Pilkada serentak bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi pembiayaan pemilu serta menata siklus pemilu secara nasional. Pilkada serentak dilaksanakan dalam 3 gelombang hingga 2027. Dinamika pilkada diwarnai putusan MK tentang calon tunggal, larangan kandidasi, dan syarat kandidat. Infrastruktur demokrasi seperti partai politik, ornop, pers dan perguruan tinggi memainkan peran penting

1. PILKADA SERENTAK
DAN PENGUATAN DEMOKRASI

2. MENGAPA PILKADA SERENTAK?
 Memperkuat efektivitas sistem pemerintahan
presidensil (efective goverment);
 Efesiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada
(efficient goverment);
 Penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara
nasional (election cycle management);

3. Desain Pilkada Serentak di Indonesia
3 Gelombang Pilkada Serentak
(2015)
1. Gelombang I (AMJ 2015 dan
Januari-Juni 2016)
2. 9 Provinsi dan 260 Kab/Kota
(2017)
1. Gelombang II (AMJ Juli-
Desember 2016 dan 2017)
2. 8 Provinsi dan 94 Kab/Kota
(2018)
1. Gelombang III (AMJ 2018
dan 2019)
2. 17 Provinsi dan 154 Kab/Kota
2020 2022 2023
(2027)
SERENTAK NASIONAL

4. Dinamika Pilkada Serentak
 Kasus calon tunggal di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasik Malaya (Jabar), Kabupaten Blitar
(Jatim) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT);
 Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan daerah yang calonnya tunggal
tetap menyelenggarakan pemilihan;
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus larangan calon
punya konflik kepentingan dengan petahana;
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan Anggota DPR,
DPD dan DPRD wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah;
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan
narapidana maju sebagai kandidat tanpa jeda waktu lima tahun;
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan PNS, TNI,
POLRI, BUMN dan BUMD tetap wajib berhenti dari statusnya saat telah ditetapkan
menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang mengubah basis dukungan
calon perseorangan dari jumlah penduduk menjadi jumlah pemilih;

5. Kasus Calon Tunggal
dan Perubahan Elemen Strategis Pemilihan
1. Metode Pencalonan
Tiga daerah yang mengalami calon tunggal, kandidatnya diusung
oleh partai politik atau gabungan partai politik;
2. Metode Pemberian Suara
Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan cara
mencoblos kolom SETUJU atau TIDAK SETUJU terhadap
Paslon;
3. Metode Penetapan Paslon Terpilih
 Apabila pilihan SETUJU memperoleh suara terbanyak maka
Paslon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dimaksud
ditetapkan sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Terpilih
 Apabila pilihan TIDAK SETUJU memperoleh suara terbanyak
maka pemilihan ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya.

6. Infrastruktur Demokrasi yang
Mempengaruhi Pilkada Serentak
(1) Partai politik lokal (local political parties);
(2) Ornop lokal (local NGOs);
(3) Pers local (local press);
(4) Perguruan Tinggi lokal (local universities)

7. Peran Partai Politik dalam Pilkada
Pendidikan
Politik
Partisipasi Politik
Rekrutmen
Politik

8. Peran Ornop dalam Pilkada
Peran Ornop
Pendidikan
Kewargaan
Advokasi dan
media
partisipasi
masyarakat
Pemantauan
pemilihan dan
pascapemilihan

9. Peran Pers dalam Pilkada
 Arena kontestasi politik dan pembentukan opini
dan pembentukan opini publik yang sehat;
 Arena interaksi dan konstruksi kesadaran tentang
demokrasi di aras lokal;
 Instrumen representasi kepentingan publik;
 Sarana sosialisasi dan pendidikan politik kepada
masyarakat;

10. Peran Perguruan Tinggi dalam Pilkada
Pendidikan
Politik
Riset Politik
Pemantauan
Pilkada

11. Elemen Kunci Penguatan Demokrasi
Parpol yang Sehat
Ornop dan Perguruan
Tinggi yang Kritis dan
Memberdayakan
Pers yang
Mencerdaskan
Pemilih yang
Rasional, Cerdas dan
Mandiri
Demokrasi
Mapan

12. PENUTUP
TERIMA KASIH