakat.
2. Pentingnya dukungan politis dari kalangan
DPRD dlm mendukung aspirasi masyarakat
desa dalam Musrenbang Kabupaten.
3. Mempersiapkan dan membekali utusan
kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang
Kabupaten
Langkah Penguatan Integrasi

12. OUTPUT PROGRAM
1. Pelaku
1. Setrawan Kabupaten Min. 4 org/kab
2. Setrawan Kecamatan Min. 2 org/kec
3. KPMD sesuai Permendagri No. 7/2007
2. Kegiatan
1. Musrenbang Integrasi (Desa/Kecamatan)
2. Rakor SKPD secara berkala
3. Hearing DPRD minimal 1 tahun sekali
4. Penyelarasan Jaring Asmara dg Musrenbang
3. Dana
1. Tersedianya APBD utk BLM/Pelatihan
2. Keterpaduan sumber-sumber pendanaan
(ADD, BLM PNPM-MP, BLM PNPM MPd
Integrasi, APBD, Swadaya ,dll)
4. Kelembagaan
1. Terbentuknya BKAD, RBM
2. Net Working lintas SKPD
5. Dokumen
1. Perdes RPJMDes & SK Kades ttg RKPDes
2. Perda2 Pembangunan partisipatif
3. Dokumen Komitmen Pemda

13. NO.
PROVINSI
KABUPATEN
TOTAL ALOKASI
BLM DOK Perencanaan DOK Pelmas DOK RBM BLM Integrasi DOK Integrasi Jumlah
PROVINSI LAMPUNG 279.200.000.000 7.843.000.000 8.721.790.000 3.600.000.000 8.000.000.000 700.000.000 308.064.790.000
1. Lampung Barat 41.300.000.000 897.000.000 1.129.960.000 300.000.000 - - 43.626.960.000
2. Tanggamus 21.450.000.000 511.500.000 772.820.000 300.000.000 4.000.000.000 350.000.000 27.384.320.000
3. Lampung Selatan 44.000.000.000 807.500.000 1.146.280.000 300.000.000 - - 46.253.780.000
4. Lampung Timur 41.550.000.000 1.285.000.000 1.158.870.000 300.000.000 - - 44.293.870.000
5. Lampung Tengah 33.500.000.000 852.000.000 1.083.660.000 300.000.000 - - 35.735.660.000
6. Lampung Utara 29.850.000.000 1.401.000.000 992.310.000 300.000.000 - - 32.543.310.000
7. Way Kanan 30.650.000.000 1.059.000.000 1.161.200.000 300.000.000 - - 33.170.200.000
8. Tulang Bawang 12.050.000.000 342.000.000 338.120.000 300.000.000 - - 13.030.120.000
9. Pesawaran 9.000.000.000 180.500.000 324.050.000 300.000.000 - - 9.804.550.000
10. Mesuji 6.600.000.000 145.500.000 126.850.000 300.000.000 4.000.000.000 350.000.000 11.522.350.000
11. Pringsewu 4.650.000.000 214.000.000 327.320.000 300.000.000 - - 5.491.320.000
12. Tulang Bawang Barat 4.600.000.000 148.000.000 160.350.000 300.000.000 - - 5.208.350.000
Alokasi BLM Tahun 2011

14. 1. Pencairan, Penyaluran dan Pelaksanaan
Kegiatan Fisik tahun 2011
2. Review (penyempurnaan) Dokumen
RPJMDes
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat
4. Ruang Belajar Masyarakat (RBM)
AGENDA KEGIATAN TAHUN 2011

15. Schedulle Kegiatan (selambat2nya)
sebagai berikut :
Juni 2011 : Pencairan Tahap Ia (20% APBN)
Juli 2011 : Pencairan Tahap II (40% APBN)
September 2011 : Pencairan Tahap Ib (20% APBD)
November 2011 : Pencairan Tahap III (20% APBN)
Desember 2011 : Dokumen Akhir & MDST
Pencairan, Penyaluran dan Pelaksanaan
Kegiatan Fisik tahun 2011

16. Desa2 yg sudah mempunyai Dokumen RPJMDes :
- Dilakukan Penilaian, Review & dilengkapi lagi
- Musrenbangdes Penyempurnaan RPJMDes
Desa2 yg belum mempunyai Dokumen RPJMDes :
- Fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
- Pembentukan & Pelatihan Tim Penyusun RPJMDes
dan RKPDes
- Penyusunan Draf RPJMDes & RKPDes
- Musrenbangdes Penetapan
Review & Penyusunan
Dokumen RPJMDes

17. 1. Menggunakan DOK Pelmas Tahun 2011 ditambah Sisa
DOK Pelmas Tahun 2010 dan sebelumnya
2. Pelaku-pelaku program yang dilatih :
- UPK - BKAD - BP-UPK
- PjOK - PL - Tim Verifikasi
- TPK - TPU - Tim Pemelihara
- Tim Pengawas - Kelompok SPP/UEP
- KPMD (Kader Pemberdayaan, Kader Teknik & Kader
Hukum)
dan lain-lain
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Masyarakat

18. adalah suatu kultur belajar yang terorganisir,
terstruktur, sistematis dan secara terus menerus oleh
masyarakat pelaku program sendiri melalui kegiatan2
belajar bersama
RBM merupakan jawaban atas kondisi :
- Pelaku Program yg makin banyak  perlu diorganisir
- Cakupan wilayah & BLM yg makin besar  perlu
pengawasan dari masyarakat
- Permasalahan yg makin komplek  perlu penanganan
berbasis masyarakat
Ruang Belajar Masyarakat (RBM)

19. 1. Menguatnya komitmen DPRD dalam penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Disepakatinya strategi pelembagaan sistem pembangunan
partisipatif;
3. Menguatnya komitmen DPRD dalam mengembangkan
sistem pembangunan daerah melalui sistem anggaran yang
berpihak pada rakyat miskin (pro poor);
4. Terintegrasikannya program2 pemberdayaan masyarakat
dlm penanggulangan kemiskinan;
5. Terumuskannya kesepakatan bersama/rekomendasi tindak
lanjut untuk mensukseskan pelaksanaan seluruh program
pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan
masyarakat.
HARAPAN PADA SEMILOKA DPRD

20. Terima
Kasih