SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN
IKLAN KAMPANYE DALAM PILKADA
SERENTAK 2015
Jadwal Kampanye Pilkada 2015
Kegiatan Agustus September Oktober November Desember
Kampanye
Start 27
Agustus
Finish 5
Desember
Masa Tenang 6-8 Desember
Iklan
Kampanye
27 November-5 Desember
Iklan Kampanye
Unsur-Unsur Iklan Kampanye :
1. Penyampaian pesan Kampanye
2. Melalui media cetak dan elektronik
3. Berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi,
suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk
lainnya
4. Bertujuan untuk memperkenalkan pasangan
calon atau meyakinkan pemilih memberi
dukungan kepada pasangan calon
Materi Iklan Kampanye
Materi Iklan Kampanye Dapat Berupa :
 Informasi visi, misi dan program paslon
 Foto paslon
 Tanda gambar parpol atau gabungan parpol
 Foto pengurus parpol atau gabungan parpol
Mekanisme Pemasangan Iklan
Kampanye
 Materi iklan dibuat dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.
 Penayangan iklan difasilitasi oleh KPU selama 14 hari
sebelum masa tenang.
 Setiap paslon mendapat jatah penayangan iklan kampanye
paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30
detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari.
 Setiap paslon mendapat jatah penayangan iklan kampanye di
radio untuk paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60
detik, untuk setiap stasiun radio setiap hari.
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi
dengan media massa cetak dan elektronik dan/atau lembaga
penyiaran untuk menetapkan jadwal tayang iklan kampanye
setiap paslon.
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah
penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye setiap
paslon.
Pemberitaan dan Penyiaran
Kampanye
4 Unsur Pemberitaan dan Penyiaran
Kampanye :
1. Aktivitasnya adalah penyampaian berita atau
informasi.
2. Salurannya adalah media massa cetak,
elektronik dan lembaga penyiaran.
3. Informasinya berbentuk tulisan, gambar,
video dan bentuk lain.
4. Informasinya berisi pasangan calon dan/atau
kegiatan kampanye
Prinsip Pemberitaan dan Penyiaran
Kampanye
Pemberitaan dan penyiaran kampanye harus
mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yakni :
1. Akurat
2. Adil
3. Tidak berpihak
4. Tidak beritikad buruk
5. Tidak menghasut dan menyesatkan
6. Tidak mencampuradukkan fakta dan opini
pribadi
7. Tidak menonjolkan unsur kekerasan
8. Tidak mempertentangkan SARA
Potensi Menyiasati Pemberitaan dan Penyiaran
Kampanye
 Redaksi media bisa saja berdalih kegiatan
salah satu pasangan calon lebih besar porsi
pemberitaan dan penyiarannya karena
mempunyai nilai berita, sementara aktivitas
kampanye pasangan calon lain kurang nilai
beritanya.
 Jika kewajiban media untuk adil dan
berimbang dalam pemberitaan dan penyiaran
berita kampanye dibenturkan dengan aspek
nilai berita maka Komisi Penyiaran
Indonesiam (KPI) dan Dewan Pers yang
berwenang untuk mengujinya.
Larangan dan Saksi
 Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dilarang memasang Iklan Kampanye di media
massa cetak dan media massa elektronik di
luar yang difasilitasi KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
 Pelanggaran atas larangan tersebut dikenai
sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau
perintah penghentian penayangan iklan.
 Jika saksi yang diberikan dalam waktu 1 x 24
jam tidak diindahkan, paslon yang
bersangkutan dikenai sanksi pembatalan
sebagai calon.
PENUTUP
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015

SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
Manajemen Strategi.ppt
Manajemen Strategi.pptManajemen Strategi.ppt
Manajemen Strategi.pptcemara46
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
 
Makalah workshop bandung
Makalah workshop bandungMakalah workshop bandung
Makalah workshop bandungmistertipr
 
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia Periklanan
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia PeriklananMateri1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia Periklanan
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia PeriklananKanaidi ken
 
Kampanye dan pemantauan media
Kampanye dan pemantauan mediaKampanye dan pemantauan media
Kampanye dan pemantauan mediaWahyu Dhyatmika
 
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeAnalisis Faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeUniversity of Andalas
 
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeAnalisis faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeUniversity of Andalas
 
Proposal penguatan kampanye 2014
Proposal penguatan kampanye 2014Proposal penguatan kampanye 2014
Proposal penguatan kampanye 2014sibrekele
 
Public Relations Politic
Public Relations PoliticPublic Relations Politic
Public Relations PoliticKarinZarlina
 
Materi workshop kpi 14 des12
Materi workshop kpi 14 des12Materi workshop kpi 14 des12
Materi workshop kpi 14 des12teguhusis
 
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptx
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptxV1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptx
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptxMudiyati Rahmatunnisa
 

Similar to Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015 (20)

SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Manajemen Strategi.ppt
Manajemen Strategi.pptManajemen Strategi.ppt
Manajemen Strategi.ppt
 
Media televisi dalam pemilu
Media televisi dalam pemiluMedia televisi dalam pemilu
Media televisi dalam pemilu
 
Strategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan calegStrategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan caleg
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
 
Makalah workshop bandung
Makalah workshop bandungMakalah workshop bandung
Makalah workshop bandung
 
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia Periklanan
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia PeriklananMateri1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia Periklanan
Materi1 Seminar NASIONAL_di UGM_Gelimang Dunia Periklanan
 
Kampanye dan pemantauan media
Kampanye dan pemantauan mediaKampanye dan pemantauan media
Kampanye dan pemantauan media
 
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeAnalisis Faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
 
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat KampanyeAnalisis faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
Analisis faktor Penunjang dan Penghambat Kampanye
 
Sosok pilihan
Sosok pilihanSosok pilihan
Sosok pilihan
 
Pelaku dan Pesan Kampanye
Pelaku dan Pesan KampanyePelaku dan Pesan Kampanye
Pelaku dan Pesan Kampanye
 
Pelaku dan Pesan Kampanye
Pelaku dan Pesan KampanyePelaku dan Pesan Kampanye
Pelaku dan Pesan Kampanye
 
Proposal penguatan kampanye 2014
Proposal penguatan kampanye 2014Proposal penguatan kampanye 2014
Proposal penguatan kampanye 2014
 
kampanye politik.pptx
kampanye politik.pptxkampanye politik.pptx
kampanye politik.pptx
 
Public Relations Politic
Public Relations PoliticPublic Relations Politic
Public Relations Politic
 
Materi workshop kpi 14 des12
Materi workshop kpi 14 des12Materi workshop kpi 14 des12
Materi workshop kpi 14 des12
 
Bahan 3juli13
Bahan 3juli13Bahan 3juli13
Bahan 3juli13
 
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptx
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptxV1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptx
V1. Strategi Pendidikan Pemilih melalui DP3.pptx
 

More from Election Commision

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiElection Commision
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Election Commision
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Election Commision
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikElection Commision
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Election Commision
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiElection Commision
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Election Commision
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Election Commision
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Election Commision
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluElection Commision
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikElection Commision
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasElection Commision
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiElection Commision
 

More from Election Commision (20)

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemilu
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Pileg 2014
Pileg 2014Pileg 2014
Pileg 2014
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015

  • 1. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PILKADA SERENTAK 2015
  • 2. Jadwal Kampanye Pilkada 2015 Kegiatan Agustus September Oktober November Desember Kampanye Start 27 Agustus Finish 5 Desember Masa Tenang 6-8 Desember Iklan Kampanye 27 November-5 Desember
  • 3. Iklan Kampanye Unsur-Unsur Iklan Kampanye : 1. Penyampaian pesan Kampanye 2. Melalui media cetak dan elektronik 3. Berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya 4. Bertujuan untuk memperkenalkan pasangan calon atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon
  • 4. Materi Iklan Kampanye Materi Iklan Kampanye Dapat Berupa :  Informasi visi, misi dan program paslon  Foto paslon  Tanda gambar parpol atau gabungan parpol  Foto pengurus parpol atau gabungan parpol
  • 5. Mekanisme Pemasangan Iklan Kampanye  Materi iklan dibuat dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.  Penayangan iklan difasilitasi oleh KPU selama 14 hari sebelum masa tenang.  Setiap paslon mendapat jatah penayangan iklan kampanye paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari.  Setiap paslon mendapat jatah penayangan iklan kampanye di radio untuk paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio setiap hari.  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan media massa cetak dan elektronik dan/atau lembaga penyiaran untuk menetapkan jadwal tayang iklan kampanye setiap paslon.  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye setiap paslon.
  • 6. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye 4 Unsur Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye : 1. Aktivitasnya adalah penyampaian berita atau informasi. 2. Salurannya adalah media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran. 3. Informasinya berbentuk tulisan, gambar, video dan bentuk lain. 4. Informasinya berisi pasangan calon dan/atau kegiatan kampanye
  • 7. Prinsip Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye Pemberitaan dan penyiaran kampanye harus mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yakni : 1. Akurat 2. Adil 3. Tidak berpihak 4. Tidak beritikad buruk 5. Tidak menghasut dan menyesatkan 6. Tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi 7. Tidak menonjolkan unsur kekerasan 8. Tidak mempertentangkan SARA
  • 8. Potensi Menyiasati Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye  Redaksi media bisa saja berdalih kegiatan salah satu pasangan calon lebih besar porsi pemberitaan dan penyiarannya karena mempunyai nilai berita, sementara aktivitas kampanye pasangan calon lain kurang nilai beritanya.  Jika kewajiban media untuk adil dan berimbang dalam pemberitaan dan penyiaran berita kampanye dibenturkan dengan aspek nilai berita maka Komisi Penyiaran Indonesiam (KPI) dan Dewan Pers yang berwenang untuk mengujinya.
  • 9. Larangan dan Saksi  Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik di luar yang difasilitasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  Pelanggaran atas larangan tersebut dikenai sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau perintah penghentian penayangan iklan.  Jika saksi yang diberikan dalam waktu 1 x 24 jam tidak diindahkan, paslon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.