P3KGB Edisi 2014

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia 1

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA:
Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
Tim Penulis:
Endang Jeniati, Wiwik Wahyuningsih, Retno Hayati,
Krisnawati, Chaidar Masulili, Rahmi Amtha,
Tis Karasutisna, Natalina Haerani
Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
ISBN 978-602-70470-1-3
© Edisi 3, PBPDGI 2014
Diterbitkan Tahun 2014 oleh:
Pengurus Besar
Persatuan Dokter Gigi Indonesia
Jl. Utan Kayu Raya No 46
Jakarta Timur 13120
Tel. 021-85906355
Hp. 081908312328
E-mail: pbpdgi@cbn.net.id

PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESIONALISME KEDOKTERAN GIGI
BERKELANJUTAN
(P3KGB)
PB PDGI 2014

KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya
revisi buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).
Sejak diterbitkannya, buku Pedoman P3KGB ini telah beberapa kali mengalami
penyempurnaan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan panduan ini
sedemikian rupa sehingga dapat memperbaiki baik tata cara penyelenggaraan
maupun mutu substansi P3KGB.
PDGI mengemban amanat Undang-undang nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran yang memberikan kewenangan mengeluarkan
Sertifikat Kompetensi melalui Kolegium-Kolegiumnya. Berarti PDGI
berkewajiban untuk senantiasa mengawal agar Dokter Gigi anggotanya tetap
terjaga mutu kompetensi, etika, dan profesionalismenya melalui proses
pembelajaran keprofesian sepanjang hayat. Dengan demikian, melalui sejumlah
Satuan Kredit Profesi yang didapat oleh dokter gigi dari kegiatan-kegiatan
pembelajaran keprofesian berkelanjutan ini, maka diakuilah mutu dokter gigi
tersebut melalui pemberian Sertifikat Kompetensi. Sertifikat Kompetensi
tersebut menandakan dokter gigi tersebut layak untuk menjalankan praktek
kedokteran gigi di Indonesia, bahwa ia benar-benar kompeten sesuai kemajuan
Iptek kedokteran atau kedokteran gigi.
Hakekat penjagaan mutu profesionalisme adalah tugas besar dan mulia
yang dipercayakan oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dibuat
tatanan cara dan nilai-nilai dalam pengawalan mutu dari pelaksanaan kegiatan
P3KGB itu sendiri. Agar optimal maka revisi Buku Pedoman P3KGB
dilakukan dengan pendekatan multi sektor, yang bersifat kolaboratif,
sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai pihak antara lain Perangkat
Organisasi PDGI, MKKGI, Para Kolegium, dan Ikatan Keahlian Dokter Gigi
Spesialis.
Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua
pihak yang terlibat pada proses revisi buku Pedoman P3KGB ini.

Beranjak dari revisi buku Pedoman P3KGB, harapan saya agar buku ini
dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran keprofesian berkelanjutan yang
ditaati oleh seluruh unsur dan pihak. Semoga cita-cita kita untuk senantiasa
menjaga citra keprofesian dokter gigi termasuk dokter gigi spesialis dapat
terwujud demi keselamatan pasien dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jakarta, 19 Mei 2014
PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI
INDONESIA
KETUA,
Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS
NPA. 1105.104434

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/462/PB PDGI/I/2014
Tentang
PEDOMAN & PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESIONALISME
KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN (P3KGB) 2014
PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dokter gigi dan
dokter gigi spesialis dalam pelayanan kesehatan gigi, perlu
Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi
Berkelanjutan (P3KGB).
2. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengamanatkan
kepada PDGI untuk menjadi pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).
3. Bahwa setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang akan
memperpanjang masa berlaku STR harus mendapatkan Sertifikat
Kompetensi dari Kolegium terkait.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik
Kedokteran
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDGI
3. Amanat hasil Kongres PDGI XXIV Bali tentang perlunya
dilakukan kajian dan revisi terhadap Buku Pedoman dan Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan P3KGB edisi kedua.
Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan Rapat Komisi dengan Kolegium-Kolegium
Kedokteran Gigi yang membahas revisi Pedoman dan
Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 5 Februari 2013 di Sekretariat
PB PDGI, Jakarta
2. Hasil Pertemuan Rapat Komisi dengan PB PDGI dan Kolegium-
Kolegium Kedokteran Gigi yang membahas revisi Pedoman dan
Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 25 Juli 2013 di Sekretariat PB
PDGI, Jakarta
3. Hasil Pertemuan Rapat Komisi P3KGB dengan PB PDGI dan
PDGI Cabang Se-Jabodetabek dan Wilayah DKI yang membahas
revisi Buku Pedoman dan Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 8
Agustus 2013 di Jakarta.
4. Bahwa mulai tanggal 5 Februari 2013 telah diuji cobakan Sistem
Penilaian Kegiatan, Penyelenggara (Provider) serta Pengajuan
Penilaian/Akreditasi Kegiatan P3KGB yang menjadi standar
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme
Kedokteran Gigi Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Memberlakukan Buku Pedoman & Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan
Dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB)
2014.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai waktu yang
tidak ditetapkan dan dengan ini Buku Pedoman & Petunjuk Pelaksanaan
Berkelanjutan (P3KGB) 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada
tanggal:
21
Januari
2014
PENGURUS
BESAR
PERSATUAN
DOKTER
GIGI
INDONESIA
KETUA
UMUM
SEKRETARIS
JENDERAL
Dr.
drg.
Zaura
Anggraeni,
MDS
drg.
Ugan
Gandar
NPA
:
1105.104434
NPA
:
1105.001341

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... 4
DAFTAR ISI ...................................................................................................... 6
TIM PENYUSUN ............................................................................................ 9
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 10
BAB II TUJUAN DAN ORGANISASI ................................................... 17
BAB III TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
P3KGB ............................................................................................................. 20
BAB IV SISTIM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB .......................... 34
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..................................... 45
BAB VI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI .......................................... 47
BAB VII PENUTUP ...................................................................................... 55
Lampiran 1 ....................................................................................................... 56
Lampiran 2 ....................................................................................................... 60
Lampiran 3 ....................................................................................................... 64

TIM PENYUSUN
1. Komisi P3KGB
- Drg. Endang Jeniati, MARS
- drg Wiwik Wahyuningsih, MKM
- Prof. Dr.Retno Hayati, drg, SKM, SpKGA (K)
- drg Krisnawati, SpOrt (K)
- drg Chaidar Masulili, Sp. Pros (K)
- drg Rahmi Amtha, MDS, PhD
- drg Tis Karasutisna, Sp. BM (K)
- drg Natalina Haerani, Sp. Perio (K)
2. Dept. Pendidikan dan Profesi PB PDGI
- Dr. drg Corputty Johan E. Michael, SpBM
- drg Peter Andreas, MKes
3. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
- Dr. drg Harum Sasanti, SpPM
4. Kolegium – Kolegium Kedokteran Gigi
- Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)
- Kolegium Bedah Mulut
- Kolegium Orthodonsia
- Kolegium Prosthodonsia
- Kolegium Konservasi Gigi
- Kolegium Penyakit Mulut
- Kolegium Kedokteran Gigi Anak
- Kolegium Periodonsia
- Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Profesi kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan
berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, kode etik, disiplin dan
bersifat melayani masyarakat.
Dokter gigi dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan
kesehatan gigi yang prima untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi
(IPTEKDOKGI) yang pesat. Untuk itu dokter gigi harus tetap
komitmen terhadap pengembangan diri sepanjang hayat (life-long
learning) dan menekankan etik profesional dan moral. Kewajiban
pengembangan diri sepanjang hayat merupakan upaya mengembangkan
profesionalismenya untuk meningkatkan dan meng-update pengetahuan
dan keterampilan dokter gigi melalui Pendidikan Pelatihan Profesional
Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).
Globalisasi ilmu kedokteran gigi memberi dampak pada dokter
gigi/dokter gigi spesialis untuk memahami serta mengikuti kemajuan
teknologi dan selalu meningkatkan keterampilan kliniknya, melalui
peningkatan kompetensi yang berkesinambungan.
Undang Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
mengamanatkan “Setiap dokter/dokter gigi yang berpraktik wajib
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran/Kedokteran Gigi
Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan
lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka
penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
atau kedokteran gigi. Dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan
profesi kedokteran/kedokteran gigi“ (pasal 27 dan 28). Selanjutnya

organisasi profesi menetapkan standar pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan tersebut.
Berkelanjutan (P3KGB) pada dasarnya merupakan upaya pembinaan
profesional yang merupakan sistem dari organisasi profesi (CPD
= continuing professional development), dengan tujuan menjaga dan
meningkatkan mutu kompetensi anggotanya.
Oleh karena itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi
profesi kedokteran gigi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk
mengembangkan sistem P3KGB sebagai upaya pengarahan, pembinaan
dan pengawasan secara terus menerus agar kompetensi para anggotanya
meningkat dan bermoral, beretika serta berdisiplin.
Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman P3KGB dengan
tujuan :
1. Menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan
2. Menjadi standar metode pelaksanaan, peraturan dan penilaian serta
terjamin mutu dan keabsahannya
B. PENGERTIAN
Berkelanjutan (P3KGB) adalah pendidikan, pelatihan, dan aktivitas
professional yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis
untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku dokter gigi dan dokter gigi spesialis
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan
profesional.
C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

4. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidkan
Kedokteran
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga
Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No 1173/MENKES/PER/X/2004
Tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.1419 Tahun 2005 Tentang
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
9. Permenkes. No 512 Tahun 2007 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran
10. Permenkes No 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Yang Tidak Diminati.
11. Peraturan Konsil No 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter dan
Dokter Gigi
12. Peraturan Konsil No 9 Tahun 2012 Tentang SKSFM
13. Peraturan Konsil No 13 Tahun 2013 tentang SPAMED
14. Kepkonsil No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara
Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter
Gigi WNA yang akan memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam
rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
15. AD dan ART PDGI hasil Konggres XXIV 2011 di Bali
16. Surat Keputusan PB PDGI no 34 Tahun 2008 Tentang Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia
17. Surat Keputusan PB PDGI no 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia
18. Surat Keputusan PB PDGI No 345 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Tambahan
19. Surat Keputusan PB PDGI No 2555 Tahun 2012 Tentang Surat
Edaran Penyelenggaraan Kegiatan
20. Surat Keputusan PB PDGI No 357 Tahun 2013 Tentang
Pemberian dan Pencabutan Surat Rekomendasi Izin Praktik
D. KETENTUAN UMUM

1. Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi
Berkelanjutan (P3KGB) adalah pendidikan, pelatihan dan aktivitas
profesional lain yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis
untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah Organisasi profesi
dokter gigi Indonesia yang terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus
Wilayah, dan Pengurus Cabang.
3. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) adalah
Asosiasi para penyelenggara pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.
4. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) adalah
Perangkat Pengurus Besar PDGI (PB PDGI), sebagai badan koordinasi
antar kolegium-kolegium disiplin Ilmu Kedokteran Gigi yang terdiri
dari Ketua atau Wakil Kolegium dari ikatan keahlian dan kolegium
dokter gigi, yang dibentuk secara khusus, untuk menjalankan tugas
pengawasan, bimbingan, dan pengarahan dalam melaksanakan
pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang dilaksanakan di
perguruan tinggi.
5. Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia
(ARSGMPI) adalah Asosiasi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan
yang digunakan sebagai sarana proses pendidikan dan penelitian bagi
profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
dan terikat dengan Fakultas Kedokteran Gigi. (Permenkes
No1173/MENKES/PER/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Mulut)
6. Kolegium adalah Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk
masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang
disiplin ilmu tersebut.
7. Fasilitator adalah Instruktur/tenaga pengajar/narasumber yang ahli
dalam bidangnya
8. Komisi P3KGB adalah Badan fungsional PB PDGI yang dibentuk
untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi

berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, yang
keanggotaannya terdiri dari dua dokter gigi spesialis dari Kolegium, dua
dokter gigi/dokter gigi spesialis dari AFDOKGI, empat dokter
gigi/dokter gigi spesialis dari PB PDGI, satu dokter gigi/dokter gigi
spesialis dari ARSGMPI, dan anggota ex-officio yang terdiri dari ketua-ketua
kolegium dan ketua ikatan keahlian; berkedudukan di pusat.
9. Tim P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI yang
dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi
berkelanjutan di tingkat wilayah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur
pengurus PDGI Wilayah, dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang
bekerja di Rumah Sakit yang berkedudukan di wilayah tersebut.
10. Unit P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus Cabang PDGI yang
dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi
berkelanjutan di tingkat cabang, yang terdiri dari unsur pengurus PDGI
Cabang, dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah
Sakit yang berkedudukan di cabang tersebut. Unit P3KGB memvalidasi
salinan dokumen dokter gigi yang akan memperpanjang Surat Izin
Praktik (SIP).
11. Kegiatan P3KGB adalah Berbagai kegiatan yang direkomendasikan
oleh PB PDGI mencakup pendidikan, pelatihan dan pengembangan
profesional berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kualitas kompetensi dokter gigi/dokter gigi spesialis setelah lulus dokter
gigi/dokter gigi spesialis melalui pengembangan diri sepanjang hayat
(life long learning).
12. Satuan Kredit Profesi disingkat SKP adalah Nilai kredit yang
diperoleh dokter gigi/dokter gigi spesialis dari kegiatan P3KGB.
13. Kredit Prasyarat (credit requirement) adalah Jumlah kredit (SKP)
yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter gigi/dokter gigi spesialis
dalam satu kurun waktu lima tahun yang menjadi prasyarat untuk
mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi).
14. Jam Efektif adalah Alokasi waktu yang sudah ditentukan dan sudah
diperhitungkan agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai.
(jumlah seluruh waktu belajar/kegiatan dikurangi waktu-waktu tidak
belajar).

15. Akreditasi adalah Kegiatan penilaian kelayakan kegiatan dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (UU no 20
Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional)
16. Akreditasi Kegiatan P3KGB adalah Pengakuan yang diberikan oleh
PB PDGI-Komisi P3KGB kepada penyelenggaraan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (P3KGB) yang telah
memenuhi standar berdasarkan penilaian terhadap komponen yang
diakreditasi.
17. Verifikasi adalah Proses pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan
data/salinan dokumen dengan peraturan terkait untuk kepentingan
sertifikasi dan registrasi ulang.
18. Validasi adalah Proses pemeriksaan kesahihan atau keabsahan
data/salinan dokumen serta pihak yang berwenang menerbitkan
dokumen tersebut dilakukan oleh Unit P3KGB.
19. Sertifikat Kompetensi adalah Surat keterangan pengakuan yang
dikeluarkan bagi dokter gigi atau dokter gigi Spesialis oleh kolegium
terkait sebagai tanda pengakuan terhadap kompetensi dokter gigi atau
dokter gigi Spesialis tersebut dalam menjalankan praktiknya. Sertifikat
ini diterbitkan setelah lulus uji kompetensi, atau setelah memenuhi
rangkaian kegiatan Program P3KGB untuk memperoleh resertifikasi/
sertifikat ulang.
20. Sertifikasi adalah Proses penerbitan sertifikat kompetensi bagi dokter
gigi/dokter gigi spesialis oleh kolegium terkait yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan memiliki kemampuan profesi yang setara dengan
standar profesi dan standar kompetensi bidang profesi terkait.
21. Registrasi adalah Pencatatan resmi terhadap dokter gigi yang telah
memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu
lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya
22. Registrasi Ulang adalah Pencatatan ulang terhadap dokter gigi atau
dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi setelah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
23. Surat Tanda Registrasi disingkat STR dokter gigi/dokter gigi
spesialis adalah Bukti tertulis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran

Indonesia (KKI) bahwa dokter/dokter gigi spesialis tersebut telah
terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya
di seluruh Indonesia.
24. Rekomendasi PDGI untuk Ijin Praktik adalah Rekomendasi yang
dikeluarkan oleh PDGI Cabang bagi seorang dokter gigi/dokter gigi
spesialis setelah memenuhi persyaratan untuk keperluan pengurusan
izin praktik.
25. Rekomendasi Komisi adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Komisi P3KGB kepada PB PDGI, Wilayah atau Cabang setelah
memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan P3KGB untuk dapat
menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Kegiatan P3KGB.
26. Rekomendasi Kolegium adalah Rekomendasi tentang Kompetensi
Pembimbing Keterampilan Klinik atau Pelaksana Tindakan Klinik
seorang dokter gigi/dokter gigi spesialis yang dikeluarkan oleh
Kolegium terkait pada KegiatanKeterampilan P3KGB.

BAB II
TUJUAN DAN ORGANISASI
A. TUJUAN
1. Tujuan Kegiatan P3KGB
1.1. Menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk
mengantisipasi perkembangan global dalam bidang kesehatan.
1.2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada
masyarakat melalui peran aktif dokter gigi dan dokter gigi
spesialis secara profesional.
1.3. Melengkapi dan memfasilitasi persyaratan penerbitan
sertifikat kompetensi ulang/resertifikasi yang diperlukan
untuk registrasi ulang dokter gigi dan dokter gigi spesialis
2. Tujuan Buku Pedoman P3KGB
2.1. Sebagai Petunjuk bagi dokter gigi/dokter gigi spesialis dalam
mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.
2.2. Menjadi panduan/penyamaan peraturan dan penilaiannya
bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan
P3KGB.
B. ORGANISASI
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bagian ke 2, Pasal 10 sebagai
kelengkapan dari PB PDGI dibentuklah Badan Fungsional PB PDGI,
salah satu dari badan fungsional tersebut adalah Komisi P3KGB.
1. Komisi
1.1. Organisasi tingkat pusat dan berkedudukan di pusat,
beranggotakan :
- Unsur PB PDGI (empat orang)
- Unsur Kolegium (dua orang)
- Unsur AFDOKGI (dua orang)

- Unsur ARSGMPI (satu orang)
- Anggota Ex-Officio ketua-ketua Kolegium
1.2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada PB PDGI
1.3. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) PB PDGI
1.4. Masa kerja sesuai dengan masa kerja PB PDGI
1.5. Kewenangan:
a. Membantu PB PDGI dalam menentukan kebijakan
P3KGB
b. Menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter gigi dan
dokter gigi spesialis dalam profesionalisme pelayanan
kepada masyarakat
c. Melakukan akreditasi dan pengawasan pada lembaga non
PDGI penyelenggara kegiatan P3KGB
d. Melakukan akreditasi dan pengawasan penyelenggara
kegiatan P3KGB yang berkesinambungan
e. Melakukan akreditasi dan penilaian penyelenggaraan
kegiatan P3KGB tingkat nasional dan internasional
f. Mengeluarkan rekomendasi penerbitan SK Penilaian
Kegiatan P3KGB tingkat Wilayah dan Lokal (cabang)
g. Membantu verifikasi dokter gigi asing yang akan
mengadakan Kegiatan P3KGB
h. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
kegiatanP3KGB di tingkat wilayah dan cabang
i. Memfasilitasi proses sertifikasi dokter gigi dan dokter gigi
spesialis untuk registrasi ulang
j. Melakukan revisi buku
2. Tim P3KGB
Tim P3KG adalah badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI di
tingkat wilayah :
2.1. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus
Wilayah PDGI
2.2. Ditetapkan melalui SK Pengurus Wilayah PDGI
2.3. Masa kerja sesuai dengan masa kerja Pengurus Wilayah PDGI
2.4. Beranggotakan :

- Pengurus PDGI Wilayah
- Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di RS dalam
wilayah tersebut
2.5. Kewenangan Tim P3KGB
a. Menerbitkan Surat Keputusan penilaian kegiatan P3KGB
yang akan diselenggarakan di Wilayah atau Cabang
berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB
b. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan
P3KGB tingkat wilayah dan cabang
c. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
P3KGB di tingkat cabang
d. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Komisi
3. Unit P3KGB
Unit P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus PDGI di tingkat
cabang :
3.1. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus PDGI
Cabang
3.2. Ditetapkan melalui SK Pengurus PDGI Cabang
3.3. Masa kerja sesuai dengan masa kerja Pengurus PDGI Cabang
3.4. Beranggotakan :
- Pengurus PDGI Cabang
- Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di RS dalam
Cabang tersebut
3.5. Kewenangan Unit P3KGB
a. Menilai usulan penyelenggaraan
b. Menerbitkan Surat Keputusan penilaian kegiatan P3KGB
yang akan diselenggarakan di cabang berdasarkan
rekomendasi dari Komisi P3KGB
c. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan
P3KGB tingkat lokal
d. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Tim P3KGB
e. Melakukan validasi salinan dokumen dan sertifikat
kegiatan dokter gigi/dokter gigi spesialis anggota dari
cabangnya.

BAB III
TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
P3KGB
A. Lembaga Yang Dapat Menyelenggarakan Kegiatan P3KGB
1. Kegiatan Ilmiah Yang Tidak Berkesinambungan
Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme
tetapi sifatnya hanya satu tahap (tidak berkesinambungan) dan
harus tetap mengacu pada standar kompetensi dokter gigi/dokter
gigi spesialis.
1.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan P3KGB
secara Mandiri:
a. Organisasi di Lingkungan PDGI
1) PB PDGI:
- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan
Nasional dan Internasional
- Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama
dengan Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi
Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari
dalam atau luar negeri
dengan produsen alat/bahan Kedokteran Gigi
dari dalam atau luar negeri
dengan Lembaga lain
2) Wilayah /Regional PDGI:
Nasional dan Internasional dengan SK kegiatan
dari PB PDGI
Regional/wilayah atau Lokal dengan SK kegiatan

dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi
penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB
dengan Organisasi Profesi Kesehatan lain,
Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan
Kesehatan dari dalam atau luar negeri dengan SK
dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi
penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB,
dengan produsen alatdanbahan Kedokteran Gigi
dari dalam atau luar negeri dengan SK dari
Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi
penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB.
dengan Lembaga Lain dengan SK dari Pengurus
Wilayah setelah ada rekomendasi penilaian
kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB
3) Cabang PDGI :
Nasional dan Internasional dengan SK kegiatan
dari PB PDGI
Regional/Wilayah (lebih dari tiga cabang yang
diundang) dengan SK kegiatan dari Pengurus
Wilayah PDGI setelah ada rekomendasi penilaian
- Melaksanakan Kegiatan P3KGB dengan cakupan
Lokal dengan SK kegiatan dari Pengurus Cabang
PDGI setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan
P3KGB dari Komisi P3KGB
dengan Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi
dalam atau luar negeri dengan SK dari Pengurus

Cabang PDGI setelah ada rekomendasi penilaian
- Melaksanakan kegiatan P3KGB melalui kerjasama
dengan produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi
dari dalam atau luar negeri dengan SK dari
Pengurus Cabang setelah ada rekomendasi
penilaian dari Komisi P3KGB
- Melaksanakan kegiatan P3KGB melalui kerjasama
dengan Lembaga Lain dengan SK dari Pengurus
Cabang PDGI setelah ada rekomendasi penilaian
dari Komisi P3KGB.
Catatan: Bila satu cabang/wilayah/ikatan mengadakan kegiatan
di cabang lain harus ada pemberitahuan kepada
cabang setempat.
4) Ikatan Keahlian dan Ikatan Kepeminatan:
- Melaksanakan kegiatan dengan cakupan Lokal,
Wilayah, Nasional atau Internasional dengan SK
kegiatan dari PB PDGI, Wilayah atau Cabang
- Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan
Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi
dalam atau luar negeri dengan SK penilaian
kegiatan dari PB PDGI
produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi dari
dalam atau luar negeri dengan SK penilaian
Lembaga Lain dengan SK penilaian kegiatan dari
PB PDGI
- Ada pemberitahuan/koordinasi dengan Cabang
PDGI setempat.
5) Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi:

- Melaksanakan kegiatan dengan cakupan Lokal,
Wilayah, Nasional dan Internasional dengan SK
kegiatan dari PB PDGI, wilayah atau cabang
sesuai cakupan wilayahnya setelah ada
rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari
Komisi P3KGB .
dengan Lembaga lain, Organisasi Profesi
Kesehatan, Institusi Kesehatan, Institusi
Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri
dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI,
wilayah atau cabang sesuai cakupan wilayahnya
setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan
P3KGB dari Komisi P3KGB .
dengan produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi
dari dalam atau luar negeri dengan SK penilaian
kegiatan dari PB PDGI, wilayah atau cabang
sesuai cakupan wilayahnya setelah ada
rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari
Komisi P3KGB sesuai cakupan wilayahnya
P3KGB dari Komisi P3KGB .
b. Penyelenggaraan Kegiatan P3KGB secara mandiri
tidak dibenarkan dilakukan oleh:
1) Institusi Kesehatan (non Kedokteran Gigi)
- Organisasi Profesi Kesehatan (Non PDGI)
- Lembaga/Institusi Kesehatan TNI/POLRI
- Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan
kesehatan
- Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik
- Yayasan Kesehatan dan Non Kesehatan

- Unit Kesehatan dari LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat)
- Unit Kesehatan dari Partai Politik
- Unit Kesehatan dari Ormas (Organisasi
Masyarakat)
Untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan P3KG harus
bekerja sama dengan perangkat PDGI, yaitu:
• Cakupan lokal/wilayah dengan SK kegiatan dari
Pengurus Cabang/Wilayah PDGI setempat
P3KGB dari Komisi P3KGB
• Cakupan Nasional atau Internasional dengan SK
2) Perusahaan Profit
- Event Organizer
- Dental/Medical Supplier
- Dental/Medical Distributor
- Tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan
P3KGB atas nama perusahaan profit
- Penyelenggara adalah perangkat PDGI; sedangkan
Perusahaan profit sebagai sponsor
3) Perorangan:
Tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan
P3KGB berdasarkan:
- UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek
Kedokteran Pasal 28 (Setiap dokter atau dokter
gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan
dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi
berkelanjutan yang diselenggarakan oleh
organisasi profesi dan lembaga lain yang
diakreditasi oleh organisasi profesi);

- UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
- Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia pasal
22 (dokter gigi di Indonesia tidak boleh
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan kedokteran gigi tanpa ijin dari
Organisasi Profesi);
2. Kegiatan Ilmiah Yang Berkesinambungan
Kegiatan yang terdiri dari beberapa modul dan berkesinambungan,
mempunyai silabus dan bertujuan meningkatkan kompetensi
peserta, tetap mengacu pada standar kompetensi dokter gigi dan
dokter gigi Spesialis.
2.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan
P3KGB Berkesinambungan:
a. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berakreditasi
minimal B.
Penyelenggara kegiatan (unit/kepanitiaan) memenuhi
persyaratan sesuai dengan pedoman akreditasi oleh PB-PDGI
cq Komisi P3KGB
b. RSGMP di FKG yang berakreditasi minimal B
Persyaratannya sama dengan Butir a.
c. Rumah Sakit Pendidikan (RSP) yang berakreditasi
minimal B
Ada kerjasama dengan PB-PDGI dan penyelenggara
kegiatan telah diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi
P3KGB
d. Diklat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia (RI), Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) dan Kepolisian
Ada kerja sama dengan PB-PDGI dan penyelenggara
P3KGB
e. Diklat atau Lembaga Pelatihan lain.

Ada kerja sama dengan PB-PDGI dan penyelenggara
P3KGB
3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan
P3KGB:
a. Organisasi di lingkungan PDGI
b. Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi
Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP dengan
SK kegiatan dari Pengurus Cabang/Wilayah PDGI
setempat atau PB PDGI
c. RSGMP
Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP dengan
SK kegiatan dari Pengurus Cabang/Wilayah PDGI
setempat atau PB PDGI
d. Lembaga /Institusi kesehatan atau non kesehatan di
luar PDGI
Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP bila:
1) Ada kerjasama dengan PDGI setempat
2) Ada surat tugas melalui SK dari ketua Cabang,
Wilayah setempat atau PB PDGI
3) Ada acara yang lengkap dengan jam efektifnya.
B. Akreditasi Penyelenggara Kegiatan P3KGB
Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengikuti kegiatan P3KGB yang
sudah diakreditasi, berhak (qualified) memperoleh nilai kredit kegiatan
(SKP), nilai tersebut untuk diakumulasikan waktu pengurusan Sertifikat
Kompetensi Ulang yang merupakan persyaratan dalam mengurus STR.
1. Sasaran Akreditasi
semua penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan.
2. Tujuan Akreditasi
2.1. Menjamin kualitas tatalaksana dan sumber daya
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
sehingga dapat meningkatkan kompetensi pesertanya.

2.2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar
dapat seragam dan sesuai standar kompotensi.
2.3. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan yang seragam.
2.4. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang
bermutu dan sesuai standar pendidikan profesi kedokteran gigi
(UUPK Pasal 27) sehingga komponen akreditasi dapat
diterima secara nasional.
2.5. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan yang diperoleh peserta dokter gigi/dokter gigi
spesialis untuk resertifikasi (sertifikasi ulang).
3. Komponen Yang Diakreditasi :
3.1. Penyelenggara
3.2. Kegiatan atau Program
3.3. Peserta
3.4. Pembicara/Pelatih/Fasilitator/Instruktur
3.5. Dokumentasi
3.6. Publikasi
3.7. Perlindungan terhadap pasien
4. Parameter Penilaian Akreditasi
Merupakan kriteria penilaian yang harus ada pada setiap
komponen.
4.1. Penyelenggara:
a. Institusi Pendidikan, lembaga, bagian Rumah Sakit atau
organisasi profesi yang berkedudukan di Indonesia dan
mempunyai alamat serta memiliki landasan hukum dan
kewenangan hukum
b. Mempunyai tujuan jangka panjang yang konsisten dengan
misi dan tujuan institusi /lembaga/organisasi
penyelenggara
c. Mempunyai struktur organisasi / susunan pengurus/
panitia.
d. Bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan,
termasuk kurikulum, materi yang berbasis best practices dan

harus berdasarkan ilmiah, serta sesuai dengan standar
kompetensi profesi dokter gigi/ dokter gigi spesialis
e. Mempunyai peraturan dan panduan pelaksanaan kegiatan,
yang bermanfaat dan berisiko pada kegiatan klinis dan
teknis untuk menjamin keselamatan masyarakat (public
safety)
f. Sumber dana dinyatakan secara jelas untuk tata kelola dan
pelaksanaan program.
4.2. Kegiatan atau Program terdiri dari 5 Sub-komponen:
a. Tujuan Pendidikan (Objektif Pendidikan)
1) Dinyatakan dengan jelas, terarah, terprogram, terukur
berkaitan dengan tingkat/level kemampuan
kompetensi yang akan dicapai,
2) Mencakup kognitif/knowledge, psikomotor/
keterampilan/skill, atau afektif/sikap/attitude yang
menunjukkan outcome yang diharapkan sebagai upaya
pendekatan atau solusi mengatasi suatu masalah, dan
sesuai dengan standar materi P3KGB
3) Untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan
teknik sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran gigi (IPTEKDOKGI) terkini.
b. Materi
1) Penyelenggara merencanakan beberapa tahap
kegiatan mulai dari level basic, intermediate dan lanjut
(advance) atau Ilmu Kedokteran Gigi Interdisiplin,
2) Perkembangan IPTEKDOKGI, aspek medik, etika,
disiplin profesi dan hukum, manajemen, sosial
budaya yang disesuaikan dengan domain dan standar
kompetensi dokter gigi/ dokter gigi spesialis
3) Materi P3KGB sesuai dengan standar profesi dan
standar kompetensi:
- Materi Kedokteran Gigi
Merupakan materi yang mencakup seluruh ilmu
kedokteran gigi secara umum dalam berbagai
cabang ilmu kedokteran gigi. Materi ini

diperuntukkan bagi dokter gigi maupun dokter
gigi spesialis.
- Materi Kedokteran Gigi Spesialistik
Merupakan materi yang membahas secara
mendalam salah satu cabang ilmu kedokteran
gigi secara khusus dan diperuntukan untuk
dokter gigi spesialis yang terkait.
- Materi Non Kedokteran Gigi
Merupakan materi non kedokteran gigi yang
masih berkaitan dengan bidang kesehatan atau
non kesehatan yang dibutuhkan / bermanfaat
bagi profesi seorang dokter gigi dan dokter gigi
spesialis.
c. Metoda, yaitu strategi pembelajaran yang dilaksanakan
untuk mencapai kualitas yang dijamin mutunya
Metodasesuai dengan tujuan dan materi yang dibahas,
dapat dilakukan secara :
1) Tidak berkesinambungan (Sesaat) dalam satu kegiatan,
dengan memperoleh nilai kredit (SKP)
2) Berkesinambungan, dilakukan bertahap untuk suatu
materi dengan beberapa modul yang terintegrasi, guna
memperoleh kualifikasi/kompetensi tambahan.
Metoda pendidikan dijelaskan, untuk membantu
perencanaan dan evaluasi kegiatan secara efektif.
d. Alat bantu
1) Fasilitas dan media disediakan sebagai alat bantu,
harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang
dirumuskan, khususnya dengan level kompetensi yang
ingin dicapai.
2) Sarana prasarana yang akan digunakan sesuai dengan
metoda yang digunakan dan bentuk pendidikan
/pelatihan
3) Pada pelatihan dan hands on, disediakan peralatan dan
ruangan yang cukup. Pada peserta dijelaskan jika
diperlukan materi tambahan.

e. Evaluasi
Tersedia instrumen untuk mengevaluasi peserta,
pembicara/pelatih/fasilitator. Instrumen evaluasi untuk
peserta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
4.3. Peserta
- Kriteria peserta perlu dicantumkan, yaitu untuk dokter
gigi atau khusus dokter gigi spesialis
- Jumlah peserta ditentukan berdasarkan metode yang
dilakukan
- Untuk pelatihan keterampilan, jumlah peserta dalam
kelompok harus dibatasi sesuai dengan fasilitas dan jumlah
instruktur/fasilitator
- Untuk kegiatan dengan metode aktif, jika jumlah peserta
terlalu banyak akan menjadi bentuk yang pasif.
- Kelompok diskusi, review kasus, dan hands-on perawatan
pasien merupakan pengalaman belajar yang efektif maka
pesertanya harus aktif.
∗ Peserta perlu diberi peringatan bahwa kursus
pelatihan teknik dan prosedur klinis mempunyai
potensi risiko jika langsung diterapkan dalam
praktiknya berdasarkan pengetahuan yang terbatas.
4.4. Narasumber/Pembicara/Pelatih/Fasilitator/Instruktur
Narasumber adalah pakar dalam bidang keilmuan yang
memiliki kompetensi terkait sesuai denganm materi yang
disampaikan. Narasumber dapat berasal dari dalam negeri atau
luar negeri.
Catatan : Untuk narasumber dari luar negeri yang akan
melakukan pemeriksaan atau tindakan pada pasien (melakukan
tindakan medis harus mendapatkan ijin Konsil Kedokteran
Indonesia terlebih dahulu sesuai Perkonsil no 37).

Kriteria Kemampuan untuk Mendidik, Melatih,
Mengajar:
a. Mempunyai kemampuan komunikasi efektif dengan teman
sejawat, memahami prinsip dan metode adult education.
b. Dalam melakukan verifikasi kompetensi pembicara/
pembimbing hands-on/workshop perlu koordinasi dengan
kolegium terkait.
c. Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang
dibawakannya
d. Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan
diakui oleh Ikatan Keahlian/Kolegium
e. Jumlah pengajar/ instruktur harus adekuat dan sesuai
dengan metode pendidikan. Pada kegiatanhands-on, rasio
instruktur dan peserta tidak lebih dari 1:15; untuk
pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan,
komposisi pelatih dan peserta 1:5.
f. Bila pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti
harus mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara
yang digantikan dan ada pernyataan /rekomendasi tertulis
dari pembicara yang digantikan. (Minimal 3 hari sebelum
pelaksanaan sudah harus diberitahukan pada pelaksana)
g. Bila kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi
kualifikasi, maka kegiatan P3KGB terkait tidak akan diakui
dan tidak memperoleh kredit P3KGB walaupun
kurikulum dan lembaga penyelenggaranya terakreditasi.
h. Asal narasumber :
1) Dalam negeri
- Memiliki kemampuan komunikasi dan eksplanatori
yang baik.
- Tenaga ahli dalam institusi, organisasi, dan lembaga
kesehatan di Indonesia.
- Narasumber yang memberikan / meningkatkan
kompetensi (kursus keterampilan) harus
mendapatkan rekomendasi dari kolegium terkait
2) Luar Negeri

- Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan
yang baik (minimal bahasa Inggris aktif)
- Merupakan tenaga ahli dalam salah satu institusi,
organisasi, dan lembaga kesehatan di luar negeri.
- Ahli di bidangnya dengan rekomendasi kolegium
terkait melalui Komisi P3KGB .
- Bila menggunakan pasien harus ada ijin kerja dari
KKI
4.5. Dokumentasi
Penyelenggara mempunyai dokumen setiap peserta yang
berpartisipasi pada kursus/seminar/pelatihan, dan
bertanggung jawab terhadap catatan partisipasi peserta.
Catatan lengkap meliputi:
a. Nama peserta, alamat, telp (dokumen ini disimpan
penyelenggara untuk periode waktu lima Tahun)
b. Nama penyelenggara
c. Judul kegiatan/program
d. Tanggal, lokasi dan lama kegiatan program
e. Metode pembelajaran ceramah/partisipasi klinis/simulasi
f. Jumlah SKP (credit hours) yang diperoleh (tidak termasuk
Istirahat Sholat dan makan (ISHOMA)
4.6. Publikasi Kegiatan
Publikasi kegiatan P3KGB harus informatif, komprehensif dan
akurat, tidak menyesatkan, serta tidak bertentangan dengan
kode Etik PDGI.
∗ Tidak mencantumkan jumlah SKP pada Brosur, cukup
ditulis dengan:
“ Terakreditasi oleh PB PDGI, PDGI Wilayah....
atau PDGI Cabang.... berdasarkan rekomendasi dari
Komisi P3KGB no....... “
Yang boleh dicantumkan:
a. Nama penyelenggara
b. Nama sponsor (jika ada)
c. Judul Kursus/Pelatihan
d. Penjelasan materi kursus

e. Tujuan pendidikan
f. Metode pendidikan yang digunakan
g. Biaya kursus dan contact person
h. Nama Pengajar/Pembicara/Instruktur dan kualifikasinya
i. Lokasi, waktu, tanggal, jam pelaksanaan kegiatan
j. Status akreditasi penyelenggara tidak nilai kegiatan(SKP)
k. Perlu disebutkan/dinyatakan level peserta kursus (dokter
gigi/dokter gigi spesialis) agar efektif hasilnya dalam
penerimaan materi kursus
4.7. Perlindungan Terhadap Pasien
a. Pada pelatihan klinis atau demo dengan menggunakan
pasien, perlu diperhatikan perlindungan/proteksi terhadap
pasien sebagai berikut:
- Pasien sebelumnya di screen
- Pasien memberi persetujuan. Informed consent mencakup
situasi pelatihan, manfaat dan risiko yang dapat terjadi,
haknya untuk tidak melanjutkan perawatan.
- Pasien tidak dibebankan biaya perawatan.
b. Pengajar/instruktur harus kompeten dan memenuhi
kualifikasi (qualified basic, skill, expertise) untuk
menyampaikan teknik/ prosedur klinis pada pelatihan
c. Peralatan dan instrumen yang diperlukan lengkap dan
dalam keadaan baik, penyelenggara bertanggung jawab
sampai prosedur perawatan selesai dan pasca perawatan
d. Pengaturan tata laksana yang adekuat dan sesuai rencana
pelatihan, serta tersedianya fasilitas untuk emergency dan
pasca perawatan.

BAB IV
SISTEM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB
A. RUANG LINGKUP KEGIATAN P3KGB:
1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (Continuing Education),
a. Kegiatan Ilmiah Berkesinambungan
b. Kegiatan Ilmiah Sesaat /Tidak Berkesinambungan
2. Pelayanan Profesional Kesehatan Gigi dan Mulut berupa
Pengabdian Masyarakat termasuk Bakti Sosial,
Penyuluhan/Pembicara di media elektronik (TV/Radio) dan
Pelayanan Kesehatan Gigi di Daerah Terpencil (buku log)
3. Publikasi iImiah dan Pengembangan Ilmu berupa laporan
penelitian/laporan kasus/studi pustaka yang dipublikasikan dalam
buku atau Media Cetak
4. Pengalaman Profesional berupa kegiatan dalam organisasi
profesi
5. Belajar Bersama dalam Diskusi Kelompok (Study Group)
- Diskusi Kelompok (Study Group) ialah pertemuan beberapa
dokter gigi atau dokter gigi Spesialis yang berdiskusi atau
saling membagikan pengalaman dalam praktik tentang
kasus dengan penyelesaiannya, penemuan atau teknik
barudapat juga mentransfer pengetahuan yang baru
didengar/didapat
- Kegiatan tersebut dilaporkan/koordinasi dengan Unit,
Tim atau komisi P3KGB
- Kegiatan tersebut tidak mendapat penilaian (SKP) dan
tidak dipungut biaya
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN JUMLAH SATUAN
KREDIT PROFESI (SKP)

1. Nilai Kredit Kegiatan
1.1. Nilai kredit kegiatan dinyatakan dalam Satuan Kredit Profesi
(SKP)
1.2. Satu SKP menggambarkan partisipasi seseorang dalam 3 jam
kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P3KGB
1.3. Nilai kredit ini diberikan untuk kegiatan yang bersifat
ilmiah/teori (non klinis, ilmiah, belajar mandiri, manajemen
praktik)atau keterampilan (klinis yang berhubungan dengan
pelayanan/tindakan)
1.4. Khusus untuk Kegiatan P3KGB Berkesinambungan
peserta tidak mendapat nilai kredit (SKP) tetapi mendapat
Sertifikat Kompetensi Tambahan setelah menyelesaikan
modul yang ditentukan dan dapat melakukan wewenang
tambahan sesuai dengan kompetensi tambahan (Perkonsil
No.6 Tahun 2011)
2. Jam Efektif
Besaran nilai Kredit berdasarkan waktu tiap sesi (lisan,
keterampilan, demonstrasi) yang diikuti, cara penghitungannya:
2.1. Jumlah waktu yang wajib diikuti oleh peserta
2.2. Jumlah jam efektif yang diikuti akan menentukan nilai kredit
kegiatan peserta (SKP)
2.3. Jumlah SKP peserta tidak selalu sama, tergantung jam efektif
yang diikutinya
2.4. Jumlah jam efektif minimal yang diperhitungkan / dinilai
tercantum pada Tabel 1.
2.5. Jumlah jam efektif dihitung dengan :
- Melalui Barkot (Barcode) : setiap kali masuk untuk
mengikuti suatu kegiatan dideteksi dan pada akhir kegiatan
acara, kemudian jumlah jam yang diikuti
- Melalui absen: yaitu setiap masuk untuk mengikuti
kegiatan/sesi tanda tangan dan dicantumkan jam
masuknya dan juga pada akhir acara, kemudian
dijumlahkan jam yang diikuti

3. Cakupan Wilayah :
3.1. Lokal :
- Peserta anggota cabang penyelenggara
- Tidak tertutup peserta dari cabang lain
- Nilai SKP sesuai dengan Tabel 1. dengan cakupan
lokal
- Berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh
NKRI
- SK penilaian Ketua Cabang PDGI berdasarkan
Rekomendasi dari Komisi P3KGB
- Pembicara/narasumber dapat dari dalam dan atau
luar negeri
3.2. Wilayah :
- Peserta anggota beberapa cabang dalam satu
wilayah terkait
- Tidak tertutup peserta dari cabang/wilayah lain
wilayah
- Berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- SK penilaian dari Ketua Wilayah PDGI
berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB
luar negeri
3.3. Nasional :
- Peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI
nasional dan berlaku untuk peserta anggota PDGI
dari seluruh NKRI
- SK penilaian dari Ketua PB PDGI berdasarkan
luar negeri
3.4. Internasional:

- Peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI dan
luar negeri (bukti undangan dan atau
pendaftaran/absen peserta luar negeri)
- Bukti publikasi dikirim ke luar negeri
- Nilai (SKP) sesuai dengan Tabel 1. dengan
cakupan Internasional dan berlaku untuk peserta
anggota PDGI dari seluruh NKRI
- SK penilaian dari Ketua PB PDGI berdasarkan
luar negeri
- Pembawa acara dalam bahasa Inggris
(diperbolehkan adanya penterjemah dalam bahasa
Indonesia)
- Power Point dan Poster dalam bahasa Inggris,
pembicara/narasumber bahasa Inggris/Indonesia
4. Penilaian Kegiatan Ilmiah P3KGB :
4.1 Penilaian Kegiatan Ilmiah Berkesinambungan
Peserta mendapat Sertifikat Kompetensi Tambahan
melalui ujian kompetensi oleh tim penguji dari Kolegium
yang terkait (Perkonsil No.06 Tahun 2011, Paragraf 2,
Pasal18) atau
4.2 Penilaian Kegiatan Ilmiah Sesaat/Tidak Berkesinambungan
a. Peserta mendapat nilai kredit kegiatan yang bersifat ilmiah
teori dan atau keterampilan (keterampilan klinis yang
berhubungan dengan pelayanan/tindakan) berdasarkan
jam efektif yang diikutinya, peran/aktivitas dan lingkup
wilayah kegiatan.
b. Penetapan jumlah SKP pada Kegiatan Ilmiah Sesaat
merupakan suatu nilai/ukuran penghargaan terhadap
pengembangan profesionalisme berkelanjutan (Continuing
Professional Development) yang diperoleh dengan cara yang
telah ditentukan.

c. Kegiatan yang berkaitan dengan aspek deskripsi kerja
dansesuai dengan pekerjaan sehari-hari, tidak akan
mendapatkan nilai kredit P3KGB (SKP). Antara lain
sebagai dosen yang memberi kuliah/praktikum kepada
mahasiswa kedokteran/kedokteran gigi, dokter gigi
Puskesmas yang memberi penyuluhan dalam kegiatan
Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) .
4.3 Penilaian Kegiatan Dokter Gigi Spesialis
a. Direncanakan dan dilaksanakan oleh Ikatan Keahlian
b. SK penilaian kegiatan dari PB PDGI
c. Materinya berkaitan dengan kompetensi bidang ilmu
tertentu maka wajib mengacu pada batasan ranah
kompetensi dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh
masing-masing kolegium
5. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
merupakan kegiatan dalam bidang kedokteran gigi dan kesehatan yang
sesuai dengan kompetensinya di luar tugas struktural dan
fungsional.
a. Pengabdian pada Masyarakat (Bakti Sosial/baksos)
pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan
sosial (non profit), yang termasuk Baksos :
- Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut,
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Daerah
Terpencil
- Penanggulangan bencana alam/gawat darurat.
b. Penyuluhan
- Sebagai penyuluh dalam suatu acara yang bukan
pekerjaan utama
- Sebagai Pembicara di media elektronik (Radio/TV)
dengan syarat:

∗ Ada Surat Permohonan dari Radio/TV
∗ Nilai (SKP) diterbitkan oleh ketua Cabang, Wilayah
setempat atau PB PDGI dan dilampirkan makalah
yang akan/telah dibawakan.
6. Publikasi Ilmiah dan Pengembangan Ilmu
Besaran nilai SKP publikasi ilmiah ditentukan berdasarkan:
6.1 Jenis Publikasi
a. Hasil penelitian di publikasi dalam jurnal atau bab dalam buku
yang terkait pengembangan keahlian spesialistik
b. Penulisan buku (Buku teks, Terjemahan buku teks, Buku
ilmiah populer, Kamus istilah)
c. Publikasi pada majalah (Majalah PDGI, Majalah Keahlian,
Media Non Kesehatan, Majalah Kesehatan Nasional, Majalah
Kesehatan Internasional)
6.2 Peran dalam Penulisan
a. Publikasi buku sebagai Penulis utama, Penyumbang
tulisan, Editor, Editor pembantu, Pengindeks
b. Publikasi Laporan penelitian sebagai Peneliti utama,
Peneliti pembantu
c. Laporan Kasus sebagai Penulis Utama, Penulis pembantu
d. Tinjauan Pustaka sebagai Penulis utama, Penulis
pembantu.

TABEL 1: PENILAIAN KEGIATAN P3KGB – SESAAT
Peran Kegiatan P3KGB
Satuan
Waktu
Efektif
NILAI SKP menurut Cakupan dan
Jam Efektif
Lokal Wilayah Nasional Internasional
PEMBICARA/PENATAR:
Penatar/pembicara teori
20’ - 1 jam
>1 - 2 jam
>2 jam
1
2
3
2
3
4
3
4
5
Moderator Teori 1 2 3
Penatar klinis HO/TC /WS
1 -2 jam
>2 jam
3
4
4
5
5
6
Juri makalah 3 4 5
PESERTA
Penataran teori
2 - 3 jam
1
2
2,5
> 3 - 6 jam 2 3 3,5
>6 - 9 jam 3 4 4,5
>9 - 12 jam 4 5 5,5
>12 - 15 jam 5 6 6,5
>15 - 18 jam 6 7 7,5
>18 - 21 jam - 8 8,5
>21 jam - 9 9,5
Pelatihan Teori dan
Praktikum (keterampilan,
Hands On, Table Clinic, Work
Shop)
1 - 3 jam 2 3 3,5
>3 - 6 jam 3 4 4,5
>6 - 9 jam 4 5 5,5
>9 - 12 jam 5 6 6,5
>12-18 jam - 7 7,5
>18 jam - 8 8,5
Penataran Teori dan
Demo/slide/live video
1 - 3 jam 2 2 2,5
>3 - 6 jam 3 3 3,5
>6 - 9 jam 4 4 4,5
KEGIATAN POSTER
Pembawa poster
2
3
4
Juri poster 3 4 5

PANITIA
Ketua dan Panitia inti
2
3
Panitia lainnya 1 2
BAKTI SOSIAL
Penatar/Penyuluh/
Pembicara di media elektronik
(TV/radio)
Relawan (sesuai kompetensi)
Relawan(bukan ompetensinya)
Panitia
BUKU LOG
Khusus untuk dokter gigi di
daerah terpencil (pengganti
kegiatan keterampilan)
Catatan :
< 2 jam
>2 jam
1
2
6
jam
>6 jam
2
kelipatan 2
1 kegiatan 1
1
15 pasien
1
Kegiatan Ilmiah teori /seminar tidak boleh dilakukan secara
paralel dengan kegiatan keterampilan (Hands-On/Table
clinic/Demo/Simulasi), Kecuali : menggunakan Barcoding atau
absen dalam mengikuti kegiatan teori untuk mendapatkan jam
efektif yang tepat.
TABEL 2. PENILAIAN SKP PUBLIKASI PADA BUKU DENGAN ISBN
(INTERNATIONAL SERIAL BOOK NUMBER)
Jenis Penulis
Utama
Penyumbang
Tulisan Editor Editor
Pembantu Pengindeks
Buku Teks 10 5 3 2 2
Terjemahan Buku Teks 6 - 3 2 2
Buku Ilmiah Populer 8 4 3 2 2
Kamus Istilah 6 - 3 - -

TABEL 3. PENILAIAN SKP PUBLIKASI/ARTIKEL PADA MEDIA
CETAK DENGAN ISSN
Jenis
Media Cetak
PDGI/
Keahlian
Media Cetak
Non Kesehatan
Media Cetak
Kesehatan
Nasional
Media Cetak
Kesehatan
Internasional
Laporan Penelitian:
1. Peneliti Utama
2. Peneliti Pembantu
5
2
4
2
5
2
6
3
Laporan Kasus:
1. Penulis Utama
2. Penulis Pembantu
4
2
4
2
4
2
5
2
Tinjauan Pustaka:
1. Penulis Utama
2.Penulis Pembantu
4
2
4
2
4
2
5
2
∗ Catatan:
- Unit P3KGB/Cab PDGI hanya memvalidasi dan tidak menilai
- Kolegium terkait menilai dan merekomendasikan
hasilnya ke Komisi P3KGB;
TABEL 4. PENILAIAN SKP PADA PENGASUH RUBRIK
DAN MEDIA ELEKTRONIK
Jenis Media
PDGI /
Keahlian
Media
Non Kesehatan
Media
Kesehatan
Nasional
Media
Kesehatan
Internasional
Pengasuh
Rubrik 2 /semester 2 /semester 2 /semester 2 /semester
Pengasuh di
Media
Elektronik
2 /semester 2 /semester 2 /semester 2 /semester

7. Penilaian Pengalaman Profesional:
7.1 Kegiatan dalam Organisasi
a. Menghadiri pertemuan/rapat-rapat formal
b. Pengurus PB/Wilayah/Cabang
c. Delegasi di kongres/konferensi Ikatan Keahlian
d. Delegasi RUA, Rakernas, Rakor
e. Anggota aktif
TABEL 5. PENILAIAN SKP PENGALAMAN PROFESIONAL/
KEGIATAN ORGANISASI
No.
Organisasi PDGI, Kelembagaan, dan
Keahlian :
Nilai SKP
Pengurus Inti Anggota
1. Pengurus Tingkat Pusat/Internasional 1 periode 4 3
2. Pengurus Tingkat Wilayah / 1 periode 3 2
3. Pengurus Tingkat Cabang / 1 periode 3 2
4. Pengurus Ikatan (keahlian/peminatan)/1 periode 3 2
5. Pengurus dan Anggota Afdokgi / 1 periode 3 2
6. Anggota KKI / 1 periode 3
7. Anggota aktif / 1 periode 1
8. Delegasi Kongres, Raker, Rakor (tingkat PB) 3
9. Delegasi RUA, Raker.. (tingkat Wilayah) 2
10. Peserta RUA, Raker... (tingkat cabang) 2
∗ Penilaian (1, 2, 3, 4) berdasarkan SK PB PDGI tentang
Kepengurusan
∗ Penilaian 5 berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Dekan/Ketua
Program Studi
∗ Penilaian 6 berdasarkan Surat Pengangkatan
∗ Penilaian 7 berdasarkan KTA dan aktif membayar iuran
∗ Penilaian 8 berdasarkan Surat Tugas dari Cabang/Wilayah/PB
PDGI
∗ Penilaian 9 berdasarkan Surat Tugas dari Wilayah/Cabang
∗ Penilaian 10 berdasarkan Absensi Kedatangan

C. BIAYA
1. Administrasi Penetapan Akreditasi Penyelenggara P3KGB
1.1. Untuk setiap permohonan akreditasi penyelenggaraan kegiatan
P3KGB dikenakan biaya sebesar jumlah SKP berdasarkan
cakupan wilayahnya.
1.2. Biaya akan ditransfer ke rekening yang menerbitkan Surat
Keputusan Penyelenggaraan Kegiatan
2. Administrasi Akreditasi P3KGB Berkesinambungan
(akan diatur lebih lanjut)
3. Administrasi Akreditasi Kegiatan P3KGB Sesaat
Setiap permohonan akreditasi, harus dibayar berdasarkan jumlah
SKP dari :
- Nilai SKP dari kegiatan teori (utama) dan
- Satu nilai SKP terbesar dari kegiatan keterampilan
Setiap SKP dihargai berdasarkan cakupan wilayahnya :
3.1. Internasional / Nasional : Rp 500.000 / per SKP
3.2. Regional/Wilayah : Rp 250.000 / per SKP
3.3. Cabang : Rp 100.000 / per SKP
4. Biaya Administrasi Akreditasi Kegiatan Bakti Sosial
Kegiatan Bakti Sosial tidak dikenakan biaya administrasi walaupun
ada penilaian kegiatan SKP-nya
D. SERTIFIKAT KEGIATAN
Persyaratan Sertifikat:
1. Logo PDGI dan logoLembaga/Institusi bidang Kesehatan (bila
ada kerjasama)
2. Tidak boleh ada logo sponsor. Logo Sponsor hanya dapat dicetak
pada pembungkus sertifikat (plastik/amplop lain)
3. Terakreditasi dari PB PDGI,PDGI Wilayah/Cabang berdasarkan
rekomendasi dari Komisi P3KGB, dapat dicetak di depan atau di
belakang
4. Di belakang nama peserta diberi nomor peserta sesuai dengan no
registrasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBINAAN dan PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P3KGB adalah kegiatan yang
bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
P3KGB sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dilakukan PB
PDGI bersama, Komisi / Tim / Unit P3KGB
Peran PB PDGI
1. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses
pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan
P3KGB yang dilaksanakan di Indonesia
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Komisi, Tim
dan Unit P3KGB
3. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan arahan,
masukan dan pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik
diminta maupun tidak secara lisan / tulisan.
Peran Komisi /Tim /Unit P3KGB
1. Komisi / Tim/UnitP3KGB bertanggung jawab penuh terhadap
seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan
P3KGB yang dilakukan oleh divisi penilaian dan pengawasan dalam
tubuh Komisi /Tim/Unit P3KGB.
2. Komisi/Tim/Unitdapat memberikan arahan, masukan dan
pertimbangan perihal pengawasan pelaksanaan P3KGB baik diminta
maupun tidak secara lisan
3. Komisi/Tim/UnitP3KGB bertanggung jawab penuh terhadap seluruh
proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB
4. Komisi/Tim/UnitP3KGB dapat memberikan arahan, masukan dan
pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak
secara lisan/tulisan kepada pengurus wilayah/cabang PDGI dan
Panitia Penyelenggara

5. Semua kegiatan di tingkat Pusat/Wilayah/Cabang dilaporan ke PB
PDGI melalui Komisi P3KGB untuk dievaluasi dan diregistrasi.

BAB VI
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis harus menyerahkan berkas kepada
Unit P3KGB di tingkat cabang masing-masing pada akhir periode 5 Tahun
dalam rangka resertifikasi.
1. Dokumen yang dibutuhkan untuk Resertifikasi
1.1. Form 1 : Borang Data Pribadi (diisi lengkap oleh dokter gigi/dokter
gigi spesialis)
1.2. Form 2 : Surat pernyataan kepatuhan pada Etika Profesi (diisi oleh
dokter gigi/dokter gigi spesialis)
1.3. Form 3 : Borang Penilaian kegiatan (diisi oleh dokter gigi/dokter gigi
spesialis disahkan oleh kolegium)
1.4. Form 4 : Hasil Validasi dokumen (diisi oleh dokter gigi/dokter gigi
spesialis disahkan oleh ketua Unit dan Ketua cabang dan dicap
cabang)
1.5. Form 5 : Surat Keterangan Sehat Fisik Mental (diisi dari dokter yang
ditunjuk oleh Cabang dan mempunyai SIP)
1.6. Form 6 : Surat Tanda Terima Berkas (diisi dan ditanda tangani Ketua
Cabang)
1.7. Slip BNI Pembayaran untuk ke KKI
1.8. Slip BRI Pembayaran untuk PDGI (Cabang, Kolegium dan Komisi)
1.9. Sertifikat kegiatan yang mempunyai nilai Kegiatan (SKP) yang sah.
2. Alur
Akan diatur melalui ketentuan lebih lanjut
3. Persyaratan Resertifikasi Peserta P3KGB
3.1 Ketentuan Administrasi
a. Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki
aktifitas klinis dan atau pimpinan di bidang kesehatan

diwajibkan mengikuti kegiatan P3KGB dengan jumlah
persyaratan SKP yang ditentukan.
b. Evaluasi dilakukan setiap lima tahun sekali dengan mengisi
borang persyaratan (requirement). Evaluasi ini merupakan salah
satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi baru
dari kolegium terkait.
3.2 Jumlah Persyaratan (Requirement) Kredit
a. Jumlah persyaratan kredit ditentukan oleh kolegium dokter gigi
atau kolegium masing-masing ikatan keahlian dokter gigi
spesialis dengan memenuhi ketentuan minimal requirement
b. Apabila terdapat kelebihan jumlah SKP dari periode
sebelumnya, maka SKP tersebut tidak dapat diakumulasikan
pada periode (lima tahun) berikutnya.
c. Setiap dokter gigi harus memiliki minimal 70% dari seluruh
kegiatan utama, dan maksimal 30% dari seluruh kegiatan
penunjang sedangkan dokter gigi spesialis akan diatur oleh
Ikatan Keahlian dokter gigi spesialis dan kolegium masing-masing.
3.3 Kategori dan Penilaian Kegiatan P3KGB
Pembagian kategori kegiatan P3KGB terdiri dari dua macam, yaitu:
Kegiatan utama dan kegiatan penunjang.
a. Kegiatan Utama
Merupakan kegiatan yang dapat diverifikasi melalui sertifikat
tertulis atau Surat Keputusan yang sesuai dengan
kompetensinya, adalah :
∗ Mengikuti kegiatan ilmiah yang sesuai dengan
kompetensinya
∗ Membuat karya tulis atau laporan kasus kedokteran gigi
∗ Sebagai pembicara pada kegiatan ilmiah P3KGB
∗ Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan
kompetensinya
∗ Sebagai pengabdi dalam kepengurusan organisasi profesi
berdasarkan SK.

∗ Delegasi dalam kegiatan organisasi antara lain kongres,
Rakor/Rakernas, Rapat Umum Anggota (RUA).
b. Kegiatan Penunjang
Merupakan kegiatan yang dapat diverifikasi dengan sertifikat
tertulis/surat keputusan (SK), adalah :
∗ Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non Kedokteran
Gigi atau bukan kompetensinya
∗ Melaksanakan kegiatan manajemen yang berhubungan dan,
atau menunjang pelaksanaan kegiatan kerja/profesi
kedokteran gigi
∗ Anggota aktif organisasi profesi PDGI yang dihitung
selama 1 periode
∗ Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan P3KGB
atau kegiatan organisasi PDGI
∗ Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah P3KGB
3.4 Kredit Prasyarat (Credit Requirement = jumlah SKP) untuk
Resertifikasi/ Sertifikat Ulang Kompetensi :
a. Jumlah SKP kredit prasyarat ditentukan oleh kolegium terkait,
Apabila terdapat kelebihan jumlah SKP dari yang telah
ditentukan dalam satu periode, kelebihan SKP tidak dapat di
akumulasikan pada periode berikutnya.
b. Jumlah requirement kredit dalam satu periode bernilai 30 SKP
:
1. Dokter Gigi
- Minimal:70%Kegiatan Utama yang dibagi dalam 40%
kegiatan teori (seminar) dan publikasi ilmiah, dan 30%
kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan tindakan
- Maksimal : 30% Kegiatan Penunjang
2. Dokter Gigi Spesialis

- Kegiatan utama kompetensi dokter gigi spesialis, materi
kegiatan P3KGB berupa materi kedokteran gigi khusus
yang sesuai dengan spesialisasinya.
- Jumlah dan besarannya sesuai keputusan kolegium
masing-masing cabang ilmu kedokteran gigi spesialis:
• Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
• Dokter Gigi Spesialis Ortodonsi
• Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
• Dokter Gigi Spesialis Periodonsia
• Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
• Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak
• Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut
• Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kdokteran Gigi
3. Dokter Gigi di DAERAH TERPENCIL.
- Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP
- Minimal :70% Kegiatan Utama yang dibagi dalam
40% kegiatan teori (seminar), publikasi ilmiah, dan
tunjangan 2 SKP per tahunnya diberikan kepada dokter
gigi/dokter gigi spesialis
30% kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan
tindakan dan buku log
∗ Kriteria Terpencil
Berdasarkan:
- Permenkes No. 6 Tahun 2013 “Kriteria Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati ”
- Permenkes No.156/Menkes/SK/I/2010 “Pemberian
Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka
Penugasan Khususdi Puskesmas Daerah Terpencil,
Perbatasan dan Kepulauan”

∗ Validasi : Dokumen yang dibutuhkan
- SK Penempatan PNS/PTT/Honor Daerah yang di
sahkan oleh Atasan langsung atau Kepala Dinas
Kesehatan setempat.
- SIP yang disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
setempat
- Buku log (pasien dan kasus yang dikerjakan di tempat
kerja) disahkan atasan langsung
∗ Penilaian SKP
Kegiatan Utama :
- Kegiatan teori/publikasi ilmiah
- KegiatanKeterampilan/Baksos dan buku log (pasien
dan kasus yang dikerjakan di tempat kerja) disahkan
oleh atasan langsung.
- Diklat / Pelatihan Fungsional (dikonversikan sesuai
jam efektif dan cakupan wilayah)
- Tunjangan SKP daerah terpencil sebesar 2 SKP per
Tahun sesuai dengan SK penempatan/SIP
Kegiatan Penunjang:
- Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non
Kedokteran Gigi atau tidak sesuai dengan
kompetensinya
- Melaksanakan kegiatan manajemen yang berhubungan
dan, atau menunjang pelaksanaan kegiatan
kerja/profesi kedokteran gigi
- Anggota aktif organisasi profesi PDGI yang dihitung
selama 1 periode kepengurusan yang dapat
ditunjukkan dengan SK.
- Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan
P3KGB atau kegiatan organisasi PDGI
- Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah
P3KGB

4. DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS
MILITER/POLISI, DOKTER GIGI/DOKTER IGI
SPESIALIS DIREKTUR/ MANAJER BIDANG
KESEHATAN,
∗ Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP
- Minimal : 70% Kegiatan Utama yang dibagi
dalam 40% kegiatan teori (seminar), publikasi
ilmiah, kegiatan manajemen/tugas dinas,
tunjangan dua SKP per tahunnya diberikan
kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis 30%
kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan
tindakan dan buku log
∗ Validasi : Dokumen yang dibutuhkan
- Lampiran SK Penempatan .
- STR dan atau SIP yang masih berlaku
- Rekomendasi dari Cabang PDGI setempat
- Surat Tugas Kegiatan Dinas,
- Buku log (Pasien dan atau Kasus yang dikerjakan
di tempat kerja) disahkan yang berwenang/atasan
langsung
∗ Penilaian SKP
Kegiatan Utama:
- Kegiatan teori/publikasi ilmiah
- Kegiatan Keterampilan/Baksos dan buku log
(Pasien dan atau kasus yang dikerjakan di tempat
kerja/praktik).
- Melaksanakan kegiatan manajemen/tugas dinas
yang berhubungan dan, atau menunjang
pelaksanaan kegiatan kerja.
- Diklat/Pelatihan Fungsional (dikonversikan sesuai
waktu efektif dan cakupan wilayah).
- Sebagai pengabdi dalam kepengurusan organisasi
profesi berdasarkan SK Pengurus

- Tunjangan SKP sebesar dua SKP per Tahun
sesuai dengan masa kerja manajerialnya
Kegiatan Penunjang:
- Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non
Kedokteran Gigi atau bukan kompetensinya
- Anggota aktif organisasi profesi PDGI.
- Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan
P3KGB atau kegiatan organisasi PDGI
- Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah
P3KGB
∗ Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP
- Minimal : 70% Kegiatan Utama yang dibagi
dalam 40% kegiatan teori (seminar), publikasi
ilmiah, kegiatan manajemen/tugas dinas
tunjangan dua SKP per tahunnya diberikan
kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis
30% kegiatan keterampilan dan atau baksos
dengan tindakan dan buku log
4. RESUME
1. Konversi
1.1. Nilai kegiatan P3KGB (SKP) dari institusi/ikatan kesehatan lain
(mis. IDI, RS dll) dikonversikan sesuai Tabel 1., berdasarkan jam
efektif dan cakupan wilayahnya (mengacu acara yang terlampir;
dan bila acara tidak dilampirkan maka diambil jam efektif
minimal )
1.2. Semua kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di luar negeri akan
dikonversi sesuai Tabel 1. dengan cakupan internasional dan
jam efektif (mengacu pada acara resmi yang terlampir).
1.3. Kolegium terkait memverifikasi dan mengkonversi nilai kegiatan,
untuk penerbitan sertifikat kompetensi

1.4. Kegiatan tersebut dapatdimasukkan sebagai kegiatan utama bila
sesuai kompetensinya atau kegiatan penunjang bila tidak sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya.
2. Jumlah Requirement Kredit:
2.1. Bila seseorang dalam satu acara mendapat beberapa sertifikat,
sertifikat yang dapat diakui dalam 1 kegiatan :
Kegiatan Utama:
1. Satu Sertifikat ilmiah teori/seminar + dua Sertifikat kegiatan
keterampilan + Sertifikat pembicara/pembimbing, atau
2. Tiga Sertifikat kegiatan keterampilan + Sertifikat pembicara/
pembimbing,
Kegiatan Penunjang:
Satu sertifikat kegiatan penunjang dengan nilai terbesar.
Maksimum :
Tiga sertifikat kegiatan utama (satu teori + dua keterampilan ) +
Sertifikat pembicara/pembimbing + satu sertifikat kegiatan
penunjang

BAB VII
PENUTUP
- Pengaturan selanjutnya akan dikoordinasikan antara Komisi, Tim, Unit dan
Kolegium
- Ketentuan dalam Buku Pedoman ini mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Jakarta, 24 Mei 2014
Komisi P3KGB PB PDGI

Lampiran 1
PENGAJUAN PENILAIAN/AKREDITASI (PROPOSAL)
KEGIATAN P3KGB
A. Kegiatan Tidak Berkesinambungan
1. Penyelenggara kegiatan P3KGB mengajukan rencana kegiatan dengan
membuat proposal
2. Surat pengantar Cabang/Wilayah tempat atau yang akan
menyelenggarakan kegiatan P3KGB
3. Surat kerjasama dengan Cabang/Wilayah, bila diselenggarakan oleh
lembaga lain
B. Isi Proposal
1. Pengantar
- Tema dan Judul/Topik kegiatan
- Tujuan mengadakan kegiatan P3KGB
- Tempat/Lokasi
- Waktu

2. Penyelenggara Kegiatan P3KGB
Penyelenggara
Nama(Organisasi/Institusi) yang Bertanggung jawab
Alamat lengkap Kota Kode pos
Website
Telpon
Fax
e-mail
Ketua Panitia /
penyelenggara
(yang mudah dihubungi)
Nama :
Alamat :
Telp/HP :
E mail :
Ketua Seksi Ilmiah
(yang mudah dihubungi)
Nama :
Alamat :
Telp/HP :
E mail :
Nama-nama Panitia
Penyelenggara lengkap
dengan no telp/HP yang
mudah di hubungi
(catatan: dilampirkan dokumen SK dari Institusi/organisasi profesi)
3. Bentuk dan Materi kegiatan
3.1. Bentuk dan Metoda Kegiatan
a. Penataran teori/ceramah/diskusi
b. Diskusi Panel
c. Hands-On /Table Clinic (Keterampilan)
d. Demonstrasi
e. Slide presentasi
f. Presentasi Poster
g. Kuliah on-line (sedang disusun aturannya)
3.2. Materi/Acara dan Jam Efektif
a. Topik/judul materi
b. Waktu/jam efektif
c. Pembicara/instruktur (narasumber)
d. Metoda pembelajaran
e. Alat bantu (kalau diperlukan)
f. Evaluasi hasil pembelajaran

3.3. Narasumber
a. Nama
b. Curriculum Vitae
c. Kepakaran/Pendidikan terakhir
d. Pekerjaan
e. Narasumber dari dalam atau luar negeri yang bertugas
sebagai instruktur/pembimbing kegiatan keterampilan
(Hands-On/Table Clinic) harus mendapat rekomendasi dari
kolegium terkait.
f. Narasumber dari luar negeri instruktur/pembimbing yang
bertugas sebagai kegiatan keterampilan yang
menggunakan pasien harus mendapatkan ijin kerja
dari KKI
4. Peserta
4.1 Kriteria peserta : Dokter Gigi dan atau khusus Dokter Gigi
Spesialis
4.2 Perkiraan Jumlah peserta tiap bagian kegiatan dan seluruh
kegiatan
4.3 Cakupan wilayah peserta : khusus untuk anggota cabang,
wilayah, nasional atau internasional
5. Sumber Dana
5.1 Anggaran yang dibutuhkan (cost)
5.2 Perkiraan anggaran yang diterima (income)
6. Publikasi
6.1 Harus informatif, komprehensif dan akurat tidak bertentangan
dengan kode etik PDGI
6.2 Tidak boleh mencantumkan jumlah SKP (untuk
menghindari pengejaran SKP bukan penambahan
ilmu/keterampilan)
6.3 Yang dicantumkan :
- Nama Penyelenggara
- Nama sponsor (kalau ada)

- Judul kegiatan
- Lokasi
- Materi dan metoda pembelajaran (pelatihan/teori/ilmu)
- Acara lengkap: jam efektif, topik, pembicara/pembimbing
- Nara sumber
- Biaya kegiatan penataran teori/kursus/keterampilan
7. Perlindungan Terhadap pasien
Pada pelatihan klinis atau demonstrasi yang menggunakan pasien,
perlu perlindungan/proteksi terhadap pasien :
7.1 Pasien memberi persetujuan dengan mengisi informed consent
7.2 Pasien tidak dibebani biaya perawatan
7.3 Tersedianya fasilitas untuk emergency dan pasca perawatan
8. Dokumentasi dan Evaluasi (setelah kegiatan)
8.1 Daftar peserta yang mengikuti kegiatan lengkap dengan alamat
dan no sertifikatnya
8.2 Bentuk dan model sertifikat
8.3 Laporan lengkap ke Unit atau Tim dan Komisi P3KGB

Lampiran 2
2.1 Alur Setifikasi dan Registrasi Ulang
DOKUMEN-‐DOKUMEN
1. FC
Kartu
Tanda
Anggota
(KTA)
PDGI
2. FC
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
3. Borang
Data
Pribadi
(Format
1)
4. Surat
Pernyataan
kepatuhan
pada
etika
profesi
(Format
2)
5. Borang
Penilaian
Kegiatan
(Format
3)
6. Sertifikat
(bukti
kegiatan
=
30
SKP)
asli
&
FC
7. Hasil
Validasi
Dokumen
P3KGB
(Format
4)
8. FC
STR
yg
masih
berlaku
9. Pasfoto
berwarna
terbaru
(2X3
=
2
lb;
4X6
=
6
lembar;
3X4
=
2
lb)
10. FC
Bukti
pembayaran
biaya
sertifikasi
&
biaya
registrasi
o Pembayaran
ke
rekening
KKI
Rp.
300.000
No.
93.20.5556
BNI
Cab.
Melawai
Raya
Kebayoran
Baru
Jakarta
Selatan
o Rp.
250.000
ke
rekening
PB
PDGI
–
P3KGB
No.
0335-‐
01-‐001199-‐30-‐6
BRI
Cab.
Jakarta
Kramat
(40%
utk
Cabang,
40%
utk
Kolegium,
20%
utk
Komisi
)
11. Borang
Data
Pribadi
(Format
1)
12. Surat
Keterangan
Sehat
bagi
Dokter/Dokter
Gigi
(Format
5)
13. Surat
Keterangan
Sehat
Fisik
dan
Mental
bagi
Dokter
yang
memiliki
No.
SIP
14. FC
STR
yg
masih
berlaku
Pemohon
Sertifikat
Kompetensi
dan
Registrasi
Ulang

2.2
Alur Sertifikasi PB PDGI-Komisi P3KGB ke Kolegium
Pemohon
Sertifikat
Kompetensi
dan
Registrasi
Ulang
UNIT
P3KGB
(PDGI-‐
CABANG)
PROSES
VALIDASI
DOKUMEN
oleh
UNIT
P3KGB
§ Legalisasi
FC
dokumen
sesuai
dokumen
asli
Bentuk
dokumen
asli
dapat
berupa:
sertifikat,
portofolio
(laporan
kegiatan,
SK,
Surat
Tugas,
bukti
publikasi,
dll)
§ Konversi
Dokumen
:
Mengkonversikan
jumlah
SKP
dilakukan
oleh
Kolegium
§ Surat
Tanda
Terima
Berkas
St
Kompetensi
TUGAS KOMISI P3KGB
§ Memasukan
semua
data
ke
dalam
data
base
§ Mengirim
dokumen
sertifikasi
ke
kolegium
terkait
:
o FC
Sertifikat
–sertifikat
(laporan
kegiatan)
o Dokumen
o Pas
foto
:
3X4
(2
lembar)
&
4X6
(2
lembar)
TUGAS KOLEGIUM
§ Memverifikasi
SKP
sesuai
dengan
peraturan
kolegium
terkait
§ Bila
kurang
langsung
menghubungi
pemohon
§ Bila
sesuai
langsung
diterbitkan
sertifikat
kompetensi
§ Sertifikat
Kompetensi
asli
dikirm
ke
pemohon
FC
yang
dilegaliser
dikirim
kembali
ke
komisi
PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
— Sertifikat
kompetensi
diberikan
kepada
anggota
PDGI
setelah
memenuhi
persyaratan
administratif
dan
persyaratan
kompetensi
— Salinan
yang
sudah
dilegaliser
di
kirim
ke
Komisi
— Sertifikat
Kompetensi
:
dikeluarkan
oleh
Kolegium
— Drg
Sp
:
oleh
kolegium
keahliannya
— Drg
Sm
:
tidak
memiliki
kolegium,oleh
KDGI

2.3 Alur Sertifikasi PB PDGI-Komisi P3KGB ke KKI
TUGAS KOMISI P3KGB
§ Memasukan
sertifikat
kompetensi
ke
dalam
data
base
§ Mengirim
dokumen
regristrasi
ulang
ke
KKI
:
o FC
STR
yang
masih
berlaku
&
sdh
dilegalisir
o FC
Sertifikat
Kompetensi
yang
dilegalisir
o Surat
keterangan
sehat
fisik
dan
mental
o FC
bukti
pembayaran
biaya
registrasi
o Pas
foto
:
2X3
(2
lembar)
&
4X6
(4
lembar)
TUGAS
KKI
§ Memverifikasi
dokumen
§ Menerbitkan
Surat
Tanda
Registrasi
(STR
)
o 1
lb.
asli
o 3
lb.
FC
yang
terlegalisir
o 1
lb.
tanda
pengenal
doktergigi/doktergigi
spesialis
yang
telah
memiliki
STR
§ Mengirim
langsung
ke
pemohon
§ Mengirim
data
ke
komisi
P3KGB
dan
pemohon
secara
online

2.4 Sertifikasi dan Registrasi Ulang Sistem Manual &
Online
DINKES
KAB/KOTA
SIP
drg/
drg Sp
Pemohon
Sertifikasi
&
SERTIFIKASI & REGISTRASI ULANG
Registrasi Ulang
SISTEM MANUAL & ONLINE
KKI
REKOMENDASI SIP
PB PDGI
9
KOLEGIUM
KOMISI
P3KGB
Validasi
Cab PDGI
U- P3KGB
Dokumen
Bukti &
Pelengkap
STR
Dokumen
Bukti &
Pelengkap
Verifikasi
Sertifikat
Kompetens
i

Lampiran 3
Contoh Invoice
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
UNIT/TIM P3KGB ………………...………….
Sekretariat : --------------------------------------------------
Jln. ---------------------- Telp ----------- Fax ---------
I N V O I C E
No.
Kepada Yth. Tanggal :
Komisi P3KGB PB PDGI Mata Uang :
Jalan Utan Kayu Raya No.46
Jakarta Timur 13140
No Nama Dokter Gigi Biaya
Sertifikasi
Biaya untuk
Unit P3KGB
(40% x biaya
sertifikasi)
1.
2.
Dst…
Total
Pembayaran untuk invoice ini mohon di transfer ke rekening :
Bank
……………………………………………….
No. Rekening :
…………………………………
Unit / Tim
P3KGB……………….
Atas Nama
……………………………………… Ketua
( )
No. Hp :
Alamat Email :
Note : mohon no telp dan alamat email diisi agar mudah d alam konfirmasi.

Catatan
1.1. Setiap cabang yang mengirimkan berkas wajib menyertakan invoice yang sesuai
dengan nama-nama dokter gigi/dokter gigi Spesialis yang berkasnya dikirim ª
setelah komisi P3KGB menerima data dengan lengkap dan dimasukan ke data besar
PB PDGI ª uang bagian dari Cabang akan dikirim ke cabang.
1.2. Demikian juga kolegium waktu mengirim fotocopy Serkom ke Komisi P3KGB
disertakan Invoice.

P3KGB Edisi 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to P3KGB Edisi 2014

Similar to P3KGB Edisi 2014 (20)

More from asih gahayu

More from asih gahayu (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

P3KGB Edisi 2014