2. Pemahaman Utama
• Pemilu yang terpercaya harus
berdasarkan pada standar-standar
dan prinsip-prinsip yang dapat
diterima
by Gebril Daulai
2
3. Dasar2 Standar dan Prinsip
Pemilu Internasional
• Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
(1948)
• Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan
Politik (1960)
• Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi
Manusia dan Kebebasan Asasi (1950)
• Dokumen Pertemuan Copenhagen (1990)
• Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban
Manusia (1948)
by Gebril Daulai
3
4. Standar Pemilu Universal
• Hak pilih universal (universal adult
suffrage)
• Kerahasiaan surat suara (the secrecy of
the ballot)
• Bebas dari paksaan, dan menjalankan
prinsip satu orang satu suara
by Gebril Daulai
4
5. Prinsip Pemilu Universal
1.
2.
3.
4.
5.
Sederhana
Menjunjung tinggi hak azasi manusia
Tidak memihak
Transparan
Memastikan terbentuknya pemerintahan yang
sesungguhnya
6. Mendorong keberadaan partai oposisi
7. Hak pilih universal
8. Pemungutan suara yang rahasia
by Gebril Daulai
5
6. Prinsip Pemilu Universal
9. Berdasar pada hukum yang baik dan dapat
ditegakkan
10.Memberi kesempatan untuk naik banding
11.Mencerminkan keadilan sosial politik
masyarakat
12.Sistem pemilihan harus dapat diterima
masyarakat
by Gebril Daulai
6
7. Kerangka Teoritis
8 Ciri Pemilu Demokratis Menurut Austin Ranney
No
Ciri
Keterangan
1
Bahwa dalam pemilu legislatif maupun eksekutif,
Adanya Hak Pilih Umum
setiap warga negara yang memenuhi syarat
(aktif maupun pasif)
memiliki kesempatan yang sama dalam ruang
publik untuk memilih dan dipilih
2
Tidak ada seseorang atau kelompok tertentu yang
Ada Kesetaraan Bobot
memiliki keistimewaan bobot suara yang berbeda
Suara
dengan lainnya
3
Tersedia Pilihan
Signifikan
4
Kebebasan Nominasi
yang Tersedianya pilihan yang nyata perbedaannya
dengan pilihan-pilihan yang lain
Rakyat bebas untuk mencalonkan figur-figur
tertentu yang dipandang mampu mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan
by Gebril Daulai
7
8. Kerangka Teoritis
8 Ciri Pemilu Demokratis
No
5
Ciri
Persamaan Hak
Kampanye
Keterangan
Semua calon diberi kesempatan yang sama untuk
melakukan kampanye
6
Kebebasan dalam
Memberikan Suara
Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas,
tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun
7
Kejujuran dalam
Penghitungan Suara
Perhitungan suara harus di lakukan secara jujur dan
terbuka mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU
8
Penyelenggaraan Pemilu
secara Periodik
Penyelenggaraan pemilu harus teratur dan berkala,
tidak boleh dimundurkan atau dimajukan
by Gebril Daulai
8
9. Kerangka Hukum
No
Kerangka Hukum
Muatan
1
Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8
Tahun 2012
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil
2
Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun
2012
Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efesien berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
3
Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 8
Tahun 2012
Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
4
Pasal 2 UU Nomor 15
Tahun 2011
5
Pasal 3 ayat 3 UU Nomor
15 Tahun 2011
Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas : mandiri,
jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efesiensi dan efektivitas
Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh
pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya
by Gebril Daulai
9
10. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas Mandiri dan adil
1
Bertindak netral dan tidak memihak terhadap peserta pemilu,
calon, dan media massa tertentu
2
Memperlakukan sama semua peserta pemilu, calon, pemilih dan
pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu
3
Menolak intervensi pihak lain
4
Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat
partisan
5
Tidak mengungkapkan pilihan politiknya secara terbuka
6
Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun
by Gebril Daulai
10
11. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan asas jujur, terbuka
dan akuntabel
1.
Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur
yang ditetapkan
2
Membuka akses publik mengenai informasi dan data
yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil
3
Menata akses publik secara efektif, efesien dan masuk
akal
4
Memberikan respons secara arif dan bijak terhadap kritik
dan pertanyaan publik
by Gebril Daulai
11
12. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas profesionalitas, efesiensi
dan efektivitas
1
Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu
2
Bertindak berdasarkan standar operasional prosedurs dan substansi profesi
administrasi pemilu
3
Bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran
agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan
4
Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi
5
Menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan
untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu
6
Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang
diselenggarakan atas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan
seluruh penyelenggaraan pemilu
by Gebril Daulai
12
13. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas Kepastian Hukum
1
Melakukan
tindakan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemilu yang secara tegas
diperintahkan undang-undang
2
Melakukan
tindakan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemilu yang sesuai yurisdiksi
3
Menjamin pelaksanaan peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan pemilu
diterapkan secara tidak berpihak dan adil
by Gebril Daulai
13
14. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum
1
Memberikan informasi dan pendidikan pemilih
2
Memastikan pemilih memahami prosedur pemilu
3
Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk
berpartisipasi
4
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya
5
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi
pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus
by Gebril Daulai
14
15. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas Proporsionalitas
1
Menjamin tidak adanya penyelenggara pemilu yang
menjadi penentu keputusan untuk kepentingan pribadi
2
Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi atau
tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
3
Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan
pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik
kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu
by Gebril Daulai
15
16. Kerangka Etis
No
Pelaksanaan Asas Tertib
1
Memastikan semua informasi yang disampaikan kepada
publik berdasarkan data dan fakta
2
Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan
disebarluaskan secara sistematis, jelas dan akurat
3
Memberikan informasi pemilu kepada publik secara
lengkap, priodik dan dapat dipertanggungjawabkan
4
Memberikan kepada publik mengenai bagian tertentu dari
informasi
yang
belum
sepenuhnya
dapat
dipertanggungjawabkan
by Gebril Daulai
16
17. Komponen Utama Pendukung Pemilu Jurdil
Penyelenggara
Kompeten, Kredibel
dan Berintegritas
Partai
Politik/Kandidat
Berintegritas
Dukungan
Pemerintah yang
Berintegritas
Pemilih
Berintegritas
Masyarakat Sipil
yang Berintegritas
by Gebril Daulai
17
18. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim
pemeriksa berkas
3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)
sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data
4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol
secara lengkap
5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan
partai politik peserta Pemilu
by Gebril Daulai
18
19. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil
1. Membuka ruang konsultasi dengan publik
2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk
mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat
dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat
4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi
unsur
kesetaraan
nilai
suara,
proporsionalitas,
coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas
wilayah menjadi sangat penting
5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di
tengah-tengah masyarakat
by Gebril Daulai
19
20. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pencalonan
1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon)
untuk entri data calon
2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung
parpol dan penandatanganan berita acara
secara bersama antar KPU dengan utusan parpol
3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara
luas melalui website KPU
4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya
diumumkan secara luas melalui website KPU
dan media massa
by Gebril Daulai
20
21. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal
konsolidasi, distribusi dan publikasi data
2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang
bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data
pemilih
5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan
6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum
lengkap
7. Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk
melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap
by Gebril Daulai
21
22. Praktek Pemilu 2014
• Tahap kampanye
1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi
pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk
untuk setiap parpol dan caleg
3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU
yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg
4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga
kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
by Gebril Daulai
22
23. Praktek Pemilu 2014
• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk
menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg
2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari
penggandaan surat suara
3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu
dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi
hasil Pemilu secara berjenjang
4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu
teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan
aman
5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses
entri data
6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan
suara yang dientri
by Gebril Daulai
23
