Putusan MK menyatakan bahwa pasal 16 ayat 3 UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat untuk anggota DPRD yaitu: (1) partai lama bukan peserta pemilu, (2) tidak diberhentikan partai lama, (3) tidak ada calon pengganti. Implikasinya, syarat pengunduran diri DPRD dalam PKPU tidak berlaku untuk anggota DPRD dari partai bukan peserta pemilu

1. Implikasi Hasil Judicial Review
UU Parpol
BY GEBRIL DAULAI

2. Sistem Parlemen di Indonesia
Mewakili rakyat di parlemen
DPR
Dicalonkan oleh parpol
Pencalonannya berbasis dapil
SISTEM
PERWAKILAN
BIKAMERAL
Mewakili daerah dengan basis provinsi
DPD
Maju lewat jalur perseorangan
BY GEBRIL DAULAI

3. Prinsip Keanggotaan Parpol
Keanggotaan
Tunggal
Bersifat
Sukarela
Tidak
Diskriminatif
Terbuka
Menyetujui
AD/ART
BY GEBRIL DAULAI

4. Gugurnya Keanggotaan Parpol
Menjadi Anggota
Parpol Lain
Meninggal
Dunia
Melanggar
AD
Mengundurkan
Diri
Melanggar
ART
BY GEBRIL DAULAI

5. Problem Anggota DPRD
NonPeserta Pemilu
Masih menjadi
anggota DPRD
dari Parpol lama
Ingin Maju
Lagi Pada
Pemilu 2014
Harus
Mengundurkan
Diri dari Parpol
Lama
Mengundurkan
Diri dari DPRD
BY GEBRIL DAULAI

6. Hasil Judicial Review
Pembatalan Pasal 16 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011
Pasal tsb dikecualikan bagi anggota DPRD sepanjang
parpol lama tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau
kepengurusannya sudah tidak ada lagi
Sepanjang anggota DPRD tersebut tidak diberhentikan
atau tidak ditarik oleh parpol yang mencalonkannya
Sepanjang tidak lagi terdapat calon pengganti yang
terdaftar dalam DC T dari parpol yang mencalonkannya
Jadi pasal tsb bersyarat. Jika syarat di atas tidak
terpenuhi tetap harus ada pergantian
BY GEBRIL DAULAI

7. Bunyi Putusan MK
Nomor 39 Tahun 2013
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “dikecualikan” bagi anggota DPR atau DPRD jika:
a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi
menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah
tidak ada lagi
b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai
politik yang mencalonkannya
c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar
Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya
BY GEBRIL DAULAI

8. Lanjutan Bunyi Putusan MK
Nomor 39 Tahun 2013
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR
atau DPRD jika:
a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi
peserta
Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi,
b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai
politik yang mencalonkannya
c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon
Tetap dari partai yang mencalonkannya
BY GEBRIL DAULAI

9. Implikasi Hukum
Pasal 19 huruf J dan K, PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tidak lagi menjadi
syarat yang mempengaruhi status calon anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 19 huruf J PKPU Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi ”dalam hal
anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2
adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat
pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan
pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”
BY GEBRIL DAULAI

10. Implikasi Hukum
Pasal 19 huruf J dan K, PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tidak lagi menjadi
syarat yang mempengaruhi status calon anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 19 huruf K, PKPU Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi ”dalam hal
anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan
pimpinan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian
sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang
diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikan
DCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota”
BY GEBRIL DAULAI

11. Implikasi Teknis
KPU RI mengeluarkan surat edaran nomor 554/KPU/VIII/2013
tentang Penjelasan Terkait Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013
Dalam penyusunan DCSHP, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
melakukan pengecekan ulang terhadap calon anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik lain yang
bukan parpol peserta Pemilu 2014 untuk diberikan status memenuhi
syarat (MS)
Pengisian form BB-5 bagi calon yang berasal dari partai lain baik
partai politik peserta Pemilu 2014 maupun bukan yang disampaikan
pada masa pendaftaran atau perbaikan tetap menjadi persyaratan
yang harus dipenuhi
Terhadap calon anggota DPRD dari partai politik lain yang menjadi
peserta Pemilu 2014 tetap berlaku ketentuan pasal 19 huruf j dan
k, PKPU Nomor 13 Tahun 2013
BY GEBRIL DAULAI

12. Penutup
Terima Kasih
BY GEBRIL DAULAI