Materi Kuliah Pemerintah Daerah & Otonomi Daerah

1. DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
LANGSUNG

2. LATAR BELAKANG
 RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE
BARU MELAHIRKAN DISAIN
KELEMBAGAAN BARU
 DESAIN KELEMBAGAAN MEMILIKI
PENGARUH THD WAJAH DEMOKRASI
 JAMES MARCH DAN JOHAN OLSEN (1984
:738)
“ Political democracy depends not only on
economic and social condition but also on
the design of political institution “

3. PERUBAHAN DESAIN KELEMBAGAAN UNTUK
MENUMBUHKAN DEMOKRASI
1.Pembukaan kran sistim multi partai dan adanya
pemilu yang bebas dan adil.
2.Pemberian kekuasaan dan otorisasi yang lebih
besar kepada lembaga perwakilan rakyat
(DPR/DPRD)
3. Pemilihan Kepala Daerah diserahkan kepada
rakyat secara langsung
(Kuncung Marijan, In House Discussion
Komunikasi Dialog Partai Politik, Jakarta, 16
November 2007)

4. ALASAN DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL
 Brian C. Smith (1998:85-86) :
Adanya demokrasi di daerah merupakan pra
syarat bg munculnya demokrasi di tingkat
nasional. Ketika terdapat perbaikan kualitas
demokrasi di tingkat daerah, secara otomatis
bisa diartikan sebagai sbg adanya perbaikan
kualitas di tingkat nasional.

5. LANJUTAN ALASAN …
 4 Alasan mengapa Demokrasi di Daerah sangat penting :
1. Demokrasi pemerintah di daerah merupakan suatu ajang
pendidikan politik yg relevan bagi warga negara dlm suatu
masyarakat demokratis (free societies). Terkait kedekatan
pemda dengan masyarakat.
2. Pemda dipandang sbg pengontrol bagi perilaku pemerintah
pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti demokrasi dlm
suatu pemerintahan yang sentralistis
3. Demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas
partisipasi yg lebih baik. Adanya Deliberative democracy, yakni
komunikasi yg lebih langsung di dlm berdemokrasi
4. Legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan
manakala pusat melakukan reformasi di tingkat loka. Legitimasi
ini berkaitan dgn tingkat kepercayaan daerah kepada pusat.

6. PERMASALAHAN PILKADA DI BEBERAPA
DAERAH
Tahapan
Pilkada
Jenis Kasus Contoh kasus
menonjol
Pihak yg
bertanggung
jawab
Masa
Persiapan
1. Minimnya pemantau
pilkada
2. Mepetnya
pembentukan
Panwas, PPK, PPS
dan KPPS
Hampir semua
pilkada gelombang
pertama
KPUD dan
Depdagri
Penetapan
Daftar
Pemilih
1. Kacaunya data
pemilih, byk masy tdk
masuk PDT
2. Minimnya dana
pemutakhiran data
Kota Bandung,
Kota Binjau
KPUD, Desk
Pilkada
Pendaftaran
dan
penetapan
calon
1. Perbedaan pasangan
calon oleh partai
2. Penolakan calon
tertentu oleh masa
Kab. Banyuwangi,
tanah Toraja,
Manggarai, Sumba
Timur, Flores Timur
DPP Parpol

7. Tahapan
Pilkada
Jenis Kasus Contoh kasus Pihak yang
bertanggungjaw
ab
Kampanye Curi start kampanye
Money politic
Transparansi dana
Kampanye
Black Campaign
Pengrusakan atribut
kampanye
Kab. Flores Timur,
Sumba barat,
Kota Semarang,
Sukabumi,
Lampung Selatan,
Jember dll
KPUD, Panwas
Pencoblosa
n
Pemilih ganda
Pemilih yg tdk berhak
Pembagian kupan
hadiah
KPPS, Panwas
Penghitung
an suara
dan
Penetapan
hasil
Pihak yg kalah tidak
mau menandatangani
BAP
Massa yg tdk menerima
kekalahan
Gugatan kecurangan
Kota Medan,
Calon,
PengadilanBengk
ulu, Surabaya,
Depok
KPUD, Tim
Sukses

8. MODAL CALON KEPALA DAERAH
 Modal Politik, calon menggunakan
kendaraan partai
 Modal Sosial, berkait dgn bangunan relasi
dan kepercayaan
 Modal Ekonomi, pilkada butuh dana besar
tdk hy untuk kampanye tetapi relasi dengan
calon pendukungnya.

9. PERAN PARTAI POLITIK DALAM PILKADA
(UU NO 32 TAHUN 2004)
 Pasal 56 ayat 2 : pasangan calon diajukan oleh partai politik
atau gabungan partai politik.
 Pasal 59 ayat 2 : parpol atau gab yg dpt mendaftarkan
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan
sekurang2 nya 15% dr jumlah kursi DPRD atau 15% dr
akumulasi perolehan suara sah dlm pemilu anggota DPRD di
daerah yg bersangkutan.
 Pasal 59 ayat 3 : parpol atau gab parpol wajib membuka
kesempt seluas-luasnya bagi calon perseorangan dan
selanjutnya memprosees bakal calon melalui mekanisme yg
demokratis dan transparan
 Pasal 59 ayat 4 : Dlm proses penetapan pasangan calon
parpol atau gabungan parpol memperhatikan pendapat dan
tanggapan dr masyarakat.
 Pasal 59 ayat 5 : Paepol atau gab parpol hy dpt mengusulkan
satu pasangan calon, dan pasangan calon tsb tdk dpt
diusulkan lg oleh parpol atau gab parpol lainnya.

10. MEKANISME TAHAPAN PELAKSANAAN
PILKADAL
a. Masa Persiapan, meliputi :
1. Pemberitahuan DPRD kpd Kepala Daerah
mengenai berakhirnya masa jabatan
2. Pemberitahuan DPRD kpd KPUD mengenai
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan
4. Pembentukan Panwa, PPK, PPS dan KPPS
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

11. MEKANISME TAHAPAN PELAKSANAAN
PILKADAL
b. Tahap pelaksanaan Pilkada (psl 65 ayat 3)
1. Penetapan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan Suara
5. Penghitungan Suara
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah
terpilih, pengesahan dan pelantikan

12. WEWENANG DPRD DALAM PILKADAL
 Memberitahukan kepala daerah mengenai
berakhirnya masa jabatan
 Mengusulkan pemberhentian kpl daerah dan wakil
kpl daerah yg berakhir masa jabatannya dan
mengusulkan penganggakatan kpl daerah dan wkl
kpl daerah terpilih.
 Melakukan pengawasan pada semua tahap
pemilihan
 Membentuk PANWAS
 Meminta pertj pelaks tugas KPUD
 Menyelengarakan rapat paripurna u menyampaikan
visi, misi dan program dr pasangan calon kpl derah
dan wakil kpl daerah.

13. SUMBER PUSTAKA
 Marijan, Kuncung, 2007, Resiko Politik,
Biaya Ekonomi, Akuuntabilitas Politik dan
Demokrasi Lokal, dalam In House
Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik,
Jakarta, 16 November 2007
 Widjaja, HAW, 2007, Penyelenggaraan
Otonomi di Indonesia , Raja Grafindo
Persada, Jakarta

14. Sisi positif pilkada
1. Political equality
2. Local accountability
3. Local response
Sisi negatif :
1. Dominasi kelompok
2. Primordialisme
3. Anggaran besar